Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 penggugat di putus hubungan kerjatanpa surat pemecatan (sebelah pihak), dan pada hari yang sama Penggugatmeminta pembayaran pesangon dan sisa gaji yang belum di bayarkan terhitungtanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 15 Februari 2015.Setelah Penggugat di PHK, Penggugat melaporkan ke Disnaker Kota Batam agardapat memfasilitasi perselisihan hubungan industrial tersebut, namun tidakmenemukan titik temu sehingga Disnaker Kota Batam mengeluarkan surat anjuranNo.B.1098

ML AH wrn 27222 222 222 nnn nnn nnn en nnn eee nee = Rp. 24.955.000;Adapun setelah di keluarkannya surat anjuran oleh pihak mediator DisnakerKota Batam agar masingmasing pihak memberikan tanggapan secara tertulisterhadap surat anjuran tersebut selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima suratanjuran tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan suratsurat tanggapanterhadap anjuran yang di berikan oleh pihak mediator bahwasanya pihakPenggugat setuju sesuai dengan anjuran yang di tentukan oleh pihak Disnaker

KotaBatam, dan untuk Tergugat tidak ada menyampaikan surat tanggapan untukanjuran oleh pihak mediator Disnaker Kota Batam dan oleh karena itu pihakPenggugat di anjurkan oleh Disnaker Kota Batam agar pihak Penggugatmenyampaikan permasalahan kepada Pengadilan WHubungan Industrial padaHal 1 dari halaman...

(dua ratussembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).Bahwa didalam upaya upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugatdengan beberapa kali melakukan perundingan baik secara Bipartit maupun secaraTripartit agar Tergugat menghormati aturan ketenagakerjaan yang berlaku danAnjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Batam Nomor : B. 709/ TK4/ IV/2012 tertanggal 25 mei 2012 serta Penetapan No : B. 703/ TK5/ V/2012 yangmana Penetapan tersebut diatas dilakukan

Bahwa benar TERGUGAT merasa keberatan untuk melaksanakan isi anjuranDisnaker Kota Batam yang menganjurkan memberikan Pesangon kepadaPENGGUGAT, karena TERGUGAT menilai PENGGUGAT mengundurkandiri dengan niatnya sendiri, sehingga TERGUGAT merasa tidak berkewajiban untuk memberikan Pesangon kepada PENGGUGAT, sedangkan atasAnjuran dari Disnaker Kota Batam tersebut baik TERGUGAT maupunPENGGUGAT telah sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur PengadilanPHI dengan disertai komitmen untuk tidak melakukan

Kota Batam.Photo copy surat panggilan dari Disnaker Kota Batam.Photo copy Surat pemberitahuan hasil penelitian laporan dari KepolisianResort Kota Barelang.Photo copy surat penetapan dari Disnaker Propinsi Kepri.Photo copy kwitansi pembayaran kekurangan upah.Menimbang bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalilsangkalannya juga telah pula mengajukan bukti surat yang telah dimaterai yangcukup, dan diberi tandaT 1 sampai dengan T 15, dimana setelahdicocokan dengan aslinya, bukti tersebut berupaT1 Photo

SH, merupakan pengurus dan teamAdvokasi Serikat Buruh DPC F SP LEM SPSI bertindak dalam kapasitas jabatannyaselaku Pengurus Serikat Buruh, maka berdasarkan informasi dari Disnaker KotaBatam berdasarkan Surat No.B2714/TK4/X/2012 tertanggal 12 Oktober 2012ternyata bahwa di lingkungan Perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMAtidak pernah didirikan Serikat Pekerja atau F SP LEM SPSI, yang dengan demikianPara Penggugat Principal bukanlah Anggota Serikat Pekerja dibawah naungan dariSdr. Ir.

Selanjutnya bahwapersyaratan legalitas untuk menjadi Team Advokasi sudah terpenuhi dilampirkandengan surat gugatan dan bersama ini Kuasa Hukum Para Penggugat melampirkanBukti Pencatatan Pengurus Unit Kerja dari Disnaker Nomor : B.3136/TK4/XII/2012, sehingga dengan bukti lampiran tersebut, maka Eksepsi Tergugat tidakbenar dan tidak berdasarkan hukum (Niet gegrond) ; Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat yang dilampirkanKuasa Para Penggugat dari Disnaker Kota Batam tertanggal 05 Desember

Bahwa tanggal 16 Juli 2012 Penggugat mengajukanpermohonan penyelesaian perselisinan kepada Disnaker Kota Malangnamun juga tidak ditanggapi;14.Bahwa tanggal 1 Agustus 2012 Penggugat mengajukan permohonanpenyelesaian perselisinan kembali kepada Disnaker Kota Malang dengantembusan Bapak Walikota Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Malang;15.Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Penggugat baru menerima suratyang dikirim ke rumah Penggugat dari Disnaker Kota Malang yangmenjelaskan bahwa permasalahan

telah dianggap selesai dan tuntasoleh Mediator Disnaker Kota Malang, sedangkan kejanggalan dalamsurat tersebut dibuat pada tanggal 24 Juli 2012;16.Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Penggugat hadir ke Disnaker KotaMalang, ditemui lbu Mila dan menyampaikan bahwa karena Bapaksudah terima sebagian pesangon dan sudah tanda tangan makaDisnaker menganggap permasalahan antara Penggugat dan Tergugatsudah selesai; Penggugat hanya mengisi blanko daftar hadir yang tertulisnama Ibu Mila dan Bapak Isti serta Penggugat

Padahal faktanya sesuai surat54dan bukti yang dikeluarkan oleh PUK hanyalah berjumlah 24 orang.Sehingga Anjuran No. 565/3148/HISyaker/X/2014, tertanggal 23Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Disnaker Kab.

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Angka 11 Jawaban Tergugatdiatas, Anjuran Disnaker Kab. Bekasi yang menyatakan 38 orang78statusnya berubah dari PKWT menjadi PKWTT terhitung sejakdilakukan revisi ke3 sejak Kontrak Pertama adalah Cacat Yuridis,dikarenakan datadata yang diuraikan dalam kronologis AnjuranDisnaker tidak sesuai dengan datadata yang valid/sesungguhnya(MANIPULASI DATA).46. Bahwa Disnaker tidak cermat dalam mengeluarkan Anjuran:.

Disnaker perusahaan jalan terusdengan berpedoman kepada LO dari Kementerian tenaga Kerja ;Bahwa Proses Revisi berulangulang sebelum ada gugatan selama initidak pernah ada keluhan dari serikat pekerja Serikat Pekerja adasetelah adanya gugatan ;Bahwa terhadap bukti P10, P12 dan P14 yang diperlihatkan kepadasaksi tidak ada tanggapan terhadap surat tersebut dari perusahaan ;Bahwa yang saksi tahu dalam permasalahan ini proses mediasi yangdilakukan di Disnaker tanggal 19 Mei 2014 itu saja ;143Bahwa saksi

;Bahwa kalau tidak diketahui oleh Disnaker apakah batal perjanjian ituatau tidak itu tidak diatur kalau masalah itu tapi didaftarkan diDisnaker, setiap PKWT yang di Revisi atau diperbaharui harusdidaftarkan di Disnaker ;Bahwa apabila ternyata pembaharuan atau Revisi tidak serta mertadidaftarkan di Disnaker apakah pembaharuan itu berlaku menurutpendapat saksi perjanjian kerja itu tetap berlaku hanya dia tidakdidaftarkan ada pelanggaran sehingga pelanggaran ini adalahpelanggaran yang melanggar satu

aturan itu kemudian sanksinyatergantung Disnaker ;Bahwa sanksinya berupa apa bila ternyata tidak didaftarkan diDisnaker kemudian diketahui oleh buruh yang bersangkutan sanksi164dari Pengawasan Disnaker yang mengawasi pelaksanaan pelanggaransuatu aturan pegawai pengawas perburuhan ;Bahwa pekerjaan yang sekali selesai bersifat sementara misalnyamengerjakan pembangunan gedung ;Bahwa pekerjaan sekali selesai artinya berdasarkan order dalamjangka waktu 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan maka perjanjian

kerjasesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah;13.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sebagaimana dimaksud point 8(delapan), point 9 (Sembilan), point 10 (sepuluh) point 11 (sebelas), danpoint 12 (dua belas) Penggugat berpendapat mutasi yang dilakukanTergugat kepada Penggugat dapat dikualifikasikan mutasi uang tidakwajar, sehingga patut diduga mutasi tersebut terkesan dipaksakan;14.Bahwa setelah perundingan tripartit ternyata belum ada kata sepakatmengenai besarnya konpensasi, maka Disnaker

No. 727 K/Pdt.Sus/2010Uang Penghargaan masa kerja 2XRp 1.060.000, = Rp 2.120.000,Rp 7.420.000,Uang Pengganti Hak 15 % Rp 7.420.000, = Rp 1.113.000,Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2009 sebesar = Rp 1.060.000.Jumlah Rp 9.593.000,(sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)15.Bahwa atas Anjuran dari Disnaker Kota Bandung tersebutPenggugat dapat menerimanya;16.Bahwa apabila merujuk pada Pasal 161 ayat (1),(2),(3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 sebagaimana Penggugat kutip :Pasal 161 UndangUndang

dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Judex Facti Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 18 paragraf 4putusan tertanggal 22 Maret 2010, menyatakan tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi yang melakukan mutasi Penggugat/Termohon Kasasike Surabaya tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan risalahpertemuan mediasi tanggal 18 Agustus 2009 di Disnaker

pertimbangan Judex Facti tersebut di atas nyatanyata telahkeliru dan tidak berdasarkan hukum, karena apabila dicermati RisalahMediasi tertanggal 18 Agustus 2009 memang tertulis kedua pihaksepakat PHK, namun Pasal/ketentuan hukum yang digunakan untukkesepakatan PHK tersebut tidak tertulis Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan baru muncul di dalam Anjuran Nomor : 567/4995Disnaker yang dikeluarkan oleh Disnaker

Kota Bandung tertanggal 5Oktober 2009 dimana terhadap Anjuran tersebut kemudian PemohonKasasi memberikan jawaban tertulis pada tangal 21 Oktober 2009 yangpada pokoknya secara tegas menolak Anjuran Disnaker Kota Bandungtersebut;Hal. 8 dari 12 hal.

s:sssseseeeeeeeeeeeesees TERGGUGAT ; Pengadilan Hubungan Industrial tersebut ; Setelah membaca Suratsurat dalam berkas perkara ini ; Setelah mendengar pihakpihak yang berperkara ; Setelah memperhatikan risalah Mediasi yang berbentuk Anjuran ; Setelah memperhatikan buktibukti surat yang diajukan oleh kedua belahpihak serta mendengar keterangan saksisaksinya ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal30 Nopember 2018yang dilampiri Anjuran dari Mediator Disnaker

cacat hukum dengan sendirinya dan yang mana patut dan beralasanPenggugat tidak menghindakan Surat Teguran Tergugat;Bahwa dengan sendirinya Penggugat tidak menanggapi Surat Teguran kehingga kelll, maka Tergugat mengeluarkan Surat Pengunduran diri sepihakterhadapPenggugat sebagaimana disebut diatas, maka pada tanggal 11Mei2015 Penggugat mengajukan keberatan dan sekaligus mohon penyelesaianatas PHK yang terjadi kepada DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJAKabupaten Indragiri Hulu melalui Surat Nomor : 211/Disnaker

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum isi ANJURAN dari Mediator HIDinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu dengan Surat Nomor:211/Disnaker.02/PHI/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 ;4.

Kabupaten Indragiri HuluNomor : 211/Disnaker.02/PHI/VII/2018 tanggal 2 Juli yang telah diberiMateral GUKUP dan GIDSI TANGA, a: saics connsnensns ces vecesnawens mntekomonns wind ceneseesEE T10;.Fotocopy dari fotocopy Surat Tanggapan Anjuran Disnaker KabupatenIndragiri Hulu Nomor :275/Pimp/SML/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda .............cccceeceeeeeeeeees T11;Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan3 orang saksi dalampersidangan, masingmasing bernama

Kabupaten Indragiri HuluNomor : 211 /Disnaker.02/PHI/VII/2018, untuk manatanggal mulai masuk kerja Penggugat sejak 4 Juli 2009menjadi tidak terbantahkan ;Menimbang, bahwa mengenai status hubungan kerja Penggugat, karenadalam gugatannya Penggugat secara eksplisit menyatakan status hubungankerjanya adalah Karyawan Tetap, sedangkan Tergugat dalam dalil jawabannyamendalilkan status hubungan kerja Penggugat adalah Buruh Harian Lepas (BHL),maka Majelis akan mempertimbngkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa

Sejak saat itu Para Penggugat tidak diperbolehkanuntuk bekerja kembali oleh Tergugat dan Para Penggugat tidak diberikanupah/gaji nya lagi oleh Tergugat;Bahwa atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugattersebut, Tergugat tidak pernah memberikan konpensasi PHK apapunkepada Para Penggugat;Bahwa perselisihan hubungan kerja maupun perselisihan PHK yang terjadiantara Para Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan perundingantripartite di Disnaker Kab. Tangerang melalui metode Mediasi.

Dalambeberapa kali mediasi yang pernah dilakukan di disnaker, Tergugat tetappada pendiriannya bahwa Para Penggugat sudah dianggap mengudurkandiri dari bekerjanya, dan tidak ada konpensasi apapun yang akan diberikanoleh Tergugat kepada Para Penggugat;Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2020, Mediator Disnaker Kab.Tangerang mengeluarkan Surat Anjuran terkait mediasi yang sudahdilakukan. Surat Anjuran tersebut bernomor 560/7187/Disnaker/2020.

Srg.24.25.26.Keterlambatan Pengiriman Barang dan tidak tepatnya waktu penyelesaianorder Pada Bulan September yang mana nilai kerugian tersebut sebesarRp. 5.027.706.322, (Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus EnamRibu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);Bahwa atas hasil mediasi tersebut mediator pada Disnakertrans Kab.Tangerang berpendapat dan mengeluarkan Anjuran No.560/7187/Disnaker/2020 tanggal 17 November 2020 yang isi nya :1.

Samcro (Tergugat)perihal Tanggapan atas Panggilan Kerja, diberi tanda P44;Fotokopi sesuai aslinya Risalah Perundingan Bipartit antara PerwakilanPara Penggugat/kuasa hukum dengan Perwakilan Tergugat/kuasahukum, diberi tanda P45;Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan sikap Para Penggugat atasSikap Tergugat yang telah memPHK Para Penggugat, diberi tanda P46;Fotokopi sesuai aslinya Surat Anjuran Disnaker Kab.

Tangerang No.560/7187/Disnaker/2020, diberi tanda P47;Fotokopi dari printout Informasi Kepesertaan BPJUS ketenagakerjaan atasnama Suitarna (Penggugat 1), diberi tanda P48;Menimbang, bahwa Para Penggugat guna menguatkan dalildalilGugatannya, dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu atas namaIshak dan Kholik yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanyamasingmasing dan memberikan keterangan sebagai berikut:1.

Tergugat secara sepihak terhadapPenggugat sebagaimana disampaikan secara lisan oleh Pengurus YayasanSanta Veronika (bpk.JAPATAR SIHITE, dan lbu HOTMA RINCE MAHARAJA)dalam pertemuan tanggal 23 Juni 2018, serta akibat dari tindakan Tergugatyang tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan secara Bipartit permasalahanyang ditimbulkan akibat tindakan PHK secara sepihak tertanggal 23 Juni 2018tersebut berupa Penggugat tidak lagi mendapatkan Upah selama dalam prosesBipartit hingga sampai proses Mediasi di Disnaker

Fotocopy Surat Permintaan Perundingan Bipartit tanggal 2 Juli 2018 yangsudah diberi materai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, diberi10.Fotocopy Surat Permintaan Perundingan Bipartit tanggal 6 Juli 2018 yangsudah diberi materai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, diberi11.Fotocopy Surat Pengaduan Penggugat kepada Disnaker Kota Pekanbaru yangsudah diberi materai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, diberi12.Fotocopy Surat Penggilan Mediasi dari Disnaker Kota

Pekanbaru Nomor :Naker/PHIC.4/565/567/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang sudah diberimaterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya dan diberi13.Fotocopy Surat Penggilan Mediasi I dari Disnaker Kota Pekanbaru Nomor :Naker/PHIC.4/565/570/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang sudah diberimaterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya dan diberiHalaman 12 dari 20 Putusan PHI Nomor : 22/Pdt.susPHI/2019/PN.Pbr14.

Fotocopy Surat Penggilan Mediasi III dari Disnaker Kota Pekanbaru Nomor :Naker/PHIC.4/565/588/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang sudah diberimaterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya dan diberi15.Fotocopy Surat Anjuran dari Disnaker Kota Pekanbaru Nomor : Naker/PHIC.4/565/695/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang sudah diberi materaicukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda.........

P15;16.Fotocopy Surat Tanggapan Penggugat atas Anjuran dari Disnaker KotaPekanbaru tanggal 20 September 2018 yang sudah diberi materai cukup dantelah dicocokan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ..............e P16;Menibang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat Penggugat juga mengajukan 2orang saksi dalam persidangan yang bernama Roster Marlinda Manullang dan ArifinDarlin Marudut yang memberi keterangan sebagai berikut :1.

ditegaskan :*Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksuddalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja tersebut telah dilakukan,oleh karenanya Penggugat mencatatkan Permohonan PencatatanPerselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut,serta guna memohon pula penyelesaian tersebut melalui proses mediasiyang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut;Bahwa namun demikian walaupun dalam Surat Anjuran Nomor560/767/DTT/2019 Disnaker

Penyanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untukpekerjaan yang bersifat tetapBahwa sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial,Penggugat telah menempuh perundingan bipartit dan mediasi tripartitsebagai syarat/mekanisme yang harus dilalul;Bahwa telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana darimediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatansehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Garut mengeluarkan anjurandengan nomor : 560/767/DTT/2019 Disnaker

) Kabupaten Garut,dimana sebelumnya telah dilakukan perundingan Bipartit yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2019 dan perundingan Tripartit oleh Mediator Hubungan Industrial yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019, tanggal 8Mei 2019, dan tanggal 15 Mei 2019 yang menghasilkan Anjuran dari Disnaker Nomor : 560/767/DTT2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang menganjurkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan pHalaman 10 dari 30 Putusan Nomor 179/Pdt.Sus.PHI /2019/ PN.Bdg8.erubahan

status dari pekerja PKWT menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Bahwa Penggugat keberatan dengan Anjuran Disnaker tersebut dikarenakan mengingat kinerja Penggugat yang kurang efektif dan tidak disiplin dalambekerja yaitu sering meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja tanpa pemberitahuan atau izin ke atasan atau pihak kantor, atas ketidakdisiplinan Penggugat dalam bekerja tersebut Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) tertanggal 8 April 2019 yangditujukan

tersebut diatas dan poin 7 dalam Pokok Perkara GugatanPenggugat, Tergugat keberatan dengan Anjuran Disnaker tersebutdikarenakan sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada poin 3dalam Pokok Perkara Tergugat yaitu ketidakdisiplinan Penggugat dalambekerja serta penilaian kinerja Penggugat yang tidak memenuhiekspektasi dan tidak efektif dalam bekerja sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP I) tertanggal 8 April 2019 yanditujukan kepada Tergugat:.

Dalam sidang mediasi yang dihadiri kuasa Tergugat, telahterungkap fakta berdasarkan pendapat mediator dalam SuratAnjuran Nomor 567/505 Disnaker 4 tanggal 26 Februari 2015Hal 7 dari 30 hal. Put.

Berdasarkan surat jawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja KotaBekasi melalui Surat Nomor 701/1323 Disnaker 5 tertanggal 9 Juni2015 mengenai hasil temuan pegawai pengawas ketenagakerjaandi PT Manggul Jaya sesuai Nota Pemeriksaan Nomor 701/944Wasker/IV/2013 tertanggal 15 April 2015;b.

Pemeriksaan data dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yangdilakukan oleh Mediator dalam sidang mediasi di Dinas TenagaKerja Kota Bekasi, sebagaiman tertulis dalam Pendapat Mediator diSurat Anjuran Nomor 567/505 Disnaker 4 tanggal 26 Februari 2015;Untuk itu.

Bahwa berdasarkan surat jawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimelalui Surat Nomor 701/1323 Disnaker 5 tertanggal 9 Juni 2015 mengenaihasil temuan pegawai pengawas ketenagakerjaan di PT Manggul JayaHal 11 dari 30 hal. Put.

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan telahmengajukan perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasidan telah dikeluarkan Surat Anjuran Nomor567/505 Disnaker 4tanggal 26 Februari 2015, yang isinya adalah sebagai berikut:1.MenganjurkanAgar Pimpinan Perusahaan PT Mangul Jaya mempekerjakankembali Sdr. Sarmiyanto, Agus lrawan, Nur Hasanudin, EnjenJunaedi, Mista, Masriah, M.

serta meminta penning diserahkankepadanya;Bahwa Penggugat pada tanggal 09 April 2011, kembali menemui atasanPenggugat (Bpk.Liston Simanungkalit) untuk meminta kembali bekerjasebagaimana biasanya serta meminta menjelaskan pelanggaranPenggugat lakukan dan pihaknya Tergugat bersikokoh bahwa Penggugattelah diberhentikan oleh Perusahaan, dan Tergugat mengintimidasiPenggugat lewat penyampaian Tergugat bahwa apabila Penggugat tidakpuas atas PHK tersebut Tergugat menyuruh melaporkan hal tersebut kepihak Disnaker

pihak Tergugat beralasan belum ditandatangani oleh Kantor Pusat Tergugat di Jakarta ;Bahwa Penggugat menerima diberhentikan apabila pihak Tergugatmenjelaskan serta membuktikan kesalahan dan Pelanggaran Penggugatlakukan;Halaman3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2016/PN.PbrBahwa Penggugat pada tanggal 19 April 2011, melaporkan kejadian yangPenggugat alami ini kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Madya Pekanbaruuntuk menjembatani permasalahan yang Penggugat tersebut;Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama Disnaker

Surat Edaran Disnaker Kota Pekanbaru Nomor : Naker/ C.41/ 565/29/ 01/ 2015, tertanggal 15 Januari 2015, yang merujuk padaPeraturan Gubernur Riau Nomor : Kpts.15/1/2015, tentang UpahMinimum Provinsi Riau tahun 2015 yang diberlakukan padatanggal 01 Januari 2015 sebesar Rp.1.925.000x12 bulan =Rp.23.100.000,;.

Surat Edaran Disnaker Kota Pekanbaru Nomor : Naker/ C.41/ 565/47/01/2016, tanggal 13 Januari 2015, yang merujuk padaPeraturan Gubernur Riau Nomor : Kpts.15/1/2016, tentang UpahMinimum Kabupaten/Kota se Propinsi Riau tahun 2016 yangdiberlakukan pada tanggal O01 Januari 2016 sebesar Rp.2.146.375. ;. Tunjangan Hari Raya ( Hari Natal) pada :a. Tahun 2011, 1(satu) bulan upah sebesar Rp.1.135.000,b. Tahun 2012, 1(satu) bulan upah sebesar Rp.1.260.000,c.

bahwa Penggugattelah melanggar isi Perjanjian Kontrak Kerja pasal 8 yaitu melanggardisplin, memaksa pimpinan, serta tidak mentaati perintah yangdiberikan Perusahaan, pada hal menurut Penggugat bahwaPenggugat selama ini selalu berprestasi dan belum pernahmendapakan Surat Peringatan I,Il dan Ill dan setelah di PutusHubungan Kerja (PHK) Penggugat selalu menemui atasan untukmemperoleh keterangan alasan dari Tergugat dalam memutushubungan kerja Penggugat;Bahwa permasalahan ini telah di mediasi oleh Disnaker

2018surat nomor : 94/Pem&Und/AYW&P/11/18 Kuasa Hukum Penggugat telahmelayangkan berupa Undangan & Klarifikasi Pertama (Bukti P6) ;Fotocopy dari asli (Surat permintaan Bipartit tertanggal 21 Nopember 2018 suratnomor : 103/Pem&Und/AYW&P/11/18 Kuasa Hukum Penggugat telahmelayangkan berupa Undangan & Klarifikasi Kedua (Bukti P7) ;Fotocopy dari copy Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja Kota Bandung berupa ANJURAN tertulis atas perselisinan hubunganindustrial dengan nomor : 567/147/Disnaker

tertanggal 21 Maret 2019 (Bukti P8);Fotocopy dari asli Surat Tanggapan dan atau Jawaban atas Anjuran Nomor :567/1471/Disnaker tertanggal 30 Maret 2019 ditujukan ke Kepala Dinas TenagaKerja Pemerintah Kota Bandung (Bukti P9) ;Fotocopy dari asli Lampiran pengiriman suratsurat ke PT.

ketentuan Pasal 86 Undangundang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisinan Hubungan Industrial komulasigugatan perselisinan Hak, perselisihan Kepentingan beserta Perselisihan PemutusanHubungan kerja dapat diajukan secara bersamasama dalam satu Surat Gugatan,dan kepada Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkaraperselisinan hak dan / atau perselisinan kepentingan ;Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat pada angka 4 (empat)menyatakan agar Majelis Hakim menerima Anjuran Disnaker

Nomor 567/1471/Disnaker tertanggal 21 Maret 2019 yang memuat perhitungan pesangon, UangPenghargaan masa kerja, Uang penggantian hak, Upah selama proses bulanDesember tahun 2018 dan upah selama proses bulan Januari s/d Maret tahun 2019dengan nilai total gugatan Rp.78.543.542.75 (Tujuh puluh depan juta lima ratusempat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua koma tujuh lima rupiah) ;Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat primer pada angka 6,angka 7 dan angka 8 pada petitum a quo juga terdapat

Kerja (PHK) tersebut adalah TIDAK SAH/BATAL DEMIHUKUM, artinya PHK tersebut dianggap tidak pernah ada;Bahwa karena gagalnya perundingan pada tingkat bipartit, Para Penggugatmeminta bantuan kepada Mediator di Kantor Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi, akan tetapi perundingan dalam Mediasi tersebut jugagagal menyelesaikan perselisinan secara damai, sehingga dikeluarkanlahsurat anjuran dari lembaga mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasitertanggal : 9 Nopember 2017 # 4xdengan Surat Nomor567/7786/Disnaker

VPL/012/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017;: Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi No. 250/Kep.68/LKB/Disnaker/IX/2016 tentangPencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit Atas Nama PT. MANDIRIMITRA LOGISTIK tanggal 7 September 2016 berikut lampiran,Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. MANDIRIMITRA LOGISTIK;: Fotocopy sesuai asli Surat Disnaker Pemkab.

Bekasi No.700/6743WAS/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal PanggilanDinas yang ditujukan kepada Tergugat;: Fotocopy sesuai asli Surat Disnaker Pemkab. Bekasi No.567/6157/Disnaker/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihalPanggilan yang ditujukan kepada Tergugat;: Fotocopy sesuai asli Surat Disnaker Pemkab. Bekasi No.567/6509/Disnaker/IX/2017 tanggal 12 September 2017 perihalPanggilan yang ditujukan kepada Tergugat;: Fotocopy dari fotocopy Surat keterangan No.

T33 : Fotocopy dari fotocopy ANJURAN Disnaker Pemkab. Bekasi No.567/7786/Disnaker 2017, tanggal 9 November 2017;34. T34 :Fotocopy dari fotocopy Risalan Penyelesaian PerselisinanHubungan Industrial Disnaker Pemkab.

denganmenyatakan Tergugat telah memutuskan hubungan kerja Para Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukanupaya perundingan perundingan bipartit, akan tetapi belum ada titik temu;Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan No 39/Padt.SUSPHI/2018/PN.BdaMenimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalamperundingan bipartit, maka selanjuinya dilakukan penyelesaian melalui mediasidan Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, telah mengeluarkanAnjuran dengan Nomor : 567/7786/Disnaker

Bahwa surat pada point 4 dan 5 baru Penggugat ketahui pada saat sidangdidepan Pegawai Perantara Kantor Disnaker Batam (Bok Kembara) padatanggal 5 Desember 2005 ;. Bahwa Penggugat hanya memegang surat yang dibuat seperti pada point3;. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan surat secara resmi kepada ibuMainah Adenan selaku Dirut PT.

Agar masingmasing pihak memberikan tanggapan secara tertulisterhadap anjuran tersebut diatas selambatlambatnya 7 hari sejak diterimanya Surat ANJULAN 0.0... cece cece eee ceceeeee ee teeeeeeees P8 ;Bahwa Penggugat telan membuat surat tanggapan secara tertulis tertanggal 11 Januari 2006 dengan menolak anjuran Disnaker Kota Batamuntuk membayarkan selisih pembayaran sebesar Rp.291.667, kepadaPenggugat ..............c cece PQ;Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjadengan status

Bahwa oleh karena perkara ini sudah berlarutlarut dan sudah dilimpahkan ke P4D Propinsi Riau di Pekanbaru dan dilimpahkan lagi oleh Disnaker ke PPHI Tanjung Pinang, maka mohon Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk mengeluarkanPenetapan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 98 UndangUndang PPHI ;3.

Bahwa meskipun Disnaker telah menindak lanjuti pengaduan tersebutdengan melakukan perantaraan (Mediasi) kepada kedua belah pihak,namun pokok permasalahan yang diadukan Penggugat bukan tentangHal. 10 dari 13 hal. Put. No. 614 K/Pdt.Sus/2009Pemutusan Hubungan Kerja tetapi sebatas mempermasalahkan tentangbesarnya Kompensasi ;h.

Bahwa terbukti Disnaker Kota Batam, didalam anjurannya tidak mempersoalkan tentang status Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, sekedar menganjurkan untuk melengkapi syarat administrasi yaitumengajukan permohonan izin PIPHK kepada P4D serta melakukankoreksi besaran nilai Kompensasi yang diberikan kepada Penggugat, terhadap anjuran mana Penggugat justru menolaknya ;i.

Safari Junie Texindo, baik melaluimusyawarah bipartit yang gagal bahkan Penggugat dianggapmengundurkan diri, dan juga melalui Mediasi Disnaker, dimana Tergugat menolak tuntutan Penggugat, yang menjadi1 hal Put. WMak071 = dari 11 hal. Put.

No.077 K/Pdt.Sus/2009K/PHI/2006 .haknya Penggugat, sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat (1) dan (2);Bahwa dengan telah gagalnya musyawarah bipartit diPerusahaan, dan gagalnya Mediasi di Disnaker Boyolali, makalahirlah Risalah Penyelesaian PHI oleh Mediator, terlampircopynya,Bahwa pokok perkara adalah Penggugat' tidak bisamenerima perlakuan dari Tergugat, yang merumahkan Penggugatyang sudah tanpa batas waktu, karena sudah 12 bulan, danmembayar upah sangat rendah

No.077 K/Pdt.Sus/2009K/PHI/2006 .alami selama ini tentang hukum perburuhan positif sudahberjalan, diantaranya:Bahwa KKB yang akan diadakan kemudian tidak bolehbernilai kurang dari KKB sebelumnya;Dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2004 menjadibernilai kurang dari UndangUndang No. 22 Tahun 1957diantaranya mengenai:Undang Undang No. 22 Tahun 1957 mengijinkan bukanahli hukum (non pengacara), untuk beracara diLembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan daritingkat Disnaker, P4D, P4Pusat, PT.

TUN, dan MAdengan surat kuasa khusus.Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tidak mengijinkanbukan ahli hukum, beracara di Disnaker PHI, maupunMA, dengan surat kuasa khusus, padahal pasal 84Undang Undang No. 2 Tahun 2004 mengijinkan bukanahli hukum untuk beracara, asal dengan surat kuasakhusus.

Dengan UndangUndang No. 22Tahun 1957 dicabut, dan diganti dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2004, mengakibatkan pengawaspelaksanaan putusan di Disnaker juga bubar.

Bioplast Unggul yang sedangmembela ataupun mengadvokasi anggotanya yang telah diputus hubungan kerjaoleh pihak TERGUGAT secara sepihak, yang mana sudah dikeluarkan suratAnjuran dari pihak Disnaker Kab. Tangerang pada tanggal 6 Februari 2019 dengannomor 560/686/Disnaker/201913. Bahwa para PENGGUGAT melakukan Aksi Unjuk Rasa pada tanggal 23 Mei2019 selama 90 menit yaitu dari jam : 08.30 wib s/d 10.00 wib untuk menintaTERGUGAT agar menjalankan isian Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab.

Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya, TRIPARTITE lanjutan atau Mediasi III dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 di di Disnaker Kab. Tangerang yangdi hadiri oleh para PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tidak membuahkanhasil dan diputuskan sebagai MEDIASI / TRIPARTITE TERAKHIR dan untukselanjutnya diterbitkan Anjuran oleh pihak Mediator pada Disnaker Kab.Tangerang.TENTANG PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TIDAK SAH YANGDILAKUKAN TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT25.

Tangerang.45.Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial atas PemutusanHubungan Kerja sepihak terhadap para PENGGUGAT yang dilakukan olehTERGUGAT ke Disnaker Kab. Tangerang.46.Bahwa proses TRIPARTITE / MEDIASI di Disnaker Kab. Tangerang dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Agustus 2019 dan dihadiri olen kedua belah pihak.Adapun hasil Mediasi / Tripartite adalah : kedua belah pihak sepakat untukTripartite Kembali.47.

Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya, TRIPARTITE lanjutan atau Mediasi III dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 di di Disnaker Kab. Tangerang.Yang di hadiri oleh para PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tidakmembuahkan hasil dan diputuskan sebagai MEDIASI / TRIPARTITE TERAKHIRdan untuk selanjutnya diterbitkan Anjuran oleh pihak Mediator pada Disnaker Kab.Tangerang49. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Mediator Hubungan Industrial pada DinasTenaga Kerja Kab.

Bahwa dua orang tersebut, perselisihan PHKnya sudah diproses melaluprosedur bipartite dan mediasi di Disnaker Kab. Tangerang.

MNS karena tidak ada datadataPenggugat sebagai pekerja ;Bahwa para Penggugat telah melaporkan persoalan ini ke Disnaker Kota Bitungyang pada akhirnya para Penggugat tetap dipekerjakan sebagaimana biasanya sebagaipekerja PT.MNS ;Bahwa para Penggugat pada akhir tahun 2007 persoalan status para Penggugatkembali dipersoalkan PT.MNS ;Bahwa para Penggugat pada tanggal 1 Desember 2007 diancam apabila paraPenggugat tidak mengikuti kemauan perusahaan mencari badan hukum, maka paraPenggugat sudah tidak diijinkan

MNS memutuskanhubungan kerja dengan para Penggugat ;Bahwa para Penggugat merasa tertipu dengan janji dari Perusahaan dan seorangMediator (Rpyhaert Moleh) Disnaker Kota Bitung yang telah berjanji untukmempekerjakan para Penggugat terus selama Perusahaan beroperasi ternyata tidakterwujud ;Bahwa para Penggugat menganggap, bahwa dengan dialihkannya para Penggugatke badan hukum yang lain adalah untuk menghilangkan hakhak yang seharusnya paraPenggugat terima sesuai amanat undangundang ;Bahwa para Penggugat

sangat terkejut sebab bukti penerimaan uang ternyata adalahperjanjian bersama, hal ini sangat para Penggugat sesalkan mengapa lembaran kertas itutidak dibacakan pada saat para Penggugat tanda tangan, mengingat ratarata paraPenggugat hanya mengecap pendidikan SD (Sekolah Dasar), hal ini para Penggugatketahui nanti setelah persoalan ini terangkat ke Disnaker Kota Bitung ;Bahwa para Penggugat menyesalkan ulah seorang Mediator (Royhaert Moleh)Disnaker Kota Bitung yang menandatangani perjanjian bersama

adalah melakukan penyegaran terhadap karyawan dan tidakHalaman 2 dari 20 Putusan PHI Nomor 5/Padt.SusPHI/2019/PN Ttepernah lagi membicarakan masalah tersebut dan Tergugat terkesanmencuekin sehingga Penggugat merasa tidak didengar oleh Tergugat halyang sama juga dialami oleh istri Penggugat bernama Zainab lbrahim yangjuga bekerja di Qbeat dengan posisi jabatan sebagai Supervisor Club di Qbeat, diturunkan dari jabatan menjadi Server Club sehingga Penggugatbersama istrinyalangsung mengadu di kantor Disnaker

pada tanggal 02 Juli2018 kemudian dilakukan panggilan perundingan mediasi pada tanggal 06Juli, tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018 selanjutnya mediasiberikut pada tanggal 25 September 2018 perundingan mediasi antarakeduabelah pihak sebanyak 4 (empat) kali di Kantor Disnaker Kota Ternate keduabelah pihak masingmasing mempertahankan pendapatnya, Penggugatmeminta dikembalikan pada jabatan semula karena tidak ada kesalahanyang dilakukan oleh Penggugat namun Tergugat tidak mengiyakan,Tergugat

Bahwa dari penjelasan pasal tersebut diatas maka Penggugat wajibmenerima upah setiap bulan selama proses perselisihan pendapatantaraPenggugat dengan Tergugat yang belum ada keputusan dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial setempat maka gaji/upahPenggugat tetap dibayar seperti biasa, namun yang terjadi Tergugatsudah tidak lagi memberikan gaji kepada Penggugatsejak itu Penggugatmengadu di Kantor Disnaker dan dilakukan mediasi penyelesaianmasalah tersebut namun penyelesaian tersebut

Maka,Disnaker melalui Mediator mengeluarkan anjuran sesuai pasal 13 UU No.2 Tahun 2004 untuk ditindak lanjuti ke Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Ternate.5.

pada tanggal 02 Juli 2018 kemudiandilakukan panggilan perundingan mediasi pada tanggal 06 Juli 2018, tanggal 19Juli 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018 selanjutnya mediasi berikut padatanggal 25 September 2018 perundingan mediasi antara kedua belah pihaksebanyak 4 (empat) kali di Kantor Disnaker Kota Ternate kedua belah pihakmasingmasing mempertahankan pendapainya.

Pada mediasi ketiga tanggal 13 Juli 2011Tergugat hadir dan tetap tidak bisa memberikankeputusan untuk memberikan pesangon sebagaimanaketentuan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.Sehingga pertemuan mediasi di DisnakertransKabupaten Slemandeadlock Bahwa selama Mediasi Disnaker tidak menghasilkankesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, makaDinas Tenaga Kerja mengeluarkanHal. 7 dari 62 Hal PUT.No.02.G.2012.PHI.YK10 Bahwa sampaidikeluarkan Anjuran dan Risalahperundingan, Tergugat pada keputusannya

Logistik,tertanggal 01 Juni 201 1;Bukti P6 : Foto Copy Bukti Prosedur Penyelesaian Berhenti Kerja DamaiPutra Group dari PenggugatII (Handayani) kepada Kabag.Accounting &Tax, tertanggal 30 Mei 201 1; Bukti P7 : Foto Copy Bukti Prosedur Penyelesaian Berhenti Kerja dariPenggugatII (Wawan Sukaryawan) kepada Kabag.Quality Control,tertanggal 09 Juni 2011; Bukti P8 : Foto Copy Notulen Mediasi di Disnaker Sleman, tanggal 21Juni 201 ;Bukti P9 : Foto Copy Notulen Mediasi di Disnaker Sleman, tertanggal 13Juli

201 1; Bukti P10 : Foto Copy Anjuran dari Mediator Disnaker Sleman, tertanggal18 Juli 2011 ;Bukti P11: Foto Copy SK.

dan sampai keDPRD, tetapi tidak ada titik temu ;Bahwa di perusahaan tidak ada Peraturan Perusahaan dan Perjanjian KerjaBersama (PKB);Bahwa Yani di bagian keuangan, Emy di bagian marketing, Wawan di bagianAccounting ;Bahwa setelah mendapat Surat Mutasi mereka yang menolak PHK sudahtidak ketemu Pak Maman dan langsung ke Disnaker ;Bahwa di Disnaker tidak ada kejelasan Surat Mutasi;Bahwa setelah menerima Surat Mutasi mereka tidak menerima suratpanggilan kerja dari Jakarta ;Bahwa pada waktu Saksi ke

Disnaker Saksi meminta pesangon sesuai denganUndangundang karena sudah di PHK ;Bahwa pada saat saksi menerima Surat Mutasi, Saksi belum mendapatpesangon 53.

Ricardo WilsonSilaen dan Juniar, yang telah dilegalisir olen Kepala Disnaker danKependudukan Kota Banda Aceh ; 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 474/89/PY/2002 tanggal01 September 2002 An. Ricardo Wilson Silaen ;Terlampir dalam berkas perkara ;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.2829/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 27 Januari 2009 yang amar lengkapnyasebagai berikut : Menyatakan Terdakwa AKP.

Ricardo Wilson Silaen dan Juniar,yang telah dilegalisir oleh Kepala Disnaker dan Kependudukan KotaBanda Aceh : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 474/89/PY/2002 tanggal 01 September2002 An. Ricardo Wilson Silaen ; Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 14 Desember 2005 ; Fotokopi surat keterangan siswa tanggal 1 April 2008 ;" Fotokopi polis asuransi tanggal 1 Juni 2003 ;Hal. 3 dari 7 hal. Put.

Ricardo Wilson Silaen danJuniar, yang telah dilegalisir oleh Kepala Disnaker dan KependudukanKota Banda Aceh ; Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 474/89/PY/2002 tanggal 01September 2002 An.