Hadjon menyatakan Delegasi diartikan sebagaipenyerahan wewenang (untuk membuat bes/uit) oleh pejabatpemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain danwewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut;Bahwa Mandat menurut Philipus M. Hadjon kewenangan membuatkeputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusiatau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahanwewenang kepada bawahan.

Hadjon, S.H. ahli Hukum Administrasi Negara bahwa setiaptindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yangsah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi,dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagiankekuasaan Negara oleh UndangUndang Dasar. Sedangkan kewenangandelegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan....(Philipus M.

Hadjon, Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga RampaiPembangunan Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Eresco, 1995, Him.301). Pada baian lain, Teori Kepastian Hukum sebagaimana dikemukakanProf. Dr. Sudikno Mertukusumo, S.H. bahwa kepastian hukum merupakansebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yangbaik.

Menurut Philipus M Hadjon, delegasi adalah pemindahan atau pengalihansuatu kewenangan. (Philipus M.

Hadjon, et.al,Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, halaman 130)Lebih lanjut menurutnya dalam delegasi berarti adanya perpindahan tanggunghalaman 19 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDGVi.jawab dari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi(delegetaris) (Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan(bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, halaman90); .

Philipus M Hadjon, dkk,dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Penerbit Gajah MadaUniversity Press, Yogyakarta, Cetakan keempat Tahun 1995 hal 324, menyebutkanPenggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila adahubungan Causal (Sebabakibat) antara Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat dengan kerugian /kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikantersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat; Menimbang, bahwa disamping kepentingan

Hadjon mengenai Keputusan Presiden tentang GrasiHalaman 14 dari 32 halaman. Putusan Nomor 568 K/TUN/2016dalam Putusan Nomor 92/PLW/2012/PTUNJKT, dan makna dariPrerogatif Presiden: Dalam Blacks Law Dictionary (P.1182) Prerogatif diartikan anexclusive or peculiar right or privilege. The spesial power, privilege,immunity.

Hadjon tersebut diatas jelasbahwa pengambilan keputusan oleh Presiden atas permohonan Grasimerupakan kewenangan konstitusional sebagai Kepala Negara yangpertimbangannya bukan hanya dari segi hukum tapi dapat juga darisegi politik, sosial dan pertimbangan pribadi Presiden selaku KepalaNegara oleh karenanya karakter pengambilan kebijakan dimaksuddisebut privilage dan immunity (Prerogatif).

HADJON, S.H., ahli dibawahjanji memberikan keterangan dalam bentuk pendapat tentang halyang diketahuinya menurut pengalaman dan pengetahuannyasecara tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa ahli tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga danhubungan kerja dengan Penggugat maupun dengan KuasaHukumnya, dengan Tergugat maupun dengan KuasaHukumnya dan dengan Tergugat Il Intervensi maupun dengan Kuasa Hukumnya, ; Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat harusdilaksanakan

Bahwa hal yang sama pula dikemukakan oleh Philipus Hadjon bahwatindakan pemerintah yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUNdapat dilakukan dalam dua macam peranan (double roles), yakniselaku pelaku hukum publik (public actor) dan pelaku hukumkeperdataan (civil actor). Kontrak yang melibatkan pemerintah sebagaikontraktan masuk dalam kategori perobuatan hukum privat. Hubunganhukum yang terbentuk merupakan hubungan hukum dalam lapanganperdata.

Hadjon dalam kewenangan diskresi,parameter asas legalitas atau wetmatigheid van het bestuur untukmengukur terjadinya penyalahgunaan wewenang tidak dapat lagidipergunakan, karena wewenang tersebut di luar wewenang yang telahditentukan dalam peraturan perundangundangan. Lebih lanjutAmiruddin menegaskan bahwa suatu peraturan kebijaksanaan (freiesermessen) tidak dapat diuji secara wetmatigeheid, karena memangtidak akan ada dasar peraturan perundangundangan.

Bahwa menurut Phillipbus M Hadjon dengan tegas mengatakan bahwaseseorang hanya dapat dipidana karena melawan undangundang ;Bahwa menurut Pasal 14 UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menyatakan dengan tegas bahwa Setiap orangyang melanggar ketentuan undangundang yang secara tegasmenyatakan bahwa pelanggaran

PIETER HADJON, SH, MH, 2. THOMASLAMURY A. HADJON, SH dan 3. LINA HADI CHANDRA, SH, Para Advokat pada KantorAdvokat dan Konsultan Hukum PIETER HADJON, SH, MH & REKAN yang berkedudukan diJin.

Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, hal 279) :1.Asas Kepastian Hukum.Asas Kepastian Hukum, memiliki dua aspek yaitu aspek hukum material danaspek hukum formal. Dalam aspek hukum material terkait dengan asaskepercayaan. Asas kepastian hukum menghalangi penarikan kembali/perubahanketetapan.

Hadjon, SH. dalam bukunyaPengantar Hukum Administrasi Indonesia (hal. 143144) menyebutkan adanyaKeputusan Tata Usaha Negara perorangan (persoonlijk beschikking) yaituKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadiorang tertentu. Relevansi yuridis Keputusan Tata Usaha Negara perorangan iniadalah terutama menyangkut soal pengalihannya kepada orang lain.

Hadjon dkk, dalam bukunyaPengantara Hukum Administrasi Negara, halaman 324 menyebutkan orang ataubadan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TataHalaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 504 K/TUN/2014Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negaradengan kerugian/ kepentingannya.Atas dasar itu sebagaimana dalil point 1 Gugatan Penggugat pada pokoknya ,semasa hidupnya buyut Penggugat yang bernama H.

Hadjon, Titiek Sri Djatmiati, ArgumentasiHukum, Gajah Mada University Press, hal. 54, vide Gert Frederik M, dalamP.W. Brouwer, hal. 215), dimana artinya Undangundangyang terbitkemudian yang generalis (bersifat umum) tidak mengalahkan(mengesampingkan) pendahulunya yang spesialis (bersifat khusus).

Hadjon yang menyatakan "setiap pegawai negeri danpenyelenggara negara. dilekati dengan kewenangan, maka dalammenggunakan kewenangan yang paling dasar adalah harus bertumpu padaasas legalitas, maka dalam menggunakan kewenangannya harusmenunjukkan dasar hukum kewenangannya, harus mengikuti prosedur yangtelah ditetapbkan, kemudian subtansi apa yang ditetapkan, sehingga setiappejabat dalam melaksanakan tugas harus bertumpu pada asas legalitas.Lebih lanjut dalam buku ini, pandangan dari Philipus M.

Hadjon lebihdipertegas lagi berdasarkan pendapat Nur Basuki Minarno yang menyatakan"pahwa penyalahgunaan wewenang tidak dapat dilakukan oleh seseorangyang tidak mempunyai jabatan/kedudukan (publik)". Mengenai asas legalitas,S.R.

PHILIPUS MANDIRI HADJON, SHyang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah danjanji, yang pada pokoknya sebagai berikut ;Keterangan Saksi : IR. BAWA SARASA ; Bahwa Saksi pegawai Dinas Pertambangan Provinsi DKIJakarta ; . Bahwa Saksi membenarkan PT.

PHILIPUS MANDIRI HADJON, Bahwa Saksi adalah Ahli di bidang Hukum Tata Negaradan Hukum Administrasi Negara :Halaman 105 dari 88 halaman Putusan Nomor74/G/2009/PTUN.JKT.Bahwa Saksi adalah Guru Besar ( Dosen mengajar diFakutas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ) ;Bahwa Saksi menerangkan Hukum Administrasi menyangkutKompetensi Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata UsahaNegara ; Bahwa Saksi menerangkan Pengadilan Pajak adalahbersifat teknis berupa hitungan secara teknisperpajakan, sehingga terdapat

Hadjon, EH., Prof., Dr. "Pelaksanaan Otonomi Daerah yangRawan Gugatan", makalah Temu Ilmiah HUT PERATUN XIll Medan, 2004);9.

Hadjon, S.H. yang diajukan Pemohon Keberatan dalam sidangHalaman 12 dari 15 halaman.

Hadjon, SH dkk, dalam bukunya PengantarHukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun1995 cetakan ke III halaman 324 menyebutkan: Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusanTata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negaradengan kerugian/kepentingannya .

Hadjon, SH dkk, dalam bukunyaPengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gadjah Mada UniversityPress Yogyakarta Tahun 1995 cetakan ke III halaman 324 menyebutkan:Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan TataUsaha Negara dengan kerugian/kepentingannyd ; 202000 202 ===0= Bahwa untuk memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan oleh terbitnyaKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa maka Penggugat

Hadjon, SH dkk, dalam bukunya PengantarHukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun1995 cetakan ke II halaman 324 menyebutkan:Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusanTata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negaradengan kerugian/kepentingannyd ; 0 0= 0= nnn nnn nnn ene ene one en nen nen eee ene ene ene ene =Bahwa untuk memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan

Hadjon, SH.

PIETER HADJON, SH., MH ;8. H.M. DA LOPEZ, SH ;9. THOMAS LAMURY A. HADJON, SH., MH ; Para Advokat pada Kantor HukumPIETER HADJON, SH., MH & REKAN beralamat di Jl.

HADJON, S.H., M.H.

;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Hadjon,S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sumatra Nomor 79,Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7Agustus 2012;Termohon Kasasi Il dahulu) sebagai Pembanding/Tergugat Il Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/ParaPenggugat telah

Hadjon juga mengatakanSahtidaknya sebuah KTUN terikat diukur denganperaturan tertulis. Dengan demikian, keabsahan sebuahKTUN terikat harus diuji dengan peraturan dasarnya yangmemuat syaratsyarat penerbitan KTUN terikat tersebut ;Bahwa SK IUP dan KTUN Obyek Sengketa pada dasarnyamerupakan 2 (dua) KTUN yang berbeda namun demikianerat kaitannya yaitu KTUN Obyek Sengketa mencabut SKIUP.

Philipus M Hadjon, S.H.dalam bukunya yang berjudul Pengantar HukumAdministrasi Indonesia yang menyatakan pada pokoknyabahwa:(i) suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badanpemerintahan harus dipersiapkan dan diambil secaracermat ;(ii) sebelum mengambil suatu ketetapan, badanpemerintah dalam menerapkan asas kecermatandimaksud harus meneliti semua fakta yang relevandan memasukkan pula semua kepentingan yangrelevan kepentingannya; dan(iii) kalau pemerintah secara keliru tidakmemperhitungkan kepentingan

Philipus M Hadjon, S.H. diatas, jelas bahwa Tergugat telah tidak cermat dalammengeluarkan KTUN Obyek Sengketa karenapertimbangan Tergugat dalam menerbitkan KTUN ObyekSengketa tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan fakta hukum yang sesungguhnya yaitu: (i)berakhirnya Izin Lokasi Penggugat bukan merupakandasar pencabutan suatu IUP (/n casu penerbitan KTUNObyek Sengketa); (ii) Penggugat telah melaksanakansetiap ketentuan yang diwajibkan dalam SK IUP danhalaman 32 dari 71 halaman Putusan

Hadjon, S.H, dalam bukunya yang berjudulPengantar Hukum Administrasi di Indonesia, halaman2/7, mengatakan ...Pada umumnya penyalahgunaansuatu wewenang juga akan bertentangan dengan suatuperaturan perundangundangan ;Bahwa dibalik segala alasan/pertimbangan dalampenerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat, patutdiduga bahwa tindakan Tergugat telah bertentangandengan Asas Larangan Penyalahgunaan Kewenangandimana secara sewenangwenang dan melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku, Tergugatmenerbitkan

Menurut Philipus M Hadjon, delegasi adalah pemindahan ataupengalihan suatu kKewenangan. (Philipus M.

Hadjon, et al, PengantarHukum Administrasi Indonesia, Gajan Mada University Press,Yogyakarta, 1994, halaman 130) Lebih lanjut menurutnya dalamdelegasi berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yangmemberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi(delegetaris) (Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan(bestuurbevoegaheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998,halaman 90);Halaman 6 dari 54 halaman. Putusan Nomor 394K/TUN/LH/201 74.

PIETER HADJON, S.H.,MH. ;3. Drs. BEN. D.

HADJON, S.H., Para Advokat berkantor di PIETERHADJON,SH.MH.& REKAN Jalan Sumatra No. 79 Surabaya ; Pengadilan Negeri Tersebut ; Telah melihat surat surat dalam berkas perkara ini ; Telah mendengar keterangan saksi saksi, Terdakwa serta melihat barang barang /surat surat bukti ; 22 nn nnn nnn nnn nnnTelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut1 Menyatakan terdakwa MUTIA HARYANI KOESMAN, S.H. binti KOESMANterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaaan