Ditemukan 3383 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-05-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PT MANADO Nomor 56/PDT/2021/PT MND
Tanggal 14 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : ISMAIL LANURU
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Manado
Terbanding/Tergugat II : Kantor Kekayaan Negara dan lelang Manado
Terbanding/Turut Tergugat I : Pimpinan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Pusat BTN
Terbanding/Turut Tergugat II : Yono Trisno Nurkamiden
7835
  • Lebihlanjut, TERBANDING/ PENGGUGAT diawasi oleh regulator yakni OtoritasHalaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT MNDJasa Keuangan (OJK) sehingga tidak bisa sembarangan melakukanrestrukturisasi begitu saja. Adapun batasannya Bank wajib mengelola Aset(kredit) berdasarkan prinsip kehatihatian.
Register : 22-01-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan PA TARAKAN Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA.Trk
Tanggal 17 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
214
  • TrkLjgawol alo> Goro 2Jl lime e9> JawArtinya: Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagihakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknyatanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suamiitu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untukmenetapkan atas suami kepada isterinva sesuai dengankemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberiankerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadandengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari
Register : 24-10-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 206/Pid.B/2019/PN SKB
Tanggal 14 Januari 2020 — HAFIDZ NURHANSYAH Bin H. AHMAD RIVAI Alm
10314
  • minta ke Bendahara;Bahwa Sampai saat ini tidak ada uang yang dikembalikan olehTerdakwa sebagai pengganti uang yang sudah digelapkannya;Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 7 (tujuh) tahunan;Bahwa dalam struktur organisasi PT.BPS terdapat 2 direktur, DirekturUtama yaitu Terdakwa, Direktur Dedi Firmansyah namun tidak memilikiDirektur Keuangan dan Direktur Personalia;Bahwa PT.BPS tidak memiliki SOP, akan tetapi sudah menjadiketentuan umum dalam PT.PBS Terdakwa selaku Direktur Utama tidakboleh sembarangan
Register : 16-06-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.PL
Tanggal 18 Februari 2015 — PT. POPULA JAYA MANDIRI dkk vs 1. SAUL TOMBARIGI dkk
715
  • Olehkarena secara asalasalan dan atau terkesan sembarangan pihak Tergugat III dan TergugatIV yang diyadikan alasan keberatan serta bantahan pada jawabannya, sehingga dapatdikatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV terbilang kurang atau tidak mencermatiHalaman 25 dari 34Putusan Perkara Perdata Nomor:5 1/Pdt.G/2014/PN.PLsehingga tidak memahami apa apa yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat.
Putus : 19-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 24-K / PM. I-05 / AD / IV / 2012
Tanggal 19 Juni 2012 — T o h i d Serda / 3920266700769
5627
  • Bahwa selanjutnya Saksi8 bertanya kepada Saksi1untuk menjelaskan tentang keberadaannya di belakang rumahorang sambil membawa linggis, saat itu Saksi1 tidakmenjawab dan membuang ingus sembarangan sehinggaSaksi8 menampar Saksi1 sebanyak 1 (satu) kalimenggunakan tangan kiri mengenai pipi Saksi1 sebelahkanan, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Praka Abner SimonSogal Rei (Saksi7) datang dan bertanya hal yang sama namunSaksi1 tetap diam saja.MenimbangMenimbange.
Putus : 26-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 K/Pdt/2014
Tanggal 26 Agustus 2014 — H. ABDURAHIM SALIM alias ABASEDO VS 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, DKK
20645 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dua milyar enam ratus dua puluhlima juta rupiah);Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untukmembayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensiakibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi17tersebut, bukan mengadaada, melainkan sematamata merupakan upaya hukumuntuk memperjuangkan apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi serta untukmemberikan pelajaran hukum kepada Tergugat Rekonvensi agar tidak seenaknyadan tidak sembarangan
Putus : 06-10-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg
Tanggal 6 Oktober 2020 — BINNER HUTAGAOL
8529
  • ,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi perah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Eben Siahaandan Jumintar Hutapea, dimana Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwapada tanggal 30 Maret 2020 pukul 13.00 Wib di ruang pemeriksaan Sat ResNarkoba, ruangan terouka tapi tidak sembarangan orang keluar masuk ruanganpemeriksaan ;Bahwa yang ada diruangan pemeriksaan yaitu Saksi, Terdakwa dan Pak ChandraLubis (PenasihatHukum Terdakwa) yang mendampingi Terdakwa;Bahwa waktu
Putus : 03-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor PUT. SELA_54/PID.SUS/2014/PN. MBO
Tanggal 3 Juli 2014 — Terdakwa PT. SURYA PANEN SUBUR yang diwakili oleh Ir. BAMBANG SUSETYONO
44232
  • memahami bagaimanakah penegakan hukum secara represiftelah dilakukan secara sungguhsungguh oleh Majelis hakim, agar sesuaidengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigmabaru dalam penyelenggaraan peradilan saat ini, sesungguhnya peran dantugas aparatur hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan hukum agartidak kehilangan kekuatannya, sebab selama ini ada oknum masyarakat yangmerasakan proses penegakan hukum dilakukan secara sembarangan
Putus : 25-04-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 25 April 2016 — HENDRO TANI, DIREKTUR UTAMA CV BAKTI VS BABAN RUSTANDI, DKK
5139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 8 Desember 2014, telah tidak cermat dalam menetapkanputusannya, dengan sembarangan memberikan putusan kepada pihak yangHalaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.SusPHI/2016tidak ada hubungan kerja antara Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali/dahuluTergugat.
Register : 22-10-2020 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Juni 2021 — Penggugat:
1.Maridin Lingga
2.Rusni Bintang
Tergugat:
1.dr. Walman Sitohang
2.Cynthia br. Hutasoit
3.3. Srisahni Lingga
489
  • Dengan alasanmau menjemput Tergugat III untuk pulang ke Kampungnya;Bahwa alasan Tergugat dan Tergugat II tidak mengizinkan Para Pengugatuntuk masuk kedalam rumah Tergugat dan Tergugat II adalah karena Covid 19,mengingat betapa bahayanya wabah virus tersebut, makanya Tergugat danTergugat Il tidak sembarangan memasukan orang kedalam rumah merekaapalagi masa yang banyak dan Tergugat dan Tergugat II tidak mengenalinya,selain itu, Penggugat pada tahun 2009 telan melakukan hal yang sama,mendatangi rumah
Register : 15-10-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN STABAT Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb
Tanggal 6 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.UTAMI FILIANDINI, SH
2.ELLA SABRINA HASIBUAN, SH.
Terdakwa:
AGUS RIYAN SYAHPUTRA Als RYAN
385346
  • Pasal 27 ayat (4)Undangundang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UndangundangHalaman 26 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN StbNomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkanselain pidana penjara juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuantersebut pidana denda dijatunkan bersamasama dengan pidana kurungan,pidana denda ini sematamata merupakan usaha Pemerintah untukmemberantas tindak pidana terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik, agarmasayarakat tidak sembarangan
Register : 09-10-2013 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 07-04-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2878/Pdt.G/2013/PA.Sda
Tanggal 26 Februari 2015 — PEMOHON & TERMOHON
223
  • Dan seperti yang kita ketahui bersama bagaimana mekanismepemberian ijin bagi seseorang notabene adalah anggota TNI aktif tentunyatidak sembarangan dan serta merta diberikan akan tetapi akan dilakukanproses lidik dan juga sidik sehingga Output dari serangkaian proses tersebutyang hasilnya dapat dipertangung jawabkan maka Pemohon akan diberikansurat rekomendasi untuk bisa bercerai;3 Bahwa pada poin 5 yang disanggah oleh Pemohon juga tidak tepat karenaseseorang yang berumah tangga terikat dalam perkawinan
Putus : 20-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pdl
Tanggal 20 Agustus 2018 — ME MIFTAHUDIN Alias HAJI ENCEP Bin H. MASHUDI
13624
  • Farma ;Bahwa produk obat keras yang paling laris terjual adalah obat dari jenisAntibiotik;Bahwa obatobat yang dimiliki oleh Apotek Dika Farma dijual kepada setiappelanggan yang datang, biasanya mereka membawa contoh kemasan obatkeras kemudian baru obat keras tersebut diserahkan oleh saudara Mahfudatau Saudara Nurul;Bahwa barang bukti obatobat yang berlogo merah tidak boleh dijual karenabelum ada izin;Bahwa pada saat disita obatobat berada dalama lemari, dan obatobat kerasdisimpannya tidak boleh sembarangan
Putus : 02-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/MIL/2017
Tanggal 2 Maret 2017 — TEGUH CAHYONO PUTRO;
10552 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa beliau tidak mau membuatkan surat pengantar ke KUMDAM, kalaumembuat surat pengantar ke KUMDAM harus izin KA Ajendam V/Brawijayaterlebin dahulu jadi tidak sembarangan, itu pun belum tentu KA AjendamV/Brawijaya mau dan mempersetujui.2. Bahwa sekarang KA Ajendam V/Brawijaya sedang tidak ada di rumah ataudi kantor. Beliau pergi keluar kota (Surabaya) selama 1 minggu dan pulanghari Senin.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN (TK.K) YAYASAN PA VAN DER STEUR (PVDS), VS 1. HELARIA YULIANI, DKK
6739 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai Bukti P 46;Bahwa tindakan Tergugat ( Yayasan Pa van der Steur), telah menurunkanstatus karyawan Para Penggugat dari Guru Tetap menjadi guru tidaktetap/honorer, seharusnya terlebih dahulu dikomunikasikan kepada DinasTenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi selaku yang bertanggungjawabmengawasi permasalahan ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalamPasal 176 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, tidak sembarangan dan sesuka hati karena NegaraIndonesia adalah Negara Hukum;Bahwa Para
Register : 31-03-2015 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PTUN MANADO Nomor 17/G/2015/PTUN.MDO
Tanggal 14 Agustus 2015 — Penggugat: Nama Badan Hukum Perdata PT. CENDER, yang diwakili oleh IMMANUEL MONTONG; Tergugat 1: KETUA POKJA BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI TAHUN ANGGARAN 2015 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROPINSI SULAWESI UTARA; Tergugat 2: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI TAHUN ANGGARAN 2015 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROPINSI SULAWESI UTARA;
13249
  • pekerjaan pada Devisi VIII ini dapat di subkontrakkan, karena bukanPutusan PTUN Manado Halaman 5 dari 32Perkara No: 17/G/2015/PTUN.Mdo.pekerjaan utama, sehingga tidak diperlukan untuk menguraikannya dalammetode pelaksanaan, apalagi menggunakan penawaran akibat tidakmenguraikan metode atau cara melaksanakan Pekerjaan minor tersebut;4 Suatau hal yang berlebihan dan di caricari jika penawaran digugurkan karenatidak menguraikan metode pelaksanaan pada patok pengarah;5 Penetapan pekerja penunjang tidaklah sembarangan
Register : 11-11-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor -71 / Pdt / 2015 / PT SMG
Tanggal 16 April 2015 — -MULYO SUTARNO melawan -PT.BPD Jateng, berkedudukan di Semarang cq PT BPD Jateng Cabang Boyolali -Kementrian Keuangan RI ,berkedudukan di Jakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta -Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
5911
  • tanggal 14 Maret 2014, dimana kemudianditindaklanjuti dengan melakukan Pengumuman Kedua LelangEksekusi Hak Tanggungan melalui Media Massa Solo Poshalaman 7 pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 tentang akandilakukannya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;Bahwa dalam proses pelelangan, Tergugat dalam menentukanharga limit nilai jaminan didasarkan pada penilaian appraisaldari SIH Wiryadi & Rekan dengan Nomor Laporan 213/SIHAPP/YNR/IX/2013 tanggal 18 September 2013, sehingga Tergugat telah terbukti tidak sembarangan
Register : 30-01-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 02-04-2018
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk
Tanggal 7 Maret 2018 — Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli dan Terdakwa III. Indarwati binti Muh. Amin,JPU,Raka Aprizki Soeroso, S.H
7141
  • Obat ini dinamakan obat keras karena kalaudigunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkanbisa menyebabkan kematian. Dimana peredaran obat keras ini seringdisalahgunakan sehingga mengenai peredaran obat keras ini diatur dalamPeraturan Kepala BPOM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman PenggelolanObatObat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.
Register : 25-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Bjm
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3638
  • dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah selamalebih dari 1 (Satu) bulan; Selama berpisah baik dari pihak keluarga Pemohon dan keluargaTermohon tidak ada usaha untuk mendamaikan; Saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon denganTermohon karena Pemohon keras ingin bercerai dengan Termohon; Termohon tidak mau mengaku siapa sebenarnya ayah dari anaknya.Saat mau keluar rumah sakit ditanya nama ayah dari anak Termohonsiapa, Termohon bilang tulis saja nama Pemohon tapi saya bilang tidakboleh sembarangan
Register : 06-01-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — PT. WHITE OIL NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • danterlebih lagi bahwa SPUH tersebut telah ditandatangani sendiri oleh KepalaKantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Kepala Bidang PKB serta seluruh TIM PKBsehingga SPUH dan lampiran penelitian keberatan tersebut adalah produk yangsah demi hukum;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, tidak diaturtata cara untuk menerbitkan revisi SPUH sehingga hal ini adalah jelas bahwaSPUH bukan untuk diterbitkan dan ditandatangani secara sembarangan