Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan PerangkatDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Kepala Desamengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor005/22/424.303.2.06/2020 Tanggal 6 Nopember 2020 PerihalUndangan, dengan acara Pelantikan Perangkat Desa Ngerong, namunternyata Undangan tersebut tidak jadi dilaksanakan tanpa ada alasanyang jelas.Memperhatikan bahwa dalam Undangan tersebut disebutkan bahwapelantikan dilaksanakan tanggal 9

Menetapkan KETIGA : Masa Kerja Panitia adalahterhitung sejak pembentukan sampai dengan. pelantikan danpengambilan sumpah/janji Perangkat Desa terpilih.

Peraturan DesaNgerong Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;. Bahwa, Pada Hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020, Pemerintah Desamengadakan Musyawarah Desa mengadakan Pembentukan PanitiaPenjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Ngerong Tahun 2020;.

Bahwa Upaya Administratif dengan melakukan banding kepada Camatdan Bupati tidak tepat, karena Camat hanya mengeluarkan rekomendasiapa yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa Ngerong berdasarkanPeraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang PedomanTata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa.

di Balai Desa Ngerong.34.Bahwa, Kepala Desa Ngerong setelah pelantikan Perangkat DesaNgerong pada Hari Kamis Tanggal 12 Nopember 2020 menyerahkanKeputusan Kepala Desa Ngerong Nomor141.31/25/SK/424.303.2.06/2020 Tentang Pengangkatan PerangkatDesa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atas namaImam Ghozali sebagai Kepala Wilayah Dusun Putat kepada TergugatIntervensi;35.

Kota Kefamenanu, KabupatenTimor Tengah Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanuyang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terangterangan dandengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang ataubarang,perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2011 sekitar pukul 09.30Wita, saat Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara akanmengadakan pelantikan

pejabat eselon II, I dan IV dilingkunganPemerintah Daerah Timor Tengah Utara di Gedung Balai BinmafoKelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara, yang sebelumnya Pemerintah Daerah telahmelayangkan undangan kepada para pejabat yang akan dilantik dandiambil sumpahnya ; Bahwa sebelum pelantikan dilaksanakan pihak penyelenggara telahmengatur atau menata kursi, meja yang ada di dalam Gedung BalaiBinmafo, hingga tersusun secara rapi termasuk juga sound sistemserta perlengkapan

yang lainnya untuk mendukung kelancaranjalannya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi paraPegawai Negeri Sipil esalon II, III dan esalon IV ; Bahwa setelah ruangan tersebut ditata dan siap digunakan laluPenyelenggara......4penyelenggara atau pemandu acara an. saksi Novianti M.S.

yang lainmnya untuk mendukung kelancaranjalannya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi paraPegawai Negeri Sipil esalon II, III dan esalon IV ; Bahwa setelah ruangan tersebut ditata dan siap digunakan alupenyelenggara atau pemandu acara an. saksi Novianti M.S.

illegal,tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini kami tutup, Keluarkeluar, dan setelah itu.

., Terdakwa langsung pulang kerumah,sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROMEO ADIONSIANTURI dan menceritakan hal tersebut, selanjutnya JIMMI SIBURIAN AlsJIMMI bersama dengan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI menemui saksiRICARD kembali dan menanyakan tentang si JERY yang telah mengakungakuanggota IPK tersebut, lalu JIMMI SIBURIAN Als JIMMI mengatakan bahwaakan ada pelantikan Ketua IPK di Hotel Tiara Medan, dan meminta sejumlahuang kepada RICARD, karena takut usahanya diganggung oleh

Ya udah la bang kalau abag udahngasi uang kepada si JERY sebesar Rp.50.000., Terdakwa langsung pulangkerumah, sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROMEOADION SIANTURI dan menceritakan hal tersebut, selanjutnya JIMMI SIBURIANAls JIMMI bersama dengan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI menemuisaksi RICARD kembali dan menanyakan tentang si JERY yang telah mengakuPutusan Nomor 3185/Pid.B/2018/PN MdnHalaman 4ngaku anggota IPK tersebut, lalu JIMMI SIBURIAN Als JIMMI mengatakanbahwa akan ada pelantikan

Babura Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan.Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dengancara meminta uang untuk pelantikan Ketua IPK di hotel Tiara Medandengan secara paksa kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp.200.000.Bahwa yang membuat saksi sehingga memberikan uang sebesarRp.200.000 kepada Terdakwa karena saksi takut usaha saksi diganggudan Terdakwa meminta uang secara paksa.Bahwa ada 2 orang yang melakukan pemerasan terhadap saksi yaituTerdakwa dan JIMMI SIBURIAN.Bahwa ada

(dua ratus ribu rupiah) serta adapun alasan Terdakwa meminta uangtersebut untuk biaya pelantikan ketua IPK yang diselenggarakan di hotelTiara Medan .Bahwa Terdakwa meminta uang kepada pengusaha stiker mania sebesarRp.200.000.

(dua ratus ribu rupiah) bersama dengan JIMMI SIBURIAN.Bahwa alasan Terdakwa dan JIMMI SIBURIAN meminta uangRp.200.000 kepada saksi korban untuk biaya pelantikan ketua IPK yangdiselenggarakan di hotel Tiara Medan.Bahwa ada barang yang disita pihak kepolisian dari Terdakwa yaituHandphone merk Mickrosop Lumia warna hitam dan No GSM 082363335959.Putusan Nomor 3185/Pid.B/2018/PN MdnHalaman 9 Bahwa benar JIMMI SIBURIAN ada membawa surat bukti tanda terimaberupa kwitansi.

Kenyataannyadi Negeri Watludan tidak terdapat adanya pemilinan langsung akantetapi memberlakukan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten MalukuTengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, jo.

Bahwa mengenai mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimanadiatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan,dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri , haruslah dimaknai bukanterhadap proses penetapan kepala pemerintah negeri sebagaimanadimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri akan tetapi,merupakan mekanisme

Bahwa seluruh tahapan pencalonan maupun syarat calon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah KabupatenHalaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABNMaluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri telah terpenuhidan telah sesuai, dan karenanya seluruh mekanisme dan prosedurtentang tata cara pencalonan dan pelantikan Kepala Pemerintah NegeriWatludan masa tugas 20202026 telah dilakukan sesuai denganperaturan

Bukti T5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat MatarumahPerintah Wurlianty Nomor 020/MW/VIII/2020Perinal Keberatan Terhadap Pelantikan danPengesahan Kepala Pemerintah Negeri WatludanKecamatan TNS atas nama Rony Amrosila padaSabtu 30 Mei 2020, tanggal 5 Agustus 2020;6.

Kepala Pemerintahan NegeriWatludan pada tanggal 30 Mei 2020;Bahwa saksi menyatakan Matarumah Parentah Wurlianty mengirimkan surat keberatan atas proses pelantikan Kepala PemerintahanNegeri Watludan pada tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima padatanggal 6 Agustus 2020;Bahwa saksi menyatakan pelantikan didasarkan pada putusanPengadilan Negeri Masohi Nomor 29 yang putus pada tanggal 3Maret 2020;Bahwa saksi menyatakan tetap mengikuti peraturan negeri walaupunada kesalahan di dalam peraturan negeri karena

Pedoman Beracara UntukMemperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna MendapatkanKeputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yangmenyebutkan:Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa adapun Permohonan ini diajukan sehubungan dengan tidakdiambilnya keputusan dan/atau tindakan oleh Bupati Sarolangun terhadapsurat dari Pemohon (selaku Calon Kepala Desa Bukit Tigo nomor urut 5)tertanggal 26 Juli 2021 perihal Mohon Tindakan/Keputusan BupatiSarolangun Untuk Melakukan Penundaan Pelantikan

Dalam Penundaan:Bahwa secara faktuil, pelantikan Kepala Desa Bukit Tigo terpilih, telahdilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021;Bahwa dalam hal permohonan yang diajukan Pemohon ini dikabulkanoleh Yang Mulia Majelis Hakim, yang berujung pada dilakukannyapemungutan suara ulang di TPSTPS yang bermasalah, timbulkekhawatiran di pihak Pemohon bahwa Kepala Desa Bukit Tigo Terpilih,akan menggunakan kewenangan yang ada padanya untukmempertahankan kemenangan, padahal yang diharapkan oleh Pemohon

Bahwa membaca pokok gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas,gugatan pemohon untuk mengeluarkan keputusan/tindakan terhadap apayang pemohon ajukan untuk menunda pelantikan tidak dapat dilaksanakansebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (9) Peraturan BupatiSarolangun Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi Keberatan pada setiap tahapandan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) tidak mempengaruhi dan atau menghambat pelaksanaan tahapanPilkades sampai dengan pelantikan

Gugatan pemohon telah lewat waktu dikarenakan pelantikan kepala desaterpilin Bukit Tigo telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021 olehBupati Sarolangun, sedangkan gugatan pemohon yang salah satupetitumnya untuk menunda pelantikan di daftarkan pada tanggal 9 Agustus2021 di PTUN Jambi;4.

JBI.permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabatpemerintahan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum berupa dalil Pemohon yang menyatakantelan mengajukan permohonan kepada Bupati Sarolangun (Termohon) melalui surattanggal 26 Juli 2021, hal: Mohon Tindakan/ Keputusan Bupati Sarolangun untukMelakukan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Bukit Tigo Kec.

seperti pada point 5 yang menyatakan bahwaKeputusan Pemberhentian sementara tanpa ada panggilan / teguran terlebihdahulu baik dari Tergugat maupun BAPERDES, adalah suatu dalil yang tidakmempunyai dasar sebab Penggugat sebagai Kepala Desa telahmenyalahgunakan wewenang yang sudah menjurus ke arah tindak pidanadan sudah melalui proses penyidikan, sehingga panggilan / teguran tidakdiperlukan lagi, karena tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

danPemberhentian Kepala Desa maupun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor2 Tahun 2001 tentang Tata CaraPencalonan.............Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;.

Bahwa dalil Penggugat pada point 10 yang menyatakan bahwa Tergugatdalam menerbitkan Keputusan Nomor 299 Tahun 2005 tanggal 19 September2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkan Pejabat KepalaDesa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun bertentangandengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2001 tentang TataCara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desaadalah tidak benar, justru sebaliknya

dan Pemberhentian Kepala Desa maupunPeraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Madiun Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Tata caraPencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; Bahwa tidak benar penerbitan Surat Keputusan Nomor : 299 tahun 2005tanggal 19 September 2005 tentang Pemberhertian Kepala Desa danPengangkatan Penjabat Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng,Kabupaten Madiun bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun2004

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor :2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa khususnya Pasal 98 ayat (5) karena telahdiatur : apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap Kepala Desa dinyatakan bersalah, maka BAPERDESmengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutandiberhentikan Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat untuk menyangkaldalil jawaban dari Tergugat telah

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar,bahwa Penggugat sejak tanggal 12 Maret 2018 mengetahuladanya pelantikan /pengambilan sumpah Perangkat Desa terpilihtahun 2018 dan Penggugat juga di undang, namun Penggugattidak Nadiil. 220 nn anno nnn ne nn nnn ne ncnnnncnsa.

Bahwa benar Penggugat sejak tanggal 12 Maret 2018mengetahui adanya pelantikan /pengambilan sumpah PerangkatDesa yang memperoleh nilai tertinggi tahun 2018 termasuk jugaJabatan Sekretaris Desa Mlaten yaitu Tergugat II Intervensi (Sadr.Salafuddin, S.Ag) dan Penggugat juga diundang, namunpenggugat tidak Nadir; nn0n nnn ne nnn nc ncnnnn4.

Calon Perangkat Desaterpilin, tertanggal 13 Maret 2018 (fotocopysesuai dengan aslinya);Daftar NamaNama Undangan PelantikanPerangkat Desa Tahun 2018, tertanggal 13 Maret2018 (fotocoy sesuai dengan aslinya);Daftar Hadir Pelantikan Perangkat Desa Mlaten,Hari Jumat, Tanggal 16 Maret 2018, Tempat BalaiDesa (fotocopy sesuai dengan aslinya);Halaman 32 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.28.

karena saat ituSaksi ada tugas dinas dari kantor ke Jakarta jadi saat pelantikanSaksi tidakNACI; 2 22222 nn nnn nn nnn nnn nn nen nn nen ene n en nn nen en eeenennnene Bahwa seingat Saksi sebelum pelantikan adapengumuman; Bahwa seingat Saksi pelantikan tanggal 16 # 4Maret2018;Halaman 41 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.

Salafuddin, S.Ag., sebagai sekretaris desa yangditandatangani oleh Kepala Desa tertanggal 13 Maret 2018 dan T26,T28berupa surat undangan dan daftar nama undangan pelantikan yangdidalamnya tercantum nama Penggugat yang masuk sebagai undanganpelantikan pada tanggal 16 Maret 2018 ; Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Bukti T25 jo T26 dan T28 secara logika hukum pengumuman tersebut dimaksudkan agarHalaman 49 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.masyarakat mengetahui adanya pelantikan/pengambilan

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014Tertanggal 30 September 2014 perihal Pelantikan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Masa Jabatan 20142019(Surat Keputusan Tergugat I) ; dan b. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1546/KPU/IX/2014 perihalPeresmian Anggota DPR dan DPD tertanggal 17 September 2014 (SuratTergugat II); 2.

Dengan demikian sangat beralasanterhadap diri Penggugat dilakukan penundaan pelantikan mengingat statusTersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang tengah disandang olehPenggugat, 22222 en nn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nen nn nnn nnn nena nwnnnnnnBahwa asas kepastian hukum yang bersifat materiil menghendakidihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatukeputusan pemerintah.

Surat Keputusan Presiden Nomor 92 P Tahun 2014 tanggal 30September 2014 perihal Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Periode Masa Jabatan 20142019 dan Surat KomisiPemilihan Umum Nomor 1546/KPU/I/2014 tanggal 17 September 2015perihal Peresmian Anggota DPR dan DPD Hasil Pemilu 2014 yangdikeluarkan oleh Tergugat I (OBYEK SENGKETA 1);2.

Surat Keputusan Presiden Nomor 92 P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014perihal Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPeriode Masa Jabatan 20142019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor1546/KPU/I/2014 tanggal 17 September 2015 perihal Peresmian Anggota DPRdan DPD Hasil Pemilu 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat I (OBYEKSENGKETA D; 2.

Surat Keputusan Presiden Nomor 92 P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014perihal Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPeriode Masa Jabatan 20142019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor1546/KPU/I/2014 tanggal 17 September 2015 perihal Peresmian Anggota DPRdan DPD Hasil Pemilu 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat I (OBJEKSENGKETA D; 2.

., alias PITdatang ke Gedung Bale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan KotaKefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, yang ketika itu sementaraberlangsung kegiatan gladi dalam rangka mempersiapkan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Il, Ill dan IV diLingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ini pelantikan ilegal,tidak akan ada pelantikan disini. Gedung ini akan kami tutup, keluar,keluar. Setelah berada di dalam ruangan, LODOFIKUS MARSELUSAFOAN, S.Sos., alias SELUS dengan tangan kanannya mengangkat 1(satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli, yang sebelumnya olehpanitia penyelenggara kegiatan dimaksud telah disusun di sisi kanan dariGedung Bale Biinmafo deretan belakang, lalu membanting kursi dimaksudke permukaan lantai, sehingga kursi dimaksud patah.

Ini pelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini.Gedung ini akan kami tutup, keluar, keluar", tidak pernah secara bersamasama melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada semuaHal. 20 dari 30 hal. Put.

Terbukti melaluiadanya hukuman pembebasan dari jabatan Eselon Il/b sebagai KepalaBappeda Kabupaten TTU setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati Terpilih,diikuti lagi dengan hukuman pemecatan Terdakwa dari PNS, karenakehadirannya setelah kejadian di Gedung Bale Biinmafo sekedar untukmenyaksikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Garda TTU.

atas dirinya (sebagai Kepala DesaTerpilih dan penjelasan yang diterima dari Kepala Kecamatan Klampis, KabupatenBangkalan adalah menunggu petunjuk dari Tergugat ;Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2007 juga, Penggugat bersama para TokohMasyarakat dan Agama Desa Bragang menghadap secara resmi kepada Tergugat untukmendapat penjelasan tentang pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih danpenjelasan Tergugat menyanggupi pelantikan Penggugat ;Bahwa setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat seperti pada

Kepala Desa Bagian Pertama Batas Waktu dan TempatPelantikan Kepala Desa Terpilih Pasal 29 :(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Kepala Daerah paling lama 15 (lima belas) hariterhitung tanggal penerbitan Keputusan Kepala Daerah ;(2) Pelantikan Kepala Desa dapat diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalamsatu upacara yang dihadiri oleh BPD dan masyarakatsetempat ; (3) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakanpengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa ditempat

lain, yaitu di12pusat Pemerintahan Kecamatan atau di pusat Pemerintahane Bab V tentang Pelantikan Kepala Desa Bagian Pertama Batas Waktu dan TempatPelantikan Kepala Desa Terpilih Pasal 30 :(1) Apabila.......(1) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 pada ayat (1),jatuh pada hari libur, maka pelantikan dapat dilaksanakan pada hari kerjaberikutnya atau sebelum hari libur :(2) Dalam Hal pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktudengan pertimbangan yang

Busiri) menyatakan keberatan dan sampai saat ini Tergugat tidak menerbitkankeputusan tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Penggugat sebagai Kepala DesaBragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan :2.

, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 33 Tahun 2006 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati45Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa dan

Bahwa kemudian pada hari yang sama, yakni pada tanggal 5 juni2020 BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengajukan usulanpengesahan dan pelantikan kepala desa terpilin yang ditujukankepada tergugat (Bupati Bulukumba) Cq. Camat Bulukumpa,sesuai Surat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) DesaBalangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten BulukumbaNomor : 017/BPDDBLT/V1I/2020;4.7.

Camat Bulukumpa di tempat ;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Camat BulukumpaNomor: /141/BLKP/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, Perihal:Permohonan Pengusulan Pengesahan dan Pelantikan CalonKepala Desa Terpilih, ditujsukan kepada Yth.

Mks.Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa JabatanKepala Desa maupun dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten BulukumbaNomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian,Dan Masa Jabatan Kepala Desa, tidak mengatur secara teknis dan terperincimengenai

Mks.Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pasal 6Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang TataCara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan KepalaDesa dan seluruh bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan,mempunyai kewajiban mengikuti tes tertulis yang pelaksanaannyadilakukan di tingkat Kabupaten ;c. bahwa tindakan

, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Daerah Bulukumba No. 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa JabatanKepala Desa, diatur sebagai berikut :1.

Bukti T 20 : Fotofoto acara Pelantikan Perangkat DesaSampang, bertempat di Balai Desa Sampang, Padatanggal 10 Maret 2018 (fotokopi sesuai denganAS INE) jssar see ceesee enc cmeeee renee necemener es21. Bukti T 21 : Fotofoto Berita Acara Pelantikan Perangkat DesaSampang dan foto Berita Acara Hasil PelaksanaanSeleksi Calon Perangkat Desa Sampang yangditempel di Papan Pengumuman / Mading BalaiDesa Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);22.

Kandik sebagai Kepala Dusun padatanggal 10 Maret 2018 dan saksi hadir; Bahwa saksi di Balai Desa Sampang sebagai MHansip / Litmas yangbersangkutan diangkat dengan SK Kepala Desa Pak Hadi Siswanto;Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG Bahwa tugas seharihari di Desa kalau ada kegiatan desa dipanggiltermasuk pelantikan untuk menjaga keamanannya; Bahwa saksi mengatakan pelantikan dilaksanakan pada jam 09.00 wibsampai dengan jam 11.00 wib siang bertempat di Balai Desa;

Saksi AGUNG WICAKSONO memberikan keterangan padapokoknya : Bahwa Saksi sebagai warga desa dapat undangan pelantikan secara Bahwa pelantikan itu untuk 5 orang pegawai baru di Kantor Balai DesaSAMPANG jn nnn ewww nn nnn een nen tne e nn ne nnn n nn enn nnn n ee nn nee en nen nenenneneeneenne Bahwa saksi mengatakan yang dilantik yaitu Yogi Setiadani, Masroni,Mulyanto, Kandik dan Abdullah Safil; Bahwa saksi diundang oleh ponakannya yaituYOQI; Bahwa yang diundang dalam pelantikan itu setiap peserta mendapat

jatah2(0) aaa Bahwa pelantikan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Maret2018; Bahwa saksi sebagai paman dariYO Ql 2 nne nnn nnn nnn nnn nn nen3.

Dalam konteks perkara ini, seluruhrangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa Desa Sampanghingga pelantikan Saudara Kandik sebagai Kadus Panaran yang didasarkanpada objek sengketa, dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi;Menimbang, bahwa oleh karena pelantikan Kandik sebagai KadusPanaran telah dilaksanakan secara terbuka di Balai Desa Sampang danterpublikasi antara lain dengan diberitahukannya pelantikan tersebut kepadamasyarakat (vide Bukti T.18 dan Bukti T.21) selanjutnya merujuk

AR sebagai Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa KalampaKecamatan Woha, Keputusan BPD tersebut telah lewat waktu sehinggabertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Bima Nomor 06Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian di jelaskan dengan lengkap sebagaiberikut:Keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa dilakukan paling lambat

Putusan Nomor 273 K/TUN/201318.19.20.Bahwa dengan adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat KemudianCamat Woha melakukan pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Desa yangdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012, yang mana Penggugatmengetahui hal tersebut atas pemberitahuan Samsuddin dan kawankawan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang RI Tahun 1986 yangmenyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari sejak saat diterimanya atau

dan serah terima Jabatan Kepala DesaTerpilih dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2012, juga pada hari, tanggal yangsama dikirim undangan Pelantikan kepada berbagai pihak dan termasuk semua calonKepala Desa Kalampa, Kecamatan Woha (termasuk Penggugat) untuk menghadirisekaligus permakluman/pemberitahuan kepada semua pihak termasuk Penggugat,hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada poin 15, 16,17,18 dan 19;Kemudian gugatan Penggugat didaftarkan di Panitera Pengadilan Tata Usaha

NegaraMataram pada tanggal Mei 2012 dan diperbaiki tanggal 21 Juni 2012, maka jikadihitung sejak tanggal Pelantikan 22 Februari 2012 atau tanggal diketahuinya SuratKeputusan Bupati Bima yang menjadi objek perkara oleh Penggugat yaitu 22Februari 2012 dan tanggal perbaikan/ resminya gugatan diterima di PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Juni 2012 maka telah melampauitenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 14 dan Pasal 15serta Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk TehnisPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian KepalaDesa Pasal 34 dan Pasal 35, tidak mengatur adanya hak pihak yang kalah dalampemilihan Kepala Desa untuk menempuh jalur hukum di Peradilan Tata UsahaNegara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;Bahwa terhadap gugatan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa ;e. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata CaraPelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;. Tergugat 1 sebagai Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahtelah membuat keputusan tata usaha negara dan tindakan yang sesuaidengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan antara lain: a.

Put.No.33/G/2015/PTUN.Mks.Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;Pada Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desatelah secara jelas diatur antara lain mengenai Jenis, Mekanisme,Panitia Pemilihan kepala Desa, Tata Cara Pendaftaran Pemilih danPencalonan Kepala Desa, ketentuan mengenai Kampanye dan Masatenang, Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa, Penetapan,Pelantikan, Pengaduan dan Penyelesaian Masalah atas HasilPemilihan

danPemberhentian Kepala Desa junto Peraturan Bupati Kabupaten SinjaiNomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bukti T.I6: Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah KabupatenSinjat Nomor 9 tahun 2014 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, yang ditetapkan padatanggal 10 Nopember 2014 oleh Bupati Sinjai; : Foto copy dari foto copy Peraturan Bupati Sinjai Nomor54 tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa, yang ditetapkan pada tanggal 09 Desember 2014oleh Bupati Sinjai; : Foto copy sesuai asli

Put.No.33/G/2015/PTUN.Mks.2014 junto Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2014Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Bupati Kabupaten SinjaiNomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

OBJEK PEMOHONAN :22enn ecco ce nnn ence c eens Perbuatan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukankeputusan dan/atau tindakan terhadap Surat Permohonan tanggal 31Oktober 2016, perihal Permohonan Pelantikan sebagai KAPITALAUKampung Buha Periode 20152021, atas nama Pemohon BARSELDORITS DENDALUHE. (fiktif positif) ;PUTUSAN No.04/P/FP/2016/PTUN.Mdo, Halaman 3 dari 42halaman(Ssesuai pasal 53 angka (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan) .B.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonanan kepada Pengadilan untukmemperoleh putusan penerimaan permohonan karena sampaidengan batas waktu yang ditentukan, Termohon = yang tidakmenetapkan dan/atau) melakukan keputusan dan/atau tindakanterhadap Surat Permohonan tanggal 31 Oktober 2016, perihal :Permohonan Pelantikan sebagai KAPITALAU Kampung Buha Periode20152021, atas nama Pemohon BARSEL DORITS DENDALUHE (fiktif(sesuai dengan pasal 53 angka (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukankeputusan dan/atau tindakan terhadap Surat Permohonan tanggal 31Oktober 2016, perihal : Permohonan Pelantikan sebagai KAPITALAUKampung Buha Periode 20152021, atas nama Pemohon BARSELDORITS DENDALUHE sesuai peraturan perundangundangan yangIGT TE KU jeeeseee senescence nee retirees em Hn Sere ee3.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut,PUTUSAN No.04/P/FP/2016/PTUN.Mdo, Halaman 8 dari 42halamanTermohon melalui kuasanya telah mengajukan Tanggapannya secara lisanpada persidangan tertanggal 24 Nopember 2016, yang pada pokoknyamengemukakan dalildalil bantahan sebagai berikut : Bahwa setelah membaca keseluruhan Permohonan dari Pemohon yaitupertama Pemohon meminta kenapa Bupati tidak melaksanakan pelantikan Bahwa alasanalasannya yaitu

tingkat kampung tidak mengambilkesimpulan di serahkan kepada panitiaKabUPateN jqnnn=nnennnne presen cenn tenn cenmecnarnnenan Bahwa saksi sebagai Panitia dan Bendahara, pada waktu pemilihan belumada Penetapan dan juga belum ada Berita Acara Hasil Pemilihan olehkarena belum sempatdiketik/dibuat ; Bahwa yang diserahkan kepada Panitia Kabupaten adalah PenetapanDraw, dan keberatan dari Delly Papehe karena sama memperoleh suara Bahwa pada bulan Maret 2016 musyawarah dan mufakat Kampung Buhatidak ada pelantikan

Tim Sukses AJB danZulhelmi bertempat di Desa Permai Indah Kecamatan Koto Baru,sesampainya disimpang empat koto baru warga sekitar telah ramai dan adasebuah mobil Pickup L300 yang bertuliskan FESBUKER melintang dijalansehingga mobil saksi Fajran dan saksi Hafiz Akbar tidak dapat memasukilokasi pelantikan Tim Sukses AJB dan Zulhelmi, selanjutnya saksi Fajranmemarkirkan mobil miliknya di depan Pos Ojek POKB.wacenonane Bahwa selanjutnya saksi Fajran turun dari mobil miliknya danmenemui warga sekitar

EDWAR telah memukul kakak iparsaksi dan tidak lama kemudian saksi dan Pajri keluar Dari rumah dansaksi berjalan kaki ke rumah Pak William sesampai saksi didepan PosOjek POKB saksi berhenti menemui masyarakat dan saksi berkatatidak usah kita terlalu nian ini hanya acara pelantikan Tim, kemudiansaksi bertemu dengan terdakwa 1,.EDWAR dan saksi bertanyamengapa kamu memukul kakak ipar saya ?

ZAITUN memukul FAJRAN padawaktu itu di bagian kepala belakang FAJRAN;bahwa jauh jarak saksi dengan tempat kejadian pada waktu itu Lebihkurang empat dan lima meter;bahwa saksi melihat para terdakwa memukul FAJRAN pada waktu itu1( satu ) kali menggunakan tangan kanan;bahwa Pada waktu itu ada pelantikan Tim sukses AJB;bahwa Para terdakwa adalah tim sukses dari Feri Satria;bahwa Pertama memukul Fajran adalah terdakwa 2.

ZAITUN diBagian kepala belakang FAJRAN;Bahwa jauh jarak saudara dengan tempat kejadian pada waktu ituLebih kurang empat dan lima meter;Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul FAJRAN pada waktu 1(satu ) kali menggunakan tangan kanan;Bahwa Pada waktu ituada masalah pelantikan Tim sukses AJB;Bahwa Para terdakwa adalah tim sukses dari Feri Satria;Bahwa pertama memukul terdakwa 2.ZAITUN memukul samping kirikepala FAJRAN dengan tangan kanannya sebanyak 1( satu ) kalikemudian disusul terdakwa 1.

Kailolayang adalahpenjabat dan lebih parah lagi mengambil posisi sebagaiWakil KetuaSaniri Negeri Lengkap yang memimpin panitia dan bukan keseluruhanbadan saniri negeri lengkap serta tidak dilakukannya pelantikan panitia,sehingga dapat dikatakan bahwa panitia tersebut tidak sah. ;10.Bahwa masa pendaftaran Raja Negeri Seilale dari tanggal 10 sampai15 Desember 2012 yang diterima oleh panitia pencalonan Raja adalah duabakal calon Raja Seilale yaitu : Hal. 7 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013

Bahwa kemudian TergugatWalikota Ambon mengeluarkan Pernyataan Sikap yang disampaikan padaSaniri melalui Surat Nomor 140/931/Setkot bahwa Keluarga Loppies danKeluarga Kailola merupakan Matarumah Parenta sehingga perlu dilakukanpemilinan sesuai Perda Nomor 13 tahun 2008 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan SertaPemberhentian Raja.

Dalamkesempatan tersebutkami mohon agar pelantikan Raja Negeri Seilale yangakan berlangsung keesokan harinya ditangguhkan tetapi oleh WalikotaAmbon (Tergugat) tidak ditanggapi ; 16.Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, Tergugat Walikota Ambon telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor 420 Tahun 2011 TentangPemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Raja Negeri SeilaleDan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan NusaniweKota Ambon Periode 2013 2019 atas nama Sdr. George R.

Tergugat juga AsasAsas umum pemerintahan yang baik,terutama asas kecermatan, asas profesionalisme, asas kejujuran, kehatihatian karena dalam setiap proses pemilihan hingga pelantikan Tergugattidak cermat, tidak profesionalisme, tidak hatihati dan tidak jujur. Hal initerbukti pada obyek gugatan Surat Keputusan Nomor 420 Tahun 2011Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat RajaNegeri Seilale Dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri SeilaleKecamatan Nusaniwe Kota Ambon atas nama Sdr.

Tindaklanjuti Hasil Pertemuan Resmi Jajaran StafPemerintahan Dengan Komisi DPRD Kota Ambon dan MohonPengesahan, Penetapan dan Pelantikan Bakal Calon Raja UsulanKami Matarumah Parenta, tanggal 29 Januari 2013 ;: Foto copy sesuai asli Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris GarisKeturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale KecamatanNusaniwe Kota Ambon, Nomor : 12/MRPLSP/2013, PerihalPeninjauan Kembali Berkas Bakal Calon Raja Rekomendasi Bpk.Gustaf R.

pengesahan.Paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerrma usulan pengesahansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusantentang pengesahan calon terpilin menjadi Kepala Desa.Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati pada hari kerja paling lambat15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Bupati.Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadapcalon Kepala Desa terpilih dilakukan pengambilan sumpah/janji oleh Bupaiti.Dalam hal calon terpilin

meninggal dunia sebelum pelantikan, prosespemilinan Kepala desa harus dilaksanakan kembali paling lama 6(enam) bulan.6)Dalam hal tertentu, pelantikan dan pengambilan sumpah/janjidapat dilaksanakan oleh Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dariBupati.10.Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang11.berlaku, obyek sengketa juga bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikansengketa

Bahwa obyek sengketa secara jelas melanggar Pasal 66 Peraturan Daerah(PERDA) Kabupaten Bogor No.9 Tahun 2006 Tentang Desa, danPasal 28 Peraturan Bupati Bogor No. 30 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, yang mengaturbahwa Kepala Desa terpilin ditetapkan/diangkat berdasarkan KeputusanBadan Permusyawaratan Desa (BPD) j+assssessneencsesneseeenrnscnmnncenneecisensee.

Camat memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkatpenjabat Kepala Desa;220bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2006 tersebut diatas maka selama belum ada putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terkait dengankecurangan kecurangan, pemalsuan ijazah dan dokumen lainnya, makapengangkatan dan pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan, yangartinya tidak ada pembatalan hasil pilkades dan melaksanakanpemilinan ulang kepala desa apalagi pembatalan

Bukti P2 : Undangan Pelantikan Kepala Desa Nornor :147/491 Pern,tertanggal 28 April 2014 (foto copysesuai denganEAS IITYE,)) Jenmm nnn mmm nnn nner ncn Bukti P3Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 9Tahun 2006 Tentang Desa (foto copydari foto copy) ; Bukti P4Pasal 28 Peraturan Bupati Bogor Nomor : 30 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, dan Pelantikan Kepala Desa(foto copy dari foto Bukti P5: Surat Laporan Hasil Pilkades Bojonggede kepada CamatBojonggede No.11/BPD/I/2014,

HomHom No. 122Wamena (Sekretariat Pemekaran Kabupaten Mamberamo Tengah) terdakwamerubah nama/identitas KALVIN BILIM, SH dalam SK (Surat Keputusan) jabatansebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo, Naskah Pelantikan KepalaDinas Sosial Kabupaten Yahukimo dan Surat Pernyataan Pelantikan Kepala DinasSosial Kabupaten Yahukimo dengan nama terdakwa sendiri RONI PAGAWAK, SEdan terdakwa juga membuat Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan KepalaDinas Sosial Kabupaten Yahukimo atas nama terdakwa sendiri

Nomor SK. 821.2.2624 tanggal 24 Februari 2006 ;e Naskah Pelantikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo a. n. RoniPagawak, S.E. di Sumohai pada tanggal 24 Maret 2006 ;e Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2.2721/2006 a. n.

RoniPagawak, S.E., Nomor SK. 821.2.2624 tanggal 24 Februari 2006 ; e Naskah Pelantikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo a. n. RoniPagawak, S.E. di Sumohai pada tanggal 24 Maret 2006 ; e Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2.2721/2006 a. n.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23).Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ;24).Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Kota Maba dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPD Pelantikan dan bimbingan teknis PPK,PPS dan PPD Kec. Kota Maba;26).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Mabab pemilukada tahun 2010, tanggal 11 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28).Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec.

Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31).Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Raker dengan PPS sebesar Rp. 276.000.000,(dua ratus tujuh puluh enam jutarupiah);Bahwa kegiatan raker/pelatihan dan raker dengan PPK dan raker dengan PPS,pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan peresmian atau pelantikan PPK, kegiatanperesmian atau pelantikan PPS dan kegiatan peresmian atau pelantikan KPPS,sebagaimana yang pelaksanaan peresmian atau pelantikan yang sudah diuraikantersebut diatas;Bahwa dari anggaran yang terrealisasi sebesar Rp. 1.419.000.000,(satu miliar empatratus sembilan belas

Raker dengan PPS sebesar Rp. 276.000.000,(dua ratus tujuh puluh enam jutarupiah);Bahwa kegiatan raker/pelatihan dan raker dengan PPK dan raker dengan PPS,pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan peresmian atau pelantikan PPK, kegiatanperesmian atau pelantikan PPS dan kegiatan peresmian atau pelantikan KPPS,sebagaimana yang pelaksanaan peresmian atau pelantikan yang sudah diuraikan tersebutdiatas;Bahwa dari anggaran yang terrealisasi sebesar Rp. 1.419.000.000,(satu miliar empatratus sembilan belas

Halmahera Timur tahun2010, tanggal 7 Maret 2010;23).Asli (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ;24).Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dandaftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.Maba Utara;30).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Wasile tanggal 9Halaman 97 dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknisPPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31).Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.