PemohonBanding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBMpada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.comyang memberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naiksecara efektif pada tanggal 19 April 2014. Sedangkanfaktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektifpada tanggal 17 April 2014. Dengan demikian, waktu yangtersedia bagi Pemohon Banding untuk menguruspembayaran PPnBM kendaraan impor (termasuk BarangHalaman 14 dari 46 halaman.

Tanggal Kejadian Keterangan14 April 2014 Pemohon Banding pertama kali mendapat Artikel ini pada intinyainformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM memberitakan bahwa pemerintahbarang mewah dari 75% menjadi 125% akan menaikkan tarif PPnBMdari artikel Kompas.com berjudul "PPnBM barang mewah menjadi 125%Mobil Mewah Mulai Naik 19 April 2014". mulai tanggal 19 April 2014.Selain mencoba untuk mencari informasi Pemohon Banding tidakdari sumber berita yang lain, Pemohon menemukan sumber berita yangBanding juga

lain yang dapat memperkuatinformasi dari Kompas.com dengan berita Kompas.com.bertanya dan meminta klarifikasi secara Berdasarkan keterangan lisan danlangsung ke kantor Kementerian Kementerian Perindustrian danPerindustrian dan Terbanding; Terbanding, informasi dalamartikel Kompas.com belum validdan tidak dapatdipertanggungjawabkan denganalasan hingga saat ini belum adakejelasan kapan tarif PPnBM yangbaru akan berlaku.15 dan 16) Dengan asumsi bahwa informasi dalam Untuk dapat melakukanApril 2014 artikel

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkaninformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125%pada tanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.comyang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlakusecara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasiinformasi ini ke Kementerian Perindustrian dan Terbandingpada tanggal 14 April 2014, Pemohon Banding justrumendapat keterangan lisan bahwa informasi dalam artikelKompas.com belum valid dan

Hal inimembuat Pemohon Banding mempunyai anggapan bahwakenaikan tarif PPnBM yang baru belum pasti danpenerapannya tidak akan dilakukan dalam wakiu dekat;meskipun demikian, Pemohon Banding berupayamelakukan pembayaran pajak barang impor sebelumtanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.

Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pernah menikah padatanggal 29 Juni 2004 di Modena Italia berdasarkan salian akte nikahsesuai artikel 108 DPR 3 Nopember 2002, n, 396 dengan catatan dalamakte pernikahan menyebutkan antara Tergugat dan Penggugat telahmemilih untuk pisah harta kekayaan sesuai dengan artikel 162 C.Ctanggal 26 Juni 2004 (ketentuan yang berlaku di Italia) ;3.

Bahwa di dalam salinan akte nikah sesuai artikel 108 DPR 3 Nopember2002, n, 396 terdapat catatan yang penting dan perlu tergugatsampaikan bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah memilih untukpisah harta kekayaan sesuai dengan artikel 162 C.C. tanggal 26 Juni2004 (ketentuan yang berlaku di Italia) ;Sehubungan hal tersebut diatas, maka Tergugat menyatakan bahwaobjek gugatan yang terdiri dari:Hal 18 dari 60 halaman Putusan Perdata Nomor 1049/Pdt.G/2017/PN DpsTanah dan bangunan berasarkan SHM No. 31

dari 60 halaman Putusan Perdata Nomor 1049/Pdt.G/2017/PN DpsTergugat dan bukan merupakan hasil usaha antara Penggugat danTergugat pada saat berlangsungnya perkawinan; Bahwa Tergugat pastikan tidaklah mungkin selama berlangsungnyaperkawinan antara Tergugat dengan Penggugat , Tergugat danPenggugat mampu membeli obyek sengketa dikarenakan Tergugatkhususnya Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang memungkinkanuntuk membeli dan mengadakan obyek sengketa tersebut; Bahwa didalam Salinan Akte nikah sesuai Artikel

tidak dapat menuntut hasil sewakamar penginapan tersebut kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangantersebut diatas maka Penggugat tidak dapat membuktikan atas harta yangdidalilkan sebagai harta bersama yang diperoleh dari jerih payahPenggugat ataupun diperoleh secara bersamasama antara Penggugat danTergugat selama masa perkawinannya ;Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti yang diajukan Tergugatyaitu berupa T 1 dan T2 membuktikan bahwa didalam Salinan Akte nikahsesuai Artikel

108 DPR 3 Nopember 2002 ,n, 396 terdapat catatan yang pentingHal 50 dari 60 halaman Putusan Perdata Nomor 1049/Pdt.G/2017/PN Dpsbahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memilih untuk pisah hartakekayaan sesuai dengan artikel 162 C.C tanggal 26 Juni 2004 ( ketentuan yangberlaku di Italia);Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakahmenurut ketentuan hukum Indonesia mengakui hukum tentang perkawinanyang berlaku di Negara Italia;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat

Pemohon Banding pertama kalimengetahui kenaikan tarif PPnBM pada tanggal 14 April 2014melalui artikel Kompas.com yang memberitakan secara kelirubahwa tarif PPnBM naik secara efektif pada tanggal 19 April2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlakusecara efektif pada tanggal 17 April 2014.

di bawah ini Pemohon Banding terlebih dahuluPPnBMkendaraankendaraan impor Pemohon Banding sebanyak 439 unitmenguraikan kronologi proses pembayaran atas(termasuk Barang Impor Obyek Sengketa) untuk menggambarkansecara menyeluruh tentang situasi yang dihadapi olen PemohonBanding pada saat proses pembayaran pajak kendaraankendaraanimpor Pemohon Banding: TanggalKejadianKeterangan 14 April 2014Pemohon Banding pertama kalimendapat informasi mengenaikenaikan PPnBM barangmewah dari 75% menjadi 125%dari artikel

keteranganlisan dan KementerianPerindustrian danTerbanding, informasi dalamartikel Kompas.com belumtidakdipertanggungjawabkanvalid dan dapatdengan alasan hingga saatin) belum ada kejelasankapan tarif PPnBM yang baruakan berlaku. 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahbenar maka Pemohon Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114dari 439 unit (termasuk Barang Untukpembayarandapat melakukanpajakkendaraan

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasimengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14 April2014 dari sebuah artikel Kompas.com yang memberitakan bahwakenaikan tarif PPnBM berlaku secara efektif pada tanggal 19 April2014 (tidak benar).

Hal ini membuat Pemohon Banding mempunyaianggapan bahwa kenaikan tarif PPnBM yang baru belum pasti danpenerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat;meskipun demikian, Pemohon Banding berupaya melakukanpembayaran pajak barang impor sebelum tanggal 19 April 2014dengan asumsi bahwa informasi dalam artikel Kompas.com ini adalahbenar.

PemohonBanding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBM padatanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yangmemberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naik secaraHalaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 960/B/PK/PJK/2017efektif pada tanggal 19 April 2014. Sedangkan faktanyakenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014.

ini pada intinyakali mendapat informasi memberitakan bahwamengenai kenaikan tarif pemerintah akan menaikkanPPnBM barang mewah dari tarif PPnBM barang mewah75% menjadi 125% dari artikel menjadi 125% mulai tanggalKompas.com berjudul "PPnBM 19 April 2014.Mobil Mewah Mulai Naik 19 Pemohon Banding tidakApril 2014". menemukan sumber beritaSelain mencoba untuk yang lain yang dapatmencari informasi dari sumber memperkuat beritaberita yang lain, Pemohon Kompas.com.Banding juga segera Berdasarkan keterangan

lisanmenindaklanjuti informasi dari dan KementerianKompas.com dengan bertanya Perindustrian dan Terbanding,dan meminta klarifikasi secara informasi dalam artikellangsung ke kantor Kompas.com belum valid danKementerian Perindustrian tidak dapatdan Terbanding; dipertanggungjawabkandengan alasan hingga saat inibelum ada kejelasan kapantarif PPnBM yang baru akanberlaku.15 dan 16 Dengan asumsi bahwa Untuk dapat melakukanApril 2014 informasi dalam artikel pembayaran pajakKompas.com adalah benar kendaraan

PertamaPemohon Banding baru bisa mendapatkaninformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125%pada tanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.comyang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlakusecara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).

Padasaat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi inike Kementerian Perindustrian dan Terbanding pada tanggal14 April 2014,keterangan lisan bahwa informasi dalam artikel Kompas.comPemohon Banding justru) mendapatbelum valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karenahingga saat ini belum ada kepastian waktu keberlakuan tarifHalaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 960/B/PK/PJK/2017PPnBM yang baru.

Afriansyah Noor, M.Si. selakuSekretaris Jenderal tanggal 5 Mei 2020, untuk selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P9;Fotokopi artikel No. : 0002/012/EXT/AAA/2015, Hal : MelestarikanBudaya Nasional Indonesia, yang memuat :a. MunaWuna adalah sama;b. Menyikapi perubahan nama Lakaoduma menjadi Bhangkali Barat,serta wacana pemekaran Watopute di tahun 2015;c. Ejaan bahasa yang sempurna disempurnakan;Yang dikirimkan kepada :a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna;b.

yangterdapat pada masyarakat Muna sejak dahulu, yang tujuannya untukmengetahui orang tersebut merupakan keturunan bangsawan ataubukan;Bahwa Saksi menyatakan, penulisan gelar bangsawan tertinggi yangdisematkan pada nama seorang lakilaki bertuliskan LA ODE tanpadisisipkan huruf (H) diantara huruf (D & E);Bahwa Saksi menyatakan jika Pemohon pernah membagikan suatuartikel yang ditulis Pemohon kepada DPR Kabupaten Muna, karenasaat itu Saksi merupakan salah satu Anggota DPR Kabupaten Muna,dimana dalam artikel

tersebut isinya adalah tentang namanamaKampung atau Desa yang dimohonkan untuk diganti namanya,antara lain Desa Lakaoduma diajukan untuk diubah namanyamenjadi Bangkali Barat, dalam artikel tersebut tidak terdapat perihaltentang perubahan namanama orang;Bahwa Saksi menyatakan, nama Pemohon yang tertulis di dalambukti surat bertanda P9 adalah LA ODHE MUHAMAD ALI AKBARAKO, namun bilamana nama Pemohon yang tertulis dalam buktisurat bertanda P9 tersebut salah (tidak sesuai dengan KTP, KKatau Akta Kelahiran

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang No. : SK.PP/348/2020 tentang Pengesahan Susunan dan PersonaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Muna ProvinsiSulawesi Tenggara Periode 20192024 dan Lampirannya menerangkan jikaPemohon menggunakan nama lain dari identitasnya yaitu LA ODHEMUHAMMAD ALI AKBAR AKO yang merupakan salah satu dari WakilWakilKetua pada DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Muna;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P10berupa fotokopi artikel

No. : 0002/012/EXT/AAA/2015, Hal : MelestarikanBudaya Nasional Indonesia merupakan artikel yang dibuat oleh Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P11 berupafotokopi Kamus Bahasa IndonesiaMuna (Wamba Malau Do WambaWunaane) oleh Penulis bernama LA ODE SIRAD IMBO, yang terdiri daricover halaman depan kamus, daftar Isi kamus, kata Pengantar Penulis padakamus, kata Sambutan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Muna, BupatiMuna dan Rektor Universitas Haluoleo pada kamus, pendahuluan padakamus

Aturan pasalpasal hukum formal (het formeel wet artikel)menegakkan aturan hukum materil (het materieele recht), termasukmenegakkan serta melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan,smartabat dan harta benda yang dijamin konstitusi. Pasalpasal hukumformal (hetformeel wet artikel) dibuat guna menegakkan dan melindungihak asasi (basic right). Namun dalam menjalankan hak asasi, seseorangatau badan hukum tidak boleh melanggar in casu hukum dan undangundang.

solely for the purpose of securing due recognition and respect forthe rights and freedoms of others and of meeting the just requirement ofmorality, public order and the general welfare in a democratic society.Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk alatangkut, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan ataupelanggaran memang seharusnya dirampas (worden verbeurdverklaard) untuk Negara. pada umumnya, semua Negaramemberlakukan aturan pasal hukum formal (het formeel wet artikel

Tatkala suatuperampasan atau penyitaan barang dipandang melawan hukum atautidak sah maka hal perampasan atau penyitaan dimaksud dapat diajukankepada hakim praperadilan atau menempuh upaya lain sesuai dueprocess of law Lagipula, tidaklah onrechtmatig, apalagi melanggarkonstitusi tatkala pengaturan hal perbuatan kejahatan (misdrijf)digabungkan dengan perbuatan pelanggaran (overtreeding) dalam suatupasal hukum formal (het formeel wet artikel), seperti halnya dnegan Pasal78 Ayat (15) UU No.41 Tahun 1999

penangkaran, yangkeberadaannya terancam punah sehingga tidak bolehdiperdagangkan kecuali turunan kedua dan seterusnya dari hasilpenangkaran;> Bahwa hingga saat ini tidak ada penangkaran di luar negaramadagaskar dan perdaganganinternasional terhadap jenis kurakura tersebut dilarang oleh pemerintah Madagaskar;> Negara Indonesia menjadi anggota Cites (Convention InternationalTrade of Wild Flora and Fauna), sehingga negara Indonesia wajibmelindungi satwasatwa tersebut (masuk Apendiks Cites);> Bashwa merunjuk artikel

VIll teks Convention on InternationalSpecies Of Wild Fauna dan Flora (Cites) bahwa apabila terdapatsatwa yang dilindungi dari suatu negara yang merupakan satwailegal, maka harus dikembalikan ke negara asalnya atasHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.PstTumbuhan;KEDUApersetujuan negara asal;Bahwa prosedur dan ketentuan pengembalian ke negara asal diturdi dalam artikel VIIl teks Convention on International Species OfWild Fauna dan Flora (Cites)dan SK.

penangkaran, yangkeberadaannya terancam punah sehingga tidak bolehdiperdagangkan kecuali turunan kedua dan seterusnya dari hasilpenangkaran;Bahwa hingga saat ini tidak ada penangkaran di luar negaramadagaskar dan perdaganganinternasional terhadap jenis kurakura tersebut dilarang oleh pemerintah Madagaskar;Negara Indonesia menjadi anggota Cites (Convention InternationalTrade of Wild Flora and Fauna), sehingga negara Indonesia wajibmelindungi satwasatwa tersebut (masuk Apendiks Cites);Bahwa merunjuk artikel

VIll teks Convention on InternationalSpecies Of Wild Fauna dan Flora (Cites) bahwa apabila terdapatsatwa yang dilindungi dari suatu negara yang merupakan satwailegal, maka harus dikembalikan ke negara aslanya ataspersetujuan negara asal;Bahwa prosedur dan ketentuan pengembalian ke negara asaldiatur di dalam artikel VIll teks Convention on InternationalSpecies Of Wild Fauna dan Flora (Cites)dan SK.

Buku VIl Bagian JudulIl Bab Artikel Kan. 1419 ayat (1) Kitab Hukum Kanonik telahmenegaskan bahwa perkara perkawinan secara KatolikHal. 14 Putusan No. 498/PDT/2017/PT.DKtermasuk mengenai pembatalan perkawinan tersebut, adalahmerupakan kewenangan hakim gerejawi;Buku VIl Bagian Il Judul Bab Artikel 1 Kan. 1671 KitabHukumK anonik:"Artikel 1PENGADILAN YANG BERWENANGPerkaraperkara perkawinan orangorang yang telah dibaptismerupakan wewenang hakim gerejawiberdasarkan haknya sendiri."

;Buku VIl Bagian Judul Bab Artikel 1 Kan.1419 ayat (1) KitabHukum Kanonik:"BAB PENGADILAN INSTANSI PERTAMAArtikel1HAKIMDi setiap kKeuskupan dan untuk semua perkara yang dalam hukumtidak dikecualikan secara jelas, hakim instansi pertama ialah Uskupdiosesan, yang dapat melaksanakan kuasa yudisialnya, sendiriatau Jewat orang lain, menurut kanonkanon berikut.;.

digugatpembatalannya oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah perkawinan yangdilaksanakan secara Katolik, maka tentunya harus pula merujuk padaketentuan dalam Kitab Hukum Kanonik, dimana dalam Buku VII Bagian IlJudull Bab Artikel2 Kan 1674 Kitab Hukum Kanonik juga telah ditegaskanmengenal pihakpihak yang berwenang untuk menggugat PerkawinanKatolik, yaitu hanya pasangan suami/istri dan promotor iustitiae/penuntutumum sebagaimana terkutip dibawah ini :Buku VII Bagian Ill Judull Bab Artikel2 Kan.1674 Kitab Hukum Kanonik:"Artikel

;Bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, mengingat perkawinan yangdigugat pembatalannya oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalahperkawinan yang dilaksanakan secara Katolik, ketentuan dalam KitabHukum Kanonik telah menegaskan bahwa orang tua (dalam hal ini PARAPENGGUGAT), tidak berwenang untuk menggugat perkawinan tersebut,sebagaimana dalam ketentuan Buku VII Bagian Ill Judul Bab Artikel 2.1674 Kitab Hukum Kanonik yang terkutip sebagai berikut:Buku VII Baciian Ill Judull Bab Artikel2 Kan. 1674 Kitab Hukum

Kanonik: "Artikel 2HAK MENGGUGAT PERKAWINANDapat menggugat perkawinan:1.

Tanggal 12 Mei 2015 (ASLD;(Bukti K 2) Dokumen Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti di Kepolisian BulanMei 2015 (sesaat setelah kejadian) (ASLI);(Bukti K3) a Artikel Harian Cetak KOMPAS tanggal 21 September 2015Kriminalitas Maling di dalam Pesawat Makin Marak (ASLID);Buktit K 3 b Artikel Harian Cetak KOMPAS tanggal 23 September 2015OTORITAS RI Miliki Wewenang (ASLI);(Bukti K4) Artikel Media elektronik DETIK.COM tanggal 21 september 2015 4WN China diduga komplotan Copet di Pesawat masih diperiksa Intensif

(ASLD);(Bukti K5) Artikel Media elektronik NTMCPOLRL.info tanggal 22 September2015 Polisi Ringkus 4 WNA Komplotan Pencopet di Atas Pesawat (ASLI);(Bukti K6) Surat Keterangan Domisili Termohon Keberatan tanggal 5 Agustus2015 (SCAN COPY DARI ASLD;(Bukti K7) Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Kepolisian di RESORKOTA BANDARA (ASLD;(Bukti K8) Surat Tanda Penerimaan BOARDING PASS Pesawat Qatar 956DOHA a.n TERMOHON (ASLD;219 (Bukti K9) Salinan Putusan Arbitrase BPSK No.006/A/BPSKDKI/XII/2015Tanggal

Putusan Nomor 25 P/HUM/2015tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara(bukti P15);16.Fotokopi Surat Ketua Umum Kadin Indonesia tertanggal 17 Desember 2013,perihal: Usulan Kadin Indonesia terkait dengan Pelaksanaan UU No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diutujukankepada Menteri Koordinator Perekonomian RI (bukti P16);17.Fotokopi artikel: Debt continues to tarnish Rusals prospects, March 17, 2013(Sumber: Finansial Times) (bukti P17);18.Fotokopi artikel

How much Russianfirms owe, 19.11.2013 (Sumber: Prime) (bukti P18);19.Fotokopi artikel: Perusahaan Rusia Niat Bangun Smelter Di Indonesia, 19November 2013 (Sumber: Merdeka.com) (bukti P19);20.Fotokopi artikel: Menperin rayu bos perusahaan tambang terbesar Nomor 4di dunia, 19 November 2013 (Sumber: Merdeka.com) (bukti P20);21.Fotokopi artikel: Ingin Investasi di Rl, Orang Terkaya Rusia Datangi HattaRajasa, 19/11/2013 (Sumber: detikfinance) (bukti P21);22.Fotokopi artikel: Ini Tujuan Orang Terkaya Rusia

Datangi Kantor HattaRajasa, 19 Nov 2013 (Sumber: mdn.biz.id) (bukti P22);23.Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Finalisasi Batasan MinimumPengolahan dan Pemurnian Mineral Komoditas Bauksit, tanggal 6 Januari2014 (bukti P23);24.Fotokopi Press Release: UC RUSAL and PT Arbaya Energi announce MOUto establish strategic partnership in Indonesia, 25.02.2014 (Sumber: Rusalwebsite www.rusal.ru) (bukti P24);25.Fotokopi artikel: Rusal Siap Bangun Smelter di Indonesia, Koran Sindo,Rabu, 26 Februari 2014

(Lembaga Afiliasi dan Penelitian Industri Institut Teknologi Bandung),Juni 2014 (bukti P29);30.Fotokopi artikel: Pemerintah Akhirnya Perpanjang Lagi Izin Ekspor Freeport(Sumber: kompas.com) (bukti P30);Halaman 27 dari 73 halaman.

Putusan Nomor 25 P/HUM/201531.Fotokopi artikel: Akhirnya Newmont Dapat Perpanjangan Izin EksporKonsentrat (Sumber: kompas.com) (bukti P31);32.Fotokopi Pendapat Ahli oleh Dr. Ir. Simon F. Sembiring, Februari 2014:Apakah implementasi UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara sudah konsisten?

PemohonBanding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBMpada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.comyang memberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naiksecara efektif pada tanggal 19 April 2014. Sedangkanfaktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektifpada tanggal 17 April 2014.

segeramenindaklanjuti informasi dariKompas.com dengan bertanyadan meminta klarifikasi secaradapat memperkuatberita Kompas. com.Berdasarkanketerangan lisan dan langsung ke kantor KementerianKementerian Perindustrian dan Perindustrian danTerbanding; Terbanding, informasidalam artikelKompas.com belumvalid dan tidak dapatdipertanggungjawabkandengan alasan hinggasaat ini belum adakejelasan kapan tarifPPnBM yang baru akanberlaku.15 dan 16 Dengan asumsi bahwa Untuk dapat melakukanApril 2014 informasi dalam artikel

Pertama : Pemohon Banding baru bisa mendapatkaninformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125%pada tanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.comyang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlakusecara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasiinformasi ini ke Kementerian Perindustrian dan Terbandingpada tanggal 14 April 2014, Pemohon Banding justrumendapat keterangan lisan bahwa informasi dalam artikelKompas.com belum valid dan

Halini membuat Pemohon Banding mempunyai anggapanbahwa kenaikan tarif PPnBM yang baru belum pasti danpenerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat;meskipun demikian, Pemohon Banding berupayamelakukan pembayaran pajak barang impor sebelumtanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.

Setelah membaca PMK No. 64/2014, PemohonBanding baru mengetahui secara pasti bahwa informasidalam artikel Kompas.com yang memberitakan kenaikantarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April 2014 adalahkeliru;faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelan PemohonBanding mendapatkan informasi dari berita Kompas.compada tanggal 14 April 2014).

Keempat: Penetapan kurang bayar PPnBM timbul karena Pemohon Bandingtidak mendapatkan sosialiasi yang memadai mengenai kenaikan tarif PPNBM.Pemohon Banding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBM padatanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yang memberitakan secarakeliru bahwa tarif PPnBM naik secara efektif pada tanggal 19 April 2014.Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014.

Banding tidak menemukansumber berita yang lain yang dapatmemperkuat berita Kompas.com.Berdasarkan keterangan lisan dandanartikelKementerian PerindustrianTerbanding, informasi dalamKompas.com belum valid dan tidak dapatdipertanggungjawabkan dengan alasanhingga saat ini belum ada kejelasan Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 1108/B/PK/PJK/2017 Tanggal Kejadian Keterangankapan tarif PPnBM yang baru akanberlaku.15 dan 16 Dengan asumsi bahwa informasi dalam Untuk dapat melakukan pembayaranApril 2014 artikel

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasi mengenal kenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14 April 2014 darisebuah artikel Kompas.com yang memberitakan bahwa kenaikan tarifPPnBM berlaku secara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi ini keKementerian Perindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April 2014,Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwa informasiartikel tidakdipertanggungjawabkan karena

Hal ini membuat PemohonBanding mempunyai anggapan bahwa kenaikan tarif PPnBM yang barubelum pasti dan penerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat:Meskipun demikian, Pemohon Banding berupaya melakukanpembayaran pajak barang impor sebelum tanggal 19 April 2014 denganasumsi bahwa informasi dalam artikel Kompas.com ini adalah benar.Dalam konteks ini Pemohon Banding menganggap tidak ada kekuranganbayar PPnBM sebesar 50% karena pembayaran pajak kendaraankendaraan impor (termasuk Barang Impor Objek

Kedua: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan dokumen fisik PMKNo. 64/2014 pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.00 WIB yangdiunduh dari website Departemen Keuangan RI setelah sebelumnyaPemohon Banding mendatangi kantor Dirjen Bea Cukai Rawa Mangun.Setelah membaca PMK No. 64/2014, Pemohon Banding barumengetahui secara pasti bahwa informasi dalam artikel Kompas.comyang memberitakan kenaikan tarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April2014 adalah keliru:Faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif

1946 tentangperaturan Hukum PidanaMenjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIDELYA ESMERELLA denganpidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dengan perintah terdakwa ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (Satu) bundel print out dari screen capture yang terdiri dari :Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 748/PID SUS/2021/PT MKS4.Tweet/postingan akun Twitter @videlyae dengan Urlhttps://twitter.com/videlyae.Copy print butirbutir keberatan Pekerja / Buruh dan Penjelasan UndangUndang Cipta Kerja (Omnibus Law).Artikel

Artikel berita dari media Kompas.tv yang mengklarifikasi terkait OmnibusLaw Cipta Kerja.

PENETAPANNomor 227/Pdt.G/2019/PA.Mgl.Zea Ne QSENSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanPenetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:es, en pata).Lahir : Magelang, 04 Desember 1992, agamaIslam, pendidikan S1, pekerjaan Penulis Artikel,bertempat kediaman ci i. Kecamatan Magelang Utara,Kota Magelang. Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Melawanen, Tempat/Tgl.

U/tdk jd fitnah mohon buka ; forumarimatea.blogspot.com (Ketum &Sekjen0818866978); Bahwa setelah mendapat SMS tersebut, saksi membuka Web dimaksud danmembaca artikel yang berisi surat pernyataan dari seseorang yang memergokisaksi Irena Handono dengan berpakaian lengkap seorang biarawati dalam sebuahpertemuan tertutup di Singapura.

Dan juga keterangan tentang kesaksian seorangpanitia penjemput acara tabligh di Jakarta yang melihat saksi Irenemenggunakan kalung salib dibalik baju rumahan yang dikenakan Irene, yangtidak sengaja tersingkap; Bahwa pada tanggal 1 Mei 2009 blog forum Arimatea memposting artikelberjudul Setelah 5 Tahun Diam, Kini saatnya bicara, dengan alamat http ://17www.scribd.com/doc/14845914/Klarifikasi5TahunKamiDiamRevised, dalam dokumen artikel tersebut juga terdapat lampiran tentang hasil Investigasiterhadap

Irene Handono dan surat pernyataan Imam Safari (dalam suratpernyataan ini sudah menggunakan Kop Arimatea); Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyalinan isi di Website tersebut, dan telahsaksi simpan di hard disk computer saksi dan telah diserahkan kepada penyidik; Bahwa tanggal 10 Mei 2009 Artikel Hasil Investigasi terhadap Irene Handonodihapus dari blog Forum Arimatea; Bahwa tangal 21 Mei 2009, saksi mencari datadata tentang admin forumarimatea.blogspot.com dan berhasil menemukan datadata tentang

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak 12 Saksi TRIAN FERIANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi kenal terdakwa sekitar bulan Januari 2009 saat mengikuti acarapengajian yang dilakukan terdakwa tentang kajiankajian ilmu Islam; Bahwa saksi yang membuat Blog Organisasi Forum Arimatea, yaitu Website http:// www.forumarimatea.blogspot.com atas permintaan terdakwa, sedangkanyang melakukan posting adalah saksi atas permintaan terdakwa; Bahwa artikel

pengajian tersebut, disebarkan selebaran yang isinya penyidikantentang Irena Handono sebagai penyusup; Bahwa menurut terdakwa penyidikan dari internal Arimatea terhadap saksi IrenaHandono dengan persentasi 70 % , sebagai penyusup; Bahwa print out sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan, yang mencetakadalah saksi Hendra Kusuma, dan selain itu saksi IrenaHandono juga mengecek langsung dari Laptop polisi saat diperiksa di MabesPolri, juga ditemukan surat pernyataan Imam Safari tersebut; Bahwa artikel

CARA PEMBUATAN BOMPenjelasan cara cara pembuatan bom dan bahan yang dibutuhkan dalambentuk chat atau artikel bukan dokumen.. AMALIYAHAmaliyah adalah suatu tindakan melawan orang kafir, thogut dan anshorthogut.

CARA PEMBUATAN BOMPenjelasan cara cara pembuatan bom dan bahan yang dibutuhkan dalambentuk chat atau artikel bukan dokumen." AMALIYAHAmaliyah adalah suatu tindakan melawan orang kafir, thogut dan anshorthogut.

SYIRIKSyirik yaitu tidak boleh menyekutukan ALLAH atau menyembah selain ALLAHdan percaya kepada selain ALLAH.= ISIS atau Daulah IslamiyahSekumpulan orang yang ingin menegakkan syariat Islam."=" CARA PEMBUATAN BOMPenjelasan cara cara pembuatan bom dan bahan yang dibutuhkan dalambentuk chat atau artikel bukan dokumen."=" AMALIYAHAmaliyah adalah suatu tindakan melawan orang kafir, thogut dan anshorthogut.

=CARA PEMBUATAN BOMPenjelasan cara cara pembuatan bom dan bahan yang dibutuhkan dalambentuk chat atau artikel bukan dokumen." AMALIYAHAmaliyah adalah suatu tindakan melawan orang kafir, thogut dan anshorthogut.

CARA PEMBUATAN BOMPenjelasan cara cara pembuatan bom dan bahan yang dibutuhkandalam bentuk chat atau artikel bukan dokumen.F. AMALIYAHAmaliyah adalah suatu tindakan melawan orang kafir, thogut dananshor thogut. Contohnya meledakan bom di gereja atau melawanthogut dan anshor thogut dengan senjata tajam atau bom.Bahwa pada tahun 2019 terdakwa pernah mengikuti kajian di KontrakanIPEN alamat Dusun Botiong Desa Kuapan Kec. Tambang Kab.

singkat yang diperoleh dariberbagai sumber website (bukti sesuai denganfotocopy) ;Artikel dari website httos:/Awww.ayobandung.comtentang Upah Minimum Jabar DisebutDilematis, 130 Ribu Buruh Terancam Dirumahkan(bukti sesuai dengan fotocopy) ;Artikel dari website https:/www.radartasikmalaya.com tanggal 12 Januari 2020 (bukti sesuai denganfotocopy);Artikel dari website https://reaktor.co.id tanggal 12Januari 2020 tentang 130.000 Pekerja di JawaBarat Terancam PHK, Pemprov Konsultasi ke ILO(bukti sesuai

dengan fotocopy) ;Artikel dari website https://industri.kontan.co.idtentang Industri Padat Karya Relokasi ke JawaTengah Agar Lebih Efesien (bukti sesuai denganfotocopy) ;Artikel dari website https://katadata.co.id tentangTak hanya plastic 10 pabrik alas kaki juga akanhengkang dari wilayah Banten ke Jateng lantaranhanya upah pekerja (bukti Sesuai denganfotocopy);Artikel dari website https:/Awww.ekonomi bisnis.com tentang Kenaikan Upah Minimum : PHK danRelokasi Pabrik jadi Keuputusan Pengusaha (buktisesuai

TentangPoduksi di Jabar Mahal, Industri Komponen SiapRelokasi (bukti Sesuai dengan fotocopy) ;Artikel dari https://radarbandung.id.

TentangPengangguran di Jawa Barat Semakin Meningkat(bukti sesuai dengan fotocopy) ;Artikel dari www.sindoweekly.com Edisi Nomor 34tentang Pindah ke Tempat Upah Murah (buktisesuai dengan fotocopy) ;Artikel dari https://www.cnbcindonesia.com.Tentang UMK Lebih Murah, Ganjar: 140 PabrikJabar Pindah ke Jateng (bukti sesuai denganfotocopy) ;Artikel dari https:/Awww.merdeka.com tanggal 11Desember 2019 tentang Upah Buruh di JawaBarat Mahal, Industri Tekstil Pindah Pabrik keJateng dan Jatim (bukti sesuai

dengan fotocopy) ;Artikel dari https://ayocirebon.com tanggal 12Januari 2020 tentang Upah Buruh Garmen diJabat Tinggi, Dinilai Susahkan Usaha (bukti Sesualdengan fotocopy);Artikel dari https://radarkarawang.id tentang SatuPabrik Tutup, Tiga Relokasi (bukti sesuai denganfotocopy) ;Artikel dari www.kbn.co.id tentang Pengusaha CariUMK Murah, Tren Relokasi Pabrik Akan Berlanjut(bukti sesuai dengan fotocopy) ;Kajian tentang Industri Garment Jawa Barat 2019oleh Pusat Studi Pengembangan Bisnis, Kebijakan

Dalam dalil dalil gugatan antara lain dinayatakan2. bahwa para Tergugattelah melakukan pelanggaran terhadap beberapa aturanundang undang karena telah memuat pemberitaantable yang berjudulsSebagaian pelaku TerorBom yang merupakan bagian dari artikel dengan judulPerburuan Teroris, Noordin M.Top, TargetWield IPGASMQKEDSN p=

Aturanpasalpasal hukum formal (het formeel wet artikel) menegakkan aturanhukum materil (het materieele recht), termasuk menegakkan serta melindungidiri pribadi, keluarga, kehormatan, ,martabat dan harta benda yang dijaminkonstitusi. Pasalpasal hukum formal (hetformeel wet artikel) dibuat gunamenegakkan dan melindungi hak asasi (basic right). Namun dalammenjalankan hak asasi, seseorang atau badan hukum tidak boleh melanggarin casu hukum dan undangundang.

law solely forthe purpose of securing due recognition and respect for the rights andfreedoms of others and of meeting the just requirement of morality, publicorder and the general welfare in a democratic society.Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk alatangkut, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaranmemang seharusnya dirampas (worden verbeurd verklaard) untuk Negara.pada umumnya, semua Negara memberlakukan aturan pasal hukum formal(het formeel wet artikel

Lagipula, tidaklah onrechtmatig, apalagi melanggar konstitusitatkala pengaturan hal perbuatan kejahatan (misdrijf) digabungkan denganperbuatan pelanggaran (overtreeding) dalam suatu pasal hukum formal (hetformeel wet artikel), seperti halnya dnegan Pasal 78 Ayat (15) UU No.41Tahun 1999. Pasal 70 Ayat (1) KUHP mengatur hal penggabungan perbuatanHalaman 17 dari 37 halaman Pts.No.19/PDT/2016/PT.PLGpelanggaran dan perbuatan kejahatan dalam kaitan meerdaadse samenloopmenurut Pasal 65 dan 66 KUHP.

Aliman Aat, anggota Komisi B DPRD in casu Tergugat II dan KetuaFraksi Partai Demokrat, dalam kompas.com artikel yang berjudul:Angka Kenaikan Tarif Parkir Disesalkan DPRD DKI (in casu TergugatIl) tanggal 10 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa Denganadanya Pergub itu, potensi naik memang ada. Akan tetapi, besarankenaikan belum dikonsultasikan kepada kami (in casu Tergugat Il).Seharusnya itu dikonsultasikan terlebih dahulu. Kenaikannya disetujui,tetapi besarannya tidak;b. S.

Andhyka, anggota Komisi B DPRD in casu Tergugat Il, dalamseputar indonesia.com artikel yang berjudul: DPRD (in casu TergugatIl). Sesalkan Tarik Parkir Naik tanggal 11 Oktober 2012, yangmenyatakan bahwa Pun demikian, pemberitahuan tidak cukupkepada pimpinan DPRD saja, Anggota DPRD itu berjumlah 94 orang.Bukan satu orang saja.

Aliman Aat, anggota Komisi B DPRD dan Ketua Fraksi PartaiDemokrat, dalam artikel kampas.com berjudul: Angka Kenaikan TarifHal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2015Parkir Disesalkan DPRD DKI tanggal 10 Oktober 2012 menyatakanbahwa, "Dengan adanya Pergub liu, patensi naik memang ada. Akantetapi, besaran kenaikan belum dikonsultasikan kepada kami.Seharusnya itu dikansultasikan terlebin dahulu. Kenaikannya disetujui,tetapi besarannya tidak. (vide bukti P10);b. S.

Andhyka, anggota Komisi B DPRD, dalam artikel seputarindanesia.com berjudul: DPRD Sesalkan Tarif Parkir Naik tanggal 11Oktober 2012, yang menyatakan, Pun demikian, pemberitahuan tidakcukup kepada pimpinan DPRD saja, Anggata DPRD itu berjumlah 94orang. Bukan satu arang saja.