Ditemukan 501 data
78 — 30
Teknis Kegiatan) ;Bahwa tugas saksi sebagai PPTK adalah melaksanakan kegiatan proyek yang ada diDinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan bidang saksi;Bahwa sebagai PPTK saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan sewa saranamobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan.Bahwa kegiatan tersebut berada dalam kewenangan saksi sebagai PPTK;Bahwa saksi membantah tandatangannya pada barang bukti nomor 20, 23, 24 dan28;Bahwa tanpa tandatangan PPTK dalam SPPL
pemeriksaanterhadap fisik barang dan jasa yang telah dilaksanakan oleh rekanan;Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam suatu berita acara;Bahwa sebagai anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa saksi tidak pernahmemeriksa pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapibrahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan panganBahwa sesuai prosedur apabila kegiatan telah dilaksanakan uang proyek langsungdicairkan ke rekening rekanan;Bahwa syaratsyarat pencairan dana adalah SPPL
dokumen sehubungandengan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapibrahman cross;Bahwa terhadap barang bukti nomor 16 dan 19 saksi membantah tanda tangan yangada pada dokumen tersebut sebagai tanda tangan dirinya;Bahwa terhadap penyebaran sapi brahman cross pada tahun 2008 ada tapibentuknya adalah uang tunai yang langsung dikirimkan ke rekening para kelompoktani;Bahwa untuk pencairan dana kegiatan proyek PPTK harus mengetahui, karena padaSurat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPL
Tambunan, sedangkan untuk sewasarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamananpangan adalah Drh Suparmi;e Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan dana untuk dua kegiatantersebut;e Bahwa saksi tidak melakukan cek list pada SPPL, yang melakukannya KasubagKeuangan;e Bahwa tanpa tandatangan PPTK uang dana kegiatan tidak bisa cair;e Bahwa pada saat saksi menyiapkan SPP dan SPM, dokumen yang ada padakelengkapan SPP belum ada.
1.Muh Rahmat Wibisono, S.H.
2.Herwin Setyawan, S.H.
3.Dwi Endah Susilowati, S.H.
4.Qurotul'aini Septi Farida, S.H.
Terdakwa:
DR. H. ENDAR SUSILO, SH, MH Bin Alm SIGIT SUPARDI
191 — 159
Semarang;
- FC Rekomendasi SPPL nomor 660.1/SPPL/1646/2015 tanggal 30 Desember 2015 diberikan kepada Suharyono selaku Direktur PT Multi Usaha Karya alamat Tegalrejo Rt 05 Rw 03 Kel. Bawen Kec. Bawen Kab.
263 — 208
Pasal1 angka3Pengelolaan Lahan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan,pengalokasian, pengawasan, dan evaluasi;Pasal 1 angka 4Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenanganpelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, dalam hal inipemegangnya adalah Badan Pengusahaan Batam;Pasal 26(1) Sub Direktorat Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Lahan melakukantindakan evaluasi terhadap pengguna lahan yang tidak menjalankankewajiban sebagaimana yang diperjanjikan di dalam SPPL
Pemenuhan kewajiban pengguna lahan sesuai dengan SPPL;e.
Memonitor jangka waktu alokasi lahan yang akan berakhir; danf, Memonitor laporan realisasi penggunaan lahan dan pembangunan;Pasal 26(1) Sub Direktorat Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Lahan melakukantindakan evaluasi terhadap pengguna lahan yang tidak menjalankankewajiban sebagaimana yang diperjanjikan di dalam SPPL;(2) Dalam hal tidak dilaksanakannya realisasi dan pemenuhan kewajibansebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pengusahaan Batam melakukantindakan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut
Tidak dipenuhinya syaratsyarat atau kewajibankewajiban yang tertuangdalam SPPL;b. Tidak dilaksanakannya realisasi dan pemenuhan kewajiban sebagaimanadimaksud pada Pasal 26;c. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundangundangan yangberlaku, ataud. Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa alasan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugatadalah sebagaimana tertuang dalam Konsideran Menimbang Surat KeputusanObjek Sengketa, yaitu: bahwa PT.
Cahyani Melyawati, S.H.
Terdakwa:
Wardian Bin Atip
90 — 24
Form Penandatangan surat pernyataan dan pengakuan penyerahanlahan oleh pihak yang pengarap (SPPL)b. Pengukuran lokasi yang diserahkan, yang diketahui oleh pengarap,pihak perusahaan (GIS) dan ketua Tim LA;c. Pembuatan peta hasil pengukuran yang ditanda tangani pemilik M.O.U;d.
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asuransi Mega Pratama No. 0290412tanggal 15 September 2009.Lampiran DPPKAD Tentang Peng SPMIS BM Peralatan Dapur padaDinsosnaker sebesar Rp 450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah) tanggal 22 Desember 2009.Surat Perintah Pencairan Dana No. 2017 / SP2DLS / BL / XI2009tanggal 17 Desember 2009.Surat Perintah Membayar No. 55 / SPMLS / BL / Sosnaker / XIl2009tanggal 15 Desember 2009.Lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPPl, Il, Ill) No. 55 / SPPLS /BL/ Xl2009 tanggal 15 Desember 2009.Kwitansi
SPPLS/ BL/ X2009 tanggal 02 Nopember 2009.Kwitansi Pengguna Anggaran Dinsosnaker No. ... / XI / 2009 tanggal02 Nopember 2009.Berita Acara Pembayaran No. 02 / KPASAR / 2009 tanggal02 Nopember 2009.Permohonan Pembayaran Uang Muka No. 23 / SPUMSCM / DSTK /SAR/ X2009 tanggal 28 Oktober 2009.Surat Perintah Pencairan Dana No. 1838 / SP2DLS / BL / Xll2009tanggal 07 Desember 2009.Surat Perintah Membayar No. 52 / SPMLS / BL / Sosnaker / XIl2009tanggal 07 Desember 2009.Lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPPl
BL/ X2009 tanggal 02 Nopember 2009 ;Kwitansi Pengguna Anggaran Dinsosnaker No. ... / XI / 2009 tanggal02 Nopember 2009 ;Berita Acara Pembayaran No. 02 / KPASAR / 2009 tanggal02 Nopember 2009 ;Permohonan Pembayaran Uang Muka No. 23 / SPUMSCM / DSTK /SAR/ X2009 tanggal 28 Oktober 2009;Surat Perintah Pencairan Dana No. 1838 / SP2DLS / BL / Xll2009tanggal 07 Desember 2009 ;Surat Perintah Membayar No. 52 / SPMLS / BL / Sosnaker / XIl2009tanggal 07 Desember 2009 ;Lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPPl
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SARIP Bin BALUTOK Als PAK SYARIF
436 — 74
tertentu yang akan dan telah melakukan kegiatannya baikperkebunan, industri, kKehutanan, dan lainlain; Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012tentang Ijin Lingkungan pasal 3 menjelaskan bahwa untuk kegiatan yangdilakukan oleh orang perorangan ljin Lingkungan yang wajib dimiliki adalahAMDAL atau UKLUPL, jika usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukantidak termasuk dalam criteria AMDAL atau UKLUPL, maka wajibmempunyai Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup(SPPL
/atau Lembaga dan/atau Instansi Terkait;Menimbang, bahwa Ahli TENGKU INDERA HIDAYAT, SP memberikanpendapat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentangIjin Lingkungan pasal 3 menjelaskan bahwa untuk kegiatan yang dilakukan olehorang perorangan Ijin Lingkungan yang wajib dimiliki adalah AMDAL atau UKLUPL, jika usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan tidak termasuk dalamcriteria AMDAL atau UKLUPL, maka wajib mempunyai Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
yuridis karenanya patutuntuk ditolak;Hutang Tergugat Kepada Penggugat Telah Dihapuskan Atau DikonsinyasikanBahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkankesepakatan jual beli mesin tertanggal 18 Agustus 2010 sebagaimana yangtercantum didalam kwitansi yaitu menyerahkan surat ijin celup atas mesintersebut, akibatnya mesin tersebut tidak dapat dioperasikan, agar mesintersebut dapat dioperasikan maka Tergugat telah melakukan pengurusan ijincelup yang terdiri dari pengurusan SPPL
OPIK HIDAYAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Intervensi:
PT. KEMILAU REJEKI
243 — 120
Kemilau Rejeki ( Fotocopy sesuai denganfotocopy );Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tertanggal 18 Desember 2013 ( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Surat Nomor : 600/206/BID.TR/2013 tanggal02 Agustus2013 Perihal Surat Penunjukan PenggunaanLahan (SPPL) Rencana Kegiatan Pengolahan danIndustri Batu Pecah dan Batu Aji ( Fotocopt sesuaidengan fotocopy );Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam NegeriNomor : 26/3202/IP/PMDN/2013 Nomor Perusahaan5919.2013 tanggal 19 September
Fotocopy sesuai dengansesuai dengan fotocopy );Fotocopy Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor :503.1/2667BPMPT/2016 tanggal 12 Mei 2016 TentangIzin Lokasi ( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis PertanahanDalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor274/32.02.400/V/2016 Tanggal 10 Mei 2016 ( Fotocopysesual dengan fotocopy );Fotocopy Surat Nomor : 600/206/BID.TR/2013 tanggal02 Agustus 2013 Perihal Surat Penunjukan PenggunaanLahan (SPPL
15122015 ( Fotocopy sesuai dengan asili );Fotocopy Peta Bidang Tanah tanggal 18 April 2016 ( Fotocopy sesuai dengan asili );Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis PertanahanDalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor274/32.02.400/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 ( FotocopyHalaman 80 dari 105 Putusan Perkara Nomor : 130/G/2019/PTUN.BDGBukti T 140BuktiT14RBukti T 14SBukti T 14 TBukti T 14 VBukti T 14 WBukti T 14 XBukti T 14 YBukti T 14 ZBukti T 14 AAsesual denganasli );Fotocopy Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL
izin lokasi nomor542/32.02.400/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013Halaman 89 dari 105 Putusan Perkara Nomor : 130/G/2019/PTUN.BDG1273.74.75.Bukti T Il Int 72Bukti T Il Int 73Bukti T Il Int 74Bukti T Il Int 75( Fotocopy sesuai dengan asli );Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor153/32.03.400/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017( Fotocopy sesuai dengan asli );Fotocopy Surat Nomor : 601/014Bid.TR tanggal 20 Januari 2017 Perihal Surat Penunjukan PenggunaanLahan (SPPL
1.MUHAMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA, S.H
2.ALKE MARIO, S.H.
Terdakwa:
ISMANI alias ISMANI bin NGALIMAN
57 — 14
ISMANI;
- 1 (satu) lembar surat peryataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) an. ISMANI;
- 1 (satu) lembar lampiran izin usaha mikro kecil an.
FADLY SAFAA, SH.MH
Terdakwa:
1.RIDYA MASRUR Alias BAPAKNYA ZAKI Bin MISBAN
2.HARWANDHY HUSAIN Alias WANDHY Bin HUSAIN
49 — 5
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L).
- Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang.
- Surat Pernyataan Mandiri Kesedian Memenuhi Standar Usaha.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6.
TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
Terdakwa:
MUSLEM WAHID ALIAS MUSLEM BIN ALM M YAKUP
349 — 4
pemda mengenai lokasi untuk pembangunan pasilitas dansarana, Jaminan kecukupan dana, dan (2) Persaratan Teknis berupa Studikelayakan pendahulian, Jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan,Rencana produk, standar dan mutu produk yang diangkut, STNK (Surat tandanomor kendaraan) nama badan usaha atau dengan perjanjian sewa, Buku KIR/Buku uji berkala, Surat keterangan kalibrasi alat ukur/ uji Tera (Balai metrologidaerah dan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup (SPPL
111 — 32
B/LH/2017/PN.Mgt Bahwa dengan adanaya mesin molen dan mesin saving tersebut,berdasarkan survey yang Saksi lakukan, UD Rlzky tidak hanyamelakukan usaha perdangangan besar kulit, tetapi juga melakukanpengolahan kulit yang merupakan kegiatan industry, seharusnya ijinyang diajukan adalah TAnda Daftar Industri (TDI), Ijin Usaha Industri(IUI) dengan dilengkapi dokumen Surat Pernyataan PengelolaanLingkungan (SPPL), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atauUpaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan
452 — 71
Bukti T8 foto kopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama AB Sahil/ CV. TRY ARTAGOLDEN tertanggal 15 Desenrber 2015, terdaftar dengan Nomor 660.1/ 6/SPPL/LHPKL/2015.9. Bukti T9 foto kopi Surat Keterangan No. 583/ASFDIR/XII/20I5 yangdikeluarkan oleh PT. Alma Sentra Sertifikasi tentang Sertifikasi CV. TRYARTA GOLDEN, tertanggal 21 Desember 2015.10.
69 — 21
tentang Ketentuan dan Tata CaraPemeberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri; Bahwa kegiatan produksi minuman beralkohol berupa arak juga harusdilengkapi dengan Tanda Daftar Industri karena kegiatan yang dilakukanTerdakwa tersebut masuk kategori industri kecil; Bahwa syarat untuk membuat Tanda Daftar Industri harus memiliki Izinmendirikan bangunan, Surat Izin Gangguan, Surat Ilzin UsahaPerdagangan dan Tanda Daftar Gudang serta surat PernyataanPengelolaan Lingkungan (SPPL
114 — 69
KTP wilayah Kota Palopo;Hal 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2018/PN PlpSurat Izin Tempat Usaha (SITU);Izin Gangguan/HO;Tanda Daftar Perusahaan (TDP);Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);oa fF oO NhSurat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL);7.
79 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
BukitLambangsari Makmur, Perihal Penegasan Persetujuan Kredit,No. 283/DPS/SPPL/X/2008 tertanggal 10 Oktober 2008;Pembelian 2 (dua) Unit Dump Truck Nissan sebesarRp295.000.000, sesuai dengan Kwitansi pembayarantertanggal 11 Nopember 2008..
BukitLambangsari Makmur, Perihal Penegasan Persetujuan Kredit,No. 283/DPS/SPPL/X/2008 tertanggal 10 Oktober 2008;Pembelian 2 (dua) Unit Dump Truck Nissan sebesarRp295.000.000, sesuai dengan Kwitansi pembayarantertanggal 11 Nopember 2008;Pembelian 1 (satu) Unit Used Komatsu Wheel Loader ModelNo.: WA3001 S/N : 11205 Tahun 1998, sebesarRp458.500.000, (empat ratus lima puluh delapan juta limaratus ribu rupiah), sesuai dengan Kwitansi pembayaran yangditerima perusahaan Para Penggugat Rekonpensi/PT.
26 — 12
SEMESTA SEJAHTERA.Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kecamatan Batu Aji Kota Batam.Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam tentangIzin gangguan.Surat Izin Gangguan dari Badan Penanaman Modal Kota Batam.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Badan Penanman ModalKota Batam.Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan HUkum Perseroan Terbatasdari Kementrerian Hukum dan HAM.Tanda Daftar Perusahaan Kota Batam.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL
SEJAHTERA.e Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kecamatan BatuAji Kota Batam.e Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman ModalKota Batam tentang Izin gangguan.e Surat Izin Gangguan dari Badan Penanaman ModalKota Batam.e Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari BadanPenanman Modal Kota Batam.e Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan HUkumPerseroan Terbatas dari Kementrerian Hukum danHAM.e Tanda Daftar Perusahaan Kota Batam.e Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL
SEMESTA SEJAHTERA.Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kecamatan Batu Aji Kota Batam.Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam tentang Izingangguan.Surat Izin Gangguan dari Badan Penanaman Modal Kota Batam.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Badan Penanman Modal KotaBatam.Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan HUkum Perseroan Terbatas dariKementrerian Hukum dan HAM.Tanda Daftar Perusahaan Kota Batam.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL
SEJAHTERA.e Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kecamatan Batu AjiKota Batam.e Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal KotaBatam tentang Izin gangguan.e Surat Izin Gangguan dari Badan Penanaman Modal KotaBatam.e Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari BadanPenanman Modal Kota Batam.e Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan HUkumPerseroan Terbatas dari Kementrerian Hukum dan HAM.e Tanda Daftar Perusahaan Kota Batam.e Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL
403 — 33
Bukti T8 Foto kopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama AB Sahil/ CV. TRY ARTAGOLDEN tertanggal 15 Desenrber 2015, terdaftar dengan Nomor 660.1/ 6/SPPL/LHPKL/2015.9. Bukti T9 Foto kopi Surat Keterangan No. 583/ASFDIR/XII/20I5 yangdikeluarkan oleh PT Alma Sentra Sertifikasi tentang Sertifikasi CV. TRYARTA GOLDEN, tertanggal 21 Desember 2015.10.
322 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amendment Nomor 0O1/AMD/KIECTRI/IX/2017 to the Lease15)16)17)18)19)Agreement Nomor001/LA/KIECTRI/2017.1 (satu) buah map cokelat yang berisi 1 (satu) bundel fotokopiTanda Terima Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) nomor bukti 2381 70O/ALHSPPL/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 an PT.
Amendment Nomor 01/AMD/KIECTRI/IX/2017 to the LeaseAgreement Nomor001/LA/KIECTRI/2017.1 (satu) buah map cokelat yang berisi 1 (satu) bundel fotokopi TandaTerima Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) nomor bukti 2381 70/ALHSPPL/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 an PT.
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 759 PK/Padt/2009Bahwa oleh karenanya Penggugat pada tanggal 15 Agustus 1994melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Bekasi dengan No. 593/SPPL/VIII/1994/Sekte (bukti P.6), akan tetapi laporan Penggugat tidak pernah adakelanjutannya walaupun Penggugat telah berkalikali melakukan teguran kepihak Polsek, dari Polsek ini kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan jual beli dengan Tergugat Il yang diwakili Tergugat Ill atastanah milik Penggugat dengan Akte Notaris Ny. HS.