It is generally accepted that the existence of a subsidiary company doesnot, of it self, constitute that subsidiary company a permanent establishmentof its parent company. This follows from the principle that, for the purposeof taxation, such a subsidiary company constitutes an independent legalentity.

Namun dalam hal WajibBayar b) menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatansumber daya alam, maka penentuan jumlah PNBP yang Terutangnya dapatdipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiridalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (se/f assessment);Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997mengatur bahwa Wajib Pajak untuk jenis PNBP self assessment wajibmengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untukmenjadi dasar

yangberwenang untuk melakukan pemeriksaan (BPKP) terhadap Wajib Bayarsebagaimana diatur Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997 dan Pasal 2ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2005;Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan peraturanperundangundangan hanya memberikan wewenang kepada Pimpinan InstansiPemerintah vide Menteri Teknis atau Pimpinan Lembaga NonDepartemen(vide Pasal 1 angka 5 PP Nomor 22 Tahun 2005) untuk meminta InstansiPemeriksa yang dalam hal ini BPKP untuk melakukan pemeriksaan pemenuhanPNBP self

Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015Lhokseumawe, Mairini selaku AO kembali menjelaskan kepada AsnawiAbdullah bin Abdullah dan Effendi Baharuddin bahwa permohonan kredittersebut tidak dapat diproses karena debitur adalah suami/istri (terafiliasi) dantidak memiliki self financing yang mencukupi, namun Asnawi Abdullah tetapmemerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankanperintah di bawah tekanan, setelah uang dicairkan lalu debitur menggunakanuntuk pembelian toko sebesar Rp1.600.000.000,00

kedua pintu agunantoko tersebut menurut Tim Mapping adalah sebesarRp1.622.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh duajuta empat ratus ribu rupiah).e Pemberian kredit tidak dilakukan rating sesuai denganketentuan bank yang berlaku (pelanggaran SOP).e Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namun tidakdilakukan;e Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersial danPemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproses kreditdisebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi) dan tidakmemiliki self

Roni dengandebitur telah menemui Kabag Kredit Komersial dan Pemimpincabang;e Pada prinsipnya saya menolak memproses kredit ini karenatidak feasible pembiayaan pembangunan ruko pada saat itudengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di wilayahLhokseumawe dan sekitarnya yang telah terlalu banyak,debitur tidak berpengalaman di bidang properti juga tidakadanya self financing dari debitur dan dikhawatirkanterjadinya salah penggunaan kredit disebabkan keberadaanketerlibatan Sdr.

Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namuntidak dilakukan; Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersialdan Pemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproseskredit disebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi)dan tidak memiliki self financing yang mencukupi(pelanggaran SOP).Pelanggaran tidak dimintakan persetujuan Direksikarena telah melampaui batas wewenang cabang(terafiliasi dengan kredit CV Arizki Rental Mobil).(4) Kredit Syahkubat Abdullah, Tuah Raja Abadi : Pada saat penambahan

laporkan dalam SPT Masa Pemohon, dan sebagai asasself assestment Bahwa SPT Pemohon Banding adalah benar kecualiTerbanding dapat membuktikan ketidakbenaran dari SPT PemohonBanding, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagiPemohon Banding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yang akuratterhadap koreksi yang dibuat oleh Terbanding;Kesimpulan:Bahwa semua Penyerahan Barang Kena Pajak sudah Pemohon perhitungkandan laporkan dalam SPT Masa PPN Desember 2008, dan sebagai penerapanasas self

Bahwa dapat Tergugat III sampaikan proses pelaksanaan lelang tersebutyang dilakukan atas dasar permintaan dari Divisi Self Empoloyed MassMarket PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

SKSKB sebagai official decleration dari pemerintahterhadap perubahan status dari aset negara menjadi aset privat.Bahwa sesuai dengan Permenhut Nomor : P.55/MENHUTII/2006Untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat, karena sudah masuk kewilayah privat menggunakan dokumen FAKB yang diterbitkansecara self assessment.

menurut majelis telah setimpal dengan perbuatan terdakwa ; Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepadaterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan halhal yangmemberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini : Halhal yang memberatkan : Perbutan terdakwa bertentangan dengan hukum, norma agama dan upayapemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ; Terdakwa adalah seorang anggota POLRI, yang seharusnya memilikikomitmen tinggi serta perlindungan diri (self

sebagai pihakpengimpor barang, PENGGUGAT segera melakukan kewajibannya terhadapNegara dengan melakukan pembayaran Bea Masuk (setor tunai) atas barangbarang yang telah di impor oleh PENGGUGAT tersebut ;(bukti Pemberitahuan Pabean Pasal 54 UU Kepabeanan kepada Tergugatvia Online)10.Bahwa besaran nilai yang telah disetor oleh PENGGUGAT adalah mengacukepada Formulir PIB yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkanperhitungan dari software yang didapatkan secara resmi dari TERGUGATdengan mekanisme Self

2012 , Neraca CV Royal Apartemen per 31Desember 1998 s/d 31 Desember 2012 dalam bukti bukti surat mana menyebutkan bahwatanah dan bangunan termasuk menjadi aktiva tetap CV Royal Apartemen ;Menimbang, sekalipun bukti surat produk T.I9A.2,3, T.I9B.2,3, T.I9C.2,3, T.I90.2,3,T.I9E.2,3, T.I9F.2,3, T.I9G.2,3, T.I9H.2,3, T.I91.2,3, T.I9J.2,3, T.I9K.2,3, T.I9L.2,3,T.I9M.2,3, T.I9N.2,3, T.I9.02,03 adalah surat dibawah tangan dalam kaitannyapelaporan SPT PPH wajib pajak (CV Royal Apartemen ) karena azas Self

Keuangan dapat berupa informasiyang sifatnya rahasia, antara lain informasi yang terkait dengan stabilitasperekonomian nasional dan informasi yang berkaitan dengan kepentinganpelindungan Usaha Perasuransian dari persaingan usaha tidak sehat.Informasi rahasia tersebut dapat diakses oleh pegawai Otoritas JasaKeuangan atau pihak yang ditunjuk dan/atau diberi tugas oleh OtoritasJasa Keuangan.Pasal 68Ayat (1)Pengaturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran asosiasidalam mengatur para anggotanya (self

manajemensecara optimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantorcabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif;Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self

No. 2783 K/PID.SUS/2015cabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif;Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self Asisment kepada unitunit operasionalberikut

No. 932 K/Pid.Sus/2014pemeliharaan saldo minial rekening afiliasi (TAPLUS) dan blokir,serta pemohon telah melunasi self financing minimal 20 % dari hargakendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkan dan penutupanasuransi ;c JaminanJaminan kredit adalah kendaraan bermotor yang dibiayai denga BNI OTOsehingga Asli BPKB harus dikuasai oleh BNI (Persero) Tbk;Dalam pelaksanaan programpenyaluran fasilitas kredit tersebut,selanjutnya H.M.

BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dengan pemohon Kredit/calon debitursetelah jaminan diikat sesuai ketentuan, pemeliharaan saldo minimal rekeningafiliast (TAPLUS) dan blokir, serta pemohon telah melunasi self financingminimal 20 % dari harga kendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkandan penutupan asuransi ;e JaminanHal. 11 dari 102 hal. Put.

dariMaPSrangart Pergguget do jersigangan setubi Dota nok Pangguoat rianTemguagat beeririsil: i self push Patwpete Aceh Tatar sorta seis U LyteFolveets tak baraeg hergsra: mausu aris gh bergersk baesgi oiWikiwah Kobupeman Ace Tameueg datos: wigyah suum kiwnkaral Sot Tp alKG mk feerkyssman Pasa 1S geet (7) Soe wpe bi ABoPetia ind Scope keer ai resist Wahkanch Speriyan KuslsinoangWeomicacy bohwe essen Means CORK nerkgce bert Corwendeel Hetar: ish memicriceas sera Mell meiois pemchorein ey heartsLares

Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisbut Non self incrimination dirinya. Namun apabilaTerdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka alat buktidapat diperoleh dari keterangan para Saksi danbarang buktilainnya.Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor 78K/PM Ill12/AD/IV/2018MenimbangkanMenimbang2.

tersebut telah dapat membuat dapat diaksesnya isipemberitaan tersebut oleh banyak orang atau masyarakat banyak, dimanamuatan beritanya merupakan bentuk perbuatan yang sengaja merusakkehormatan atau nama baik seseorang (atau suatu korporasi), sehinggamemenuhi unsur Pasal 45 ayat (1) JoPasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JoPasal 310 KUHP.Oleh karena Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008tentang ITE tidak membuat aturan sendiri (Self

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp. 12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progressyang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui targetprogress proyek yang telah dibiayai olen Bank.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant) Syaratsyarat Kredit :B. Fasilitas Debiture Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388juta atau 108%.

Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit KeteranganNominal Nilai Proyek = Rp 447.611.387.000, Nilai Proyek Progress Terakhir (16.61%)74,348, 251,381 Ppn 10%(6,758,931,944) Nilai Dasar Proyek Progress Terakhir67,589,319,437 Uang Muka (sesuai tagihan masuk tgl 21 Des'12)(59,206, 703,917) Estimasi Keuntungan 10%(6,758,931,944) Self Financing 30%(20,276,795,.831) .

Ppn 10%(11,342,852,.480) Nilai Dasar Proyek Progress Terakhir113,428,524,800 Uang Muka (20%)(6,303,550,431) Estimasi Keuntungan 10%(11,342,852, 480) Self Financing 30%(34.028,557.440) Maksimum Pembiayaan Bank61,753,564,449 Total Pencairan Kredit (7 tahap)185.301,957.385 PotensiOverfinancing (123,548,392,936)4.

Adjusment Auditor terhadap penilaian kewajaran nominalpembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan progressakhir proyek dengan mempertimbangkan faktorfaktorantara lain : uang muka yang diterima, Self financing (modaldebitur). Untuk progress akhir + 40,7%, maksimumpembiayaan Bank yang wajar adalah sebesar Rp.10.309.035.845,, sedangkan pembiayaan bank yangdicairkan sebesar Rp. 42.704.897.505..

Tidak benar dan tidak beralasan dalil Penggugatdalam Gugatannyahalaman 6 angka 12 yang menyatakan "... merupakan kelalaian dariTergugat yang seharusnya memberikan bantuan dan saransaran yangtepat dan baik kepada PT GKJL....Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena selainsistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assessment,Tergugat juga telah secara rutin mengadakan sosialisasi kepadamasyarakat, koordinasi dengan lembagalembaga terkait, menyediakanmediamedia sosialisasi

berasal daripinjaman kepada Tergugat I, dilakukan sesuai dengan bukti penerimaan dankeabsahan kepemilikan alsintan dari Penggugat secara lengkap dan baik sesuaispesifikasi barang yang diatur dalam Peijanjian Keijasama dan telah disetujuioleh Tergugat I ;Penggugat selaku mitra usaha keija sama dalam peijanjian keijasama usahaAlsintan, telah melakukan kewajibannya dalam penyertaan modal sebesar 35%dari total nilai pembelian Alsintan, yaitu berupa pembiayaan atas kekurangandana pembelian Alsintan (Self

Hal ini disebabkan karena MK tidak diberikan kewenangan untukmelaksanakan sendiri (non self executing) atau tidak dapat bertindaksebagai eksekutor terhadap putusanputusannya;. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUXIII/2017 terkait denganperkara Pengujian UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal terhadap UUD 1945. Namun, Penggugat salah dalammencantumkan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaankewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapansistem self assessment, data dan informasi yang berkaitandengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah,lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan olehDirektorat Jenderal Pajak.