Ditemukan 563 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-05-2013 — Putus : 24-06-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PA SLEMAN Nomor 92/Pdt.P/2013/PA.Smn
Tanggal 24 Juni 2013 —
40
  • 1:aabacll bogie ax65N ole ploVl 95.05Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya dari segikemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon besanPemohon dalam persidangan bahwa antara Pemohon dengan calon menantu tersebuttidak ada hubungan keluarga atau mahrom dan tidak pula terdapat hubungansesusuan, keduanya telah berumur akil balig, samasama perjaka dan perawan yangtidak sedang dalam ikatan pinangan ataupun perkawinan dengan orang lain, makaantara kedua calon suami isteri tersebut
Register : 12-01-2017 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 24-02-2017
Putusan PA KENDAL Nomor 25_Pdt.P_2017_PA.Kdl
Tanggal 31 Januari 2017 — Pemohon I dan Pemohon II
72
  • yang berbeda antara yang tercantum dalamKutipan Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk, maka untuk adanyakepastian dan agar tidak menimbulkan keraguan bagi instansi pemerintahmaupun swasta yang berkaitan dengan identitas atau biodata nikahPemohon dan Pemohon Il, perlu diadakan perubahan nama dan tanggallahir sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :Aaluod Ly bogie
Register : 21-09-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA CILACAP Nomor 0228/Pdt.P/2015/PA.Clp
Tanggal 7 Oktober 2015 — pemohon
80
  • dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 dan Pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,tentang Pencatatan Nikah, Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1961tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga, serta Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatanyang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut:cb pa ale) ple Ass ll bogie
Register : 30-06-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 10-02-2017
Putusan PA CILACAP Nomor 0157/Pdt.P/2015/PA.Clp
Tanggal 29 Juli 2015 — pemohon
123
  • dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 dan Pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,tentang Pencatatan Nikah, Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1961tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga, serta Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatanyang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut:cb pa ale) le Ase Nl bogie
Register : 10-01-2012 — Putus : 02-02-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PA PANGKALAN KERINCI Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc
Tanggal 2 Februari 2012 — MUJIMAN bin ARJA SUWITA
157
  • Hal ini sejalandengan kaedah fighiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa anNazair, JilidI, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagaiberikut:3 pai plo ole auc JI bogie axbadlArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal89 ayat (1) Undangundang Nomor 7
Register : 23-04-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PA JOMBANG Nomor 0116/Pdt.P/2014/PA.Jbg.
Tanggal 8 Mei 2014 —
60
  • Dan kepada Pemohon dan Pemohon Ildiperintahkan untuk segera mencatatkan perubahan nama tersebut padaKantor Urusan Agama Kabupaten Jombang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan kaidahhukum yang berbunyi :dabacdl bogie as JI le ploYl SpaiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya exparte, seluruh kepentinganberada pada Pemohon dan Pemohon Il, sehingga biaya seluruhnyadibebankan kepada para Pemhon yang jumlahnya akan disebutkan
Register : 18-10-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA.Lmg.
Tanggal 8 Nopember 2016 — P1 DAN P2
101
  • untukmengurus persyaratan pensiunan janda, sedangkan hal tersebut adalah sesuatuyang wajar dan tidak termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum, danapabila nama Pemohon dan suaminya tersebut tidak dilakukan perubahan, makaPemohon mengalami kesulitan mengurus persyaratan pensiunan janda, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat kesulitan bagi Pemohon tersebut harusdihilangkan;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :datucalls bogie
Register : 10-11-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PA JOMBANG Nomor 0311/Pdt.P/2014/PA.Jbg.
Tanggal 4 Desember 2014 —
70
  • Dankepada para Pemohon diperintahkan untuk segera mencatatkanperubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kudu Kabupatenjombang, tanggal 16 Mei 2011;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan kaidahhukum yang berbunyi:drbadl bogie ace JI de ploy!
Register : 06-06-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Jbg
Tanggal 22 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
50
  • pertimbanganpertimbangantersebut, maka permohonan para Pemohon atas perubahan biodatamengenai tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :ZZZZ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama BandarkedungmulyoKabupaten Jombang, tanggal 07 Februari 1986, patut untuk dikabulkan.Dan kepada para Pemohon diperintahkan untuk segera mencatatkanperubahan tanggal lahir tersebut pada Kantor Urusan AgamaBandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidahhukum yang berbunyi:drbadl bogie
Register : 13-08-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0108/Pdt.P/2014 /PA.Lmg
Tanggal 15 September 2014 — Pemohon
81
  • yang enggan untuk menjadi wali dalampernikahan Pemohon dengan Calon suami pemohon bukanlah sikap yangdibenarkan oleh hukum dan harus dinyatakan adhol, Dan sesuai ketentuanPasal 18 ayat(4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tersebut,maka dengan sendirinya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali hakim,yang dalam hal ini adalah Kepala KUA setempatMenimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin pendapat ahlifigih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadczair hal. 128 yang berbunyi :Arba bogie
Register : 06-11-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PA SAMPIT Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Spt
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
222
  • tersebut di atas dan tidakbertentangan dengan hukum serta mempunyai kemaslahatan, maka majelisberpendapat permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, olehkarenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan:Arbadl bogie
Register : 10-12-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 923/Pdt.P/2020/PA.Krs
Tanggal 29 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
4513
  • Krsditeruskan kejenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohon tersebut tetapmenolaknya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuanPasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikanqoidah fiqhiyyah dalam:Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:Jelcoadls bogie Ae 3 te ale Ab putArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuaidengan kemaslahatanKaidah Syariyah dalam Kitab
Register : 13-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 352/Pdt.P/2017/PA.TA
Tanggal 30 Nopember 2017 — Pemohon I dan Pemohon II
81
  • Kabupaten ... adalah patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk perkara ini Majelis Hakim perlu mengetangahkankaidah hukum yang berbunyi:datiaalls bogie Aye yl ple ale) Uf paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinan yangberarti perkaranya termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuanpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua
Register : 08-01-2018 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Kbm
Tanggal 24 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
130
  • :doch bogie el de pli GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya,;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi Pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
Register : 21-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PA CILACAP Nomor 0307/Pdt.P/2015/PA.Clp
Tanggal 20 Januari 2016 — pemohon
70
  • dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 dan Pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,tentang Pencatatan Nikah, Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1961tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga, serta Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatanyang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut:cb pa ale) le Ase Nl bogie
Putus : 06-03-2012 — Upload : 22-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2518 K/Pdt/2011
Tanggal 6 Maret 2012 — PATRICIA HARSINY KUSUMA VS. FRANSISCA SOEGONDO, DK.
4332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • EKO BOGIE SOESATYO, SH., paraAdvokat pada Kantor Hukum DJULI EDY & PARTNERSyang berkantor di Gedung Medan Pemuda Surabaya Lantai 4,Jalan Pemuda No. 2731 Surabaya berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 23 Maret 2011,Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon di muka persidangan PengadilanNegeri Surabaya pada pokoknya atas dailildalil:Bahwa kami Pemohon
Register : 10-12-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PA CILACAP Nomor 0301/Pdt.P/2015/PA.Clp
Tanggal 6 Januari 2016 — pemohon
151
  • dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 dan Pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,tentang Pencatatan Nikah, Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1961tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga, serta Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatanyang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut:cb pa ale) ple Ass ll bogie
Register : 10-10-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 417/Pdt.P/2016/PA.Kbm
Tanggal 31 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
90
  • :dolall bogie Le le pl) GyeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
Register : 27-03-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA.Tmg
Tanggal 11 April 2017 — Pemohon I Pemohon II
132
  • Tmg Halaman 7yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim perlu menggali hukum yanghidup dalam masyarakat (/iving/aw untuk kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa Pemohon selayaknya mendapatkan pelayanan daripenguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayandalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan gaidah fiqhiyyah yang berbunyi: (Aged SacLall) dal cad bogie doc ll le LY!
Register : 06-11-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 25-04-2020
Putusan PA TENGGARONG Nomor 363/Pdt.P/2017/PA.Tgr
Tanggal 20 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
128
  • Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:drbaol Lb bogie ate JI le plo Vl 8 uaArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud dalam