;8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketigadilangsungkan;9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelahRUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;.

Bahwa Pasal 88 UUPT mengatur penyelenggaraan RUPS apabila kuorumkehadiran tidak tercapai, yaitu dengan mengurangi kuorum kehadirantersebut pada RUPS kedua.

Perlu dicatat bahwa UUPT dan AnggaranDasar Perseroan/Akta Nomor 17/2011 memberikan kemudahankemudahan untuk menjamin terlaksananya RUPS, sehingga pun apabilakuorum kehadiran tidak mencukupi dalam RUPS pertama dan RUPS keduamaka sesuai dengan Pasal 86 ayat (5) UUPT besarnya kuorum untukmenyelenggarakan RUPS dapat dimohonkan kepada Ketua PengadilanNegeri, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Para Termohon Kasasi yangmengklaim tidak dapat dilaksanakannya RUPS karena terhalang olehbesaran kuorum dalam

Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak menanggapi permintaanpelaksanaan RUPS, maka Pemegang Saham dapat memintakandiadakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 80 ayat(1) UUPT);d. Kuorum RUPS untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan adalah 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan disetujui paling sedikit2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal88 ayat (1) UUPT);e.

Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai maka akandilaksanakan RUPS kedua (Pasal 88 ayat (2) UUPT);f.

Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenal:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.Hal 22 dari

ARGA PURA berkaitandengan Pemberesan utang Termohon setelah adanya putusan Pengadilan NiagaPengadilan Negeri Semarang;Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat (2) RUPS

; Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izinuntuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka

waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

PT.ARGAPURA;Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya RUPS oleh Direksi danKomisaris PT.

memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 80 ayat (3) UU PTPenetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuatjuga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang

persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atauanggaran dasar; dan/ataub. perintah yang mevajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.Penjelasan Pasal 80 ayat (8) UU PTYang dimaksud dengan penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS adalah khusus beraku untuk RUPS ketiga,sedangkan untuk RUPS perlama dan RUPS kedua ketentuan kuorumkehadiran

Pradiksi Gunatama mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk RUPS yang ke tiga,supaya para pemegang saham hadir dalam RUPS ketiga tersebut ;Bahwa bahwa saat akan mengadakan RUPS yang pertama danyang kedua, pihakpihak pemegang saham sudah diundang olehPT.

LtdTanggal Agustus 2016 ( Copy dariFoto Copy ) ;Foto Copy Pengumuman RUPS kepadaPT.

Pradiksi Gunatama telah mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Kedua dengan agenda yang sama denganRUPS Pertama namun RUPS Kedua tidak memenuhi kuorum kehadirankarena PT. Minerindo Lestari (20%) dan Trisuryo Garuda Nusa Pte.

Tanggal undangan RUPS 15 Agustus 2019 dan RUPS dilaksanakan 23Agustus 2019 MELANGGAR Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasb.

RUPS terbagimenjadi 2 jenis yaitu RUPS luar biasa dan RUPS tahunan.Bahwa RUPS Tahunan yang acara atau kegiatannya diadakan dalam kurunwaktu setahun sekali atau paling lambat 6 bulan dengan ketentuannya adalahsetelah melewati periode tahun buku perusahaan, sedangkan RUPS luar biasayaitu RUPS yang diadakan suatu perusahaan sewaktuwaktu tergantungdengan kebutuhan perusahaan, dimana RUPSLB ini diadakan ketika adaperubahan dalam perusahaan baik itu masalah kecil atau besar sepertiperubahan nama, logo,

RUPS bisa melalui direksi, komisaris maupunpemegang saham ;Bahwa kalau pemanggilan RUPS dilakukan oleh direksi yang masa habatannyatelah berakhir maka ia akan bertangungjawab secara pribadi ;Bahwa ketentuan undangan RUPS, pada undangan RUPS harus ditentukanjelas agendanya namun apabila tidak teragendakan akan tetapi dihadiri olehsemua pemegang saham maka hal tersebut tidak jadi masalah.

dalam Pasal 79 UUPT sejak diterimanya surat tercatat yangmemuat permohonan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS.

dilakukan oleh Dewan Komisarispada tanggal 15 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPS diselenggarakan padatanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan pula dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yang menggariskan bahwapemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa [RUPS-LB] atas nama PT. CAHAYA MARWAH SEJAHTERA, yang dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2022 [akan ditetapkan kemudian];
3. Menetapkan Tn.

AMIR LUTHFI [PEMOHON] selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan yaitu 55 % [lima puluh lima persen] Saham sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Cahaya Marwah Sejahtera;

Bagaimana Penggugat bisa hadir dalam RUPS danmengetahui agendaagenda RUPS jika mengklaim dalam gugatannya tidakmenerima surat apapun terkait dengan RUPS? ;Bahwa berdasarkan halaman 5 butir 8.4. Penggugat menyatakan prosespenghentian Penggugat sebagai Komisaris tidak sesuai dengan ketentuanPasal 119 UU PT jo Pasal 105 UU PT.

2018 ;Bahwa untuk RUPS untuk PT.

Prima MamberamoSukses dan melakukan dokumentasi pada saat diadakan RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, disamping bukti yang diajukan olehpara pihak tentang adanya pelaksanaan RUPS, ternyata dalam posita gugatanPenggugat, Penggugat menyatakan telah hadir dalam RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengikutinya sampaiselesai RUPS PT.

saham hadirdan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;Menimbang, bahwa Penggugat hadir di permulaan RUPS PT.

Prima Mamberamo Sukses tetap berjalandengan peserta berjumlah 65% (enam puluh lima persen) pemegang saham (Total650 dari 1000) dan seluruhnya menyetujui hasil RUPS tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,RUPS PT. Prima Mamberamo Sukses telah berjalan dengan normal dan wajar.Adapun dalam perjalanan RUPS PT. Prima Mamberamo Suksesterdapatpemegang saham tidak mengikuti RUPS PT.

Jkt.Sel.jabatannya selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (lihat BuktiP4).Bahwa berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(disebut UUPT), pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan RUPStahunan dan atau RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) dengan didahuluipemanggilan RUPS, yaitu:a.

Jkt.Sel.Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan surat tercatat disertai alasannya.Pasal 79 ayat (5) UUPT:Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Dewan Komisaris:Dewan Komisaris dapat melakukan panggilan sendiri RUPS dalamhal yaitu:Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu15 (lima belas) hari dari tanggal permintaan RUPS yang diajukanDewan

Menetapkan bentuk RUPS PT Pantoru Mas tersebut adalah RUPS LuarBiasa Perseroan Terbatas PT Pantoru Mas.4. Menetapkan Pemohon wajib untuk mengundang baik secara tertulis ataudengan surat tercatat kepada semua pemegang saham dengan hak suara,untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa Perseroan PT. Pantoru Mas.5. Menetapkan Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa Perseroan TerbatasPT.

Sel.5.8.Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat 5:a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat 2 huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris ; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b..

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kourumkehadian dan atau ketentuan persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpaterikatpada ketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar dan ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS ;Hal.42 dari 44 Halaman Penetapan No.246/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel.4.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5);a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf adiajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;..

Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,direksi dan/atau dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukpenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan pemohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS,

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan ikl andalam Surat Kabar;3.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;4. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara CumaCuma jika diminta;5.

pemanggilan RUPS tersebut;.Hal. 16 dari 18 hal.

hukum Direksi PT Sac Nusantara yang didasari RUPS yang sah,adalah Direksi yang dibentuk berdasarkan RUPS yan g dihadiri alm Tuan RudyMax Gustav saat hidup.

terpenuhi sehingga dengan demikian RUPS sah untukmengambil keputusan.6 Bahwa harus ditolak dahl Penggugat yang menyatakan bahwa sejakmeninggalnya Alm.Rudi Max Gustav Schulz tahun 1997 Tergugat Iselalu gagal melaksanakan RUPS dengan alasan 86,42 % pemegangsaham tidak hadir dan tidak memberikan suara dalam RUPS.

dimana dalamPenetapan Kuorum RUPS dinyatakan bahwa RUPS hares dilaksanakan dalamtenggang waktu 14 hari setelah pemanggilan Rapat.

C16564 HT,01,04TH99tanggal 17 September 1999.sehingga dengan demikian meskipun Penetapan Kuorum RUPS yangdikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ( dimana 8 tahun kemudian)dinyatakan batal oleh Pengadilan yang sama, namun putusan tersebut tidaklagi mempunyai implikasi terhadap keabsahan dari Keputusan RUPS yangtelah selesai dilaksanakan.e Bahwa antara Penetapan Ijin Kuorum RUPS dengan Keputusan RUPS sendirimerupakan 2 (dua) produk hukum yang berbeda.

Bahwa antara satu RUPS dengan RUPS lain yang diselenggarakan olehTergugat I mempunyai ketentuan kuorum dan kepentingan yang berbedabedaserta dilaksanakan secara terpisah antara satu dengan lainnya, dan lagi pulaTergugat I bisa saja melaksanakan RUPS kapanpun sepanjang diperlukan bagikepentingan Perseroan (vide : Pasal 78 ayat 4 UU No.40 Tahun 2007),sehingga sepanjang RUPS yang dilaksanakan telah memenuhi ketentuankuorum yang diatur dalam Undang undang dan Anggaran Dasar Perseronmaka RUPS yang dilaksanakan

Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

URAIAN FAKTAFAKTABerkaitan dengan diadakanya RUPS di PT.SINYONG INDONESIA, DewanDireksi mengundang Dewan Komisaris secara resmi dan patut dengan Suratundangan RUPS Pertama No.001/SYI/RUPS/X/2018 Pada tanggal 12Oktober 2018 dan surat undangan RUPS Kedua No.002/SYI/RUPS/X1/2018Pada tanggal 1 November 2018Urainan RUPS Pertama & KeduaHal 3 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr Pemegang saham yang hadir pada rapat1.

Mengabulkan Permohonan Penetapan RUPS PT.Sinyong Indonesia;2.

Perlu kami Sampaikandimana terhadap surat undangan RUPS LB Nomer002/SYI/RUPS/X1/2018 Tanggal 01 November 2018 perihal RUPS LByang ditujukan kepada Termohon, Lee Yung Suk, Pemohon (LeeChun Un) dan PT.

SEMI METAL INDONESIA, dimana terdapatagenda yang belum terlaksana yaitu penambahan modal dasar danmodal disetor, dampak dari PP 24 2018, maka akan diadakan RUPSLB kedua, hal mana tentunya undangan RUPS LB tanggal 01November 2018 tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) karenaberkaitan dengan agenda RUPS LB yang diselenggarakan tanggal 24Oktober 2018, sedangkan tanggal 24 Oktober 2018 itu hanyalahundangan RUPS, bukan undangan RUPS LB;ll.

Perlu kami sampaikandimana terhadap Surat undangan RUPS LB Nomer002/SYI/RUPS/X1/2018 Tanggal 01 November 2018 perihal RUPS LByang ditujukan kepada Termohon, Lee Yung Suk, Pemohon (Lee ChunUn) dan PT.

Sani MitraLestari yang dikatakan di Jalan Sidodadi Baru Nomor 9 Surabaya, telah demikian sajamengabulkan permohonan tersebut, dengan Penetapan Pengadilan Negeri SurabayaNomor 307/Pdt.P/2004/PN.Sby, tanggal 19 April 2004, dengan amar : Menyatakan sah hasil RUPS pada tanggal 2 Desember 2002 tercantumdalam Berita Acara RUPS Akta Nomor 2, tanggal 2 Desember 2002 ;e Menyatakan sah hasil RUPS pada tanggal 3 Nopember 2003 tercantumdalam Berita Acara RUPS Akta Nomor 4, tanggal 3 Nopember 2003 ;Maka penetapan

I 17, TT.S) ;RUPS, Akta Berita Acara Rapat PT. Sani Mitra Lestari Nomor 2tanggal 2 Desember 2002 ;RUPS dilaksanakan di 31.

I 19, TT 10) ;d RUPS, Akta Berita Acara Rapat PT.

Sani Mitra Lestari Nomor 4etanggal 3 Nopember 2003 ;RUPS dilaksanakan di Surabaya sebagaimana RUPS pada huruf b dan c ;Perubahan anggaran dasar dengan menambah modal setor tidaktercantum dalam agenda rapat ;RUPS tidak memenuhi korum untuk perubahan anggaran dasar yaitu 2/3sebab kehadiran hanya mencapai kurang dan 2/3 ;Saham yang dikeluarkan langsung diambil bagian oleh Tergugat I Asal/Termohon I Peninjauan Kembali tanpa ditawarkan kepada pemegangsaham yang lain ;Pengangkatan pengurus baru dalam RUPS

I 29, TT. 20) ;f RUPS, Akta Berita Acara Rapat PT. Sani Mitra Lestari Nomor 1tanggal Juli 2008 merujuk pada RUPSRUPS sebagaimana huruf b, c,d, yang merupakan RUPS yang cacat hukum, sehingga RUPS a quomenjadi cacat hukum pula ;(melanggar Anggaran Dasar dan UndangUndang Perseroan Terbatas, videbukti P. I. I/7, T. I. I.

Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untukmenghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalahPenggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untukpelaksanaan RUPS tersebut.e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pernilik salamTainnya berdasarkan:1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;Halaman 13 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.2.

Bahwa jika benar Penggugat tidak hadir dan tidak bertanda tangandalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18April 2008, namun dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. SriwijayaTelemitra menyebutkan Penggugat hadir dan bertanda tangan dalamRisalah RUPS Luar Biasa tanggal 18 April 2008 tersebut, berarti adayang memberikan keterangan palsu bahkan memalsukan tandatangan Penggugat.b. Bahwa jika benar keterangan dan tanda tangan Penggugat dalamRisalah RUPS Luar Biasa PT.

Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untukmenghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalahPenggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untukpelaksanaan RUPS tersebut.e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pemilik salamTainnya berdasarkan:1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;2.

No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.adanya tindak pidana keterangan palsu dan tanda tangan palsu dariPenggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitratertanggal 18 April 2008, maka Risalah RUPS Luar Biasa PT. S riwijayaTelemitra tertanggal 18 April 2008 serta Akta Pernyataan KeputusanRapat No.2, tertanggal 23 April 2008 tetap berlaku dan mengikatsecara hukum.f. Bahwa disamping itu, terlepas apakah benar Risalah RUPS LuarBiasa PT.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) ADPenggugat jelas menegaskan bahwa: laba bersih Perseroandalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca danperhitungan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan danmerupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut carapenggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.9.

Hal tentang pemegang saham sangat penting dalamperkara ini untuk menjadikan jelas dan terang tentang siapasiapayang berhak sebagai peserta RUPS, dengan demikian RUPS yangdilaksanakan adalah RUPS yang sah karena dihadiri oleh PemegangSaham yang sebenarnya. Penggugat beranggapan bahwa gugatandidasari itikad buruk karena menyembunyikan fakta yang bersifatprinsip dan elementer, sehingga dapat menyebabkan lahirnyapemahaman dan pertimbangan yang miss/eading (menyesatkan);.

Hal tentang pemegang saham sangat penting dalam perkaraini untuk menjadikan jelas dan terang tentang siapasiapa yang berhaksebagai peserta RUPS, dengan demikian RUPS yang dilaksanakanadalah RUPS yang sah karena dihadiri oleh Pemegang Saham yang13sebenarnya.

disahkan oleh RUPSTAHUNAN dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurutcara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS TERSEBUT.e Pasal 71 ayat (1) VUUPTHal 17 dari 22 hal.

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejaka. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3)6). RUPS dapat mencabut Keputusan pemberhentian sementara tersebutatau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan batal7).

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksiyang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri6. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut7. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementaraanggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya8.

Oleh karena tidak pernah di selenggarakan RUPS maka secaraotomatis Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan membela diriuntuk memberikan penjelasan baik dalam RUPS maupun diluar RUPS Oleh karena dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpenonaktifan Pengugat tidak pernah diadakan RUPS untuk mengambilkeputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut maka menurut hukum pemberhentian sementaraPengguat berdasarkan surat Internal Memo Nomor: 363/BAS/IX /2015tanggal

Sohor Gang Sederhana RukoNomor: 10 Pontianak berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS ) sebagaimana salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 7tanggal 22 April 2015 dibuat dihadapan Notaris Agung Sri Sadhono, SHNotaris di Pontianak ;4.

diri dalam RUPS terkecuali TERGUGATmenyelengarakan RUPS untuk membahas pemberhentian sementaraPENGGUGAT, sehingga karena itu pemberhentian sementaraPENGGUGAT berdasarkan Surat Internal Memo Nomor363/BAS/IX/2015, tanggal 22 September 2015 bukan merupakantindakan penyalahgunaankekuasaan/keadaanyang menguntungTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dansebaliknyamerugikanPENGGUGAT ;5.

kuasa dari Penggugat Konvensi untuk tidak hadir dalam RUPStersebut karena adanya surat penolakan tersebut;Bahwa pada rapat Kedua RUPS PT.

Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah tentang RUPS PT.RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuangdalam Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris,di Pekanbaru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht vangewisde) mutatis mutandis Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor20 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto,S.H.

;Bahwa setiap hasil RUPS Tahunan, baik PT.

RCS dan Karim Tano Tjandra vis a vis selama keduaperseroan itu eksis dan tentu akan melakukan RUPS setiap tahun, makaselama itu pula akan selalu digugat oleh PT. RCS dan Karim Tano Tjandradengan objek gugatan mengenai Undangan Rups dan mengenaiPelaksanaan RUPS;Halaman 32 dari 35 hal. Put.

RASmelaksanakan RUPS tahunan;Bahwa satu perkara diantaranya sudah mempunyai putusan berkekuatanhukum tetap yakni perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT Jo.perkara Perdata Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI Jo. Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah RUPS, PT. RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuang dalamAkta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2009yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris, di Pekanbarumutatis mutandis Akta RUPS PT.

DALAM EKSEPSI :

• Mengabulkan eksepsi PENGAMPU TERMOHON I untuk sebagian;
• Menetapkan permohonan PEMOHON kurang pihak serta agar PEMOHON mengundang PENGAMPU TERMOHON I apabila dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT PURNAMA INDAH PUNTEN HOTEL maupun agenda-agenda lainnya;
• Menolak eksepsi PENGAMPU TERMOHON I untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
• Menghukum

Menurut saya tidak bisa , karena kalau RUPS sudahdinyatakan batal maka isinya tidak bisa dikatakanmenjadi RUPS Luar biasa, itu batal kecuali jikasemuanya setuju ;44Dalam hal akta Risalah RUPS sudah di akta notarilkan oleh Notaris, bolehkah AktaRisalah RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa di satukan dalam satu Akta ?

Dari pengalaman RUPS dan RUPS LB itu kita bedakanbegini , kalau RUPS agendanya tentang biasanyapemeriksaan laporan keuangan , misalnya menentukanDireksi dan hal standar lainnya , tetapi kalauPerusahaan akan melakukan action tertentu , yangmungkin tidak berulang ini biasanya pakai RUPS LB ,RUPS LB biasanya agendanya investasi , akuisisi , itukenapa dilakukan karena tidak diatur dalam AnggaranDasar makanya pakai RUPS , sedangkan di Tbk adaketentuan OJK yaitu transaksi signifikan dan benturankepentingan

;Itu lazim tidak, RUPS Luar biasa mengajukan audit sedangkan di RUPS Tahunantidak mengajukan Audit ?

Dari pengalaman kami , RUPS itu mungkin Cuma ditunda, penundaan itu skornya Cuma Quorum, akibatnyabila di perusahaan Tbk kalau tidak quorum RUPS ituditunda , karena ada sengaja pemegang saham yangtidak mau terjadi RUPS ;Ditundanya bisa bertahuntahun ?

RUPS Tahunan untuk tahun Ke4 masih dalamtahun yang bersangkutan ;Dalam materi RUPS tadi yang dibicarakan RUPS yang diangkat dalam LaporanKeuangan Tahun 1, 2 dan bukan Laporan Keuangan tahun terakhir, apakah sahmenurut ketentuan hukum ?

Sampang Mandiri Perkasa lagi; ; Bahwa RUPS Bupati selaku pemilik BUMD selalu hadir pada saatitu; Bahwa pada Tahun 2018 masih diadakan RUPS dan saksi pernahikut hadir pada saat itu dan membahas Pemberhentian saksi juga sekitarpembubaran PT ; Bahwa Saksi mengajukan pemberhentian saksi sekitar tanggal 15September 2016 dan disetujui di Tahun 2017 namun saksi tetapmenghormati untuk hadir di RUPS Tahun 2018 sebelum adapemberhentian saksi di RUPS ; Bahwa untuk masalah hutang piutang juga ada penjelasannyauntuk

Asa Perkasa Abimulya tidak pernah hadir pada saatdiadakan RUPS ; Bahwa Saksi tidak tahualasan PT.

Asa Perkasa Abimulya tidakhadir pada saat diadakan RUPS ; Bahwa sudah ada pemberitahuan terhadap PT Asa PerkasaAbimulya setiap diadakan RUPS ; Bahwa sejak RUPS Tahun 2013 waktu saksi masih menjabat PT.Geliat Sampang Mandiri, PT Asa Perkasa Abimulya masih ikut dalamRUPS dan setelah itu tidak pernah ikut lagi dalam RUPS tahun 2018 ; Bahwa yang menjadi penyebab utamanya PT Sampang MandiriPerkasa tidak beroprasi atau di hold karena SBLC yang harus dipenuhisebagai syarat dari PT untuk menyediakan Metering

ASA) berdasarkan temuanhasil audit BPKP dan rencana Pembubarang PT Sampang MandiriPerkasa; Bahwa sebelum RUPS dan RUPS pada tanggal 2013 saksi tidaktahu keuntungan dari PT.

Asa Perkasa Abimulya tidak hadirdalam RUPS dan salah satu keputusan RUPS adalah menyetujui pembubaranPT. Sampang Mandiri Perkasa;Menimbang, bahwa bukti P19, P38 s/d P40, P42 s/d P44menerangkan Surat menyurat antara PT. Santos dan PT. Sampang MandiriPerkasa serta dengan PT. Indonesia Power ;Menimbang, bahwa bukti P20 s/d 27, P29, menerangkan tentangNotulen RUPS, Undangan kepada PT. Asa Perkasa Abimulya, dan Daftar HadirRUPS, dalam tahun 2013, 2016 dan 2018 yang pada pokoknya menerangkanPT.

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului Pemanggilan RUPS;Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili

ini berjumlah 85.000 (delapan puluh lima ribu) sahamatau sebesar 46 % (empat puluh enam persen) dari selurunh saham yang telahdikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini yaitu sejumlah 212.500 (duaratus dua belas ribu lima ratus) saham sehingga ketentuan mengenai kuorumPenetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 15 dari 20kehadiran tidak terpenuhi, dan RUPS tidak dapat dilangsungkan, RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian dari jumlahseluruh saham dengan

dan tidak mencapai kuorum;Ayat (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah selurunh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kKecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan dalam Pasal 86 ayat (2),(3), dan ayat (4) undangundang yang dimaksud, dan oleh karena Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pertama mengenai kuorum kehadiran tidakterpenuhi

, selanjutnya diadakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) kedua dengan mengundang pemegang saham sebagaimana undanganrapat tanggal 31 Januari 2019 yang isinya untuk menghadiri RUPS kedua padahari Jumat tanggal 8 Februari 2019 dengan agenda RUPS Kedua sama denganRUPS Pertama (bukti P21) dan untuk bukti P21 sama dengan bukti P25tentang undangan rapat walaupun bukti P25 tanpa ditunjukkan aslinya, namunkarena isinya sama dengan bukti P21, maka bukti P25 yang dimaksud dapatditerima sebagai bukti;