Ditemukan 1850 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-06-2007 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178K/TUN/2006 Tanggal 14 Juni 2007 — PARWINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARWINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Bahwa Tergugat telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan yangmenguatkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahHal. 2 dari 14 hal. Put. No.178 K/TUN/2006Sumatera Utara No.30/1217/3012/PHI/II/112002 tanggal 28 November2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara CV. PARWINDO denganPUK.SP. KAHUT SPSI, padahal permasalahan antara Penggugat denganPUK.SP. KAHUT SPSI CV.
PARWINDO dengan Penggugat bukanlah mengenaiperselisihan perburuhan, karena Penggugat tidak melakukan PemutusanHubungan Kerja dengan karyawannya, Penggugat juga tidak melanggarhakhak normatif pekerja maupun syaratsyarat kerja sebagaimanadimaksud oleh UndangUndang No.21 Tahun 1954 maupun UndangUndangNo. 22 Tahun 1957.
Dengan demikian Tergugat telah melampauikewenangannya dalam mengeluarkan putusannya;Bahwa tindakan Tergugat yang menguatkan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Utara yangmenimbulkan kewajiban/akibat hukum bagi Tergugat, yaitu : (1) memberikanHal. 3 dari 14 hal. Put.
Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmenguatkan putusan Termohon Kasasi i.c Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Pusat s.o.r. telah salah dan keliru sertaceroboh menjatuhkan putusan yang intinya menguatkan putusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah PropinsiSumatera Utara di Medan No.30/1217/3012/PHI/II/112002 tanggal 28November 2002, padahal menurut hukum yang berlaku PemohonKasasi tidak ada dan tidak pernah melakukan Pemutusan HubunganKerja dengan
Daerah atau PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat), seperti terjadi dalamperkara ini ;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta s.o.rtelah melampaui wewenangnya sebab tanpa dasar hukummembenarkan (justifikasi) tindakan Termohon Kasasi yang mewajibkanPemohon Kasasi agar membahas dan membicarakan dengan PUK.SP.KAHUT SPSI CV.
Putus : 28-10-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45PK/TUN/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 — MOCH ATIQULLOH ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOCH ATIQULLOH ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Putus : 07-01-2008 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87K/TUN/2001 Tanggal 7 Januari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; MIE MIE
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; MIE MIE
Bahwa terhadap putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Agustus1999 Penggugat mengajukan banding ke Panitia PenyelesaianPerselisinan Peroburuhan Pusat;Bahwa terhadap banding Penggugat tersebut, pada tanggal 18Oktober 1999 Tergugat mengeluarkan Putusan No. 1692/1609/4208/X/PHK/101999 dengan amarnya menguatkan putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat diBandung No. 236/U/12/V1/1999 tanggal 29 Juni 1999;.
Bahwa Penggugat tidak menerima putusan yang dikeluarkan olehPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan putusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat karena itu sejakawal perundingan di Departemen Tenaga Kerja Tangerang, baikHal. 3 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001Pihak Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery dengan Penggugat tidakpernah membicarakan mengenai rencana untuk mempekerjakanPenggugat kembali di Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery.
Menurut UndangUndang No. 22 Tahun 1957tentang Penyelesaian Perselisihnan Perburuhan, PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan wajib memberikanperantaraan ke arah penyelesaian secara damai dalam suatuperselisihan perburuhan dengan jalan mengadakan perundingandengan kedua belah pihak berselisih.
Kemudian barulah ia dapatmengambil keputusan yang bersifat mengikat kedua belah pihak;Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusatdalam mengambil alin putusannya telah mempertimbangkanHal. 7 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001putusannya dengan sewenangwenang. Dalam pertimbanganalinea 1 Halaman 10 putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat menganggap bahwa ......
Dasar Pengusahatidak mengajukan banding atas putusan Panitia PenyelesaianPerselisihnan Perburuhan Daerah dianggap PI. Bella NitecMachinery telah berupaya untuk menghindari terjadinyapemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja dan perbuatanPengusaha telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan MenteriTenaga Kerja No.
Putus : 01-11-2006 — Upload : 25-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453K/TUN/2003 Tanggal 1 Nopember 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Injaplast
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Injaplast
Putus : 05-03-2008 — Upload : 03-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148K/TUN/2005 Tanggal 5 Maret 2008 — SOBAMBOWO BUULOLO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P)
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOBAMBOWO BUULOLO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72K/TUN/2006 Tanggal 20 Februari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. BERNOFARM
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. BERNOFARM
Putus : 06-06-2008 — Upload : 27-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370K/TUN/2006 Tanggal 6 Juni 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; IBRAHIM
8 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
8 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; IBRAHIM
Putus : 18-06-2008 — Upload : 24-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193K/TUN/2007 Tanggal 18 Juni 2008 — PERTAMINA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERTAMINA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 21-01-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440K/TUN/2006 Tanggal 21 Januari 2009 — NICO CENTRAL ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
NICO CENTRAL ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Putus : 31-01-2007 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329K/TUN/2003 Tanggal 31 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P) ; vs. Ir. SUHERMAN
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P) ; vs. Ir. SUHERMAN
Putus : 14-09-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03 PK/TUN/2011 Tanggal 14 September 2011 — MUNIF ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
15 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUNIF ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
No.238 K/TUN/2007 tanggal 7 Juli 2009 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Tergugat dengan posita perkarasebagai berikut :OBYEK GUGATAN :Bahwa yang menjadi obyek gugatan ini adalah Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.1249/1507/11212/VIIVPHK/82005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.
TIMBULNYA SENGKETA:Bahwa adapun awal timbulnya perselisihan perburuhan antaraPenggugat/Pekerja dengan Pengusaha adalah karena kegigihan Penggugatselaku Ketua Serikat Pekerja dalam memperjuangkan hakhak pekerja atasadanya dugaan penyelewenangan dana Jamsostek yang dilakukan olehTergugat/Pengusaha ;Bahwa dugaan penyelewenangan tersebut dilakukan Tergugat/Pengusaha dengan cara melakukan pembayaran premi Jamsostek karyawanberdasarkan Gaji Pokok saja, pada hal menurut undangundang seharusnyadibayarkan
Putus : 18-01-2008 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173K/TUN/2002 Tanggal 18 Januari 2008 — NOORDY HAVIANSYAH ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
11 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
11 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
NOORDY HAVIANSYAH ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 29-01-2009 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 571K/TUN/2005 Tanggal 29 Januari 2009 — GUNUNG MELAYU ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P)
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNUNG MELAYU ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)
Putus : 06-02-2009 — Upload : 29-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184K/TUN/2007 Tanggal 6 Februari 2009 — RUMINDO PRATAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUMINDO PRATAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 06-02-2009 — Upload : 22-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103K/TUN/2007 Tanggal 6 Februari 2009 — PROTEKINDO SANITA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PROTEKINDO SANITA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Gatot SubrotoKav. 51 Jakarta Selatan;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No.
Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 1626/2100/2763/IX/PHK/102004 tanggal 13 Oktober 2004 tersebut di atas;3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru,yang berisi :a. Menyatakan masa kerja Pekerja Noor Widha Chaya Devian terhitungsejak tanggal 1 Mei 1999 s/d 30 April 2002;b. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PT. Protekindo Sanita(Penggugat) dengan Pekerja Sdr.
Putus : 08-05-2008 — Upload : 24-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192K/TUN/2007 Tanggal 8 Mei 2008 — RUMINDO PRATAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
23 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUMINDO PRATAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Putus : 07-04-2008 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311K/TUN/2005 Tanggal 7 April 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; BETTY ANDRYANI
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; BETTY ANDRYANI
Putus : 05-10-2007 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384K/TUN/2006 Tanggal 5 Oktober 2007 — BERUANG SAMUDERA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
21 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
BERUANG SAMUDERA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Putus : 16-06-2007 — Upload : 27-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2006 Tanggal 16 Juni 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 10-03-2005 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132K/TUN/2004 Tanggal 10 Maret 2005 — PT Dan Liris; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
110 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Dan Liris; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)