Ditemukan 3383 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pdl Tanggal 20 Agustus 2018 — ME MIFTAHUDIN Alias HAJI ENCEP Bin H. MASHUDI
136 — 24
136 — 24
Farma ;Bahwa produk obat keras yang paling laris terjual adalah obat dari jenisAntibiotik;Bahwa obatobat yang dimiliki oleh Apotek Dika Farma dijual kepada setiappelanggan yang datang, biasanya mereka membawa contoh kemasan obatkeras kemudian baru obat keras tersebut diserahkan oleh saudara Mahfudatau Saudara Nurul;Bahwa barang bukti obatobat yang berlogo merah tidak boleh dijual karenabelum ada izin;Bahwa pada saat disita obatobat berada dalama lemari, dan obatobat kerasdisimpannya tidak boleh sembarangan
Putus : 02-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/MIL/2017 Tanggal 2 Maret 2017 — TEGUH CAHYONO PUTRO;
105 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa beliau tidak mau membuatkan surat pengantar ke KUMDAM, kalaumembuat surat pengantar ke KUMDAM harus izin KA Ajendam V/Brawijayaterlebin dahulu jadi tidak sembarangan, itu pun belum tentu KA AjendamV/Brawijaya mau dan mempersetujui.2. Bahwa sekarang KA Ajendam V/Brawijaya sedang tidak ada di rumah ataudi kantor. Beliau pergi keluar kota (Surabaya) selama 1 minggu dan pulanghari Senin.
Register : 17-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 238/PDT/2019/PT BDG Tanggal 9 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Tubagus Setiawan
Terbanding/Tergugat : PT. KERETA API INDONESIA
56 — 31
Terbanding/Tergugat : PT. KERETA API INDONESIA
56 — 31
Kemudian Tergugat juga telah mengeluarkan 5buah tangki BBM yang didalamnya masih terdapat isi BBMnya kuranglebih 2600 liter Secara sembarangan, tanpa memperhatikan resikokemungkinan adanya kebocoran yang bisa mengakibatkan kebakaran.Bahwa tindakan Tergugat ini bertentangan dengan ketentuan hukum danundangundang, yakni Pasal dengan HIR Pasal 195196 dan Pasal 54ayat (2) Undangundang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:Pasal 195 HIR(1) Hal menjalankan keputusan pengadilan neger, dalam perkara yangpada
Register : 21-07-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pli Tanggal 28 Juli 2020 — MUHAMMAD ISRA als ISRA bin RAMLAN SABRI (alm)
46 — 15
46 — 15
bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai narkotikajenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untukpengembangan ilmu pengetahuan;Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhakmelakukan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagaitenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat;Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa narkotikabukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan
Register : 19-12-2018 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 6258/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 1
23 — 1
Sedangkan Pemohon menyatakan rumah dinas tidak dapatdiperbaiki sembarangan, pebaikan hanya agar layak, aman dan nyamanditempati seperti memperbaiki genting yang bocor, lantai yang rusak ataupintu yang rusak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar anak Pemohon danTermohon yang bernama ANAK dan ANAK yang keterangan selengkapnyaterurai dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulansebagaimana terurai dalam kesimpulan tanggal 8 Mei 2019 yang untuksingkatnya
Putus : 09-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2658 K/PDT/2015 Tanggal 9 Juni 2016 — SUWARJI DKK VS Dr. H. SOEGITO, M.Si
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang buruk di masyarakat terhadap tanamantembakau sebagai akibat dari nama organisasi/lembaga yang Tergugatpimpin adalah jelas menyesatkan masyarakat, dan tidak dibenarkanmenurut hukum;Bahwa sebagai organisasi non pemerintah/LSM tentunya tidak begitu sajabebas sebebasbebasnya dalam memberikan nama terhadap organisasi/lembaga, walaupun pemberian nama terhadap organisasi/lembaga tidakada aturan hukum yang mengaturnya secara tegas, akan tetapi tidak bolehjuga memberikan nama organisasi/lembaga dengan sembarangan
Register : 18-05-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PT MANADO Nomor 56/PDT/2021/PT MND Tanggal 14 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : ISMAIL LANURU
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Manado
Terbanding/Tergugat II : Kantor Kekayaan Negara dan lelang Manado
Terbanding/Turut Tergugat I : Pimpinan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Pusat BTN
Terbanding/Turut Tergugat II : Yono Trisno Nurkamiden
78 — 33
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Manado
Terbanding/Tergugat II : Kantor Kekayaan Negara dan lelang Manado
Terbanding/Turut Tergugat I : Pimpinan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Pusat BTN
Terbanding/Turut Tergugat II : Yono Trisno Nurkamiden
78 — 33
Lebihlanjut, TERBANDING/ PENGGUGAT diawasi oleh regulator yakni OtoritasHalaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT MNDJasa Keuangan (OJK) sehingga tidak bisa sembarangan melakukanrestrukturisasi begitu saja. Adapun batasannya Bank wajib mengelola Aset(kredit) berdasarkan prinsip kehatihatian.
Putus : 26-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 K/Pdt/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 — H. ABDURAHIM SALIM alias ABASEDO VS 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat di
Labuan Bajo, DKK
205 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
205 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
dua milyar enam ratus dua puluhlima juta rupiah);Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untukmembayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensiakibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi17tersebut, bukan mengadaada, melainkan sematamata merupakan upaya hukumuntuk memperjuangkan apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi serta untukmemberikan pelajaran hukum kepada Tergugat Rekonvensi agar tidak seenaknyadan tidak sembarangan
Putus : 06-10-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg Tanggal 6 Oktober 2020 — BINNER HUTAGAOL
84 — 27
84 — 27
,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi perah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Eben Siahaandan Jumintar Hutapea, dimana Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwapada tanggal 30 Maret 2020 pukul 13.00 Wib di ruang pemeriksaan Sat ResNarkoba, ruangan terouka tapi tidak sembarangan orang keluar masuk ruanganpemeriksaan ;Bahwa yang ada diruangan pemeriksaan yaitu Saksi, Terdakwa dan Pak ChandraLubis (PenasihatHukum Terdakwa) yang mendampingi Terdakwa;Bahwa waktu
Register : 22-01-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan PA TARAKAN Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA.Trk Tanggal 17 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 4
21 — 4
TrkLjgawol alo> Goro 2Jl lime e9> JawArtinya: Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagihakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknyatanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suamiitu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untukmenetapkan atas suami kepada isterinva sesuai dengankemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberiankerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadandengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari
Register : 24-10-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 206/Pid.B/2019/PN SKB Tanggal 14 Januari 2020 — HAFIDZ NURHANSYAH Bin H. AHMAD RIVAI Alm
103 — 14
103 — 14
minta ke Bendahara;Bahwa Sampai saat ini tidak ada uang yang dikembalikan olehTerdakwa sebagai pengganti uang yang sudah digelapkannya;Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 7 (tujuh) tahunan;Bahwa dalam struktur organisasi PT.BPS terdapat 2 direktur, DirekturUtama yaitu Terdakwa, Direktur Dedi Firmansyah namun tidak memilikiDirektur Keuangan dan Direktur Personalia;Bahwa PT.BPS tidak memiliki SOP, akan tetapi sudah menjadiketentuan umum dalam PT.PBS Terdakwa selaku Direktur Utama tidakboleh sembarangan
Register : 16-06-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.PL Tanggal 18 Februari 2015 — PT. POPULA JAYA MANDIRI dkk vs 1. SAUL TOMBARIGI dkk
71 — 5
71 — 5
Olehkarena secara asalasalan dan atau terkesan sembarangan pihak Tergugat III dan TergugatIV yang diyadikan alasan keberatan serta bantahan pada jawabannya, sehingga dapatdikatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV terbilang kurang atau tidak mencermatiHalaman 25 dari 34Putusan Perkara Perdata Nomor:5 1/Pdt.G/2014/PN.PLsehingga tidak memahami apa apa yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat.
Putus : 03-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor PUT. SELA_54/PID.SUS/2014/PN. MBO Tanggal 3 Juli 2014 — Terdakwa PT. SURYA PANEN SUBUR yang diwakili oleh Ir. BAMBANG SUSETYONO
442 — 32
442 — 32
memahami bagaimanakah penegakan hukum secara represiftelah dilakukan secara sungguhsungguh oleh Majelis hakim, agar sesuaidengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigmabaru dalam penyelenggaraan peradilan saat ini, sesungguhnya peran dantugas aparatur hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan hukum agartidak kehilangan kekuatannya, sebab selama ini ada oknum masyarakat yangmerasakan proses penegakan hukum dilakukan secara sembarangan
Putus : 25-04-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 25 April 2016 — HENDRO TANI, DIREKTUR UTAMA CV BAKTI
VS
BABAN RUSTANDI, DKK
51 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 8 Desember 2014, telah tidak cermat dalam menetapkanputusannya, dengan sembarangan memberikan putusan kepada pihak yangHalaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.SusPHI/2016tidak ada hubungan kerja antara Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali/dahuluTergugat.
Putus : 19-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 24-K / PM. I-05 / AD / IV / 2012 Tanggal 19 Juni 2012 — T o h i d Serda / 3920266700769
56 — 26
56 — 26
Bahwa selanjutnya Saksi8 bertanya kepada Saksi1untuk menjelaskan tentang keberadaannya di belakang rumahorang sambil membawa linggis, saat itu Saksi1 tidakmenjawab dan membuang ingus sembarangan sehinggaSaksi8 menampar Saksi1 sebanyak 1 (satu) kalimenggunakan tangan kiri mengenai pipi Saksi1 sebelahkanan, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Praka Abner SimonSogal Rei (Saksi7) datang dan bertanya hal yang sama namunSaksi1 tetap diam saja.MenimbangMenimbange.
Register : 03-06-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Dps Tanggal 14 Februari 2017 — I WAYAN WIDIA melawan I WAYAN LETRA, dkk.
54 — 37
54 — 37
Bahwa Tergugat Il keberatan dan menolak dengan tegas gugatan Penggugatpada posita 14 karena tidak ada relevansinya yang di mohonkan shita jaminan (conservatoir beslag) karena di dalam sertifikat tersebut sudah memuat denganjelas pemegang hak atas tanah serta letak, dan luas tanah yang jelas pula yangmana menurut hukum untuk menjatuhkan shita jaminan tidak dapat di jatuhkandengan sembarangan dan sudah tentu harus terdapat alasan alasan yang jelassebagaimana tertuang di dalam pasal 227 HIR/261 RBG
Register : 31-03-2015 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PTUN MANADO Nomor 17/G/2015/PTUN.MDO Tanggal 14 Agustus 2015 — Penggugat: Nama Badan Hukum Perdata PT. CENDER, yang diwakili oleh IMMANUEL MONTONG;
Tergugat 1: KETUA POKJA BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI TAHUN ANGGARAN 2015 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROPINSI SULAWESI UTARA;
Tergugat 2: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI TAHUN ANGGARAN 2015 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROPINSI SULAWESI UTARA;
132 — 49
132 — 49
pekerjaan pada Devisi VIII ini dapat di subkontrakkan, karena bukanPutusan PTUN Manado Halaman 5 dari 32Perkara No: 17/G/2015/PTUN.Mdo.pekerjaan utama, sehingga tidak diperlukan untuk menguraikannya dalammetode pelaksanaan, apalagi menggunakan penawaran akibat tidakmenguraikan metode atau cara melaksanakan Pekerjaan minor tersebut;4 Suatau hal yang berlebihan dan di caricari jika penawaran digugurkan karenatidak menguraikan metode pelaksanaan pada patok pengarah;5 Penetapan pekerja penunjang tidaklah sembarangan
Register : 02-03-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 28-07-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 79/Pid.Sus-Pilkada/2017/PN Bkn Tanggal 8 Maret 2017 — INDRA SYARDI ANRI Bin SARTUNIS
205 — 279
205 — 279
Terdakwa melakukanperbuatan tersebut;Bahwa, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa paslon nomorberapa yang dicoblos, dan setelah pemeriksaan yang saksi tahusuara yang diberikan Terdakwa tersebut atas nama Isteri dan satuorang anaknya;Bahwa, saksi tidak ada melihat Isteri dan anak Terdakwa di TPS 3tersebut;Bahwa, daftar hadirnya ada dibuat, dan saksi tidak periksa namanama yang terdaftar;Bahwa, Terdakwa melakukan sekaligus mencoblos terhadap 3 (tiga)surat Suara;Bahwa, surat suara tidak dapat diambil sembarangan
Register : 15-06-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 104-K/PM I-02/AD/VI/2017 Tanggal 6 September 2017 — Fadhlin, Kopda NRP 31990064730877.
75 — 40
75 — 40
MeltaTarigan, M.Si NRP 63100830 yang diungkapkan oleh PenasehatHukum dalam Pledoinya tidak pernah ada didalam Berkas Perkarasehingga Pledooi terkesan sembarangan dan asalasalan.Oleh karena itu Oditur Militer tetap pada tuntutannya semula.4. Duplik yang diajukan secara tertulis olen Penasehat Hukum yang padapokoknya sebagai berikut :a.
Register : 11-11-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor -71 / Pdt / 2015 / PT SMG Tanggal 16 April 2015 — -MULYO SUTARNO
melawan
-PT.BPD Jateng, berkedudukan di Semarang cq PT BPD Jateng Cabang Boyolali
-Kementrian Keuangan RI ,berkedudukan di Jakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
-Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
59 — 11
59 — 11
tanggal 14 Maret 2014, dimana kemudianditindaklanjuti dengan melakukan Pengumuman Kedua LelangEksekusi Hak Tanggungan melalui Media Massa Solo Poshalaman 7 pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 tentang akandilakukannya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;Bahwa dalam proses pelelangan, Tergugat dalam menentukanharga limit nilai jaminan didasarkan pada penilaian appraisaldari SIH Wiryadi & Rekan dengan Nomor Laporan 213/SIHAPP/YNR/IX/2013 tanggal 18 September 2013, sehingga Tergugat telah terbukti tidak sembarangan