Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sell sele selfi selo
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 20-11-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 537/Pid.B/2014/PN Cbi
Tanggal 20 Nopember 2014 — KUNTEDI IBNU HAYAT
67 — 33
  • masalah dengan pajak, karena PT Bostinco lancarmembayar pajak.Bahwa antara Surat Setoran Pajak dengan data di kantor Saksisudah pernahdilakukan pencocokan dan ada SSP yang nilainya berbeda dengan yang masukke kas negara.Bahwa nilai di SSP yang sudah divalidasi oleh bank tidak meungkin berbedadengan data yang masuk ke kas negara karena NTPN atau Nomor TransaksiPenerimaan Negara pastilah hanya untuk (satu) transaksi.Bahwa tidak ada konfirmasi dari dari pajak karena wajib pajak pada prinsipnyaadalah self
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 2 Desember 2015 — THOMAS LIE
174 — 33
  • Capacity (Kemampuan) berdasarkan laporan keuangan actual danprojection (kisaran pendapatan) dari masingmasing outlet My salonserta perhitungan dari pendapatan outlet salon untuk mengcoverangsuran pembiayaan Capital(Modal) yang bersangkutan menyediakan self finance (modalsendiri) Condition of Economy (kondisi Prekonomian) usaha yang legal danbanyak peminat dari Masyarakat.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 20/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 10 Juli 2013 — HENDRIK HAKIM Cs lawan GUSTI SJAIFUDDIN, S.H Cs
98 — 26
  • tidak bisa hadir, sedangkan diayang harus melaksanakan RUPS, seharusnya kalau tidak bisa hadir makakomisaris yang harus melaksanakan, kalau komisaris tidak ada juga, makasalah satu pemegang saham sebagaimana dalam doktrin bahwa RUPS itu adatahapannya;Bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun dalamUU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jika ia tidak tahu kapantandatangan surat tertentu, tetapi dalam surat dicantumkan seolaholah adaRUPS hari itu, hal tersebut disebut self
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 16-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR
428 — 475
  • Halhal yang dilaporkan yaituisi dari SPT adalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan olehWajib Pajak kepada Direktorat jendral pajak tempat wajib pajak terdaftar ataudikukuhkan berdasarkan prinsip Self Assessment yaitu Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang tertuang;Bahwa, jenis Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari Surat PemberitahuanMasa atau SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan, untuk suatu masa pajak.Surat Pemberitahuan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-08-2013 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 3 Desember 2014 — DENIS ANTHONY MICHAEL KEET Lawan 1.ICAC PROFESIONAL SERVICE 2.DR SHERLY SOLIHIN PsyD
800 — 963
  • Withuncertainty how Luke living condition right now, uke could be in danger forhim self given the opportunity, as Luke's psychologist request for law enforcementto immediately locate Luke and/with his biological father Appropriateinvestigation lin purposes ofmaking determination their whereabouts is requestedtank you for our kind attention and corporationyang telah diterjemahkan sebagai berikut:ICAC Professional ServicesICACProfessional ServicesReferensi: 1CAC/LK/09/201226 September 2022To whom !
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
609 — 829
  • Ketidakhadiran Penggugat pada sidang DKPP, jika tidakdipertimbangkan alasannya, otomatis seperti menghilangkan hak dankesempatan yang bersangkutan untuk mengajukan hak pembelaan diri(right of self defense), dalam kondisi seperti ini apabila tetap digelarmaka yang terjadi adalah serupa dengan persidangan in absentia untukkasuskasus extraordinary crimes,...5.75.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
138 — 33
  • Pembelian Ruko Skim PembiayaanMurabahah Tujuan PembiayaanPembelian Ruko untuk diSewakankepada PDAM Tirtanadi Medan Limit PembiayaanRp 1.000.000.000,00 Jangka Waktu Pembiayaan10 Tahun Harga Pokok PembelianRp 1.250.000.000,00 Margin KeuntunganRp 791.728.879,73 Harga JualRp 2.041.728.879,73 Angsuran PendahuluanRp 250.000.000,00 Pembiayaan yang diangsurRp 1.791.728.879,73 Angsuran per bulanRp 14.391.074,00 Cara PenarikanDicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
    Medan Page 65 of 300Putusan Pengadilan Tipikor Perkara ADIWARTYASTUTI, SENomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn Limit PembiayaanRp 1.000.000.000,00 Jangka Waktu 10 TahunPembiayaanHarga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC X PT. CARBONTROPIC ,Cs
1385 — 672
  • insurances prescribed inAttachment O point G (insurance) or such insurances becomeinvalid ;(v) If Implementer fails to obtain the relevant permits and/orlicenses required to implement the Partnership Grant asindicated in Attachment D within the relevant period indicatedtherein ;(vi) If MCAIndonesia determines that Implementer is no longerable to implement the Partnership Grant Project(vii) If Implementer (1) is terminated or dissolved as a conservancyunder applicable law, or (2) takes steps to place it self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-01-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 9 Januari 2014 —
423 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AnyMember availing it self of the possibilities provided in Article 6of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16of the Rome Convention shall make a notification as foreseenin those provisions to the Council for TRIPS;Setiap Anggota wajib kepada warga negara Anggota lainnyayang tidak kurang daripada yang diberikannya kepada warganegaranya sendiri sehubungan dengan pedindungan (3)kekayaan intelektual, tunduk pada pengecualian yang telahada, masingmasing, Konvensi Paris (1967), Konvensi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 25-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DONNY M. SANY, SH, MH
Terdakwa:
1.SAHRUL KARIM
2.KARTA
3.TARNO
4.HALIM
272 — 156

    • Disita dari Imam Sudrajat

    1. 1 (satu) buah meteran warna hitam orange merk work Men Self Lock.

    2. 1 (satu) buah cutter merk NT warna hitam beserta isi 4 (empat) buah mata cutter merk kenko.

    3. 1 (satu) buah roll cat warna biru.

    4. 1 (satu) buah ember warna putih ukuran 15 liter.

    5. 1 (satu) buah kuas lem warna krem.

Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 19 April 2017 — - RUDDY TONNY LASUT, SE
143 — 21
  • menunjukkan dalam persidangan Blangko SSP yang dibuat olehsaksi;Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada persidangantanggal 09 Februari 2017 mengajukan Ahli yang meringankan yang bernamaANDIK TRI SULASTIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dirjen Pajak;Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang Peraturan Perpajakan;Bahwa untuk menjadi PKP prinsipnya adalah Self
    WajibPajak;Bahwa apabila Wajib Pajak pada periode 5 tahun kebelakang tidak melakukanSelf Assesment, Petugas Pajak akan mendorongnya untuk melakukan SelfAssesment berdasarkan datadata yang dimiliki oleh Petugas Pajak, petugaspajak akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran, dan kalautetap tidak mau membayar maka Petugas Pajak berdasarkan kewenangan yangdimilikinya akan mengukuhkan pajak PKP secara jabatan;Bahwa apabila secara Subyek dan obyek sudah terpenuhi maka Wajib Pajakharus melakuan Self
    Wajib Pajakyang diklarifikasi kepada Wajid Pajak dimana katanya Wajib Pajak ini harusmendaftarkan diri sebagai PKP;Bahwa menurut ahli perhitungan pajaknya itu sudah sesuai dengan prosedur;Bahwa kepala seksi Pemeriksaan Pajak dalam melakukan tugasnya tentunyaberdasarkan pada surat penugasan;Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, hal itu diatur dalam UUKUP,kemudahan itu dimungkinkan berdasarkan kondisi liquiditas usaha, kemampuandan sebagainya;Bahwa dalam penetapan PKP ini dilakukan berdasarkan Self
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR.
Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM
138 — 33
  • Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Bahwa selain pengeluaran tersebut, dana pencairan Kredit Investasi Refinancingsebesar Rp.17 Milyar tersebut, digunakan ESRON NAPITUPULU, sebagiberikut:Pada tanggal 2 Oktober 2007 Pengembalian dana direksi an.
    Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Menimbang, bahwa saksi Niko Pendik Handoko penjabat Desa Sako MargasariKecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi didepan persidanganmenerangkan bahwa tidak benar PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
210 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undangundang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
98 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya dalam rangkaintensifikasi dan monitoringpemungutan IHH terutama dalam pelaksanaan self assessementyang akan dimulai tanggal 1 Juli 1992, maka kami dapatmenyetujui biaya pemungutan IHH sebesar 10 (sepuluh) persendan 60 (enam puluh) persen (total penerimaan Pemda Tingkat I/IIdan Departemen Kehutanan masingmasing 45% dan 15% untukdialokasikan sebagai Upah Pungut bagi aparat Instansi terkait ;Bukti T1 ;Atas persetujuan Menteri Keuangan tersebut maka MenteriKehutanan menyurati Gubenur Kepala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
293 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur berttansaksi sendiri(self dealing) jika ia terlibat dikedua belah pihak dalam trasaksi itu,berlainan dengan keuntungan untuk perusahaan atau pemegang saham.Direktur dikatakan berkepentinganberminat jika ia menjadi pihak dalamtransaksi, atau orang terhadap siapa direktur atau pejabat mempunyalbisnis, kKeuangan atau hubungan family, ia mempunyai kepentinganpecuniary atau direktur atau pejabat perusahaan merupakan subjekpengwasan, merupakn pihak dari transaksi atau orang mempunyaikepentingan
    Pengadilan menganalisis kedua kewajibantersebut berbeda , tergantung kepada apakah trasnsksi yang menjaditantangan melibatkan direktur yang tidak berkepentingan, atau yangberkepentingan , self dealing director;10.Bahwa Modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari modal Dasar, ModalDitempatkan dan Modal Disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulansaham.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 21 Februari 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI , dkk melawan KETUT JANTUK, dkk
97 — 47
  • Bahwa sistempendaftaran obyek pajak adalah Self Assesment tidak melihat keobyek/kelokasi obyek pajaknya, sehingga ada potensi besar terjadimanipulasi data obyek pajak oleh weyjib pajak sebagaimana kasus a quo Kawasan hutan lindung dimohonkan SPPT PBB.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
562 — 348
  • Sel:3)4)mekanisme kontrol atas pelaksanaan sistem self assessmentsystem dalam perpajakan. Bahwa regulasi yang berkaitan denganorgan pemerintah yang memiliki kKewenangan berkaitan denganperpajakan dapat dilihat diantaranya dalam Peraturan PresidenNomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Perpres28/2015).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - DR. SANJOYO, MEc
204 — 66
  • Expired date: Minimal 3 tahun self life time 5/6 tahunproduksi;. Standard Compendia: The british farmacopoeia, the UnitedState Pharmachopeaia, the VIPAL Pharmocopeaia, atau theInternational Pharmocopeaia;B.
    instansiberwenang;d) Standarisasi sesuai program prakualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety), yang dibuktikandengan:e Melampirkan komitmen berupa pengajuan mengikutpengajuan program prekualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety) bagi yang belumpernah menyampaikan komitmen tahun lalu;e Melampirkan kemajuan proses pengajuan programprekualifikasi WHO PQS (performance, quality andsafety) bagi yang sudah mengajukan komitmen tahunlalu.Produksi: tahun 2015.Expired date: minimal 3 tahun self
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
136 — 107
  • Pembiayaan : MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 TahunPembiayaanHarga Pokok : Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041.728.879,73Angsuran : Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang : Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
    Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 Tahun Halaman 60 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PTMDN Pembiayaan Harga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Januari 2017 — LOUISA CORPUTTY
85 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertama, perbedaan penerapan hukum,pelanggaran azas non self incrimination dan praduga tak bersalah dankaburnya unsur deelneming;Menurut ahli Hukum Acara Pidana, Chairul Huda, sp/itzing di PengadilanTipikor tidak tepat. Bahkan bisa menutup siapa pelaku utamanya, tegasnya.Sebab, lanjutnya, pemisahan perkara menyebabkan unsur penyertaan tidakterbukti. Pasalnya, penentuan siapa pelaku (p/eger) dan medepleger (turutserta) tidak jelas.