Ditemukan 436 data
26 — 13
Karena mana mungkin ada 90 baris kalau nyatanyatasebanyak 38 baris adalah milik pihak ke 3 dan Penggugat sendirimengakui kalau sebanyak 24 baris sebagai milik pihak ke 3 sebagaimanadalam repliknya;Bahwa tanah/kebun yang ada pada Tergugat jika di perbandingkandengan ukuran dan batasbatas tanah/kebun sebagaimana dalam gugtanPenggugat sangat berbeda ukuran dan batasbatas sebagainana surathak milik Tergugat di antaranya sebagaimana berikut:1.Kebun Kelapa terletak di Parit 14 Kelurahan Kampung SingkepKecamatan
Kelurahan Kampung SingkepKecamatan Muara Sabak Barat dengan ukuran sesuai surat hak milik(Panjang 80 depa/135 m, Lebar bagian depan 45 depa/76.5 m Lebarbagian belakang 80 depa/136 m) dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatasan dengan tanah prt. 13 Teluk Majelis;e Sebelah Timur berbatasan dengan Nure;e Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Kongsi;e Sebelah Barat berbatasan dengan Laetak;Kebun Kelapa terletak di Parit Sungai Dua Kelurahan KampungSingkep Kecamatan Muara Sabak Barat dengan ukuran sesuai surathak
Terbanding/Penggugat : FAISAL
45 — 23
tersebut Pembanding pun dalam memori bandingint telah mengajukan bukti berupa surat pernyataan dari saksi Syarifudintertanggal 10 Januari 2018 yang telah diberi materai dan dileges Notaris(terlampir), yang menyatakan pada pokoknya tidak pernah menyangkalsubstansi atas bukti P7 dan T1 serta T2 dipemeriksaan persidangan padatanggal 4 Desember 2017.DALAM POKOK PERKARAPemohon banding keberatan pertimbangan Judex Factie hal 41 atas sitajaminan(conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan sebagaimana SuratHak
Pembanding/Penggugat II : Dra. Alberta Agustinawati Zebua Diwakili Oleh : SOBAMBOWO BUULOLO SH
Pembanding/Penggugat III : Antonius Anwar Surya Zebua Diwakili Oleh : SOBAMBOWO BUULOLO SH
Pembanding/Penggugat IV : Agnes Tinawati Zebua Diwakili Oleh : SOBAMBOWO BUULOLO SH
Pembanding/Penggugat V : Paskalis Hendrikus Zebua, SE Diwakili Oleh : SOBAMBOWO BUULOLO SH
Terbanding/Tergugat I : Budisokhi Zebua
Terbanding/Tergugat II : Yustinus Zebua
Terbanding/Tergugat III : Foanoita Zebua
Terbanding/Tergugat IV : Fatialina Zebua
Terbanding/Tergugat V : Agnes Happy Samsinar Zebua
Terbanding/Tergugat VI : Miriam Yolan Finisar Zebua
Terbanding/Tergugat VII : Bonifonsius Zebua
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua
Terbanding/Tergugat IX : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias
81 — 33
PutusanPengadilan Tinggi Medan No. 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 02/Pdt/G/1991/PNGS tanggal 20Januari 1992;Bahwa atas tindakan Para Tergugat I,II,III,1V,V,VI,VIl tersebut diatas, yangnyatanyata telah melakukan perbuatan berulang/berlanjut dengan menyerobot,merusak tanaman, dan menguasai tanah yang diperoleh secara ilegal danmelawan hukum, bahkan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menerbitkan surathak sepihak kepada orang yang tidak memiliki
PutusanPengadilan Tinggi Medan No. 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 02/Pdt/G/1991/PNGS tanggal 20Januari 1992;Bahwa atas tindakan Para Tergugat J,II,III,IV,V,VI,VII tersebut diatas, yangnyatanyata telah melakukan perbuatan berulang/berlanjut dengan menyerobot,merusak tanaman, dan menguasai tanah yang diperoleh secara ilegal danmelawan hukum, bahkan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menerbitkan surathak sepihak kepada orang yang tidak memiliki
Emma Haryani
Tergugat:
1.Mufli Harna
2.Tanti Yosefa
3.Marwan Jaya Putra
4.BPN KABUPATEN MERANGIN
73 — 10
Bahwa kemudian oleh Tergugat dan Tergugat II telah diajukan surathak kepemilikan berupa sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan NegaraKabupaten Merangin (Tergugat IV);10.Bahwa Penggugat dan beserta keluarga besar Penggugat sudahberupaya melarang Tergugat I dan Tergugat III untuk tidak menguasai danmembangun rumah toko di atas tanah milik Penggugat, namun Tergugat dan Tergugat III tidak menghiraukannya;11.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyatakansebagai berikut: tiao perbuatan
Terbanding/Penggugat : LIYANTONO
Terbanding/Turut Tergugat : AMAT
32 — 17
tersebut Pembanding pun dalam memori bandingint telah mengajukan bukti berupa surat pernyataan dari saksi Syarifudintertanggal 10 Januari 2018 yang telah diberi materai dan dileges Notaris(terlampir), yang menyatakan pada pokoknya tidak pernah menyangkalsubstansi atas bukti P7 dan T1 serta T2 dipemeriksaan persidangan padatanggal 4 Desember 2017.DALAM POKOK PERKARAPemohon banding keberatan pertimbangan Judex Factie hal 41 atas sitajaminan(conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan sebagaimana SuratHak
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kota Palembang Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Binamarga Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Sahabat Anugrah Sejati Cq. Direktur PT. Sahabat Anugrah Sejati
42 — 50
dibeli oleh Kakek PENGGUGAT SAMPAI SEKARANG INI TIDAKPERNAH DIOLAH, TIDAK PERNAH DITEMPATI OLEH PENGGUGAT,DITINGGALKAN BEGITU SAJA DAN TIDAK PULA DITINDAK LANJUTIUNTUK PEMBUATAN SERTIFIKAT ATAS TANAH OBJEK SENGKETATERSEBUT HANYA BERPEGANG PADA SELEMBAR SURAT JUALTANGGAL 28 DESEMBER 1950 SAJA, karena bukti Surat saja tidaksepenuhnya kuat membuktikan adanya hak atas tanah, dan untuksempurnanya suatu) hak harus memenuhi bukti materil berupapenguasaan fisik tanah secara teruSs menerus, karena pemegang surathak
MISWATI Binti ILYAS MANAP
Tergugat:
JAMALUDIN Bin KETE
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kaur
80 — 54
Bahwa surat segel yang dikuasai oleh Jamaludin Bin Kate (Tergugat)yang didapat dari Fatimah (lbu Kandung Jamaludin) sejak 11 Maret1961 (sesuai dengan surat segel pembagian hak), sedangkan SuratHak Milik Sertifikat yang dikuasai oleh Miswati (Penggugat) sejak tahun2009.
74 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
PS.Tua Simanjuntak, S.H. menawarkan solusi untuk menyelesaikan;Bahwa Penggugat sudah memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan lelangyang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga ke4(empat) Sertipikat yang dijaminkan tersebut dikembalikan akan tetapi SuratHak Guna Bangunan Nomor 19 Blok Nyangkokot, Desa Sudajayagirang,Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Surat Ukur Nomor 3 tanggal 17April 1986, luas 1.855 m?
37 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Perjanjian Hak pakai tertanggal 6 September 1997 Batal demiHukum (vanrechtswege nietig)Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan ParaTergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti MajelisHakim Pada tingkat Banding Pada Halaman 41, yang menjadikan SuratHak Pakai Tertanggal 6 September 1997 sebagai dasar pertimbanganMajelis hakim Pada Judex Facti untuk menyatakan Perbuatan ParaPemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Para Tergugat sebagaiPerbuatan Melawan Hukum;Halaman
64 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
kewajiban seseorang untuk membayarpajak terhadap tanah yang dikuasainya;Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 2064 K/Pdt/1991 Tanggal 28Pebruari 1994, kaidah hukum, Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukumkhususnya dalam hukum pembuktian bahwa /egenbewij yang merupakanaanwizingen tidak mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atastanah yang sudah menurut prosedur;Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 321 K/Sip/1978 Tanggal 31Januari 1981, kaidah hukum, PN tidak berwenang untuk membatalkan surathak
M. HASYIM BIN BAKSUM
Tergugat:
ZULKIPLI ISMAIL
Turut Tergugat:
1.HADISASMITA,SH
2.BADAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU
103 — 37
Surat izin garap pengelolahan tahun 1949 yang diperpanjang pada tahun 1974berati tanah yang digarap oleh Penggugat ditinggalkan selama 25 tahun tanahtersebut digarap oleh Zikri hamid (Alm) dan dibayar pajaknya, maka keluar surathak milik adat nomor 02/PII/III/76 atas nama Zikri Hamid maka Surat izin garaptersebut sejak tahun 1949 baru digugat tahun 2020 berarti tanah tersebutditinggalkan + 71 tahun maka surat izin garap tersebut sudah lama mati tidakmungkin hidup kembali;7. Penggugat (M.
155 — 56
Liyanti Feli, berada di atas tanah sebagaimana tersebut dalam SuratHak Milik Nomor : 1323 tanggal 14 Januari 1941dari Pemerintah KerajaanPontianak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sepertidiuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap obyeksengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 5995 Desa Sungai Raya,Gambar Situasi Nomor : 9573/1992 seluas 21. 732 M2 tanggal 24 Nopember601992 atas nama H. Muhammad A.
SuratHak milik tersebut menunjuk pada sebidang tanah yang terletak di SungaiSeribu Kampung Sungai Raya District Pontianak domein (kepunyaan)Lanschap Pontianak yang batasbatas begitupun ukurannya sertapun luasnyaadalah dinyatakan pada peta tanah (perceelskaart) yang menyertai surat ini(vide bukti P6);Menimbang, bahwa menurut Prof.
Asri, SH, tersebut Majelis Hakimberpendapat Surat Hak Milik dari Pemerintah Kerajaan dapat disebut jugadengan Surat Hak Milik Swapraja, dengan demikian dalam kasus ini Surat HakMilik Nomor : 1323 tanggal 14 Januari 1941 dari Pemerintah KerajaanPontianak dapat disebut juga dengan Surat Hak Milik Swapraja Nomor : 1323tanggal 14 Januari 1941;Menimbang, bahwa permasalahannya adalah apakah SuratHak Milik Swapraja Nomor : 1323 tanggal 14 Januari 1941 yangdiciptakan/diberikan dengan dasar legalitas adat
57 — 30
Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah berdasarkan SURATHAK MILIK SWAPRADJA PONTIANAK Nomor : 2289, tanggal 20 Maret1958, luas 2980 M?, tercatat atas nama ABDULLAH Bin H.
EDDY L. E. WAKKARY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
1.RIZAL TANDIAWAN
2.CORNELIS JACOB,dkk
110 — 43
Sertipikat Hak Milik No. 347 danNo. 378 (objek sengketa), berasal dari Konversi Hak Milik No. 382, yangterletak di Wilayah Kelurahan Ttitiwungen Lingkungan II Kecamatan Sario(dahulu Kecamatan Manado Selatan Selatan), Kota Manado (DahuluHalaman 6 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2018/PTUN.MdoKotamadya Daerah Tingkat Il Manado), berdasarkan Surat KeteranganPendaftaran Tanah No. 174/Ket/1982, Tanggal 15 Juli 1982, sesuai SuratUkur tertanggal 20 Juni 1907 m2, (luas keseluruhan 1617 m2), menurut SuratHak
106 — 45
II Manado WilayahKecamatan Manado Selatan DesaSario sesuai suratukur tertanggai 18 Desember 1930No. 139 dengan luas473.330 M2 menurut surathak atas tanahtertanggali 18 Desember 1931 No. 4 adalahmilik "Lie Boen Yat EnCo" ;b.Individuab.
1.BENEDIKTUS RATU
2.AGUSTINUS PROKLAMASI BANI
Tergugat:
1.KLETUS SIGA REGA GADO
2.MARTHA SENGGO
3.EMANUEL KUNU NDOPO
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Badan Pertanahan Nasional Prov NTT Cq Badan Pertanahan Nasional Kab Ende
84 — 49
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimanaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321K/Sip/1978 tanggal 31Januari 1981 : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain serta bersesuain pula denganPasalpasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan PemerintahDan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad
Pembanding/Penggugat II : SRI MARYATI, S.Pd Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH., MH.,
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK
Terbanding/Tergugat II : SARIANSYAH
Terbanding/Tergugat III : HADEN HUMADINI, ST Alias AKUANG
Terbanding/Turut Tergugat I : POLTAK PARDOMUAN, SH.,
Terbanding/Turut Tergugat II : BUDI PRASETYO, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
98 — 30
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip/1978,tanggal 31 Januari 1981, yang menyatakan bahwa:Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1198 K/Sip/1973tanggal 6 Januari 1976, yang menyatakan:Karena pengeluaran sertifikat itu sematamata wewenangadministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wewenang~ administrasi, bukanPengadilan.d.
Terbanding/Tergugat III : PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONALTbk
Terbanding/Tergugat I : M.SYAHRUL
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
41 — 17
YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999memberikan kaidah hukum sebagai berikut :"bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut; maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang pengadilan negeriYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321K/Sip/1978 menyatakan sebagai berikut :Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak
1.ILHAM BUDIONO
2.Sri Nurhayati Ningsih.
3.Siswanto.
4.Martono
5.Wahyudi
6.Erna Nurmarlina
7.Purnomo
8.Sumiatun
9.Budi Rianto
10.Herlina, S.Kep
11.Surahman
12.Ngadimin
13.Sunti Arianti
14.Murti Handayani
15.Siswanto
16.Lusi Indriasari
17.Sunarti
18.JONO
19.M.Ridwan
20.Billy Kifly Prayoga
21.Eva Damayanti
22.Sri Suparmi
23.M. Rizal
24.Sogini
25.HJ. Sugiarti
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia C.Q Menteri kementerian Pertahanan Republik Indonesia
175 — 26
yang mana secara jelas dan nyata merupakankewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;Dalil diatas diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yaitu;Karena pengeluaran sertifikat itu Sematamata wewenangadministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan.Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978,tanggal 31 Januari 1981 yang menyatakan;Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak
72 — 61
Kapuk Peternakan No. 34 A B, RT. 003, RW. 007,Cengkareng, Kota Jakarta Barat Seluas Kurang Lebih 600 M2( enam ratus meter persegi) sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali SuratHak Guna Bangunan ( SHGB ) atas nama pemegang hak HarryKarauwan, Wiesye Marlein Prasetyo, Robert Richard Karauwan,Adrian Abram Karauwan, setelah dikurangi dan dikeluarkanbidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di JalanPeternakan No. 34 A B, RT. 003