ARCE.e Bahwa hasil dari Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut masihterdapat kekurangan itemitem pekerjaan yang dituangkan dalamBerita Acara Nomor 03/PBLSB/PHO/X2017 kesimpulan yaitu :** Bahwa Pelaksanaan pekerjaan dapat diterima sesuai daftar SIMAK+ Menyelesaikan pekerjaan yang belum rapi sesuai dengan catatanfisik+ Lampiran dibuat 3 rangkap+ Dapat diproses sesuai denga aturan yang bernaku berdasarkankontrake Bahwa berdasarkan lembar checklist pemeriksaan di lapangan,berikut adalah data kekurangan

ARCE.e Bahwa hasil dari Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut masihterdapat kekurangan itemitem pekerjaan yang dituangkan dalamBerita Acara Nomor 03/PBLSB/PHO/X2017 kesimpulan yaitu :+ Bahwa Pelaksanaan pekerjaan dapat diterima sesuai daftar SIMAK+ Menyelesaikan pekerjaan yang belum rapi sesuai dengan catatanfisik+ Lampiran dibuat 3 rangkap+ Dapat diproses sesuai denga aturan yang bernaku berdasarkankontrake Bahwa berdasarkan lembar checklist pemeriksaan di lapangan,berikut adalah data kekurangan

ARCE, KontraktorPellaksana PT MEKAR JAYA PRATAMA.10.Mutual Check O (MCO) Satker Penataan Bangunan DanLingkungan Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Penataan KawasanPengembangan Kota Hijau Kawasan Pulau KabupatenDharmasraya, Kontraktor Pellaksana PT MEKAR JAYA PRATAMA.11.Foto Dokumentasi Penataan Kawasan Pengembangan Kota HijauRTH Smpang Silago Kabupaten Dharmasraya, Konsultan PengawasCV.ARCE.12.Dokumen Daftar Simak Data Laporan Adminitrasi Kontraktor DalamRangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO

) yang dilaksanakanhari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 beserta lampiran lembar CheckList Pemeriksaan Di Lapangan.13.Dokumen Daftar Simak Data Laporan Adminitrasi Kontraktor DalamRangka Serah Terima Pekernjaan Kedua (FHO) yang dilaksankan hariSelasa tanggal 17 April 2018.14.Rekapitulasi Biaya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kosong/BOQ pada Pekerjaan Penataan Kawasan Pengembangan KotaHijau Kawasan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya15.Dokumen Pembayaran Pekerjaan PT.

Namun didalam petitumnya tidak ada permohonansebagai ahli waris dari almarhumah lbu Sawi, oleh karenannya sangatlahHalaman 11 dari 30 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Kwgtidak beralasan secara hukum dari Penggugat, untuk menyatakan bahwaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa dengan tidak menguraikan kedudukan hukum antara Penggugatdengan almarhumah ibu Sawi, maka dengan sangat jelas juga gugatanPenggugat tidak dapat dimengerti alias kabur;Bahwa kalau kita simak dengan teliti, gugatan

Namun didalam petitumnya tidak ada permohonansebagai ahli waris dari almarhumah lbu Sawi, oleh karenannya sangatlahtidak beralasan secara hukum dari Penggugat, untuk menyatakan bahwaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa dengan tidak menguraikan kedudukan hukum antara Penggugatdengan almarhumah ibu Sawi, maka dengan sangat jelas juga gugatanPenggugat tidak dapat dimengerti alias kabur;Bahwa kalau kita simak dengan teliti, gugatan penggugat, antara positadengan petitum saling bertentangan

KementerianKehutanan Republik Indonesia pada Balai Pengelolaan DAS Brantastelah masuk dalam pelaporan Sistem Informasi Manajemen AkuntansiBarang Milik Negara (SIMAK BMN) dengan nomor Kartu IndentitasHalaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pat.G/2017/PN SDAbarang (KIB): 2.01.01.04.001.KIB7 dan tanah seluas 1289 m2berdasarkan sertifikat Hak Pakai No.10/Desa Buduran atas namaPemerintah Republik Indonesia c.q.

Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia pada Balai Pengelolaan DAS Brantas telah masuk dalampelaporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK BMN) dengan nomor Kartu Indentitas barang (KIB):2.01.01.04.001.KIB8, telah ditetapkan status penggunaan BMN olehpengelola barang (Kementerian Keuangan) nomor: KEP01/KM.06/WKN.10/2014 tanggal 8 Januari 2014.d.

keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 bulan atau lebihsecara berturutturut;Bahwa apabila yang dijadikan dasar Tergugat dan Tergugat II melakukanlelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah dan rumah yang dijadikanjaminan hutang Penggugat karena Penggugat mengalami keterlambatanpembayaran selama 2 bulan atau lebih secara berturutturut maka haltersebut harus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugattelah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap diri Tergugat ;Bahwa apabila kita simak

Dan selanjutnya yang akan kami uraikan lebih jauhdalam eksepsi kami adalah tentang eksepsi kompetensi absolute;Marilah kita simak yang tersebut dalam Pasal 134 HIR " Jika suatu perselisihanitu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka padasetiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakimHalaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Padt/2015menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinyakarena jabatannya".

BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu (BPNIndramayu);Marilah kita pahami bersama perihal tersebut di atas;Kita simak pendapat berikut:H. Ujang Abdullah,SH.,M.si.

Saya baca dan simak apa isi gugatan Penggugat sehinggagugatannya dikabulkan ternyata banyak sekali kebohongan yang dilaporkanpenggugat tidak sesuai dengan fakta ataukah penggugat telah tidak sadar atauhilang ingatan dan mungkin juga desakan tertentu pada dirinya, itu sebabnyapada kesempatan yang diberikan kepada saya yaitu Memori Banding saya akanjawab dan bantah apa yang dia permasalahkan Penggugat.1. Pada mediasi pertama dia (Penggugat) langsung menyatakan ingin cerai;2.

HOSCokroaminoto No. 4141A Menteng Jakarta Pusat tersebut, dimiliki olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat dilinat dari pencatatandan pembukuannya serta input di Aplikasi SIMAK BMN (Barang MilikNegara) pada tahun 2012;Bahwa buktinya adalah terekam didalam bukti laporan milik Negara (idalam system);Bahwa pelaporan Barang Milik Negara dari Kementerian Pendidikan danKebudayaan ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta 1 sudahbenar;Bahwa pihak Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta 1

HOS CokroaminotoNo. 41 Menteng Jakarta Pusat sudah di daftarkan atau di catatkan dalamDaftar milik Negara yang saat ini di sebut Simak BMN yang dijadikan AsetSurat Berharga Syariah Negara dengan dasar Akta Jual Beli danPelepasan Hak No. 32 tanggal 17 Mei 1963 yang di buat di hadapanAtmadireja pengganti dari Soetrono Prawiroatmojo Notaris di Jakarta danrumah, tanah bangunan tersebut dijadikan Jaminan Surat Utang Negara(SBSN) berdasrkan Keputusan Kementrian Keuangan No. 06/KM.08/2010tanggal 01 Januari

di Jalan HOS Cokroaminoto No. 41 dan 41A Menteng Jakarta masukdalam program SBSN Tahun 2011, tetapi tidak ditemukan dalam SIMAKBMN;Bahwa terhadap surat Kantor Pelayanan Kekayanan Negara dan LelangJakarta Nomor S318/WKN.7/KNL.01/2012 tanggal 14 Nopember 2012,Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan telah menjawab dengan surat Nomor 138527/A1.3/LK/2012,yang pada pokoknya pada pelaksanaan IP oleh KPKNL Jakarta I, asetberupa tanah dan bangunan tidak tercatat dalam SIMAK

BMN SetjenKemendikbud oleh karenannya, aset telah dicatatkan ke dalam SIMAKSetjen Kemendikbud pada Semester II Tahun 2012;Bahwa diketahui kemudian terdapat surat palsu Kepala Biro UmumSekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor138527/A1.3/LK/2012, yang menyatakan bahwa aset tanah dan bangunanyang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto 41 dan No. 41A di MentengJakarta Pusat tidak terdaftar atau tercatat dalam SIMAK BMN (bukanmerupakan aset) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidiakan

Bahwa yang dimaksud Surat dakwaan disusun secara cermat, didalam UndangUndang No.8 Tahun 1981 tidak dijelaskan pengertian cermat tersebut, namun sebagai acuan pengertian cermat marilah kita simak beberapa petunjuk untuk mengartikan pengertiancermat tersebut yaitu :Hal. 7 dari 13 hal. Put.

Hal tersebut bisa kita simak dalam bukunya Wirjono Prodjodikoroberjudul Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia pada halaman 70.

Serta Penggugat harusnya jugamenyertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong yang telahmengeluarkan sertifikat Hak Pakai Nomor No. 401/1980 tanggal 26Nopember 1980 terdaftar atas nama Kodam XVII/Cenderawasih;Bahwa Tanah yang dikuasai Tergugat saat telah tercatat sebagai BarangMillik Negara dalam SIMAK BMN No Reg 31704008 dengan No Simak :2.01.01.01.999.7, sehingga Penggugat melakukan gugatan kurangmenyantumkan Kementerian Keuangan RI, karena Menteri Keuangan RIselaku Pengelola Barang Milik

Foto copy lIdentitas Barang SIMAK BMN Nomor KLB 7 kode Barang2.01.01.01.999.7 yang diberi tanda buyktio T.l 2;3. Foto copy Kwitansi dan Berita Acara ganti rugi tanaman tumbuh yang diberi tandabukti T.I 3 ;4. Foto copy Surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat Irian Jaya No. AGR 114HP 1982 yang diberi tanda bukti T.I4 ;5. Foto copy surat Kepala Jawatan Konstruksi Kodam XVII/ Cenbdrawasih No.B/262/IX/1981 tanggal 7 September 1981 yang diberi tanda bukti T.I5 ;6.

Fotokopi Daftar Honorarium Pengelola Sakpa & Simak BMN LPP RRI NunukangBerdasarkan SK Nomor B001/RRINNK/SK/2016 tanggal 1 April 2016 Bulan Juli2016 yang dikeluaran oleh Kasubbag TU tanggal 1 Agustus 2016 yang telahdiberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai Kemudian Ketua Majelis memberikode P.78.

dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis member kode P.5Fotokopi Daftar Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan LPP RRINunukan Berdasarkan SK Nomor B001/RRINNK/SK/2016 tanggal 8 januari 2016Bulan Juli 2016 yang dikeluaran oleh Kasubbag TU tanggal 1 Agustus 2016 yangtelah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberikode P. 6Fotokopi Daftar Honorarium Pengelola Sakpa & Simak

Mohon dipertimbangkan tanah yang disengketakan adalah aset negarayang tercatat dalam Dokumen Sistem Informasi Manajemen danAkuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Satuan Kerja BadanPenelitian dan Pengembangan Pertanian: Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah seluas 3.070.000 m? (tiga jutatujuh puluh ribu rupiah meter persegi) (307 Ha (tiga ratus tujuh hektarare)) Nomor: 1 Kode Barang: 2.01.02.03.003.1; (Bukti Pemohon PK3): Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 400 m?

Apabila dalam jangka waktu selama 5tahun terhitung sejak terbitnya sertifikat, tanpa adanya pihak yangmengajukan gugatan hukum dan membatalkannya bedasarkan suatuputusan hukum, maka secara yuridis formal sertifikat menjadi bukti hak yangsempurna dan sebagai bukti autentik atas pemilikan dan penguasaan objektanah;Bahwa tanah yang disengketakan adalah aset Negara yang tercatat dalamDokumen Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara(SIMAK BMN) pada Satuan kerja Badan Penelitian dan

Tugas Menyelamatkan Kekayaan Negara (Barang Milik Negara) ;a.Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa objek sengketamerupakan Barang Milik Negara yang telah tercatat dalam Sistem InformasiManajemen dan Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara Satuan KerjaKementerian Pertahanan cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNI AngkatanDarat cq.

sebagai Barang Milik Negara dengan Nomor KIB 1Kode Barang 2.01.01.04.001.12 dalam Laporan Barang Milik Negara padaaplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BarangMilik Negara) dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan cq Tergugat Il;Bahwa Kementerian Pertahanan cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNIAngkatan Darat cq.

Bahwa bila kita simak dasar hukum bukti kepemilikan dalam gugatan aquo, pihak Penggugat/Terlawan dalam perkara ini pihak Terlawan tidakbisa dan tidak mampu menunjukkan buktibukti asli Sertifikat Nomor1911, tahun 1986 dan Sertifikat Nomor 509, tahun 1978 di mukapersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya;c.

atas kejadian pelaksanaan sita eksekusi putusan terdahulu, sehinggaPelawan in casu hanya mendalilkan jika para Pelawan in casu adalah ahliwaris dari Muhammad Bin Hambali dan hanya mendasari hubungannyadengan nama seseorang yang identik dengan nama MuhammadHambali, yang tercantum dalam simak tanah/Rincik Persil No.12 D1.KohirNo.192 CI. yang terletak di kampung Bontolangkasa no.2 (lama 127),Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, namun tidak menyebutkanletaknya di nama wilayah Desa apa?

tercantum dalamSimak tanah eks.bukti surat Tergugat asal/Terlawan II in casu) namuntidak menyebutkan alas hak hukum (Recht Title) Pelawan yang terkaitdengan cara penguasaan dan pemilikan tanah terperkara in casu, jugatidak terdapat perincian yang jelas tentang kerugian nyata pihak pelawanin casu, akibat pelaksanaan eksekusi putusan sebelumnya, sedangkanpihak Pelawan in casu pun justru telah membenarkan jika pihak TerlawanlI/tersita in casu juga mempunyai hubungan semata dengan namapemegang Rincik/Simak

Bupati Bengkulu Utara untukmembantu penyelesaian masalah tanah Objek Sengketa dengantembusan surat kepada Dandim 0423 Bengkulu Utara dan Kepala KantorPertanahan Bengkulu Utara;Hal 5 dari 13 Halaman Put.No.14/PDT/2018/PT.BGL13.Bahwa kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2017, Penggugat menerimasurat dari Dandim 0423 Bengkulu Utara No.B/99/II.2017 perihal LaporanPermasalahan tanah Kodim 0423/BU yang pada intinya memberitahuanbahwa tanah Objek Sengketa adalah milik Kodim 0423/BU yang terdaftarpada asset SIMAK

Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa untuk mengetahuan pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut :Menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggapsebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya naturalijkepersonen sedangkan hewan dan badanbadan hokum (rech personen) tidakdapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian Prof.Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83)Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan

kerjasama.Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menghadirkan saksi kunci didalam persidangan.Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan judex facti oleh karenaternyata judex facti tidak menghadirkan saksi kunci di dalam persidangansehingga putusannya tidak mencerminkan sendisendi keadilan yangsesungguhnya dengan kata lain putusan aquo cenderung dipaksakansekedar memastikan keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanadan mengesampingkan buktibukti dan faktafakta hukum yang sebenarnya.Kalau di simak

1989 melalui saudara Yacob Melianus Fanggidae hingga saatHalaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Rnosekarang tanah tersebut digunakan untuk kepentingan Negara cq Pemerintahdalam hal ini Lembaga Penyiaran yang dilaksanakan oleh TVRI tepatnya untukkepentingan sektor transmisi Rote Ndao yang secara struktural merupakanbagian dari Stasiun Penyiaran Nusa Tenggara Timur, tanpa ada gangguan dariSlapapun yang berarti lahan tersebut telah menjadi aset negara dan telah dicatatdalam SIMAK

Dan kKonsekuensiyuridis bahwa penguasaan ini untuk kKepentingan pemerintah, LPP TVRI telahmencatatkan lahan tersebut sebagai asset negara dalam SIMAK BMN atasnama LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kode namabarang (register) pada Kartu Identitas Barang (KIB) sebagai berikut: Kode Barang NUP Sub Sub LuasKelompok m22.01.01.01.004. 14 Tanah Bangunan 1000Rumah Negara Jumlah 1000 Bahwa dari uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa tanah sengketa sudahsah menjadi milik Tergugat dan telah

Faktanya gugatan materi/ danimmateriil yang diajukan Penggugat tidak logis karena tidak menjelaskansecara rinci berapa kerugian yang sebenarnya;Bahwa dasar perkara wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat adalahrumah negara yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen AkuntansiBarang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Kementerian Keuangan, sehinggamenjadi tidak logis jika Penggugat menuntut ganti kerugian terhadap rumahnegara (Barang Milik Negara) yang bukan haknya.