Ditemukan 1005059 data

Urut Berdasarkan
 
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Khusus Partai Politik
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tahun 2011
511 — 384
  • Tentang : Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
  • Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
    PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2011TENTANGPERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIKMenimbangMengingatDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasidan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanatUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan sertapeningkatan fungsi dan peran Partai Politik;. bahwa UndangUndang Nomor
    2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamikaperkembangan masyarakat;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk UndangUndang tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik;.
    UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4801);Dengan ...MenetapkanPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2QDengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.Pasal IBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lkembaran
    Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4801) diubah sebagai berikut:1.
    SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 15 Januari 2011MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,Ttd.PATRIALIS AKBARLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 8Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan PerundangundanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,Wisnu SetiawanI.PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASANATASUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2011TENTANGPERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 15-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 142/Pdt.P/2020/PN Pti
Tanggal 7 Oktober 2020 — SUTARMIN
96 — 46
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 03-02-2021
Putusan PN PATI Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REMBANG
Tergugat:
NANO SUTIYONO AJIE bin MARIYUN
101 — 35
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012
2803 — 1578
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
    prinsipprinsip dalam hal ini prinsip syariah sehinggamenimbulkan pertanyaan apakah peradilan yang dipilih atau yangdiperjanjikan oleh masingmasing pihak seperti diatur dalam Pasal 55 ayat(2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut telah memenuhi prinsipsyariah seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 55 ayat (3) UndnagUndangNomor 21 Tahun 2008.
    Sehingga nampak jelas Bab IX mengenaipenyelesaian sengketa Pasal 55 ayat (2) sangatlah bertentangan denganUUD 1945 Pasal 28D ayat (1).Bahwa akibat tidak adanya kepastian hukum dengan dicantumkannya ayat(2) Pasal 55 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 melahirkan pulakehawatiran dalam UndangUndang ini sehingga dimuatlah ayat (3) Pasal55 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008.
    Sedangkan ayat (3) Pasal 55UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tidak perlu terbit apabila tidak adaayat (2) Pasal 55 UndangUndang Nomor 21 tahun 2008 tentang UndangUndang Perbankan Syariah.Bahwa untuk supaya mencerminkan adanya kepastian Hukum seperti yangdijamin oleh UUD Negara RI tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1).
    Maka ayat (2)Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 haruslah dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat.10)Bahwa Pemohon dalam hal ini sangat berkepentingan oleh karenaPemohon sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogorsangat merasa dirugikan akibat adanya ayat (2) Pasal 55 UndangUndangNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
    Menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangandengan Pasal 28D ayat (1) UUD 19453. Menyatak bahwa materi muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 UndangUndangNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat4. Memerintahkan putusan ini diumumkan melalui lembaran negara5.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-03-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 19-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 139/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 16 Mei 2018 — PT.BERDIKARI INSURANCE >< MAJELIS ARBITRATOR AD-HOC Tanggal 25 Juli 2008
132 — 88
  • PT.BERDIKARI INSURANCE >< MAJELIS ARBITRATOR AD-HOC Tanggal 25 Juli 2008
    Bahwa Tergugat Il telah mengkualifikasi Penggugat melakukan penolakanKlaim dalam suratnya No.125N1/2008 tanggal 11 Juli 2008 disebut(B uktiP5) atas alasan5.1.
    Brackdown polis No.18.33.11.000205.03 yangmelahirkan putusan Majelis Arbitrator AdHoc tertanggal 25Juli 2008;Gugatan PembatalanPutusan Arbitrator AdHoc tertanggal25 Juli 2008 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.02/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.JKT.PST. tanggal 22September 2008 disebut (Bukti P10) selanjutnyamengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI No.841KIPdt.Sus/2008 tertanggal 21 Januari 2009 disebut (BuktiPll) dan Upaya Luar Biasa ke Mahkamah Agung RINo.I81/PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 14 Maret
    KALTIM DAYA MANDIRI.Berdasarkan fakta hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo.:02/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PNJKT.PST. Jo No.: 841.K/Pdt.sus/2008 Mahkamah Agung RI. Jo.
    .: 02/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.JKT.PST, Jo No.: 841.K/Pdt.sus/2008 Mahkamah Agung RI Jo. No.131 PKIPDT.SUS/2011 Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI.
    .:02/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.JKT.PST, tertanggal 22September 2008 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.:841.K/Pdt.sus/2008, tertanggal 21 Januari 2009 Jo PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Rl No. 131PK/PDT.SUS/2011, tertanggal 14 Maret 2013, maka dengandemikian Putusan Arbitrase AdHoc, tertanggal 25 Juli 2008 telah "mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (Inkracht vangewisjde)".k.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-11-2008 — Upload : 28-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2019K/PDT/2008
Tanggal 18 Nopember 2008 — 2019K/Pdt/2008 ; vs. NAIDA ALIAS IBU IDA ; TOLAK HARYOTO ; Dkk.
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2019K/Pdt/2008 ; vs. NAIDA ALIAS IBU IDA ; TOLAK HARYOTO ; Dkk.
    2019K/PDT/2008
    Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan 17September 2008 ;2. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 15 September 2008sampai dengan 14 Oktober 2008 ;3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 15 Oktober 2008sampai dengan tanggal 13 Desember 2008 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng sejak tanggal 14Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009 ;5.
    Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 1.000, (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala No.183/Pid.B/2008/PN.Dgi, tanggal 22 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.1. Menyatakan Terdakwa SULAEMAN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKANANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK BERSETUBUH DENGANNYAYANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN PEMERKOSAAN YANGDILAKUKAN SECARA BERLANJUT' ;2.
    Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 27 Januari2009 Nomor : 183/Pid.B/2008/PN.Dgl., yang dimohonkan banding, sebatasmengenai sebagian pertimbangan hukum dan kualifikasinya maupunredaksi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :Cc. a.
    Surat putusan pemidanaan memuat: .... c. pasalperaturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakandan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan,disertal kKeadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa "Bahwa putusan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor :183/Pid.B/2008/PN.DGL. dalam amar putusannya menyatakan TerdakwaSulaeman terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-11-2011 — Upload : 23-03-2012
Putusan PT KUPANG Nomor 34/PDT/2011/PTK
Tanggal 14 Nopember 2011 — - KETUA KOMISI PEMILIHAHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUPANG VS Drs. SULAIMAN RADJA, SH, Cs.
56 — 21
  • ------- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding, semula penggugat / tergugat ; ------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :-------- Menolak eksepsi dari para Tergugat /Pembanding ; ---------------------DALAM POKOK PERKARA :---------Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :133/Pdt.G /2008 / PN .KPG tanggal 18 Januari 2010 yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------
    VIIKelurahan Kayu putih Kecamatan Oebobo, Kota di Kupangdan Riki Kuson Raka, SH Advokat beralamat jalan Amnuban,Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2008 ;MelawanDrs. SULAIMAN RADJA, SH umur 58 ~ tahun, pekerjaanDosenUndana Kupang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di RT. 25 RW.007 Kelurahan Oebufu, KecamatanOebobo, Kota Kupang.
    Radja, SH advokadberkantor di jalan Hati Mulia VI No. 01 Kota Kupangberdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November2008 Nomor : 11/K/MR/PDT/XI/2008 ; DANKETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU)KABUPATEN KUPANG, berkedudukan di Jalan Timor Raya KM.13 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, KabupatenKupang semula Tergugat II sekarang Ikut Terbanding ;eeeeeee Telah membaca berkas perkara dan surat surat yangberhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAcsenens Mengutip serta
    memperhatikan uraian uraiantentang hal hal yang tercantum dalam turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kupang,tanggaltanggal 18 Januari 2010, Nomor : 133 /Pdt.G /2008/ PNKPG yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikutMenyatakan perbuatan tergugat yang tidak melakukanverifikasi faktual ditingkat PPS dan PPK sertaperbuatan Tergugat II yang tidak menanggapikeberatan /Informasi tentang adanya penyimpangan yangdilakukan oleh tergugat adalah perbuatan melawanhukum.
    , tanggal 28 Agustus 2008, tanggal 31Agustus 2008 dan tanggal 21 Oktober 2008, yangdiberi tanda P.3, P.4, P.5, P.6, isinya padaPokoknya ........pokoknya memohon kepada KPUD Kabupaten Kupang untukmelakukan verifikasi ulang dan menindak lanjuti laporanyang disampaikan oleh para Penggugat/Terbanding karenabanyak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh PPS, PPKdan KPU Kabupaten dengan mencoret namanama pendukungpara Penggugat/Terbanding sehingga sangat merugikan paraPenggugat/Terbanding dan tidak lolos
    , yaitupada tanggal 25 Agustus 2008, sedangkan surat pengaduanpertama para Penggugat/Tergugat terjadi pada tanggal 26Agustus 2008, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5)Peraturan Pemerintah RI.
Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
3716 — 1619
  • Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 61 TAHUN 2010TENTANGPELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) danPasal 58 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4846);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAANUNDANGUNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.BABI...PRESIDENREPUBLIK INDONESIA2BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:LeInformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim
    Agustus 2010MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.PATRIALIS AKBARLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 99Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan PerundangundanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,Wisnu SetiawanPRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 61 TAHUN 2010TENTANGPELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKUMUMUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 29-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5917 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 29 Nopember 2022 — HERYANTO alias ASIANG
368 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 22-11-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 19-02-2019
Putusan PN PATI Nomor 267/Pid.B/2018/PN Pti
Tanggal 7 Februari 2019 —
351 — 241
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 120/Pid.B/2016/PN Tjb
Tanggal 19 Mei 2016 — - Putra Adrianda Alias Nanda
85 — 17
  • Menyatakan Terdakwa Putra Adrianda Alias Nanda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,danMelakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa kelompok orang secara
    terorganisasi maupun tidak terorganisasiyang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia ataukeluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah Negara lain, yangorang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secarasah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atautanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaanimigrasi maupun tidak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2008
    Bersama GT. 10 No.7128 bermesin Mitsubishi 4 cylinder Nomor Mesin : 4D31C104973, 1 (satu) unitradio merk Superstar, 1 (satu) unit GPS 128, 1 (satu) buah kompas basah dan 1(satu) unit handphone merk Nokia model 108 dengan kartu. nomor082165767312 ke Kantor Satuan Perairan Polres Tanjungbalai untuk dapatdiproses sesuai hukum yang berlaku;Perbuatan Terdakwa Putra Adrianda Alias Nanda tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat(1) UU RI No. 17 Tahun 2008
    Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yangdikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Unsur berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalamPasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nakhoda adalah salahseorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal danmempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai denganperaturan perundangundangan (vide pasal 1 angka 41 UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran);Menimbang, bahwa pada Pasal 219 ayat (1)
    tentang Pelayarandalam dakwaan Kumultaif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Berlayar Tanpa Memiliki Surat PersetujuanBerlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaransebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumultaif Kesatu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Kumulatif
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus ITE
Register : 20-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Pti
Tanggal 10 Desember 2020 — AHMAD HARIS IRAWAN alias HARIS bin SURONO
334 — 285
  • 082324254690 416 08232425524389 082324255391 253 082324254702 417 08232425329890 082324255524 254 082324254713 418 08232425330291 082324255598 255 082324254719 419 082324260331 6 (enam) buah/pcs kartu gagal registrasi/tidak aktif dengan nomor : 082324255579; 082324255581; 082324260991; 082324260804;Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Pti 082324260745; 082324260635Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 35UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
    Metro Cell sejak tahun 2000sampai dengan tahun 2001;Sebagai Staf Castomer Service di PT Telkomsel Surabaya sejak tahun2001 sampai dengan tahun 2003;Sebagai Sales Marketin di PT Telkomsel Surabaya sejak tahun 2003sampai dengan tahun 2004;Sebagai Chanel Opertion di PT Telkomsel Semarang sejak tahun 2004sampai dengan tahun 2005;Sebagai Sales Marketing di PT Telkomsel Solo sejak tahun 2005sampai dengan tahun 2006;Sebagai Sales Marketing di PT Telkomsel Sumatra Barat sejak tahun2006 sampai dengan tahun 2008
    Setiap orang;Menimbang, bahwa pengertian orang yang disebutkan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia,warga negara asing, maupun badan hukum~ sedangkan dalampertanggungjawaban pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalahseseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukantindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur
    dari niat dan telah terwujud dalam perbuatanTerdakwa, disadari dari semula (awal) akan akibat yang akan atau yangmungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan yangdikehendaki Terdakwa, yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan pelakutidak didasarkan pada hak yang sah sedangkan yang dimaksud melawanhukum yaitu perbuatan pelaku (Terdakwa) dilakukan bertentangan denganketentuan hukum atau peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2008
    41 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Pti(NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) dari internet melalui google chrome lalumendownload dan menyimpannya di laptop tanpa seijin dan tanpasepengetahuan orang yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutperbuatan Terdakwa memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 21-09-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Pti
Tanggal 7 Oktober 2021 — 1.Suwarti 2.Suciati 3.Subiyati 4.Susilowati
33 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/Khs/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA VS BUPATI MINAHASA TENGGARA PERIODE 2008-2013
121 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA VS BUPATI MINAHASA TENGGARA PERIODE 2008-2013
    melalui Keputusan Mahkamah AgungRI bahwa Kepala Daerah telah terbukti secara sah dan menurut hukummelanggar Sumpah Janji Jabatan dan tidak melaksanakan kewajiban danatau melanggar larangan, selanjutnya DPRD mengusulkan pemberhentianKepala Daerah kepada Presiden melalui Gubernur;Bahwa berdasarkan visi Bupati Minahasa Tenggara Telly Tjanggulung(Termohon) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) tahun 2008
    Putusan Nomor 02 P/Khs/2013atas nama Telly Tjanggulung (Termohon) dari jabatannya sebagaiBupati Minahasa Tenggara Periode 2008 2013 yang dituangkan dalamSurat Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana terlampir;Berdasarkan alasanalasan hukum sebagaimana tersebut di atas,dengan ini memohon dengan segala hormat Mahkamah Agung Rl/MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pendapat DPRD MinahasaTenggara untuk pemberhentian Kepala Daerah Minahasa Tenggara ProvinsiSulawesi Utara Bupati Telly Tjanggulung
    empat rupiah);Berdasarkan LHP BPK sampai tahun 2011 tidak ditemukan itempemindahbukuan kedalam rekening atas nama Kuasa BUD yangjumlahnya senilai Ro17.942.134.224,00;Tapi jika yang dimaksud Selisin Kas Daerah per LHP Tahun 2010berdasar rekening koran per 31 Desember 2010 sebesarRp17.050.712.038,00 yang terdiri dari Panjar Ro14.902.740.090,00 danselisih kas di Kuasa BUD sebesar Rp2.147.971.939,00 maka dapatdijelaskan bahwa untuk selisin kas di Kuasa BUD sebesarRp2.147.971.939,00 terjadi pada tahun 2008
    Putusan Nomor 02 P/Khs/2013LHP BPK dan sulit dimengerti, sehingga terkesan ada pembohonganpublik;Pengelolaan Kas Daerah oleh BUD tidak memadai dan terdapat selisihSaldo Kas Daerah yang disajikan di Neraca sebesar Rp2.147.971.939,00(dua milyar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluhsatu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);Selisih kas sebesar Rp2.147.971.939,00 sudah merupakan pengulanganpermasalahan dan telah dijelaskan di atas bahwa masalah tersebutterjadi pada tahun 2008
    UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005,UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 123 ayat (1), (2), (3) dan (4)Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, PengesahanPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengaturbahwa DPRD mempunyai hak:a. Interpelasi;b. Angket;c.
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-04-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PATI Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Pti
Tanggal 13 Juni 2019 — MARHATAM Alias DONY Bin MAT TEKEN
375 — 230
  • DONY bin MAT TEKENbersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan dengan tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri danmempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjanganatau. yang bermuatan pornografi lainnya secara bersamasamasebagaimana diatur dalam dakwaan dakwaan Kesatu Subsidiair Pasal 127ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009tentang Narkotika Dan dakwaan Kedua Pasal 36 jo Pasal 10 Undangundang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008
    terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanasupaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut : Menyatakan terdakwa MARHATAM Als.DONY Bin MAT TEKEN terbuktimelanggar dakwaan kesatu subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RINo.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 tentangPornografi; Menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 36 Jo.Pasal 10 UU RINo.44 tahun 2008
    DONY bin MAT TEKEN secarabersamasama dengan temannya yang bernama MARSO bin MISDIN(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mempertontonkan diri dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan atau yang bermuatanpornografi lainnya sehingga dapat mengganggu atau mengancamkehidupan dan tatanan sosial masyarakat;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 10Undangundang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa terhadap
    ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atauPejabat yang berwenang.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Dengandemikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbuktinya semuaunsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidiair Majelis Hakim berpendapatbahwa unsurunsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidiair tersebut lebihtepat maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsurunsur pasal dalamdakwaan Kedua yaitu Pasal 36 jo Pasal 10 Undangundang RepublikIndonesia No.44 Tahun 2008
    dan MARSO Bin MISDINdapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Dengandemikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurutMajelis Hakim, perbuatan Terdakwa memenuhi elemen unsur Pasal dalamdakwaan Kesatu Subsidiair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dandakwaan Kedua yaitu Pasal 36 jo Pasal 10 Undangundang RepublikIndonesia No.44 Tahun 2008
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-04-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PATI Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pti
Tanggal 13 Juni 2019 — MARSO Bin MISDIN
266 — 127
  • Terdakwa MARSO Bin MISDIN bersalah melakukantindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan dengan tanpa hakatau melawan hukum bagi diri sendiri dan mempertontonkan diri di mukaumum yang menggambarkan ketelanjangan atau yang bermuatanpornografi lainnya secara bersamasama sebagaimana diatur dalamdakwaan dakwaan Kesatu Subsidiair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dandakwaan Kedua Pasal 36 jo Pasal 10 Undangundang RepublikIndonesia No.44 Tahun 2008
    Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanasupaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut : Menyatakan terdakwa MARSO Bin MISDIN terbukti melanggar dakwaankesatu subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 tentang Pornografi; Menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 36 Jo.Pasal 10 UU RINo.44 tahun 2008
    DONY bin MAT TEKEN(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mempertontonkan diri dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan atau yang bermuatanpornografi lainnya sehingga dapat mengganggu atau mengancamkehidupan dan tatanan sosial masyarakat;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 10Undangundang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan telah mengerti
    ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Pejabatyang berwenang.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Dengandemikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbuktinya semuaunsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidiair Majelis Hakim berpendapatbahwa unsurunsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidiair tersebut lebihtepat maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsurunsur pasal dalamdakwaan Kedua yaitu Pasal 36 jo Pasal 10 Undangundang RepublikIndonesia No.44 Tahun 2008
    ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Dengandemikian unsutr ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurutMajelis Hakim, perbuatan Terdakwa memenuhi elemen unsur Pasal dalamdakwaan Kesatu Subsidiair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika danHalaman 41 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Ptidakwaan Kedua yaitu Pasal 36 jo Pasal 10 Undangundang RepublikIndonesia No.44 Tahun 2008
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Perceraian
Register : 06-01-2016 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 15-05-2016
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.PST
Tanggal 26 Januari 2016 — Penggugat MELAWAN Tergugat
128 — 72
  • Dan ternyata Tergugat telah menikah kembali denganseorang wanita pada tahun 2008, dan hasil pernikahan inimenghasilkan seorang anak, sehingga Penggugat merasa dizalimi dandisakiti;5. Bahwa selama kurang dari 3 tahun Tergugat tidak memberikan nafkahbaik itu perkara lahir maupun perkara bathin, dan Tergugat tidak lagitinggal serumah sampai sekarang ini;6.
    1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugatdan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Mei1996, sesuai dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/SM/V/1996yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba,bahwa sejak tahun 2008
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 07-07-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 71/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat:
BUTTU SARIRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMASA Tahun 2008
308 — 151
  • Penggugat:
    BUTTU SARIRA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMASA Tahun 2008
    OBYEK SENGKETA :a. ljazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah AlyahTahun 2008 dengan Nomor ljazah : 33PC0400269 atas namaLudiana Lua tanggal 9 Desember 2008 ; b. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara SekolahMenengah Atas Madrasah Alyah Tahun 2008 Program Studi IlmuPengetahuan Sosial Nomor : 33PC0400269 atas nama LudianaLua tanggal 9 Desember 2008 ; . TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRAS!
    Penggugat bawa kepolisi, tetapi polisinya tdkmerespon ijazah tahun 2008 tersebut dan masih menganggap tidakbermasalah.
    Bahwa PERBEDAAN Nomor Seri Blangko di lembaran WAZAH PAKET CSetara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Alyah Tahun 2008 denganNomor ljazah : 33PC0400269 tanggal 9 Desember 2008 dan SuratKeterangan Hasil Ujian Nasional Setara Sekolah Menengah AtasMadrasah Alyah tahun 2008 tanggal 9 Desember 2008 pada urutanHalaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mksangka Kedua yaitu : 03 ( NAZAH ) dan 05 Surat Kerangan Hasil UjianNasional.
    Di lembaran WAZAH Paket C IPS dan Surat KeteranganHasil Ujian Nasional sebagai PEMBANDING pada tahap Pertama tanggal31 Juli 2008 yang berasal dari PKBM Alfa Omega Sama pada urutanangka Kedua yaitu : 03. Pada tahap Kedua tanggal 9 Desember 2008 dilembaran WWAZAH dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional berasaldari PRBM Alfa Omega dan di lembaran JAZAH Kelompok BelajarSALU BANGA pada tahap Kedua tanggal 9 Desernber 2008 SAMA padaurutan angka Kedua yaitu : 05;.
    Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah MenengahAtas Madrasah Aliyah Tahun 2008 Program Studi Ilmu PengetahuanSosial Nomor : 33PC0400269 atas nama Ludiana Lua tanggal 9Desember 2008. Ludiana Lua tanggal 9 Desember 2008. Dinyatakanbatial atau tidak Galt q
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Khusus
Register : 02-09-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN LARANTUKA Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN lrt
Tanggal 11 September 2019 — Penuntut Umum:
ANAS RUSTAMAJI, SH.MH
Terdakwa:
Yohanes Ola Samon als. John
408 — 344
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PN LARANTUKA Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN lrt
Tanggal 2 Juli 2020 — Penuntut Umum:
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH
Terdakwa:
Fransiskus Olarugi Lamanepa alias Francis
908 — 756