Ditemukan 2232 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN MALANG Nomor 650/Pid.Sus/2015/PN Mlg
Tanggal 11 Februari 2016 — TIO PETRUS KRISTIANTO
26762
  • Halhal yang dilaporkan yaitu isi dariSPT adalah semua informasi yang wajib dilaporkan oleh Wajib Pajakkepada Ditjen Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkanberdasarkan prinsip self assessment;Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, fungsi SuratPemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (PPh) adalahsebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untukmelaporkan tentang :Halaman 75 dari 219 halaman Putusan
    200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)25 % (dua puluh limapersen) di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) 35% (tiga puluh limapersen) Bahwa setelah Wajid Pajak diberimelaksanakan kegotongroyongankepercayaan untuk dapatnasionalmelaluisistemHalaman 79 dari 219 halaman Putusan Nomor : 650/Pid.Sus/2015/PN Migmenghitung, memperhitungkan, membayar, maka proses selanjutnyaadalah melaporkan sendiri pajak yang terutang tersebut;Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan yang dijalankan diIndonesia yaitu sistem self
Register : 04-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kln
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
ANA MAY DIANA, SH
Terdakwa:
SANTOSO BUDI RAHARJO
13233
  • Suyuti Sido Maju adalah Santoso Budi Raharjo; Bahwa pelaporan pajakmenganut sistem self assesment yaitu Wajib Pajak dipersilankan untukmendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung jumlah pajakterhutang, memperhitungkan kredit pajak, melaporkan pembayaran danmelaporkan pajak secara mandiri;Menimbang, bahwa terhadap' keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1(satu) orang Ahli yang bernama FALIH
    Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT.Suyuti Sido Maju ,berkewajiban menyampaikan SPT secara benar ke Kantor Pelayanan Pajak.Halaman 60 dari 84 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kin Bahwa sesuai dengan sistem self assesment yang berlaku saat ini wajibpajak termasuk terdakwa diberikan kepercayaan untuk menghitung ,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknyamelalui SPT dengan jujur.
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA WATES Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Wt
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
235
  • Ibu adalah orang yang memegangperanan penting sejak anak berada dalam kandungan, dilahirkan, hinggausia remaja, dari masa pencarian identitas (self identity) hingga fasepertumbuhan usia dewasa.
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 29-06-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk
Tanggal 8 Nopember 2017 — Penggugat:
Yasmin binti Saad Salim
Tergugat:
Muhammad Reza Bin M. Alijih
4437
  • Bukannya membahas masa depan anak denganitikad baik, ayah saya malah tidak di hormati;Saya dengan tegas menolak dalil penggugat semuanya dan memohonmajelis hakim mempertimbangkan buktibukti yang saya sampaikan danmeminta memberikan penuh hak anak saya: self siraj & Javed mirzasebagai pemilik penuh dari tanah dan bangunan yang di sengketakan;Kesimpulan:1.2.Menolak seluruh dalil penggugat;Mengabulkan permintaan tergugat dengan memberikan hak penuh tanahbangunan yang terletak di komplek Mampang Indah
Putus : 17-08-2009 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468PK/PDT/2008
Tanggal 17 Agustus 2009 — PT. ANTIK DIMENSI ; vs. DEDY GUNADI SUSANTO ; Ny. NANING TJATOERPRILIYANI OETAMI ; Dkk
5125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal iniberbeda dengan hukum Barat, dengan jualbeli hak atas tanah belumberpindah (agreement to self), baru berpindah setelah dilakukan pendaftaran(juridische levering/sell) yang tidak sesuai dengan Undangundang PokokAgraria.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan sistem Self
Putus : 19-09-2017 — Upload : 08-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 869 K/PID/2017
Tanggal 19 September 2017 — ERWINSYAH alias ERWIN
9683 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi, seorangTerdakwa berhak untuk membantah dalildalil yang diajukan dalamdakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Hak di atas juga diatur dalam Pasal 175 KUHAP.
Register : 02-02-2015 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN SALATIGA Nomor 4/PDT.G/2016/PN.Slt
Tanggal 12 Juli 2016 — BUDI KABUL MELAWAN KOSIDI, DKK
9014
  • Adrianus Setyo Adibroto dan Sdr.Wibowo Heru, masing masing selaku Regional Collection Head dan AssetLiquidation Unit Manager pada Divisi Self Employed Mass Market PT.
Register : 03-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUNG RIYANTO, SH.,MH
2.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
3.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
Terdakwa:
TEGUH WAHONO BIN MISNAN
4110
  • Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alamsebagai berikut:a) SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan;b) SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayuolahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal daribahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yangmemiliki izin sah.c) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk melawan Ir. I Gede Agus Hardiawan,
133113
  • penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WajibPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaranperbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabilaWayjib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaranperbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaranjJumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupadenda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yangkurang dibayar.Prinsip dari sistem self
    Dalamrangka penerapan sistem self assessment secara konsisten, meskipun WajibPajak telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas danterhadapWajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajaktetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan sebagaimanamakna dari self assessment itu sendiri yaitu memberikan ruang kepadaWajib Pajak untuk berinisiatif melakukan pengungkapan atas kesalahannya;Halaman
Putus : 25-08-2017 — Upload : 04-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 25 Agustus 2017 — RIJAL TAUFIK FAHREZA, S.T.
212134
  • PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas (PT.
    PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
Putus : 28-08-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kendari
Tanggal 28 Agustus 2017 — MADE SUTASTRA
336728
  • Kabupaten Bombanamemiliki kKewajiban menyetor/membayar royalty yang melekat sebagai HakNegara sebesar 3,75 % (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun2003 dan dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012),dimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self
    SusTPK/2017/ PN Kaidimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri( self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
Register : 01-08-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 145-K/PM.III-19/AD/VIII/2019
Tanggal 13 September 2019 — Oditur:
Ferry Irawan, SH.
Terdakwa:
Imanuel Soleman Tare
16853
  • Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisebut Non self incrimination dirinya. Namun apabilaHal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 145K/PM.III19/AD/VIII/2019MenimbangkanMenimbangTerdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka alat buktidapat diperoleh dari keterangan para Saksi dan barang buktilainnya.2.
Register : 25-11-2013 — Putus : 15-07-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN GRESIK Nomor 45/PDT.G/2013/PN.GS
Tanggal 15 Juli 2013 — ZAENUL ARIFIN MELAWAN 1. NURUL NASIKIN (Mantan Karyawan PT. Bank Danamon Cab. Gresik) 2. Direktur Utama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk 3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta 4. H. SOELIKIN 5. KANTOR PERTANAHAN KAB. GRESIK 6. SAFEK ISWAHYUDI
2711
  • Bank Danamon TbkCabang Surabaya Divisi Self Employed Mass Market berkedudukan diSurabaya, Sebagai Kreditor selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II ;Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia diJakarta cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XSurabaya dalam hal ini diwakili olen Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Surabaya beralamat di JI.
Register : 04-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kln
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
ANA MAY DIANA, SH
Terdakwa:
SANTOSO BUDI RAHARJO
13859
  • Suyuti Sido Maju adalah Santoso Budi Raharjo; Bahwa pelaporan pajakmenganut sistem self assesment yaitu Wajib Pajak dipersilahkan untukmendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung jumlah pajakterhutang, memperhitungkan kredit pajak, melaporkan pembayaran danmelaporkan pajak secara mandiri;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1(satu) orang Ahli yang bernama FALIH ALHUSNIEKA
    Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT.Suyuti Sido Maju ,berkewajiban menyampaikan SPT secara benar ke Kantor Pelayanan Pajak.Halaman 60 dari 84 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kin Bahwa sesuai dengan sistem self assesment yang berlaku saat ini wajibpajak termasuk terdakwa diberikan kepercayaan untuk menghitung ,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknyamelalui SPT dengan jujur.
Register : 17-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
Ir. DIDI PRAMADI
Termohon:
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
13759
  • yang dipersangkakanterhadapnya menurut versinya.Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor,atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksasebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikantumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyainilaipembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindakpidana yang dipersangkakan terhadapnya.Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Prap/2019/PN BdgHal ini merupakan pengejawantahan asas non self
Register : 07-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FERDY ANDRIAN SH MH
Terdakwa:
AHMAD CHOERONI Bin JUMONO
25688
  • Jala Energi Prima isinya telahsesuai dengan yang terjadi;Bahwa kebenaran isi pelaporan pajak yang dilaporakan wajibpajak tidak dapat dikethui secara system, karena dalampelaporan pajak menggunakan sistem self assesment, yaknimemberikan kuasa penuh, kebebasan dan kepercayaan penuhkepada wajib pajak untuk melaporakan jumlah pajak yang harusdibayarkan;Bahwa dalam kasus Terdakwa, faktur pajak dari PT. BrojolPermata Sejahtera kepada PT.
    dari pembayaran pajak dalam rangkapengungkapan ketidakbenaran perbuatan, yaitu. sebesarRp4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh limajuta sembilan ratus seribu empat puluh satu rupiah) yangdihitung dengan cara sebagai berikut : Total Pajak KeluaranSetoran Masa PPN Hal 47 dari 112 hal Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk4.443.348.15394.158.930 2/5 x Pembayaran pengungkapanketidakbenaran perbuatan 193.288.182 JumlahKerugian Pada Pendapatan Negara 4.195.901.041 Bahwa adanya prinsip self
Register : 12-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BARABAI Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Brb
Tanggal 13 Maret 2017 — - AGUS DWI JATMIKO Bin SUTIKNO
3886
  • yang berasaldari hutan alam,SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH dan berdasrkan Pasal 6 ayat 7peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesianomor: P.21/MenlhkSetjen/2015 tanggal O01 Juni 2015, tentangpenatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, pengadaanblangko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik danditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self
Register : 07-08-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN KUNINGAN Nomor 121/Pid.B/2014/PN.Kng
Tanggal 1 Oktober 2014 — Terdakwa I ANDRI KUSINDRIARTO Bin YONO dan Terdakwa II NANA NASIHIN Bin JUMHARI
402
  • Sedangkan pengertian ikut serta adalah bersamasama, incasu paraPara Terdakwa bersamasama melakukan tindak pidana (delict) melakukanpermainan judi sabung ayam dikarenakan juga permainan judi sabung ayamtidak bisa dilakukan sendirian (self playing);Menimbang, bahwa Berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan:e Bahwa, pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wibbertempat di kebun Cilame Dusun Ciuyah Desa Ciniru Kecamatan CiniruKabupaten Kuningan, terdakwa ANDRI KUSINDRIARTO Bin
Register : 09-08-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 23 Juli 2018 — -HAMID BASALEM, M.M -ARSITO DJOHAR, S.H
216117
  • saksi HERU JAYAPUTRA(Senior Specialist Kredit BPD Papua KCU Jakarta) membuatMemorandum Analisa Kredit (MAK), yang mencantumkan perhitungankebutuhan kredit berdasarkan Nilai SPMK/ SPK/ Kontrak sejumlahRp.789.779.657.224,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuhratus tujuh puluh sembiln juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh empat rupiah) harga pokok proyek setelah dikurangi PPN danperkiraan laba sejumlahRp.640.000.000.000,00 (enam ratus emapat puluhmiliar rupiah) dan self