Ditemukan 2284 data
117 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demi hukum, wasiat tersebut adalah sah;Kekhilafan Hakim Dalam Pembatalan WasiatBahwa pada subbagian E, permasalahan wasiat kepada ahli waris: khusus padabutir 2, telah diuraikan semua ketentuan menurut Kompilasi Hukum Islam BabV Wasiat Pasal 194 s/d 209, terutama Pasal 195 dan Pasal 201, maka diperolehkesimpulan terbalik untuk lebih mempertegas pemahaman lagi, bahwa Pewasiattidak perlu persetujuan dari mereka yang bukan ahli waris.
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
RIMA LESYA
155 — 94
Apabila ada kekuranganpersyaratan dapat menghubungi pemohon atau kuasanya tetapi kamiataupun Subbagian Tata Usaha sebagai coordinator Loket/penanggungjawab loket sering melaksanakan briefing kepada petugas loket danmanajer loket bahwa berkas yang diterima diloket harus lengkap danmemenuhi ketentuan berlaku; Bahwa apabila ada pihakpihak yang dirugikan terkait pencatatan royadapat melapor melalui manajer loket, atau Seksi Sengketa Perkara atauSeksi Penetapan Hak dan Pendaftaran untuk ditindaklanjuti
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
92 — 9
KEPALA KANTOR PELAYANANPAJAK PRATAMA KEDIRI,dalam hal ini memberikan kuasa kepada EkawatiSurjaningsih, Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJPJawa Timur, Ardoko Marseno Kepala Sub bagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jawa Timur III, SoetarwoKepala Seksi Penagihan KPP Pratama Kediri, Eko BudiLeksono Jurusita KPP Pratama Kediri, Hari Budi PurwantoJurusita KPP Pratama Kediri, Sabar Widodo Jurusita KPPPratama Madya Malang, Dudy Satriya Widjana Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan
357 — 295
Jika didasarkan pada kalimat yang dipergunakan buku petunjuk pedoman pelaksanaanKUHAP, penyelidikan merupakan salah satu metode atau subbagian daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain,yaitu. penindakan berupa penangkapan, penahanan,dll. Jadisebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikanoleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkanbukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukantindak lanjut penyidikan.
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
sewaktuwaktu untukmengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja serta masalahmasalahyang perlu ditindak lanjuti ;17 Rapat pembahasan finalisasi konsep usulan rencana dan program kerja BiroKeuangan bersama Kepala Bagian/Sub Bagian dan pihak terkait lainnya ;18 Melakukan koordinasi dan pembinaan dalam rangka penyelesaian laporantahunan Biro Keuangan berdasarkan program kerja Biro maupun rencana kerjamasingmasing kepala bagian ;19 Melakukan evaluasi dan pembinaan maupun pengarahan kepada Kepala/SubBagian
1.DONIEL FERDINAND, SH
2.BARRY SUGIARTO, SH
Terdakwa:
1.AMRI, SH alias ARI
2.NASIB alias MABES
34 — 3
Sumatera Utara sehingga adanyapenurunan produksi yang terlihat dari data prognosa yang berisikan bahwaadanya rencana tandan buah sawit yang akan dipanen dan realisasinyasehingga dalam melihat laporan pencurian mingguan Tandan Buah SegarKelapa Sawit yang dikelola PTPN IV unit Kebun Tonduhan dan data produksitersebut maka saksi NOFAN HERAWAN, SH Als NOFAN sebagai Kepala Subbagian Hukum dan Keamanan langsung menindak lanjuti serta melakukankunjungan serta meneliti dibagian blok mana yang selalu terjadi
131 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Turut Tergugat Intervensi Ill,Termohon Kasasi IV semula Terbanding IV/Tergugat IV/Turut TergugatIntervensi IV serta Termohon Kasasi V semula Terbanding V/TergugatV/Turut Tergugat Intervensi V yang termuat jelas pada halaman 81, halaman82 serta halaman 83 putusan perkara a quo di tingkat pertama;Bahwa oleh karenaJudex FactiPengadilan Negeri Tangerang dalam perkaraquo telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukunt Pedoman TeknisAdministrasi Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, SubBagian
112 — 56
Masingmasing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi subbagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yaitu Jumlah penduduk, luas wilayah danjumlah APBD, keputusan Bupati Madiun No. 260 tahun 2004 berlaku asas kepastian hukum(keputusan itu berlaku selama belum dibatalkan atau dicabut) dan asas contrarius actus(kewenangan pencabutan keputusan terletak pada si penerbit keputusan).
395 — 285
;Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah,Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Nama : HARIS SUHARTONO.S.H.:Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah,Daerah Istimewa Yogyakarta; 5.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JOSECA CAROLINA INDRI ITANG, SH
185 — 72
., M.Si. memerintahkan SIMON selakuKepala Bidang (Kabid) Anggaran dan Pembiayaan pada BPKAD KabupatenBengkayang dan Billy Marsoni selaku Kepala Subbagian (Kasubag)Administrasi dan Keuangan Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bengkayangdan Petugas Penghitung ADD untuk menurunkan persentase penghitunganADD dari jumlan semula sebesar 10 % (Sepuluh persen) menjadi sebesar7,6% (tujuh koma enam persen) dari Dana Perimbangan dikurangi DAK atausemula senilai Rp 60.626.335.300, (enam puluh milyar enam ratus duapuluh
Desa.Bahwa yang menyuruh para kepala desa untuk menandatangani kwitansitanda bukti pembayaran dan ke Bank BPD Bengkayang untukmenandatangani surat pernyataan pemindahan dana bantuan khusus kerekening pribadi kepala desa yaitu ROBERTA IKA selaku bendahara PPKDpada BPKAD Kabupaten Bengkayang dibantu dengan dua orang pegawallainnya.Bahwa BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. memerintahkan SIMON selakuKepala Bidang (Kabid) Anggaran dan Pembiayaan pada BPKAD KabupatenBengkayang dan BILLY MARSONI selaku Kepala Subbagian
815 — 241
Pstberhubungan dengan jabatan Pinangki Sirna Malasari selaku Jaksa yangmenurut pikiran Joko Soegiarto Tjandra tersebut ada hubungannya denganjabatan Piangki Sirna Malasari selaku Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menduduki JabatanFungsional Jaksa serta menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala SubBagian Pemantauan dan Evaluasi Il pada Biro Perencanaan Jaksa AgungMuda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, karena Pinangki Sirna Malasanmemperkenalkan diri sebagai
KEPlI870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagaiPegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada KejaksaanRepublik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkanSurat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEPI1329/C.4/09/2007 tanggal17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala SubBagian Pemantauan dan Evaluasi Il pada Biro Perencanaan JaksaAgung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan SuratKeputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEPIV636/C.4/10/2016 tanggal
Pinangki Sima Malasari, SH., MH. dalam jabatannya sebagai Kepala SubBagian Pemantauan dan Evaluasi Il pada Biro Perencanaan Jaksa AgungMuda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, mempunyai tugas dan tanggung jawabyaitu menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisisperencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggarandan pelaporan pada Wilayah Il, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung,Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan TinggiBanten, Kejaksaan
68 — 18
dipotongpajak PPH 1.5% sebesar Rp 8.880.000 (delapan juta delapan ratus delapanpuluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan selama 7 hari sebesar Rp4.144.000 (empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan total yangditerima oleh pihak ketiga atau rekanan tahap ke Il Rp 578.976.000 lima ratustujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Bahwa Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan ke PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar (PP SPM) dalam hal ini Kepala SubBagian
91 — 15
WAHAB (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Kabupaten Kendal dan Akhmad Rikza .S.Sos. selaku kepala subbagian Agama Pendidkan dan Budaya (APB) bagian Kesra.setda Kendal melalui acarakunjungan,acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung,baik secara sendirisendiri maupun bersamasama telah menberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepadapara penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp. 114.750.000,( seratus empatbelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian
WAHAB (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Kabupaten Kendal dan Akhmad Rikza .S.Sos. selaku kepala subbagian Agama Pendidkan dan Budaya (APB) bagian Kesra.setda Kendal melalui acara69kunjungan,acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung,baik secara sendirisendiri maupun bersamasama telah menberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepadapara penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp. 114.750.000,( seratus empatbelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian
68 — 55
dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi AKBAR, S.Sos BINH.AIDIL selaku kepala subbagian pengukuran tanah pada Bagian PemerintahanSekretariat Kab.
65 — 37
451.71.100/XV2013 tanggal 9 November 2013 perihal PermohonanInformasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADEADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha KantorPertanahan Denpasar ;1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasarkepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/451.71.100/XV2013 tanggal 22November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah,yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala SubBagian
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
penawaran yang masuk darirekanan dan memerintahkan saksi Magdalena mencairkan danapengadaan buku TA 2004 tidak terdapat kesalahan Pemohon Kasasiterhadap tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sebab yangbertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalamlingkungan unit kerja/proyek tertentu jelaslah bukan tanggung jawabpimpinan dari unit yang bersangkutan (Pemohon Kasasi), tetapi adalahpejabat yang ditunjuk/ditetapbkan kepada pejabat yang dalam hal inidisebut pimpinan proyek/subbagian
110 — 58
Sos Bin H.AIDIL, selaku Kepala SubBagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah KabupatenPenajam Paser Utara (Kab. PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPUNo. SK.823.3/008/BKD/IX2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksanateknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluargamiskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab.
534 — 337
(tujuh ratus juta rupiah) yang di gunakan saksi DESALFIANI untuk kehidupan seharihari, biaya hidup terdakwa diRutan Salemba, dan juga membeli handphone IPHONE X warnasilver.Bahwa Ahli Marini Yanuarsih sebagai Kepala Subbagian PengaturanAsuransi Umum dan Reasuransi pada Direktorat Pengaturan,Penelitian dan Pengembangan IKNB Otoritas Jasa KeuanganHalaman. 39 dari 96.
Urip Utami
Tergugat:
Bupati Tegal
164 — 50
Sugi Pranoto, SE, sebagai Kepala Desa Tembokluwung; Bahwa yang dikoreksi oleh Saksi terkait surat kKeputusanyang salah yaitu hanya di Desa Jatinegara; Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala SubBagian Perundangundangan terhadap suatu surat keputusanHal. 92 dari 148 Putusan Nomor :11/G/2018/PTUN.Smgadalah melakukan telaah dan kajian setelah lengkap dinaikankepada Assisten selanjutnya ke Sekda; 4.
45 — 11
mengerti apa yang menjadi isi dari dakwaan tersebut,selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi /Keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, dipersidangan telah diajukan/didengarkan Keterangan para Saksi dan Pendapat para Ahli yang dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : 1 Saksi SHOLIKHIN, dibawah sumpah memberikan keterangannya pada pokoknyaSebaval Derikut seeeeeeeepteee eee eSe Bahwa saksi sekarang adalah Bendahara pada subbagian