Bahwa ahli adalah Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK).

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang.

Bahwa fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 PP TPPU adalah sebagaiberikut :a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Bahwa dalam perbuatan pidana pencucian uang, harus ditemukan faktapenempatan uang pada Rekening yang mencurigakan dan / atau telahterjadi transaksi transfer tertunda sebagai penempatan transfer yangmencurigakan telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dan atauLaporan Pengguna Jasa telah terjadi transaksi yang patut dicurigakan danatau Lembaga PPATK. Bahwa untuk mengetahui telah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uangtersebut, harus dilakukan :1. Melakukan Audit oleh Editor Akuntan Publik.2.

Adanya Laporan transaksi yang mencurigakan dari Lembaga PenggunaJasa dan / atau Lembaga PPATK tidak diketahui asal usulnya atasharta kekayaan yang patut dicurigai dan telah terjadi penyamaran.3. Penempatan uang diperoleh dari hasil kejahatan yang bersumber darisumber kejahatan.

KRAKATAU POSCO
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)
2.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
3.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI)
4.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
6.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7.Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
8.PT.

Pendukung : meliputi Kementerian Komunikasi danInformasi dan PPATK yang memilikitugas menghentikan atau menghambatHalaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN Sri.maraknya kasus investasi illegal danmemberikan edukasi dan sosialisasikepada masyarakat.6.

NURmenghubungi saksi AWALUDDIN dan memberitahukan bahwa uangyang dilipatgandakan sudah ada sebanyak Rp. 7.500.000.000, (TujuhMilyar Lima Ratus Juta Rupiah) namun untuk dapat dikirimkan lewat bankmaka saksi AWALUDDIN harus berhubungan dengan PAK EDI yangmengaku sebagai orang PPATK.

(tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut, Pak NUR mengatakan kepada saksi jikauang milik saksi sejumlah Rp. 7,5 Milyar yang telah dilipatgandakannyatersebut sudah ada akan tetapi Pak NUR meminta kepada saksi untukmengirimkan uang kepada temannya di PPATK yang bernama Pak EDIuntuk pengurusan uang Rp. 7,5 M tersebut;Bahwa saksi kemudian dihubungi oleh Pak EDI yang menyampaikan jikauang yang saksi harus kirim kepadanya adalah sebesar 5% dari jumlah uang7,5 M yaitu sejumlah Rp. 375.000.000.

MUHAMMAD NOVIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa ahli tidka kenal dengan Terdakwa;Bahwa ahli menjelaskan yang menjadi dasar bagi Ahli untukmemberikan keterangan dalam penyidikan ini adalah SuratPenunjukan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) Nomor :R/ /HK.03.04/IV/2019 tanggalApril 2019 dan surat Dir.

Reskrimsus Polda Kaltim Nomor:B/132/X1/Res.2.3/2018/Ditreskrimsus tanggal 30 Nopember 2018perihal Mohon Bantuan Ahli;Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 39 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyaitugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucianuang.Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:a.

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uangdan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1);Bahwa ahli menjelaskan terhadap mekanisme pencucian uangbahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola.

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh pihak Pelapor karena melibatkan hartakekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;Bahwa ahli menjelaskan Tindak Pidana Pencuciang Uang dapatdigolongkan TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif, denganpenggolongan sebagai berikut:a.

Selain itu ada juga saksi yang mengaku tidak pernahmengajukan kredit, saksi hanya dimintai tolong oleh Terdakwa untukmeminjamkan data identitasnya untuk membuat kredit KPR (pembelian asetrumah) oleh Terdakwa, yang membayar kredit tersebut Terdakwa;Menimbang, bahwa menurut ahli dari PPATK, Terdakwa telahmembelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan baranglain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lainmisalnya atas nama istri, anak, atau dengan sengaja

., MH. telah memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk memberikan keterangandalam penyidikan adalah Surat Penunjukan dari Kepala PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan surat dariKepala Kepolisian Resor Bulungan Polda Kalimantan Timur perihalPermintaan Keterangan Ahli.Bahwa Ahli sudah lebih dari 100 (seratus) kali memberikan keterangansebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dibeberapa Instansi, baik di tahap penyidikan

, maupun di depan sidangpengadilan.Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di PPATK antaralain: memberikan bantuan hukum dan memberikan pendapat hukumberkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikanketerangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uangguna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukumbaik ditingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan.Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tjs.Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor8Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :a.b.pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan. analisis atau. pemeriksaan laporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasi

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehpihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang didugaberasal dari hasil tindak pidana.Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasifa.

Secara umum tugas PPATK sebagai unit intelejen transaksi keuanganmemiliki tiga fungsi yaitu menerima laporan dari pihak pelapor (vide Pasal 17jo Pasal 23 UU TPPU), melakukan analisis atau pemeriksaan atas laporandan informasi (Pasal 40 huruf d UU TPPU), dan meneruskan hasil analisisatau pemeriksaan kepada penyidik (Pasal 44 ayat (1) huruf UU TPPU).Sehingga pertanyaan penyidik mengenai apakah pihak PPATK masihmemonitor, bila ya sampai sejaunmana dan dipertanggungjawabkan kepadasiapa, Ahli menjelaskan

bahwa PPATK tidak mempunyai tugas, fungsi dankewenangan untuk melakukan monitoring terhadap rekening yang telahdiblokir/disita.Menimbang, bahwa dari pihak Terdakwa telah diajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai berikut :1.

Penyidikdan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di Bank Mandiri (Persero) Tbk,Satuan Kerja Complence Group Jakarta;Bahwa Saksi diperiksa penyidik terkait rekening Bank Mandiri atas namaJuventa;Bahwa Saksi melihat mutasi rekening Juventa adalah terlihat sepertimutasi rekening nasabah pada umumnya;Bahwa ketika ada permintaan Penyidik untuk melakukan pemeriksaantransaksi rekening Juventa karena ada indikasi transaksi mencurigakanmaka kami melaporkan ke PPATK

transaksi yang menyimpang dari karakteristik profil, karakteristikatau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yangbersangkutan;" Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut didugadilakukan dengan tujuan untuk pelaporan transaksi yangbersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuaidengan ketentuan undangundang;" Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakuan denganmenggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasiltindak pidana;" Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK

dan juga pada tanggal 21 Nopember 2017 uangsebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai arahan orang bankTerdakwa depositokan langsung selama 1 (satu) tahun dan sisanyaRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terdakwa cairkan;Bahwa Anak Terdakwa bernama Juventa sudah menanyakan kepada BankBCA Bengkalis mengenai deposito milik Terdakwa dan membenarkan ada 2(dua) kali Terdakwa mendepositonkan, namun orang bank tidak maumemberikan keterangan secara tertulis Karena harus ada surat dari PPATK

Bahwa Terdakwa kurun waktu 2012 pernah membelikan saksi KalungEmas, Cincin Emas, membelikan kasur (merknya saksi lupa)membangun teras dapur;Bahwa saksi pernah melahirkan, dioperasi terakhir Nopember 2012;Bahwa saksi pernah dibelikan mertua saksi ayunan;Bahwa mertua saksi bekerja sebagai dosen di Universitas Saraswati;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pulamengajukan Ahli dari Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK

), dibawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut :Ahli ISNUYUWANA DARMAWAN, SH, LLM;Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Ahlibenar semuanya;Bahwa Ahlidi PPATK sebagai analis hukum transaksi kKeuangan senior;Bahwa kepanjangan dari PPATK adalah Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan;Bahwa tugas saksi adalah memecahkan masalah hukum, memberikanadvis hukum pada pimpinan PPATK dan Direktoratdirektorat yang adapada PPATK;137 Bahwa terhadap transaksi perbankan

Ahli bisa memberikan pendapathukum; Bahwa PPATK dalam menganalisa suatu transaksi adalah Bankmelaporkan terlebih dahulu kepada PPATK terkait adanya transaksiyang mencurigakan; Bahwa batasan transaksi tersebut adalah Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) ke atas, transaksi tersebut berupa penarikan danpenyetoran dan penerimaan; Bahwa modus terjadinya TPPU bisa menggunakan rekening orang lain,keluarga, suami/istri, saudara, membeli asset dengan menggunakannama orang lain; Bahwa transaksi mencurigakan

E/ZOI7/PN lbSudaryat , Camat selaku PPATK sementara di Kecamatan Parongpong terletakdi jin.

Saksi Merry EsterBahwa saksi bekerja dibagian Customer Service sebagai CustomerService Officer (CSO);Bahwa tugas CSO adalah melayani pembukaan dan penutupan rekening;Bahwa terdakwa tidak pernah datang kepada saksi untuk membukarekening BCA, karena Terdakwa membuka rekening BCA pada tanggal 11Juni 2015 sedangkan saksi baru mulai bekerja di BCA Sungai Pinyuh padabulan Agustus 2015;Bahwa antara BCA dengan PPATK sudah ada koneksi;Bahwa pada saat membuka rekening BCA Terdakwa menyebutkanpenghasilan kotornya

Jadi Bank bisasaja memberikan informasi ke PPATK bahwa ada transaksi keuanganyang mencurigakan. Suatu Bank memiliki kewajiban mengkategorikanapakah transaksi seorang nasabah merupakan transaksi biasa atautransaksi luar biasa. Apabila ada transaksi luar biasa maka harus ditanyatujuan dari transaksi tersebut, apakah untuk penjualan atau pembeliantanah dan sebagainya. Kemudian Bank akan mengcluster apakahtransaksi tersebut termasuk mencurigakan atau tidak.

adalah hasil dari kejahatan maka Atidak dapat dikenakan pidana, tetapi apabila A ada unsur mengetahui ataupatut menduga bahwa uang yang dipinjamnya dalah hasil dari kejahatanmaka A dapat dikenakan TPPU;Bahwa Range income tidak bisa terlalu jauh, seperti yang disebutkan yaituRp25.000.000,00 s/d Rp400.000.000,00, range dari Bank seharusnya tidaksejauh itu, karena dengan range seperti itu maka transaksi diantara batastersebut akan menjadi transaksi yang wajar sehingga Bank tidak perlumelaporkan kepada PPATK

. saksi perlu mempertanyakan lebih lanjutmengenai range tersebut kepada pimpinan saksi di Pusat;Bahwa PPATK tidak mempunyai data seluruh nasabah.

PPATK hanyamempunyai data rekening nasabah yang dilaporkan oleh Bank dan ataspermintaan PPATK;Bahwa saksi memberi contoh pada kasus Artis Edies Adelia yangmempunyai suami diduga pelaku kejahatan Pasal 372 KUHP dan 378KUHP. Ketika Edies akan menikah dengan suaminya, sebenarnya suamiEdies Adelia sudah akan ditangkap, tetapi ditunda dan ditangkap setelahljab Qabul. Kemudian setelah ditangkap suami Edies Adelia tidak langsungditahan, sempat disuruh pulang.

FIRSTO YAN PRESANTO juga mengatakan sudah memilikidata dari PPATK. Kemudian IR. H. MUHAMMAD YUSUF bertanyamengapa saya dipanggil sedangkan saya sudah 5 tahun pensiun?. Laludijawab oleh FIRSTO YAN PRESANTO ini kasus pengembangan. Selanjutnya karena dalam waktu 1 (Satu) minggu IR. H. MUHAMMADYUSUFtidak memenuhi permintaan Rekening Koran tersebut,kemudian IR.H. MUHAMMAD YUSUF menelpon FIRSTO YAN PRESANTO. Dalampercakapan tersebut IR. H.

FIRSTO YAN PRESANTO juga mengatakan sudah memiliki datadari PPATK. Kemudian IR. H. MUHAMMAD YUSUF bertanya, mengapasaya dipanggil sedangkan saya sudah 5 tahun pensiun?. Lalu dijawab olehFIRSTO YAN PRESANTO, ini kasus pengembangan. Selanjutnya karena dalam waktu 1 (Satu) minggu IR. H. MUHAMMADYUSUF tidak memenuhi permintaan Rekening Koran tersebut, kKemudianIR. H. MUHAMMAD YUSUF menelpon FIRSTO YAN PRESANTO. Dalampercakapan tersebut IR. H.

R391/F.2/Fd.1/08/2015 tertanggal 24Agustus 2015 yang ditujukan kepada Kepala PPATK, padapokoknya menyatakan bahwa, Sehubungan dengan suratdari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi KeuanganKeuangan (PPATK) S604/1.03.1/PPATK/12/12/SR tanggal12 Desember 2012 Perihal: Hasil Analisis Transaksikeuangan Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi AtasNama NUR ALAM, SE. dan berdasarkan hasil penyelidikankasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidanaHal. 43 dari 198.

R391/F.2/Fd.1/08/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 yangditujukan kepada PPATK yang pada pokoknya menerangkanhasil PPATK terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPUa.n Nur Alam S.E belum ditemukan alat bukti cukup untukdapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.Termohon tanggapi sebagai berikut: Bahwa Termohon mempertanyakan sumber, keabsahandan kewenangan Pemohon mengakses / memperolehsurat berkode R (Rahasia) yang diterbitkan olehKejaksaan Agung RI tersebut?

Sedangkan Pemohonbukanlah PPATK sebagaimana yang dituju dalam surattersebut, dan bukan pula personel Kejaksaan Agung RI. Bahwa apabila memang benar Surat Kejaksaan Agung RINo.

Mulia Hakim Tunggal dalammemutus perkara ini, maka TERMOHON sampaikan jika sampai saat iniTERMOHON masih melakukan penyidikan dalam rangka mencari buktibukti yang diduga merupakan hasil kejahatan dari tindak pidanapencucian uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang dan TERMOHON sudah memanggilPPATK guna menelusuri harta PEMOHON yang diduga merupakanhasil tindak pidana pencucian uang, namun pihak PPATK

:S3205/03.1/PPATK/12/14/SR, tanggal 12Desember 2014, perihal Tanggapan atas permintaan informasi (Sesuai denganaslinya) ;Putusan No. 06/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Halaman 50 dari 5747. Bukti T47 Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya kepada Kepala BPNKabupaten Lampung Timur Nomor :B/8098/XV/2014/Ditreskrimum, tanggal 12November 2014 perihal Bantuan Pemblokiran SHM a.n. Setiya Darma dansurat Kepala BPN Lampung Timur Nomor :1270/3081807/XIV2014 tanggal22 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya) ;48.

HakimTingkat Pertama yang PEMBANDING kutip pada angka 24 di atas.Untuk itu, pertimbangan hukum tersebut sangat tidak relevanhalaman 27 dari 47 Put 83/PDT/2018/PT JMBot28.29.digunakan dalam memeriksa dan mengadili gugatan RekonpensiPEMBANDING.Bahwa inti gugatan Rekonpensi PEMBANDING adalah karena adanyaperbuatanperbuatan TERBANDING yang dengan sengaja melakukantindakantindakan untuk menurunkan citra PEMBANDING di matamasyarakat, dimana TERBANDING telah melaporkan PEMBANDINGke BI, OJK, Kapolri, Menkeu, PPATK

JMB41.42.43.44.terhadap PENGGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang sebagaiTERGUGAT REKONPENSI.Bahwa dalildalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi secara mutatisnutandis dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi.Bahwa terkait permasalahan sebagaimana didalilkan oleh TERGUGATREKONPENSI dalam surat gugatannya, TERGUGAT REKONPENSI tanpadasar yang jelas juga telah melakukan tindakantindakan sebagai berikut :+ Melalui kuasa hukum mengirimkan surat ke BCA dengan tembusan ke BI,OJK, Kapolri, Menkeu, PPATK

Melalui kuasa hukum mengirimkan surat ke BCA dengan tembusan ke BI,OJK, Kapolri, Menkeu, PPATK, BI Cabang Jambi, OJK Cabang Jambi,Kapolda Jambi dan BCA (Grup Hukum) sudah memberikan tanggapan melaluisurat No 0103A/GHK/2017, tanggal 24 Februari 2017.5. Memberikan keterangan ke media massa (baik media on line maupun cetak)antara lain Abadikini.com yang menyatakan : AT/ LORENG: DI BANK BCA 40MILIAR UANG SAYA HILANG, dalam Nuansajambi.com, 11/09/2017 ...

Pilar Perdana Mulya di hadapan Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalamAkta Nomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa saksiHj. Yuyun Ningrum berkedudukan sebagai Direktur dan saksi H.

PPM ) di hadapanNotaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPATK ) Kadar Winarsih, SH. yangdituangkan dalam Akta Nomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakanbahwa saksi Hj. Yuyun Ningrum berkedudukan sebagai Direktur dan saksiH. Endang Hidayat bertindak sebagai Wakil Direktur, dimana selanjutnyaCV. PPM bertindak sebagai avalist penuh yaitu perusahaan menjaminseluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh PT.

ARDHIAN DWIYOENANTO, SH, MH,:e Bahwa ahli tetap dengan keterangannya dalam BAP dariPenyidik.e Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa.e Bahwa saksi bekerja di PPATK dengan jabatan sebagaiSpesialis Hukum Senior, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta sejakApril 2014 Sekarang.e Bahwa dasar Pendidikan Keahlian ahli yaitu :a.

Workshop Anti Money Laundring, PPATK & USAID, Lombok,2006;c. Pendidikan dan Pelatinan Basic Banking Operation, World Bank,Jakarta, Tahun 2006;d. Workshop Exsaksinding Anti Money Laundering Awarness for TheGovernment and Private Financial Sector, Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, Tahun 2006;e. Workshop Typologies and Financial Investigations, AustralianTransaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), Jakarta,Tahun 2006;f.

atau Bank diperkenankan membungakanuang dan membebankan denda yang sangat sewenangwenang;23.Bahwa, Turut Tergugat Ill selaku Pengawas dan Pemeriksa Bank jelasmengetahui apakah traksaksi Pengalihan piutang (Cessie) sebesar Rp.8.422.681.055,84; (delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta enamratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah koma delapan puluhempat sen) masuk dalam Neraca PT Bank Danamon Indonesia Tbk. danapakah transaksi jualbeli tersebut sumber dananya telah dilaporkankepada PPATK

., MH, dibawah sumpah sebagai ahli pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik danketerangan tersebut benar;Bahwa saksi bertugas di PPATK Sejak tahun 2007;Bahwa pencurian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalamrangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaanhasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebuttampak sebagai harta kekayaan yang sah;Bahwa terhadap pola pencucian uang ada bebarapa pola yaitu,