Ditemukan 125044 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bowo boga
Penelusuran terkait : Kepala kantor pertanahan kabupaten bogor vs pt. bogor raya development;; 125 pk/tun/2010 ; bupati bogor Ajat sudrajat. Dkk vs walikota bogor; Wakil walikota bogor vs pt. galvindo ampuh;; Pelestarian cagar budaya indonesia Lingkungan Prasasti batu tulis bogor Encep setiawan bin (alm) atju alias acu vs i. kepala kantor pertanahan kota bogor. Ii. pt bogor indah sentosa;; Walikota bogor vs yayasan pendidikan islam imam ahmad bin hanbal; Elvin vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten bogor. Ii. sugiono Dkk; Yayasan pendidikan islam imam ahmad bin hanbal vs walikota bogor;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-07-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 K/TUN/2021
Tanggal 23 September 2021 — LILIS SAODAH VS BUPATI BOGOR;
113 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LILIS SAODAH VS BUPATI BOGOR;
    PUTUSANNomor 345 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:LILIS SAODAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Griya Soka Bogor Raya Blok S 3A, RT 005 RW 006,Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, KabupatenBogor, pekerjaan Karyawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Jhon P. Simanjuntak, S.H.
    BUPATI BOGOR, tempat kedudukan di Jalan TegarBeriman Cibinong, Kecamatan Cibinong, KabupatenBogor;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Suwanda, S.H., M.H.,jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/400Banhuk, tanggal 29 Mei 2020;ll.
    JEJEN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Cijulang, RT 03 RW 03, Desa Cadasngampar,Kecamatan Sukaraja, Kota Bogor, pekerjaan KepalaDesa Cadasngampar;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Putusan Nomor 345 K/TUN/2021Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor141.1/784/Kpts/PerUU/2019, tanggal 16 Desember 2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Saudara Jejen sebagai
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor141.1/784/Kpts/PerUU/2019, tanggal 16 Desember 2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Saudara Jejen sebagai Kepala DesaCadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Masa Bakti Tahun 20192025;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BogorNomor 141.1/784/Kpts/PerUU/2019, tanggal 16 Desember 2019,Halaman 3 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-06-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/TUN/2023
Tanggal 2 Oktober 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR VS PT. BOGOR RAYA DEVELOPMENT;;
108 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR VS PT. BOGOR RAYA DEVELOPMENT;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/TUN/2010
Tanggal 28 Januari 2011 — BUPATI BOGOR vs dr. ROSDENI ARIFIN, SpM.
244 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI BOGOR vs dr. ROSDENI ARIFIN, SpM.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — ., DKK VS WALIKOTA BOGOR;
369 — 448 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK VS WALIKOTA BOGOR;
    Bogor Nomor 12 Tahun 2009tentang Kawasan Tanpa Rokok;13.
    Bahwa Perda Bogor 12/2009 harus disesuaikan denganPeraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012:b. Bahwa Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 akandiajukan untuk dicabut;c. Dalam proses revisi Perda Bogor 12/2009 wajib melibatkanpara pemangku kepentingan;d. Selama menunggu proses revisi Perda Kota Bogor,Pemerintah Kota Bogor akan melaksanakan ketentuanPerda Bogor 12/2009 sesuai dengan Standard OperationalProcedure (SOP); dane.
    Bogor 10/2018 (yang mengubah Perda Bogor 12/2009) dimana salah satunya tetap mempertahankan ketentuan Pasal 16Perda Bogor 12/2009 tersebut, yang tercermin dalam Pasal 16ayat (2) Perda Bogor 10/2018.
    juga merupakan bentuk nyataperlindungan Pemerintah Kota Bogor kepada warga Kota Bogor,sehingga derajat kKesehatannya meningkat secara signifikan.
    Hasbhy Munnawar,S.H., M.Si, yang hadir mewakili Walikota Bogor sebagaiKepala Daerah dan pihak yang bertanggungjawabterhadap Pemerintahan Kota Bogor serta yangmenerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun2014,tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame RokokDi Kota Bogor;Bahwa dalam pertemuan dengan agenda undangan untukmemberikan keterangan ini, banwa Bapak H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 21-03-2023 — Putus : 22-09-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2023
Tanggal 22 September 2023 — WAKIL WALIKOTA BOGOR VS PT. GALVINDO AMPUH;;
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WAKIL WALIKOTA BOGOR VS PT. GALVINDO AMPUH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-02-2006 — Upload : 08-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435K/PDT/2005
Tanggal 24 Februari 2006 — Said Aqil Husein Munawar; Cepi Triana Iskandar; Anton Hilman Fatoni; Faisal Chomaeni Alsaid; Agus Sutanto; Pemerintah Daerah Kota Bogor, Cq. Walikota Bogor
66 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Said Aqil Husein Munawar; Cepi Triana Iskandar; Anton Hilman Fatoni; Faisal Chomaeni Alsaid; Agus Sutanto; Pemerintah Daerah Kota Bogor, Cq. Walikota Bogor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-06-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 30-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2023
Tanggal 15 Agustus 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR., II. PT BOGOR INDAH SENTOSA;;
69 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR., II. PT BOGOR INDAH SENTOSA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 01-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/TUN/2020
Tanggal 26 Nopember 2020 — WALIKOTA BOGOR vs YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD BIN HANBAL;
285 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA BOGOR vs YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD BIN HANBAL;
    PUTUSANNomor 154 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:WALIKOTA BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Ir. HajiJuanda Nomor 10 Kota Bogor, Jawa Barat:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alma Wiranta, S.H., M.Si.
    (HAN), jabatan Pegawai bagian Hukum dan Hak AsasiManusia Sekretariat Daerah Kota Bogor dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2603Huk.HAM, tanggal 24 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanYAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD BINHANBAL, tempat kedudukan di Jalan Anmad Syam RT 003,RW 010, Kelurahnan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara,Kota Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh BukitAdhinugraha, jabatan Ketua Pengurus Yayasan danSetyanto Tri Wahyudi, M.Si, jabatan Sekretaris Yayasan
    Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Menunda pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264DPMPTSP Tahun 2018Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.81014BPPTPMIX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, sampaiHal. 32 dari 113 hal. Put.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Bogor Nomor 645.8/264DPMPTSP Tahun 2018 TentangPencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan TerpaduDan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.81014PPTPMIX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, tertanggal20 Maret 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam sengketa ini;Halaman 2 dari 7 halaman.
    Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264DPMPTSP Tahun2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan PelayananPerizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.81014BPPTPMIX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Mesjidtanggal 20 Maret 2018 kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmadbin Hanbal (Objek Sengketa), sah menurut hukum;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. SUGIONO, DKK;
90 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. SUGIONO, DKK;
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBOGOR, tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman,Cibinong, Kabupaten Bogor;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jani Levinus Loupatty,A.Ptnh, dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Kepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor1187/SKU600.13/V1/2018, tanggal 5 Juni 2018;Termohon Kasasi I;Il. 1.8 UGION O, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Bukit Permai Blok S 20, RT 04,
    ,M.H., dan kawan, para Advokat, pada Law OfficeLava Sembada & Associates, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal29 Agustus 2018;Para Termohon Kasasi II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 16-05-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 K/TUN/2019
Tanggal 5 Juli 2019 — YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD BIN HANBAL VS WALIKOTA BOGOR;
279 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD BIN HANBAL VS WALIKOTA BOGOR;
    Setyanto TriWahyudi, M.Si, Sekretaris Yayasan, keduanyaberkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bogor;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada WidodoMudjiono, S.H., dan kawankawan, semuanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal3 Maret 2019;Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Ir. HajiJuanda, Nomor 10, Kota Bogor, Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa N Hasbhy Munnawar, S.H.
    ., dan kawankawan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia SekretariatDaerah Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/1758.Huk.Ham, tanggal 23 Mei 2018;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Dr. M.S. AnaBertha Sembiring, dan kawankawan, jabatan JaksaPengacara Negara Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS57/0.2.12/Gtn/05/2018, tanggal 25 Mei 2018;Halaman 1 dari 8 halaman.
    Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264DPMPTSP Tahun 2018tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor645.81014BPPTPMIX/2016 tentang Izin Mendirikan BangunanMasjid, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap atau ditetapkan penetapan lain
    Nomor645.81014BPPTPMIX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjidtanggal 20 Maret 2018;Mewajibkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat)untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264DPMPTSPTahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pencabutan KeputusanKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalKota Bogor Nomor 645.81014BPPTPMIX/2016 tentang IzinMendirikan Bangunan Masjid tanggal 20 Maret 2018;Menghukum
    Putusan Nomor 310 K/TUN/2019MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor645.8/264DPMPTSP Tahun 2018 tentang Pencabutan KeputusanKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalKota Bogor Nomor 645.81014BPPTPMIX/2016 tentang IzinMendirikan Bangunan Masjid, tertanggal 20 Maret 2018;Mewajibkan kepada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 13-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2019
Tanggal 18 Juli 2019 — WALIKOTA BOGOR VS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD BIN HANBAL;
278 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA BOGOR VS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD BIN HANBAL;
    PUTUSANNomor 93 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:WALIKOTA BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Ir. H.Juanda Nomor 10 Kota Bogor, Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa N. Hasbhy Munnawar, S.H.,M.SI.
    Pegawai Negeri Sipil pada bagian Hukum dan HAMSekda Kota Bogor dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/851Huk.HAM, tanggal 26Februari 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanYAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD binHANBAL, beralamat di Jalan Anmad Syam RT 003 RW 010,Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, KotaBogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh Bukit Adhinugraha,dan Setyanto Tri Wahyudi, M.SI, selaku Ketua danSekertaris Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad binHanbal;Dalam hal ini
    Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor645.81014BPPTPMIX/2016, tanggal 29 September 2016 TentangIzin Mendirikan Bangunan Mesjid;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September2017, Tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan PelayananPerizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor645.81014BPPTPMIX/2016 tanggal 29 September 2016 TentangIzin Mendirikan Bangunan Mesjid;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam sengketa ini;Halaman 2 dari 7 halaman.
    Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.81094 Tahun 2017 tanggal20 September 2017 tentang Pembekuan Keputusan Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor NomorHalaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2019645.81014BPPTPMIX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjidtanggal 29 September 2016 kepada Yayasan Pendidikan Islam ImamAhmad bin Hanbal (Objek Sengketa), sah menurut hukum;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 15-02-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 26-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/TUN/KI/2024
Tanggal 13 Maret 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I VS EFFENDI GAZALI, MPS, PhD;;
86 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I VS EFFENDI GAZALI, MPS, PhD;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-06-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 K/TUN/2022
Tanggal 23 Agustus 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., 2. JIMMY LIANTO, DKK
77 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., 2. JIMMY LIANTO, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-04-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2019
Tanggal 18 Juli 2019 — ASOSIASI INDUSTRI OLEFIN, AROMATIK DAN PLASTIK INDONESIA (INAPLAS), DKK VS WALIKOTA BOGOR;
125 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASOSIASI INDUSTRI OLEFIN, AROMATIK DAN PLASTIK INDONESIA (INAPLAS), DKK VS WALIKOTA BOGOR;
    PUTUSANNomor 36 P/HUM/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 TentangPengurangan Penggunaan Kantong Plastik, pada tingkat pertama danterakhir telan memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.ASOSIASI INDUSTRI OLEFIN, AROMATIK DAN PLASTIKINDONESIA (INAPLAS), tempat kedudukan di Grand SlipiTower, Lantai 21, Suite A, Jalan Letnan Jenderal S.
    Simatupang, Kav. 18, RT 002,RW. 001, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan:ANNA MEGAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Villa citra Bantarjati Blok G3 Nomor 36, RT. 001, RW.013, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat;MULIADY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDuta Pakuan Blok. E/V, Nomor 17, RT. 005, RW. 007,Tegalega, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat:Selanjutnya memberi kuasa kepada Henry Chevalier, S.H.
    Putusan Nomor 36 P/HUM/2019WALIKOTA BOGOR, tempat kedudukan Jalan Ir.
    Haji DjuandaNomor 10, Pabaton, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat16121;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 4 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 5 April 2019 dan diregister dengan Nomor 36 P/HUM/2019telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap PeraturanWali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan
    Seharusnya dalam memberikanperlindungan hakhak tersebut adalah kewajiban pemerintahtermasuk dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor yang dipimpinoleh Termohon, sedangkan pelarangan kantong plastik dalamobjek sengketa justru merebut hakhak yang telah diatur dalamPasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 danPasal 71 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999, hal inidikarenakan pekerja dari Pemohon dan Pemohon II terancamkehilangan pekerjaannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-07-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 06-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/TUN/2019
Tanggal 22 Oktober 2019 — SENTUL CITY, TBK VS KOMITE WARGA SENTUL CITY DAN BUPTI BOGOR;
705 — 507 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SENTUL CITY, TBK VS KOMITE WARGA SENTUL CITY DAN BUPTI BOGOR;
    AbdulahSafiie, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKOMITE WARGA SENTUL CITY, tempat kedudukan diBukit Golf Hijau Raya Nomor 164, Sentul City, Bogor, yangdiwakili oleh H. Syamsurizal, S.E. dan H.
    ., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat, beralamat di kantor Bagian HukumKomite Warga Sentul City (KWSC) Jalan Bukit Golf HijauRaya Nomor 167, Sentul City, Kabupaten Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 1 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 104 PK/TUN/2019DanBUPATI BOGOR, tempat kedudukan di Jalan TegarBeriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor 16914:Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bogor Nomor693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentangPemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum KepadaSentul City, Tok di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, BabakanMadang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah,Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar KecamatanSukaraja;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentangPemberian
    Putusan Nomor 104 PK/TUN/2019Kembali) dari aspek teknis sumber utama pasokan air baku (Kawasan)mengandalkan bulk water dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebanyak 50 liter/detik yangditampung pada Reservoir Kandang Roda Kapasitas 1000 m.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 20-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/TUN/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BOGOR TIRTA KAHURIPAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. Tn. PEI, DKK., III. JAJANG, DKK DAN H. CECE SUKARNA;
154 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BOGOR TIRTA KAHURIPAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. Tn. PEI, DKK., III. JAJANG, DKK DAN H. CECE SUKARNA;
    PEl, Kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Blok Kupa Cikiara, KampungGegerbitung, RT O04/RW 004, Desa Cijeruk,kabupaten Bogor, pekerjaan Buruh;2. Tn. UCI SANUSI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RTHalaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/202010.OO05/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk,Kabupaten Bogor, pekerjaan Buruh;Tn.
    NANANG KOSIM, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Kampung Pasir Kuda,RT 004/RW 004, Desa Pancawati, KecamatanCaringin, Kabupaten Bogor, pekerjaanWiraswasta;Tn. WAHYUDIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RTOO5/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk,Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;Tn. IWAN WINATA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kamung Cijambu, RT 003/RW004, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong,Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;Ny.
    ETIH, Kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Pasir Pogor, RT 001/RW 004, DesaCipalang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor,pekerjaan lbu Rumah Tangga;Tn. MISBAHUDIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RTOO5/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk,Kabupaten Bogor, pekerjaan Swasta;Ny. NININGSIH, kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RTO06/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk,Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;Ny.
    SEMED, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RTOO5/RW 004, Desa Cijeruk, KecamatanCijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Swasta;b. Tn. ABDUL MANAF, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di KampungGegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk,Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor,pekerjaan Swasta;c. Tn. MANTA MARIADIH, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di KampungGegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk,Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor,pekerjaan Swasta;d. Ny.
    Geger Bitung RT 005/RW004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor,pekerjaan Wiraswasta;SITI MUNAWAROH, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor,pekerjaan Wiraswasta;UTIH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kp. Geger Bitung, RT O05/RW 004, DesaCijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan IbuRumah Tangga;HOLIDAH, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kp.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 25-11-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 K/TUN/2022
Tanggal 12 Januari 2023 — BUPATI BOGOR., 2. PT. KENCANA JAYAPROPERTI AGUNG;;
158 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI BOGOR., 2. PT. KENCANA JAYAPROPERTI AGUNG;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/TUN/2022
Tanggal 17 Maret 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR., II. ALVIN SUTANTO;
98 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR., II. ALVIN SUTANTO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-01-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/TUN/2023
Tanggal 17 April 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR., I. ALVIN SUTANTO;;
81 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR., I. ALVIN SUTANTO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 06-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/TUN/2023
Tanggal 21 Maret 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. ISMAIL;;
135 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. ISMAIL;;