Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 K/TUN/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU vs. WAHANA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH BENGKULU
115 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 674 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 674 K/TUN/2015(PTPN VII dan PT. Way Sebayur (PT. SIL)).
    Putusan Nomor 674 K/TUN/20152. Salinan Peta Hak Guna Usaha (HGU) (PTPN VII, PT.
    Putusan Nomor 674 K/TUN/201511.11.Bahwa pertimbangan Majelis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2, Pasal 3 huruf b, Pasal4 ayat (2), Pasal 1 angka 6, dan Pasal 1 angka 7.
    Putusan Nomor 674 K/TUN/201513.Transmigrasi tidak masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGRIANDALAS. Kesimpulannya pihak saksi tidak memiliki kepentingan memintaPeta Hak Guna Usaha (HGU) PT.
    Putusan Nomor 674 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BORNEO TRIBUNE PRESS vs. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
203 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 464 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 464 K/TUN/20154.
    isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang ditujuKeputusan TUN yang bersangkutan maka biasanya tenggang waktu90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak badanatau jabatan TUN dan pemegang Keputusan TUN yang bersangkutansudah lewat:Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah:a.
    Putusan Nomor 464 K/TUN/20151.
    Putusan Nomor 464 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/TUN/2009
Tanggal 13 Juli 2010 — H. JIDEHAN, vs BUPATI PASER,
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 47 K/TUN/2009
    No. 47 K/TUN/2009September 2007 pada awal November 2007 oleh sebab itu masih dalamtenggang waktu yang dibenarkan oleh undangundang ;.
    No. 47 K/TUN/2009c. Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan danKesamarataan dan hanya mendengarkan keterangan sepihak tanpapertimbangan keterangan dari Penggugat, oleh sebab itu KeputusanTergugat sangat merugikan Penggugat ;4.
    No. 47 K/TUN/20096.
    No. 47 K/TUN/2009Undang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.
    No. 47 K/TUN/2009NIP. 220000754Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 47 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — PODIMAN P, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
69 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 226 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2014 Final, keputusan tersebut tidak ada minta persetujuan dari pejabat yang lebihtinggi;5.
    Siti Mardiana;e Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;e Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2014jangka waktu lima tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yangbersangkutan.
    Siti Mardiana;Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 JunctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjmtertanggal 18 Juli
    Siti Mardiana;Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2019
Tanggal 5 September 2019 — FREDDY vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DKK
233 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 353 K/TUN/2019
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amin Zakaria, S.H.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Januari 2005, luas 31.000 M2, atas nama Linan Kurmahu dan Lie FieKiang;2.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days. Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001 Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — HAJI TEUKU SOELAIMAN, DK VS HASBI RAZALI,DK
43 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 73 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 73 K/TUN/20158.10.11.12.Bahwa setelah bubar Perpeko dan tanah tersebut (tanah sengketa) telahjatuh ke tangan Razali, maka di tempat tanah sengketa yang di jalan Tgk.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/201518.19.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/2015tanpa memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhannya, baikmengenai penilaian fakta maupun penerapan hukumnya.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2015 — YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC), VS DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
97 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014ll.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/201415.16.17.Tergugat No.
    Kekhilafan Hakim KeduaBahwa Pemohon PK incasu YPPIC, tidak mempersoalkan PenetapanPengadilan No.399/Pdt.P/2010/PN.JKTTIM di Peradilan Tata Usaha Negara,penetapan aquo di persoalkan oleh Pemohon PK di ranah atau wilayahhukum yang lain apakah itu ranah perdata atau pidana karena memang,peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN dimana yangdimaksud sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUNantara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN,baik di tingkat pusat
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014(PTUN) Jakarta tanggal 08 September 2011 belum dijadikan lampiranbukti;2.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum Biayabiaya:1. Meterai ............ Rp 6.000,002. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi PK.. Rp1.489.000,00Jumlah ............... Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2010
Tanggal 19 Juli 2010 — PT. DUTA SUMBER NABATI, VS. PT. ARRTU PLANTATION, DKK
84 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 K/TUN/2010
    No. 22 K/TUN/2010.Plantation sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradian Tata Usaha Negara ;8.
    No. 22 K/TUN/2010.2.
    No. 22 K/TUN/2010.Pontianak dibenarkan Hakim Tingkat Banding dan diambil alin PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta.2.
    No. 22 K/TUN/2010.Prof. Mr. R. SOEPOMO yang ditulis kembali oleh SABRAN MUSTAFA, SH.
    No. 22 K/TUN/2010.Biaya biaya : PaniteraPengganti : 1.Meterai................. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi............008 Rp. 5.000, Handri Anik Effendi, SH.3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 22 K/TUN/2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-12-2011 — Upload : 10-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/2009
Tanggal 29 Desember 2011 — H. UNGI RAYES AAP, SH., vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
35 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 60 PK/TUN/2009
    No. 373 K/TUN/2005, tanggal 20 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.
    No. 60 PK/TUN/2009.144.9.
    No. 60 PK/TUN/2009.2020Mengagetkan siapapun yang mendengarnya, khususnyaPembanding semula Penggugat kecuali Majelis Hakim..
    No. 60 PK/TUN/2009.2222Mengapa Pembanding mengatakan bertahan dan ngotot ??
    No. 60 PK/TUN/2009.3636
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — ADAT PURBA, DK. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, DKK
170 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 401 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. ADAT PURBA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, KabupatenKaro, Sumatera Utara, pekerjaan Bertani;2.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Juni 2019;lll.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 30/B/2019/PT.TUNMDN., tanggal 5 April2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,Nomor 76/G/2018/PTUN.MDN., tanggal 13 November 2018, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019DALAM POKOK SENGKETA:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan Batal:1.Sertipikat Hak Milik Nomor: 418/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.6/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?, atas nama Perlindungan Tarigan;Sertipikat Hak Milik Nomor: 419/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.5/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 01-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/TUN/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BASO DG. SIKKI BIN LAHAE, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS, DKK
66 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015IV. MUCHLIS ABBAS, S.E.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998menyatakan bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa danHalaman 9 dari 21 halaman.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015kepemilikan adalah wewenang dari pengadilan perdata untukmemeriksa dan memutusnya;3.3.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015Ukur Nomor 1029/2010 tanggal 22 April 2010 Luas: 6.333 M? atas namaProf. Dr.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/TUN/2012
Tanggal 10 September 2012 — SUKARDI bin SASTROWARSITO, DKK VS PT. BERKAT SAWIT SEJATI
81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 74 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/TUN/2018
Tanggal 22 Mei 2018 — I. ANA ERLANI, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI vs. PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE
129 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 304 K/TUN/2018
    Putusan Nomor 304 K/TUN/20183)4)9)6)Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,Provinsi Jawa Barat;Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Desa Gandamekar, penggantiansertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani olehDrs.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2018terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat,Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;5) Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Gandamekar, penggantiansertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani olehDrs.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/20182.12.22.32.42.5Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Gandamekar, penggantiansertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani olehDrs.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/20182018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 42/G/2017/PTUN.BDG tanggal 24 Agustus 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2018Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. ASHADI, SH.NIP. : 19540924 198403 1 001Halaman 14 dari 13 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-01-2011 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 B/PK/PJK/2011
Tanggal 29 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK; vs PT. TEKINDO KERJATAMA
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/TUN/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — ARLANSYAH, SH vs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
89 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 246 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013hari sesuai amanat pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013dan total waktu yang telah penggugat jalani 2 (dua) periode itu 8 tahun 7bulan, masih tersisa tahun, 5 bulan lagi;Sehingga oleh karena itu Penggugat ingin membeli kendaraan roda 4 (empat)dinas operasional Penggugat menjelang berakhir masa keanggotaan/jabatanPenggugat untuk dipakai ke kebun;b Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Selatan terbentuktahun 2003.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013Kalau ada masalah yang prinsipil mau dikoordinasikan atau dikonsultasikankepada instasi Provinsi Kalimantan Tengah (instansi yang level atas) yangtanda tangani surat itu adalah Bupati atau Wakil Bupati.Bahwa Kepala Dinas hanya membuat konsep surat dan membubuhkan parafdisertai pertimbangan, itupun belum tentu Bupati atau Wakil Bupati setujupertimbanganpertimbangan dan konsep Kepala Dinas itu.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara,maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lainlain yang meliputi :1.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426 K/TUN/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
114 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 426 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL(DPP PPRN), yang diwakili oleh H.
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.1010Bahwa dalam objek gugatan, disebutkan pertimbangan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan objek gugatan adalahdidasarkan adanya :4 Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta Nomor : 194K/TUN/2011., tanggal 04 Juli 2011 ;5 Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oknum HakimAgung, Prof. DR.
    buta ;Bahwa sengketa yang diputuskan dalam putusan kasasi Nomor : 194/K/TUN/2011 pada hakekatnya adalah menyangkut gugatan Penggugat atas sikapdiam (fiktif negatif) Menter Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia yang pada akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamputusan kasasinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard) ;Bahwa sangat jelas pada Amar Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011 tidak ada sama sekali menyebutkan dan mewajibkan
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.1414Bahwa dengan demikian Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :68/Td.
    Menyangkut Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta No. 194K/ TUN/2011 tanggal 4 Juli 2011.e Bahwa perbuatan Termohon Kasasi II yang menjadikan putusan Kasasi No. 194K/ TUN/2011 sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan Obyek Gugatanmerupakan perbuatan Termohon Kasasi II yang menyalahi hukum karena tidakmempunyai dasar hukum sama sekali dan terkesan "membabi buta"; Bahwa sengketa yang diputuskan dalam putusan Kasasi No. 194/ K/TUN/2011tersebut pada hakekatnya adalah menyangkut gugatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA vs. STEFANUS DONI
213 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 107 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melawan:STEFANUS DONI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal diJalan Sendawar Raya RT.002, Barong Tongkok, Kutai BaratKalimantan Timur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatantelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 614 K/TUN
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dandijaga sebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya;Bahwa Sebuah Perijinan Pertambangan yang didalamnya tercakupnama dan ldentitss Pemohon ljin Usaha Pertambangan yangditerbitkan oleh Pejabat TUN yang nota bene adalah Pejabat Publiksudah barang tentu juga harus mendapat Perlindungan terhadapkerahasiaan identitas Pemilik Ijin Pertambangan, dengan demikianfakta menunjukkan bahwa oleh karena Permohonan
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melakukan pencegahan secara prefentif guna mengantisipasi terhadapPenyalahgunaan terhadap Dokumen Perijinan oleh pihak lain yang yangtidak bertanggungjawab dengan maksud dan tujuannya selain daripadanya;Bahwa Sebuah Perijinan Pertambangan yang didalamnya tercakup namadan Identitas Pemohon ljin Usaha Pertambangan yang diterbitkan olehPejabat TUN yang nota bene adalah Pejabat Publik sudah barang tentujuga harus mendapat Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas PemilkIjin
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016besar Permohonan Pemohon berdasarkan Suratnya tanggal 17 Desember2013 sebagian besar sudah dipenuhi oleh Termohon berdasarkan beritaacara Pertemuan Mediasi dan Klarifikasi No. 540/459/SEKT/II/2015 tanggal28 Februari 2014 diantaranya:a. Rencana Kerja Tahun 2012;b. Daftar data IUP Ekplorasi dan IUPOP;c. DPA tahun 2012 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. KutaiKartanegara;d. Laporan Kinerja Tahun 2012;e.
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016Panitera Pengganti,Ttd.Rut Endang Lestari, S.H.Biayabiaya :1. Meterai ................... Rp 6.000,002. Redaksi ................... Rp 5.000,003. Administrasi ............. Rp 2.489.000,00Jumlah ...............02.. Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,SH.NIP. : 220 000 754 Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS , DK VS THEN DJAU FUNG
81 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 349 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 349 K/TUN/20141 Mengabulkan gugatan penggugat untuk Seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkanoleh pihak tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas berupaSertipikat Hak Milk Nomor 57, Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997,Gambar Situasi Nomor 128 / 1997, tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 m?
    Putusan Nomor 349 K/TUN/2014warisan dari kakeknya bernama Negui Ti Sjin dan orang tuanya, yang tidakdidukung dengan dasardasar dan buktibukti kewarisannya.
    Putusan Nomor 349 K/TUN/2014c Bahwa penerbitan sertipikat atas tanah yang menjadi Objek Sengketa a quodidasarkan pada datadata yuridis yang benar dan tidak ada cacat kehendakdari Sdr. Samsuhar Muhammad selaku pemohon. Dan telah dilaksanakansesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta sesuaidengan Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan bukti T. 1s/d T. 15.
    Putusan Nomor 349 K/TUN/2014Negara Pontianak pada tanggal 06 Desember 2012, sedangkan bukti P4 dibuat danditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung pada tanggal22 Februari 2013 (artinya bukti P4 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DesaJelutung sesudah Gugatan perkara ini tertanggal 06 Desember 2012 didaftarkan).
    Putusan Nomor 349 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA vs. Ny. FATIKAH, DKK
151 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 441 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015keperluan Pengadaan tanah Pembangunan Jalan dan Jembatan seluas 104M?.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015 Tanah yang dimaksud telah dimiliki dan dikuasai oleh B. Piar (alm)semasa hidupnya bersama Ahli Warisnya (Para Tergugat II Intervensi)sejak tahun 1958 sampai sekarang, dan telah diurus oleh B.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015melainkan kepentingan semua Ahli Waris (alm) Mustakim Zen, karenakepentingan gugatan sengketa Tata Usaha Negara hal tersebut jugamencakup hak kepemilikan sebidang tanah bukan sematamata pembatalanobyek sengketa.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 K/TUN/2013
Tanggal 10 Juni 2013 — BUPATI KAMPAR vs. TRISNO LAMIN Dt. SINGO
138 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 215 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 215 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang, dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :1. TARMIZI, SH.MH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar,beralamat Kantor Bupati Kampar Jalan Lingkar Bangkinang ;2.
    No. 215 K/TUN/2013didalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Tergugat selakuBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan suatu Keputusan yangsangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja,Kabupaten Kampar Periode 1998 s/d 2007 dan 2009 s/d 2014;Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati KamparNomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012, Perihal Tentang
    No. 215 K/TUN/2013Perhentian Raja, Kab.
    No. 215 K/TUN/2013Bahwa dari hasil temuan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor tanggal 26Januari 2012 Nomor 06/INSP/LKHP/I/2012 tentang Masalah Dana Bantuan PemerintahDaerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa PantaiRaja Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2007 sampai 2011 direkomendasikan sebagaiberikut :IsAgar memberikan sanksi/teguran kepada Kepala Desa Pantai Raja Sdr.
    No. 215 K/TUN/2013Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilantingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah) .Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Senin, tanggal 10 Juni 2013 oleh H. Yulius, SH, MH., Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS.dan Dr.