sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab AlAhwalusy Syakhshiyahhalaman 332 yang diambil alin sebagai pendapat Majelis, berbunyi :l> x25 Wir aioll GMbILS oI yaJl a>Artinya :Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan pertimbangan ter sebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhisyarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak dan sesuai denganketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf(f) KompilasiHukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbulakibat dari permohonan ini ;Mengingat segala ketentuan PerundanganUndangan yang

Olehkarena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

ketidakhadirannya itu berdasarkanhalangan yang sah, sedangkan permohonan pemohon sebagaimana telahdipertimbangkan dimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkanketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa, dalil permohonan pemohon telah terbukti, alasanperceraian telah terwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto

No. 176/Pdt.G/2013/MSSTR.tahun 2006 joncto perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 MajelisHakim telah mendengar keterangan saksisaski dari keluarga Penggugat, sedangkansaksi dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugattidak pernah hadir dalam sidang .Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksisaksi, telah terbukti bahwa Penggugat dengan tergugat telah pisah selama (satu)tahun serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah

tangga yangbahagia sebagai suami isteri .Menimbang, bahwa ~ gugatan Penggugat telah memenuhi syarat menuruthukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 tahun1974 dan telah memenuhi alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, Joncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam , oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan dan dapat diterimaMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dan buktibukti tersebut diatas, telahterbukti bahwa

silaturrahim denganTergugat begitu juga hubungan silaturahiim Tergugat dengan4L3.14.LS.ketiga buah hatinya Penggugat dan Tergugat serta keluargaTergugat;Bahwa, dikarenakan satu anak masih belum mumayyiz (DzakialiytaAltisya Sunaryo Binti Agus Sunaryo, umur + 8 (delapan) tahun 3(tiga) bulan) maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini juga untuk menetapkan hakhadhonah anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat(sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan huruf c joncto

Menetapkan biaya pengasuhan serta pendidikan kedua buahhati dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat menjaditanggungan Tergugat; sebagaimana diatur di dalam Pasal 105huruf c joncto. Pasal 156 huruf d dan huruf f, Kompilasi HukumIslam;5.

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, olehkarena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama joncto

denganTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapatdisimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karenarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown),sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah,warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 joncto

tidak senang terhadap suaminya, makahakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidakdapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

berdasarkanPERMA Nomor (1) Tahun 2008 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi,namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkaravoluntair maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;Menimbang, bahwa surat bukti (P.) yang diajukan Pemohon yang dikeluarkanoleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai joncto

agama, karenanya Pemohon Idan Pemohon II mengajukan pengesahan atau isbat nikah guna mendapatkan bukunikah resmi yang akan digunakan untuk melengkapi administrasi untuk mendaftar Hajidan Akta Kelahiran Anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat danrukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan denganUndangUndang No.1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan joncto

Olehkarena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang

berdasarkanNaa2087/G/11 CTV 5halangan yang sah, sedangkan permohonan' pemohon sebagaimana telahdipertimbangkan dimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkanketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa, dalil permohonan pemohon telah terbukti, alasanperceraian telah terwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto

NovitaSunaryati, TTL: Banyumas/07 November 1986;b) 1 (satu) lembar blangko kosong form Akta Kelahiran;c) 1 (satu) lembar blangko kosong form Kartu Keluarga;halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN PwtPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 94 Undangundang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan Joncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;ATAUKETIGABahwa Terdakwa Slamet Musahir Alias Slamet

NovitaSunaryati, TTL: Banyumas/07 November 1986;b) 1 (satu) lembar blangko kosong form Akta Kelahiran;c) 1 (satu) lembar blangko kosong form Kartu Keluarga ARTU;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 263 ayat 1 KUHP Joncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

tidak senang terhadap suaminya, maka hakimmenjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telahpecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

terbaik;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

bahkanTergugat susah dihubungi karena tidak diketahui keberadaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahdan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugattidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerus harusdinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada,Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Pasal116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) harimengirimkan satu helai salinan putusan yang telah

tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar tidakbercerai dengan termohon tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto

Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 joncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat bandingdibebankan kepada Tergugat /Pembanding ;Mengingat Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 joncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutandengan perkara ini ;MENGADILIMembatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Agustus 2007 M.bertepatan dengan tanggal 08 Syaban 1428 H., nomor : 437/Pdt.G/2007

surat dengandemikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugatbercerai dengan Tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan penrtengkaran antaraPenggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hinggasekarang tidak pernah datang dan tidak penah mengirim biaya hidup;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat ( 1 ) huruf f UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

rumah, Penggugat tidak diberi biaya hidup, satu sama laintidak saling memperdulikan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Penggugat danTergugat telah pisah rumah selama kurang lebih lima belas bulan , tidak salingmemperdulikan satu sama lain, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat telah menjadi rapuh yang berarti Penggugat dan Tergugat gagal membina rumahtangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

berdasarkan kondisi rumahtangga pemohon dan termohon telah pisahrumah 4 tahun lebih akibat pertengkaran karena termohonselingkuh,, dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi saksi;ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulitdisatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram seperti maksudayat 21 surat Arrum;karena itu) pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengantermohon sesuai maksud pasal 19 f PP No. 9/1975 joncto

; Joncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 yang berbunyi : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yangsah atau karena hal lain di luar kemampuannya Joncto Pasal 116 huruf.Putusan Nomor: 1128/Pdt.G/2019/PA.WsbHalaman 3 dari 8 halaman(b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Salah satu pihak meninggalkanpihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dantanpa alasan yang sah atau karena

Oleh karena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi HukumIslam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah,;Menimbang

ketidakhadirannya itu berdasarkanhalangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkandimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut majlisberkesimpulan bahwa, dalil permohonan Pemohon telah terbukti, alasan perceraian telahterwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 joncto

berusaha memberikan saransarandan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugattidak mengajukanjawaaban karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilansecara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto

Sedangkan Tergugat tidakpernah hadir baik secara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untukmenghadap di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patutsesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto pasal 27 Peraturan Pemeintah Nomor 9Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketaperkawinan antara orangorang yang beragama Islam, oleh

Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telahberalasan sesuai ketentuan pasal 39 undangundang nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan joncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun1975 joncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepadaPemohon, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara parapihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islammaka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Joncto

Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayahKabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan AgamaNunukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Joncto Pasal 73 ayat 1 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telahmelangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumahtangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit

Majelis HakimPeninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkanPeninjauan Kembali a quo berkenan: membatalkan: "putusan hukum Mahkamah Agung RI Nomor :~ 1258KZPdi/2007 iter fanggal 06 = Pebruari 2008, jonctoputusan Pengadilan Tinggi Medan No.218/ PDT/2005/PTMdn tertanggal 5 April 2006 joncto putusan PengadilanNegeri Medan No. 327/Pdt.G/2004/PNMdn., tertanggal 1Maret 2005";TERHADAP BUKTI KETERANGAN SAKSI SAKSI10.

Majelis Hakim Peninjauan Kembalipada Mahkaman Agung RI yang memeriksa dan mengadiliperkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali a quoberkenan: membatalkan : "putusan hukum MahkamahAgung RI Nomor : 1258 K/Pdt/2007 tertanggal 06Pebruari 2008, joncto putusan Pengadilan Tinggi MedanNo.218/ PDT/2005/PTMdn tertanggal 5 April 2006 jonctoputusan Pengadilan Negeri Medan No. 327/Pdt.G/2004/PNHal. 18 dari 22 hal. Put.

Bahwa hal initerlihat dari putusan Judex Juris yang tidakmencerminkan rasa keadilan terhadap diri Para PemohonPeninjauan Kembali seperti terbukti melalui amarputusannya No.1285 K/PDT/2007 bertanggal 06 Pebruari2008, joncto putusan Pengadilan Tinggi Medan No.218/PDT/2005/PTMdn tertanggal 5 April 2006 joncto putusanPengadilan Negeri Medan No. 327/Pdt.G/2004/PN Madn.,tertanggal 1 Maret 2005" ;18.