Ditemukan 433 data
29 — 15
Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)dengan ketentan apa bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket kelabu motif hitam ada bercak darah ; 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 1 STNK dengan identitas merkYamaha Mio warna hitam tahun 2009 nomor Polisi AG5929ZE Noka : MH328B2048 K163 657, Nosin :28D1163966 atas nama Tohari alamat Dsn.
50 — 20
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 tentangKetenagakerjaan, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demihukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PARAPENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TERGUGAT II tidak pernahdidaftarkan pada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja KabupatenBandung, hal ini nyatanyata dan jelas tindakan yang dilakukan olehTERGUGAT dan TERGUGAT II tidak sesuai dengan ketentan
27 — 4
Barang bukti 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah dompet kecilgantungan kunci dan tissue untuk pembuktian di sidang Pengadilan. 1 (satu) buah handphone merek samsung wama putih dengan kartu ASnomor 082381905732.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara ;Memperhatikan, ketentan pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8Tahun
29 — 5
sedangkan yang dimaksuddengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukumatau undangundang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasarhukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkan dalamunsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukansalah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telahterpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
46 — 17
Tuan Rudi Kumala S dan pihak kedua An.Tuan yang diterbitkan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH di Pekanbaru;Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Sudirman Als Akun;Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.B/2016/PN.PbrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan pasal 378 KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan
Terbanding/Penggugat I : H. Drs. Ariyono W. Ardi
Terbanding/Penggugat II : Ny. Vera Yunita
47 — 30
Bahwa didalam Surat Perjanjian tidak terdapat satupun ketentan tentangjangka waktu ataupun jatuh tempo terkait pembayaran hutangHalaman 11 dari 26 Hal. Putusan No 807/Pdt/2018/PT.DKI10.11.sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam SuratGugatannya.Bahwa selain tidak terdapat ketentuan tentang jangka waktu ataupun jatuhtempo hutang A Quo, sepanjang pengetahuan Tergugat, tidak pernah adasatupun langkah musyawarah untuk membahas masalah hutang tersebutyang ditempuh oleh Para Penggugat.
26 — 5
Sehingga Tergugat mengirahilangnya kontak sejak tahun.2010 sampai sekarang tidak menjdi permaslahan,olehkarenanya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaktidanyatidak dapat diterima; Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat , makasesuai ketentan pasal 163 HIR, Penggugat diwajibkan beban pembuktian dan Tergugatdiwajibkan pembuktian atas bantahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Penggugat sejaktahun 2003 sampai
19 — 9
makaPutusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 7 Februari 2013 No 109/Pid.B/2012/PNSdk tidaklah dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan PengadilanTinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkandibawah ini ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;n Mengingat Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Pasal 21, 27, 193, 197, 241, 242 KUHAP dan ketentan
29 — 4
permen yang bertuliskan Doublemint. 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama putih dengan kartu AS nomor082387328024. 1 (satu) buah celana panjang wama biru merk Wrangler.sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam dengan nomor polisiBM 4565 NY.dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Siti Nida Laylia.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara ;Memperhatikan, ketentan
96 — 42
butir 14 tersebut, dihubungkan lagidengan Sertipikat Hak Milik/SHM Pengganti No. 15 DesaSentul yang menjadi objek sengketa a quo dihubungkanlagi lagi dengan Akta Jual Beli / AJB No. 002/C trp/JB/I1V/1993, tanggal 27 April 1993, dengan kesimpulan :sebagai sebuah Akta PPAT AJB yang sah, kuat dan lebih tuausia transaksi jual beli dihadapan PPAT yang sahsebagaimana butir 14 tersebut, dihubungkan lagi denganfisik tanah sudah 22 tahun dimiliki dan dikuasai ParaPenggugat, dihubungkan lagi lagi dengan ketentan
AGUS ZAINAL, S.T
Tergugat:
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN
449 — 278
Kepolisian dan/atau Kejaksaan; Ayat (8) : Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(6) dituangkan dalam Berita Acara; Ayat (9) : Jika berdasarkan hasil koordinasi ebagaimanadimaksud pada ayat (7) ditemukan bukti adanya penyimpanganuang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkankepada APIP untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuandalam peraturan pemerintah ini dan ketentan peraturanperundangundangan yang mengatur mengenai administrasipemerintahan; Ayat (10) : Jika berdasarkan
Kepolisian dan/atau Kejaksaan;Ayat (8) : Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dituangkan dalam Berita Acara;Ayat (9) : Jika berdasarkan hasil koordinasi ebagaimana dimaksudpada ayat (7) ditemukan bukti adanya penyimpangan uang bersifatadministratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untukditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintahini dan ketentan peraturan perundangundangan yang mengaturmengenai administrasi pemerintahan;Ayat (10) : Jika berdasarkan
124 — 67
akibat hukum, sehingga mulaisaat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak;Menimbang, bahwa disamping itu. bahwa dengan adanyapembubuhan tanda tangan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, tandatangan yang diberikan menjadi pengakuan kehendak yang syah terhadap isiperjanjaian;Menimbang, bahwa dari uraianuraian dan pertimbangan tersebutdiatas Majelis berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat antra Penggugatdan Tergugat sebagaimana dalam surat bukti P1 dan T2 tersebut telahmemenuhi ketentan
161 — 559 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbanganhukumnya telah mengabaikan, mengesampingkan pengakuan TermohonKasasi dimaksud sebagai alat bukti yang sempurna, memberatkan danmengikat Termohon Kasasi, bahkan sebaliknya Pengadilan HubunganIndustrial Serang membuat suatu pertimbangan hukum yang menyimpang,diluar dan berbeda dari pengakuan Termohon Kasasi yang sama sekalitidak berdasarkan faktafakta atau buktibukti yang terungkap dipersidangan;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Serang telah keliru dalammenerapkan hukum yakni tidak menerapkan ketentan
70 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
BIMCkepada Gede Karsika sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah) untuk pembayaran Building Rental per 05 November 2009s/d 05 November 2010 (payment in advance);Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 1, 2 Akta Nomor 136 dan bukti P.5dan P.6 tersebut, tidak terdapat atau diketemukan kalimat/frasa yangmenyebutkan pembayaran uang muka masa sewa ke depan untukperpanjangan masa sewa berikutnya atau setelah masa sewamenyewa berakhir, sebagimana disebutkan dalam pertimbanganMajelis Hakim tersebut
65 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga jelasTindakan Tergugat dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan aquo, yang membebaskan Penggugat dari memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medis di RSUP DR M Djamil Padang adalah bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku yakni ketentan Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tersebut diatas. ;Bahwa selanjutnya juga tindakan pembebasan sementara adalah bersifat fakultatif yaknikata dapat tidak wajib.
22 — 7
masyarakat danpejabat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa.n Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan PengadilanNegeri Mandailing Natal tanggal 26 Pebruari 2013 No. 167/Pid/B/2012/PNMdl harusdikuatkan ;n Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;a Mengingat,Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pasal 21, 27, 193, 197,241, 242 KUHAP dan ketentan
10 — 3
masyarakat danpejabat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa.n Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan PengadilanNegeri Mandailing Natal tanggal 26 Pebruari 2013 No. 167/Pid/B/2012/PNMdl harusdikuatkan ;n Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;a Mengingat,Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pasal 21, 27, 193, 197,241, 242 KUHAP dan ketentan
500 — 206
Bahwa pada tanggal 12 Maret 1997 telah dilaksanakan fmbang erfima proyek denganmenandatangani persetuuan yang mengatur beberapa ketentan yang dibuat secaakhusus ;3.
22 — 7
terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan
188 — 61
Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 15 jo Pasal 225 Undangundang No. 37 tahunHalaman 13 Putusan Nomor : 16/Pailit/2015/PN.Niaga Surabaya2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatur perihal pengangkatanKurator/Pengurus, maka PARA PEMOHON PAILIT mohon kepada PENGADILANNIAGA SURABAYA c.q MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkaraini untuk berkenan menunjuk dan mengangkat :Sdr.