Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-09-2013 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 28-03-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 51/G/2013/PTUN-SMG
Tanggal 12 Februari 2013 — BAMBANG SUDARSONO Melawan BUPATI WONOGIRI
107 — 46
  • ;Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Baturetno tidak memenuhi rasa keadilankarena yang mendapatkan sangsi surat suara tembus secara simetris padalipatan ruang kosong dibawahnya hanya nomor urut 7 tanda gambar pepaya,16.17.18.19.nomor urut 8 tanda gambar jeruk, nomor urut 9 tanda gambar pisang. Tidaksesuai peraturan Bupati nomor 43 tahun 2009 Bab IV pasal 24 ayat 1 pemilihanharus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Putus : 07-12-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Desember 2015 — ROSWATI Alias MAMI YOSI
484 — 379 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor: 16 K/Pid.Sus/2015ii. sangsi potongan 25 % dari penghasilan PS atau CallingCharge apabila (dengan sengaja) PS 3 hari kerja tidakmasuk kerja maupun;3) Penjeratan hutang sendiri di dalam ketentuan umum pasal 1angka 15 adalah perbuatan menempatkan orang dalamstatus atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkandirinya atau keluarganya atau orangorang yang menjaditanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentukpelunasan hutang;4) Bahwa di persidangan terkumpul alat bukti yang sah:a Kedua
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 08-01-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 01/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 23 Mei 2013 — TONGAM SITINJAK, ST : 1. BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SAMOSIR DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SAMOSIR
133 — 110
  • Kehormatan yaitu sebatas kepadapemberhentian sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Samosir dan bukan sebagai anggota DPRD kabupatenSamoOsir ; Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas Tergugat dan Tergugat II tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup untukpengambilan keputusan pemberhentian terhadap Penggugat sekalipundemikian, kalaupun ada pelanggaran tentang kode etik dari Penggugatyang tentunya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan mengedepankanasas keseimbangan dapat diberikan sangsi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-07-2017 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 104/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 20 Juli 2017 — BAMBANG ILHAM JUHRIE, SH MELAWAN 1. PT. BCA Finance Kantor Cabang di Samarinda, 2. ISHAK ISMAIL, 3. OTORITAS JASA KEUANGAN, 4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/q BAPEPAM dan C/q BIRO PENJAMINAN DAN PEMBIAYAAN.
96 — 28
  • Dalam menjalankan usahanya yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen PT.BCA Finance selalu membuat perjanjian kredit yang selalu dibuat secara sepihakdan dipersiapbkan sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi (dalam bentukklausula baku) dan klausula baku tersebut telah diatur secara sempurna dalamUndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 danbagi mereka (pembuat klausula baku) yang tidak sesuai dengan pasal 18 tersebutdikenakan sangsi pada pasal 62 ayat (i) yang berbunyi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 25 September 2014 — IBRAHIM ALI, BA
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hermes pada waktu menjabat sebagai Pejabat Definitif SekretarisDPRD Kota Singkawang ada anggaran tahun 2006 sekitar Rp1.300.000.000,00 yang belum di SPJ kan ;Tetapi yang menanggung sangsi hukum hanya ditimpakan kepada LitaEkarina Bendaharawan Pemegang Kas dan Ibrahim Ali, BA sebagai Plhdan Plt Sekretaris DPRD Kota Singkawang ;Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak, pemeriksaan KejaksaanNegeri Singkawang dan pemeriksaan Hakim di persidangan PengadilanNegeri Singkawang terhadap Ibrahim Ali,
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 10-11-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 72-K/PM.II-10/AD/XI/2017
Tanggal 21 Maret 2018 — Oditur:
Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, SE, SH
Terdakwa:
Aris Sukma Bintara Wijaya Kusuma
114 — 68
  • Bahwa selama masih dalam ikatan perjanjian peminjaman,peminjam tidak dapat memindahtangankan barang jaminanannyakepada pihak lain baik itu menjual, menggadaikan maupun lainnya,jika hal tersebut dilanggar ada sangsi hukumnya yaitu dapatdikenakan pasal 372 dan 378 KUH Pidana.9.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-10-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
TEDJA WIDJAJA
537 — 846
  • melawan hukum atau yang bersifat ingkarjanji, dimana jika ingkar janji bisa bertranformasi ke Pasal 372 KUHP danuntuk melawan hukum dalam perdata bisa bertransformasi ke penipuan,namun tidak semua, karena sesuai dengan asas nya bahwa semua hukumperdata ada dua yaitu positif dan negatif, yaitu jika positif bahwa hubunganperdata bisa diberikan sanksi perdata maupun pidana dan jika negatif semuaHalaman 52 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utrperbuatanperbuatan perdata hanya bisa diberi sangsi
    perdata dan tidakmungkin diberi sangsi pidana; Bahwa secara umum benar rangkaian katakata bohong dimaksuddalam Pasal 378 KUHP, jika ada suatu perjanjian dan perjanjian tersebutberulang ulang dan tidak dilaksanakan maka bisa dimasukkan dalam artirangkaian katakata bohong dan tidak bisa dipisahkan dari tipu muslihatPasal 378 KUHP; Bahwa peristiwa tersebut harus di lihat dari awal maksud dantujuaannya, jika dilakukan tanpa niat dari awal maka itu sudah melanggarperjanjian tersebut, kalau sudah di ujung
    Harusdibuktikan perbuatannya, pertanggung jawabannya dan sangsi pidanadimana ketigatiganya harus terpenuhi untuk menjadikan perkara tersebutmenjadi ranah pidana ; Bahwa penipuan atau kerugian dalam sebuah perjanjian itu syaratsubyektifnya adalah kesepakatan, dikatakan kesepakatan jika kualifikasinyatidak hilaf tidak dipaksa dan tidak di tekan. Namun apabila dalam perjanjiantersebut dia sengaja dan sadar maka perjanjian kesepakatan terpenuhi.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 03-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 1/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR. CHAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
286 — 286
  • Bahwa dasar pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dariTergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugatsebelumnya telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak4 (empat) kali adalah salah, karena terhadap pelanggaran disiplinsebelumnya Penggugat sudah mengakui kesalahannya dan terhadappelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugatsudah menerima sangsi dari masingmasing kesalahan tersebut,sehingga apabila Tergugat menggambungkan kesalahan disiplinsebelumnya dengan pelanggaran
Pengadilan PN KUPANG Perdata Tanah
Register : 11-05-2010 — Putus : 10-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.KPG
Tanggal 10 Juni 2011 — Ny. SIPORA FANGGI-SUY Melawan NY. MARIA SUY-LETTE, dkk
108 — 51
  • SIPORA GANGGI SUY sebagai ahli waris yangsah; Bahwa katakata tanah sengketa dalam diktum putusan itu, dengan mengambilalil pertimbangan diatas, salah satu tanah sengketa itu adalah Tanah kering warisanbidang III seperti dalam Posita angka 4 huruf C, yang sama sekali tidak ada Para43Tergugat yang membantahnya, maka Majelis Hakim tidak sangsi lagiuntuk menyatakanbahwa warisan bidang Tanah kering III seperti dalam Posita angka 4 huruf C harusdinyatakan sebagai salah satu bagian dari Tanah Warisan yang
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 29-10-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 49-K/PM.III-17/AD/X/2021
Tanggal 13 Desember 2021 — Oditur:
ANDI HERMANTO, S.H.
Terdakwa:
TAMSIR
95 — 63
  • membina Saksi1.Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwauntuk membina seseorang menjadi lebih baik tidakperlu. dengan cara kekerasan seperti yangTerdakwa perbuatan terhadap Saksi1 dipersidangan terungkap juga dari keterangan Saksi2 yang menerangkan sebelum terjadi pemukulantersebut, Saksi2 menegur Saksi1 dengan memberitau. kesalahannya tidak membuang sampahkemudian menegurnya, seharusnya Terdakwa jugabisa melakukan hal yang sama di lakukan olehSaksi2 tersebut, menegur apabila tidak berubahbaru di beri sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/HUM/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — TONY RICHARD SAMOSIR (KETUA UMUM KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI)) VS PRESIDEN RI;
2850 — 5042 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inimenyebabkan sifat iuran BPJS tersebut menjadimemaksa sifatnya, sebagaimana halnya membayarpajak, yang mana apabila menunggak dapat ditagih dandikenakan sangsi tambahan.Demikian pula ketentuanketentuan yang mendasarikeluarnya iuran BPJS sebagaimana dimaksud dalam UUBPJS sama sekali tidak mengatur masalah kenaikaniuran BPJS dan halhal lain yang mendasari adanyakenaikan iuran BPJS.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makakenaikan iuran BPJS jelas bertentangan denganketentuan Pasal 23A UUD
Pengadilan PN BANGLI Perdata Tanah
Register : 09-08-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN BANGLI Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN.Bli
Tanggal 6 Maret 2018 — Perdata Gugatan : - I Wayan Karsa Melawan - I Made Sayang Darmade - I Nyoman Rudja - Kadek Agus Widiastra - I Wayan Wirka - I Wayan Wirta
163 — 111
  • kebenaran hukum formal bahwa tanah adatdiakui sebagai milik dari Desa pakraman secara sekarang kebenaranmaterialnya kita lihat siapa subyeknya yang diberikan menguasai tanahtersebut, kalau memang ini diberikan kramanya dari swadarma ataukewajiban inilah yang dapat menguasai tanahtanah itu sebagaiswadikara, berarti tanah adat ini adalah dulunya seutuhnya menjadihaknya dari Desa pakraman oleh karena itu ketika ini menjadi sebuahsengketa nanti antara pakraman tentunya nanti yang memberikan suatupenjatuhan sangsi
Pengadilan PT SEMARANG
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 503/Pdt/2018/PT SMG
46 — 32
  • Tergugat Il yang demikian dapatdikategorikan sebagai Perobuatan Melawan Hukum.Bahwa demikian pula Pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) yang dibuat Notaris sebagai syarat untukpenerbitan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan olehTergugat III berdasarkan Perjanjian yang Batal Demi Hukum.sehingga Perbuatan Tergugat Ill yang demikian dikategorikanPerbuatan Melawan Hukum.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaranyang terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpaadanya sangsi
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 153/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : Warsito Ahmad Qodlofi
Terbanding/Tergugat I : PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR
Terbanding/Tergugat II : Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
Terbanding/Tergugat III : Sangkot Sihotang
Terbanding/Tergugat IV : Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
Terbanding/Tergugat V : Arifin Syahputra
80 — 36
  • undang atau sekelompok orang, maka menurut hukumseseorang atau sekelompok orang tersebut bebas untukmempergunakan haknya dengan kata lain dapatlah dikatakanpenggunaan hak tersebut bersifat fakultatif (bukan merupakankeharusan), artinya penggunannya amat tergantung pada yangbersangkutan akan digunakan atau tidak digunakan, Justru denganadanya hak jawab tersebut dapat menimbulkan kewajiban bagi insanPers untuk melayani hak jawab tersebut jika kewajiban tersebut tidakdilakukan maka Pers bisa terkena sangsi
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum
Register : 01-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 121/Pid.B/2019/PN Tjp
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
WINALIA OKTORA, SH
Terdakwa:
RANGGA REFDISON Pgl. ANGGA Alias MONGGUK Bin ISON
67 — 8
  • Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran sendiri ada beberapa pengertian yangberkaitan dengan Keadilan yang berasal dari
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 19-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5073/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 15
  • naungan BUMN), oleh karenanya Pemohon terikat dengan ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan selama 6 bulankepada Pemohon untuk mendapatkan Surat Izin Bercerai dari atasanPemohon, namun sampai dalam batas waktu yang telah ditentukan Pemohonbelum memperoleh surat izin dimaksud dan Majelis Hakim telah mengingatkanakan sangsi
Pengadilan PN BANGLI Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Bli
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
125 — 50
  • secara sekarang kebenaranmaterialnya kita linat siapa subyeknya yang diberikan menguasai tanahHalaman 46 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.Plw/2017/PN BIi.tersebut, kalau memang ini diberikan kramanya dari swadarma ataukewajiban inilah yang dapat menguasai tanahtanah itu sebagaiswadikara, berarti tanah adat ini adalah dulunya seutuhnya menjadihaknya dari Desa pakraman oleh karena itu ketika ini menjadi sebuahsengketa nanti antara pakraman tentunya nanti yang memberikan suatupenjatuhan sangsi
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Khusus
Putus : 11-09-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN Pwt
Tanggal 11 September 2017 — Herwati Slamet Alias Lilly Binti Gojali Slamet;(Terdakwa)
328 — 118
  • masuknyapermohonan visa oleh PT ASA TOUR dan saksi berkomunkasi denganpemohon visa sebatas klarifikasi terhadap atas nama dokumen pemohonvisa ;Bahwa semua visa sudah keluar dan passport sudah diserahkan kepadaPT ASA TOUR dan ASA TOUR hanya sekali mengurus permohonan visake Kedutaan Besar Korea Selatan;Bahwa untuk pembatalan proses permohonan visa diperbolehkan,selanjutnya passport dikembalikan kepada pemohon namun dokumen danpembayaran tidak dikembalikan kepada pemohon untuk arsip di kantorserta tidak ada sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 19-09-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 7 Januari 2019 — M. Umar Ardyanto, dkk.; Melawan; PT. BRILLIANT JAYA INTI;
387 — 150
  • Perusahaan belum memberikan sarana dan fasilitas transfortasi.4.Dalam surat perjanjian kerja pada Pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwakaryawan selaku pihak kedua menyatakan bersedia untuk tidak tergabungdalam aksiaksi serikat pekerja baik yang independent maupun gabungan,dan apabila diketahui perusahaan selaku pihak pertama maka secarasepihak akan dikenakan sangsi PHK tanpa tuntutan apapun.Bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 Para Penggugat yang tergabung dalamserikat pekerja Pimpinan Unit Kerja Federasi
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 06-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2017/PTUN.A
Tanggal 13 Desember 2017 — NIKOLAUS TANGAYO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara, beralamat di Desa Kuripasai, RT.005/RW.00, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Dr. HENDRA KARIANGA, SH., MH. 2. ADOLOF SALEKY, SH., MH. 3. ORIANA ELKEL, SH., MH. 4. YANNES STEVEN TESLATU, SH., MH. 5. FREIZER GIWE, SH., MH. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Law Office Hendra Karianga & Asssociates Advokat dan Pengacara, beralamat di Gajah Mada Tower Lt 21 Unit. 03 Jln. Gajah Mada Kav. 19-23 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 05 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N I. GUBERNUR PROPINSI MALUKU UTARA, tempat kedudukan di Jalan Trans Halmahera, Gosale Puncak, Kecamatan Oba Utara, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : SALMIN JANIDI, SH., M.Hum. Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 2. Nama : BURNAWAN, SH. Jabatan : Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara 3. Nama : MOCHTAR BADIN, SH. Jabatan : Kepala Sub. Bagian Litigasi Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 4. Nama : A. S. DWI PUTRANTO UTOMO SH., M.Eng. Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 5. Nama : SOFYAN HADI, SH., MH. Jabatan : Staf Bag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara 6. Nama : SANY RAIS, SH. Jabatan : Staf Bagian Perundang-undangan Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara Ke enam nya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara Sekretariat Daerah, Beralamat di Jl. Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Tugas Nomor. 800.04/1107/SETDA tertanggal 21 Agustus 2017 ; Selanjutnya disebut Tergugat I ; II. BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, tempat kedudukan di Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : DENY GUNAWAN KASIM, SH., M.Hum. Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b) NIP : 19690909 200003 1 007 Jabatan : Kabag. Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar. 2. Nama : JASON K. LALOMO, SH., LL.M Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) NIP : 19730128 200604 1 009 Jabatan : Kasubag. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar. 3. Nama : FERI ARUMAJAYA, SH. Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) NIP : 19860723 201001 1 004 Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum & Dokumentasi Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar ; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Halmahera Barat Jailolo, Beralamat Jl. Pengabdian No. 1 Jati Porniti, jailolo Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 336.1 648/2017 tertanggal 31 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; III..DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Cq. PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT, di Jalan Syarikat No. 1 Desa Hati Bicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : CHUZAEMAH DJAUHAR, SH, M.Si Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) NIP : 19740502 199903 2 010 Jabatan : Sek. DPRD Kab. Halbar 2. Nama : HEIDER, SH. Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/a) NIP : 19850426 201409 1 002 Jabatan : Staf. Sek. DPRD Kab. Halbar Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Jailolo, Beralamat di Jl. Syarikat No. 1 Desa Hatebicara, Jailolo Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 183.1/224/2017 tertanggal 27 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ; IV. DENNY PALAR, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Beralamat di Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : NOIJA FILEO PISTOS, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat dan Konsultan Hukum, Ber alamat di Kelurahan Wainitu RT.002 / RW.004 samping Sualayan Plnit 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 35/Kuasa/VIII/ 2017 tertanggal 9 Agustus 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;
171 — 71
  • Bahwa karena Penggugat telah melakukan pelanggaranpelanggarandengan tidak proaktif di Fraksi Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat)Kabupaten Halmahela Barat dan telah merusak dan mencemarkan citraPartai HANURA (Hati Nurani Rakyat) serta melakukan pelanggaran AD /AD/ART, maka harus diberlakukan Pasal 7 ayat (3) tentang sangsi danfiorganisasi yang isinya pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkandan merusak citra Partai HANURA, sanksi pemberhentian Partai dapatlangsung diberhentikan tanpa melalui tingkatan