Ditemukan 2232 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi selft selo
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 544/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
Moh. Ridwan. Dkk
Tergugat:
Direktur Utama Bank Jateng Pusat
96 — 38
  • Bahwa Pelanggaran terhadap aturan atau UndangUndang disebut sebagaiPMH; Bahwa Yang dimaksud Self Regulator Bolt adalah Bank boleh melakukanpengkoreksian tanpa ijin nasabah karena kesalahan sistemnya sendiri.Put.No.544Pdt.G.2018 Hal.27Bahwa Relative Bank Secracy adalah Bank mempunyai kewenangan untukmembuka rekening nasabah jika diminta karena ada perkara perdatamaupun pidana.Bahwa Kesalahan transfer pada mesih ATM menjadi tanggungjawab Bank.Bank mempunyai kewenangan untuk koreksi secara langsung
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 24-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 516/Pid.B/LH/2020/PN Mtr
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
KASARUDIN bin LAMASE alias ILANG
248 — 38
  • setelah saksi mengetahui terdapat perbedaan tersebutkemudian saksi melakukan pengamanan terhadap dokumen SKSHHKNomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 tersebut dansaksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan; Bahwa kondisi fisik kayu yang diangkut oleh KLM BUNGAYULIANA yang saksi temukan saat itu adalah kayu olahan dalam bentukkayu gergajian yang bentuk olahan balok berbagai ukuran; Bahwa proses diterbitkannya suatu dokumen berupa SKSHHKKO saat ini telah dilakukan secara Self
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 10-01-2018 — Upload : 07-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 454/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 10 Januari 2018 — WASIMAN. H.S dkk lawan . PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk DSP UNIT PASAR REMBANG dkk
48 — 28
  • WibowoHeru, masingmasing selaku Regional SEMM Head dan Asset LiquidationUnit Manager pada Divisi Self Employed Mass Market PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 28 September 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MULYATNO WIBOWO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
223 — 108
  • Sementara itu, jumlah fasilitas yang telahditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, targetprogress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengandemikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat initelah melampaui target progress proyek yang telah dibiayaioleh Bank.
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebutadalah Rp.222.185.836.882, (62,68% dari nilai proyek)sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,.(1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.2.
    Sementara itu, jumlah fasilitas yang telahditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, targetprogress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengandemikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telahmelampaui target progress proyek yang telah dibiayai olehBank.
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebutadalah Rp.222.185.836.882, (62,68% dari nilai proyek)sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095.,.(1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2783 K/PID.SUS/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — IWAN SETIAWAN bin HAK DAHLAN
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • manajemensecara optimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantorcabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif;Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self
    No. 2783 K/PID.SUS/2015cabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif;Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self Asisment kepada unitunit operasionalberikut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 978/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 978/B/PK/PJK/2016sesuai standar Pemeriksaan Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yangdilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku danmenyalahi ketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan Nopember Tahun Pajak 2010 Nomor: 00185/207/10/051/12 tanggal 25April 2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkanpelaporan pajak yang telah dilakukan self
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 676_PDT_G_2013_PN_MDN
Tanggal 2 Juli 2014 — PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI yang memberikan Kuasa kepada 1.Dahmar, SH, 2.Achmad Yarus, SH, 3.Fajar Lesmana, SH,MH, 4.Bachtiar Baital, SH Kesemuanya Advokat pada Kantor “Wira Yustitia – 2” Law Office, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan Baru No. 17-19, Kembangan Utara, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2013, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT ; ----- L a w a n ----- 1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DR.Indra Surya, SH, LLM, Dkk selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, yang memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2014 No. SKU-36/MK.1/2014 dan Surat Tugas tanggal 03 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ; 2. PT. MITRAJAYA BAHARI, yang memberikan Kuasa kepada : Chan Wai Khan,SH dan Lihardo Sinaga, SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor : P, C & F Law Office, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 39 Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2013, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT ;
252 — 58
  • maka sebagai pihak pengimporbarang, PENGGUGAT segera melakukan kewajibannya terhadap Negara denganmelakukan pembayaran Bea Masuk (setor tunai) atas barangbarang yang telah diimpor oleh PENGGUGAT tersebut ;(bukti Pemberitahuan Pabean Pasal 5A UU Kepabeanan kepada Tergugat viaOnline)Bahwa besaran nilai yang telah disetor oleh PENGGUGAT adalah mengacukepada Formulir PIB yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkanperhitungan dari software yang didapatkan secara resmi dari TERGUGAT denganmekanisme Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-04-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 April 2015 — H. TAJANG HS, Dk
86 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 932 K/Pid.Sus/2014pemeliharaan saldo minial rekening afiliasi (TAPLUS) dan blokir,serta pemohon telah melunasi self financing minimal 20 % dari hargakendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkan dan penutupanasuransi ;c JaminanJaminan kredit adalah kendaraan bermotor yang dibiayai denga BNI OTOsehingga Asli BPKB harus dikuasai oleh BNI (Persero) Tbk;Dalam pelaksanaan programpenyaluran fasilitas kredit tersebut,selanjutnya H.M.
    BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dengan pemohon Kredit/calon debitursetelah jaminan diikat sesuai ketentuan, pemeliharaan saldo minimal rekeningafiliast (TAPLUS) dan blokir, serta pemohon telah melunasi self financingminimal 20 % dari harga kendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkandan penutupan asuransi ;e JaminanHal. 11 dari 102 hal. Put.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-03-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 29-05-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 88/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 25 Mei 2015 — PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN, DK LAWAN PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI
60 — 40
  • sebagai pihakpengimpor barang, PENGGUGAT segera melakukan kewajibannya terhadapNegara dengan melakukan pembayaran Bea Masuk (setor tunai) atas barangbarang yang telah di impor oleh PENGGUGAT tersebut ;(bukti Pemberitahuan Pabean Pasal 54 UU Kepabeanan kepada Tergugatvia Online)10.Bahwa besaran nilai yang telah disetor oleh PENGGUGAT adalah mengacukepada Formulir PIB yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkanperhitungan dari software yang didapatkan secara resmi dari TERGUGATdengan mekanisme Self
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum Penghinaan
Register : 18-09-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN BAUBAU Nomor 221/Pid.B/2015/PN.Bau
Tanggal 12 Januari 2016 — - AFRILANI Alias LANI Bin LA ANE
61 — 24
  • menurut majelis telah setimpal dengan perbuatan terdakwa ; Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepadaterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan halhal yangmemberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini : Halhal yang memberatkan : Perbutan terdakwa bertentangan dengan hukum, norma agama dan upayapemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ; Terdakwa adalah seorang anggota POLRI, yang seharusnya memilikikomitmen tinggi serta perlindungan diri (self
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 31-08-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 61/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 9 Oktober 2017 — Rhiesa Wijanarko dkk melawan Bank Danamon Pusat dkk
109 — 47
  • Divisi SelfEmployed Mass Market dan Rosid Kendarto selaku Asset Liquidation UnitManager PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed MassMarket in casu Terlawan , sesuai surat permohonan Nomor : 129/RCHSOLO/07/15 tanggal 1Juli 2015.Bahwa permohonan lelang dari Terlawan adalah merupakan lelang ulangyang terdahulu dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015, yang dalam hal iniberdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000014/PK/03758/0700/0312tanggal 8 Maret 2012, perjanjian perubahan Terhadap Perjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 06-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. GAYA FAVORITE PRESS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • laporkan dalam SPT Masa Pemohon, dan sebagai asasself assestment Bahwa SPT Pemohon Banding adalah benar kecualiTerbanding dapat membuktikan ketidakbenaran dari SPT PemohonBanding, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagiPemohon Banding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yang akuratterhadap koreksi yang dibuat oleh Terbanding;Kesimpulan:Bahwa semua Penyerahan Barang Kena Pajak sudah Pemohon perhitungkandan laporkan dalam SPT Masa PPN Desember 2008, dan sebagai penerapanasas self
Pengadilan PN KOLAKA Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN KOLAKA Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Kka
Tanggal 27 April 2021 — KARTINI, Dk Lawan NASRI, Dkk
148 — 86
  • Bahwa dapat Tergugat III sampaikan proses pelaksanaan lelang tersebutyang dilakukan atas dasar permintaan dari Divisi Self Empoloyed MassMarket PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus
Upload : 02-04-2014
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 301/PID.B/2013/PN.PSP
25 — 10
  • SKSKB sebagai official decleration dari pemerintahterhadap perubahan status dari aset negara menjadi aset privat.Bahwa sesuai dengan Permenhut Nomor : P.55/MENHUTII/2006Untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat, karena sudah masuk kewilayah privat menggunakan dokumen FAKB yang diterbitkansecara self assessment.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 264/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 13 Februari 2014 — TJAHYADI LUKMAN MIHARDJA; RUSTANDI YUSUF; EDDIE YUSUF; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG.
109 — 46
  • 2012 , Neraca CV Royal Apartemen per 31Desember 1998 s/d 31 Desember 2012 dalam bukti bukti surat mana menyebutkan bahwatanah dan bangunan termasuk menjadi aktiva tetap CV Royal Apartemen ;Menimbang, sekalipun bukti surat produk T.I9A.2,3, T.I9B.2,3, T.I9C.2,3, T.I90.2,3,T.I9E.2,3, T.I9F.2,3, T.I9G.2,3, T.I9H.2,3, T.I91.2,3, T.I9J.2,3, T.I9K.2,3, T.I9L.2,3,T.I9M.2,3, T.I9N.2,3, T.I9.02,03 adalah surat dibawah tangan dalam kaitannyapelaporan SPT PPH wajib pajak (CV Royal Apartemen ) karena azas Self
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tahun 2014
390 — 445
  • Tentang : Perasuransian
  • Keuangan dapat berupa informasiyang sifatnya rahasia, antara lain informasi yang terkait dengan stabilitasperekonomian nasional dan informasi yang berkaitan dengan kepentinganpelindungan Usaha Perasuransian dari persaingan usaha tidak sehat.Informasi rahasia tersebut dapat diakses oleh pegawai Otoritas JasaKeuangan atau pihak yang ditunjuk dan/atau diberi tugas oleh OtoritasJasa Keuangan.Pasal 68Ayat (1)Pengaturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran asosiasidalam mengatur para anggotanya (self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 516 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. ARSADE MITRA NUGRAHA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
93 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaankewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapansistem self assessment, data dan informasi yang berkaitandengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah,lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan olehDirektorat Jenderal Pajak.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 148/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
PAUSTINUS SIBURIAN, SH., MH.
Tergugat:
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch
87 — 47
  • Hal ini disebabkan karena MK tidak diberikan kewenangan untukmelaksanakan sendiri (non self executing) atau tidak dapat bertindaksebagai eksekutor terhadap putusanputusannya;. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUXIII/2017 terkait denganperkara Pengujian UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal terhadap UUD 1945. Namun, Penggugat salah dalammencantumkan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-04-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
234 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2007 sebesar Rp1.246.380.200,00) menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa oleh karena itu perhitungan ahli tidak dapat dijadikanpatokan untuk menentukan adanya pajak terutang/utang pajak dan hanyamenjadi petunjuk adanya ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yangditanda tangani oleh Terdakwayang berpotensi menimbulkan kerugiannegara maka Majelis Hakim menetapkan jumlah denda sesuai dengan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentong KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Self
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 18-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
123 — 83
  • Namun dalam hal WajibBayar b) menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatansumber daya alam, maka penentuan jumlah PNBP yang Terutangnya dapatdipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiridalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (se/f assessment);Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997mengatur bahwa Wajib Pajak untuk jenis PNBP self assessment wajibmengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untukmenjadi dasar
    yangberwenang untuk melakukan pemeriksaan (BPKP) terhadap Wajib Bayarsebagaimana diatur Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997 dan Pasal 2ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2005;Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan peraturanperundangundangan hanya memberikan wewenang kepada Pimpinan InstansiPemerintah vide Menteri Teknis atau Pimpinan Lembaga NonDepartemen(vide Pasal 1 angka 5 PP Nomor 22 Tahun 2005) untuk meminta InstansiPemeriksa yang dalam hal ini BPKP untuk melakukan pemeriksaan pemenuhanPNBP self