Ditemukan 32351 data
Urut Berdasarkan
Putus : 05-06-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2009 Tanggal 5 Juni 2009 — PT. MITRA SADEWA PERKASA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,, ALFRED TANDRA dan THE SIU ENG,
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 PK/TUN/2009
Bahwa permohonan kasasi yang diajukan ialah menyangkut KeputusanPejabat TUN yang jangkauannya hanya terletak di atas tanah yangdimaksud tersebut yaitu kota Makassar dan tidak dapat digunakan sebagaibukti hak lain di luar kota Makassar.
Dengan kata lain, Keputusan TUNtersebut merupakan Keputusan Pejabat TUN di daerah (in casu KepalaKantor Pertanahan kota Makassar) yang hanya berlaku di dalam wilayahdaerah pejabat TUN tersebut (in casu kota Makassar) ;Berdasarkan fakta hukum diatas, maka tentunya permohonan kasasitersebut mendapatkan pengecualian untuk dapat diperiksa oleh MahkamahAgung RI berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) huruf c UUNo. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1985 ;2.
No.15 PK/TUN/2009subyektifnya sendiri serta mengenai penghargaan terhadap alat bukti.
No.15 PK/TUN/2009menunggu sampai adanya gugatan tersebut, jelas merupakan pertimbanganyang keliru dan harus dibatalkan dalam peradilan PK ini ;2. Bahwa gugatan TUN yang diajukan pada perkara asal,amat jelas mengenai penerbitan Keptun obyek perkarayang cacat hukum dipandang dari aspek kewenangan,prosedur dan/atau substansinya.
No.15 PK/TUN/2009
Putus : 06-03-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2014 Tanggal 6 Maret 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE-PARE vs. HJ. SITI AISYAH
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 K/TUN/2014
Putusan Nomor 13 K/TUN/201423.24.sertipikat atas nama Hj.
Putusan Nomor 13 K/TUN/2014M?
Jawabnya1.Bahwa sama sekali tidak dibenarkan dalam hukum acara Peratun jikaHakim TUN menilai suatu produk Tata Usaha negara yang dianggap salahlokasi, karena Hakim Pengadilan TUN tidak berwenang menilai secaramateril menyangkut objek perkara dalam hal ini tanah objek sengketakarena yang dinilai adalah Surat Keputusan TUN dalam hal ini Sertifikatobjektum itis, dan bagaimana mungkin Hakim TUN dengan sangatcerobohnya menyatakan bahwa sertifikat in litis telah salah lokasi, indikatorsalah lokasinya apa
Putusan Nomor 13 K/TUN/2014anding yakni 1) YAYU dan 2) MUH.
Putusan Nomor 13 K/TUN/20143. Administrasi Rp489.000,00Jumlah = Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 22 dari 21 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2014
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/TUN/2014 Tanggal 23 Februari 2015 — GUBERNUR SULAWESI TENGGARA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI,
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
525 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 525 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, berkedudukan diKantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi PrajaAndonohu, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, KotaKendari. Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. M. Kamal. S,S.H. dan Abdul Rahman, S.H., pekerjaan Advokat/KonsultanHukum beralamat di JIn.
Putusan Nomor 525/K/TUN/2014 Sertipikat Hak Milik Nomor : 02016 Kel. Baruga, tanggal 1412010,Surat Ukur Nomor : 126/Baruga/2008, tanggal 28112008, luas11.067 M2?
Putusan Nomor 525/K/TUN/201410.11.Bahwa perbuatan Tergugat telan melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 2UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang berbuny!
Putusan Nomor 525/K/TUN/201412. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02243 Kel. Baruga, tanggal 2482011,Surat Ukur Nomor : 324 /Baruga/ 2011, tanggal 2282011, luas6.710 M2 atas nama Ali Nurudin ; Sertipikat Hak Milik Nomor : 02016 Kel. Baruga, tanggal 1412010,Surat Ukur Nomor : 126/Baruga/2008, tanggal 28112008, luas11.067 M?
Putusan Nomor 525/K/TUN/2014
Putus : 19-07-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/2009 Tanggal 19 Juli 2010 — SURACHMIN, S.H., M.H., ; SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
109 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 K/TUN/2009
No.115 K/TUN/2009Jabatan Struktural Eselon Ill A atas nama Sdr. Surachmin, S.H., M.H.
No.115 K/TUN/2009sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
No.115 K/TUN/20094. Bahwa Majelis Hakim judex facti juga mengabaikan faktadalam P9 : S.K.
No.115 K/TUN/2009S.K. Sekjen BPKRI No.242/K/XXIlIL2/10/2007.
No.115 K/TUN/2009bekerja serta berkurangnya penghasilan secara signifikan ;12.
Putus : 12-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2013 Tanggal 12 Februari 2014 — Prof. DR. Ir. SOENARNO Dipl.,HE vs. DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
60 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
475 K/TUN/2013
Putusan Nomor 475 K/TUN/201310.11.c.
Putusan Nomor 475 K/TUN/2013jika musyawarah tidak mendapatkan titik temu maka Tergugat hanyaboleh membawa persoalan ini melalui gugatan Perdata kePengadilan ;30.
Putusan Nomor 475 K/TUN/2013sebagai bertentangan dengan kewajiban Judex Facti untuk memutustentang Pokok Gugatan yang menjadi kewajiban Judex Facti..
Putusan Nomor 475 K/TUN/20135.
Putusan Nomor 475 K/TUN/2013Usaha Negara Jakarta Nomor 63/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 17Juni 2013 jo.
Putus : 30-03-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/TUN/LH/2023 Tanggal 30 Maret 2023 — INTAN TAKAREDAS, DKK vs. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
60 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 K/TUN/LH/2023
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/TUN/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — HANNA DYAH SRI LESTARI, DKK vs. BAMBANG RUDHIANTO, DKK
64 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
507 K/TUN/2015
Putusan Nomor 507 K/TUN/20153.
Putusan Nomor 507 K/TUN/2015pemutakhiran Peta Dasar Pendaftaran.
Putusan Nomor 507 K/TUN/2015Tergugat harus terlebin dahulu memeriksa secara cermat tentangbidang tanah yang dimohonkan dan Alas hak atas tanah atau dasarkepemilikan hak atas tanah.
Putusan Nomor 507 K/TUN/201510.huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara.
Putusan Nomor 507 K/TUN/2015
Putus : 07-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2011 Tanggal 7 Januari 2014 — PT. HARANGGANJANG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, dkk
139 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 PK/TUN/2011
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Tergugat dan Tergugat Il dengan menyatakan bahwa Sertifikat No. 618 danSIPPT PT.
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 434K/TUN/2009, tanggal 3 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
Graha MetropolitanNuansa telah dipertimbangkan oleh putusan peninjuan kembali Mahkamah AgungR. dibawah No. 44 PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 (vide P5) Jo Nomor112 K/TUN/1998 Jo tanggal 16 April 1999 Nomor 84/B/1997/PT.TUN.JKT tanggalHalaman 17 dari 46 halaman.
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011(vide bukti Bukti P4) dan Surat Ka.
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011bertentangan dengan Tata Cara Penerbitan Sertifikat sebagaimana diatur dalamketentuan, mengingat :a.
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2014 Tanggal 14 Oktober 2014 — H.M. PIABANG VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG, DK
124 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
341 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 341 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.M. PIABANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan ABRIAD, tempat tinggal di Jalan Dr.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Hal ini dikarenakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang)ketika akan menerbitkan sertipikat a quo tidak mengadakan penelitian denganseksama terhadap riwayat tanah dimaksud.
Putusan Nomor 341 K/TUN/20142 Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Pattondon Salu tanggal4 September 1989 Surat Ukur Sementara tanggal 19 Nopember 1979Nomor 214/1979 luas 25.582 m?
Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Enrekang maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebutdi atas, maka penerbitan sertipikat objektum litis yang diterbitkan oleh Tergugatjelas tidak prosedural dan cacat hukum, oleh karena itu pertimbangan majelis hakimtinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar haruslah ditolak seluruhnya;5.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2014
Putus : 03-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2015 Tanggal 3 September 2015 — ROBERT CENEDY, SP vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT, DK
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
374 K/TUN/2015
Adapun keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalahmerupakan keputusan pejabatn TUN yang bersifat konkrit, individual danfinal yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilanTUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadidasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilanTUN.
Ironisnya rapatkoordinasi tersebut hanya mengarah kepada permintaan penjelasanHalaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015kepada Lembaga Penyelengara Pemilu, khususnya Panwaslu atasdikeluarkannya rekomendasi pembatalan PSU.
Adapun keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalahmerupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan finalyang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.
Bahwa ditariknya DKPP sebagai Tergugat Il dalam perkara ini, karenaputusan DKPP bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan olehHalaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015KPU, KPU Provinsi, dll.
,Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti, 1. Meterai .............. Rp 6.000,00 tid2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto,SH.MH.,3. Administrasi ...... Rp489.000,00Jumlah ................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015
Putus : 07-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2015 Tanggal 7 September 2015 — Hj. SITTI NURJAYA BINTI HAMZAH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE
50 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
314 K/TUN/2015
Putusan Nomor 314 K/TUN/20154.7.Dalam Rekonvensi:1.2. Sebelah Baratnya : Jalan Abdullah Dg.
Putusan Nomor 314 K/TUN/20157 April 2008, Nomor 343/Macege/2008, luas 765 M? (tujuh ratus enam puluhlima meter persegi) atas nama Hajja Masriani, di atas tanah milikPenggugat, telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlakuin casu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.
Putusan Nomor 314 K/TUN/2015sehingga gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara;2. Bahwa pada saat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor2077/Macege an.
Putusan Nomor 314 K/TUN/2015 Sebelah barat berbatasan Jalan Salak;Bahwa pada tanah perumahan tersebut telah diterbitkan sertipikatnya sebanyak2 (dua) lembar masingmasing SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1723Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001 Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001,Nomor 56/2001 luas 122 M?.
Putusan Nomor 314 K/TUN/2015
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2008 Tanggal 8 September 2009 — HAJJA ANDI ROSIQ BINTI ANDI MAPPASELI, HAJJA ANDI SITTI BINTI ANDI MAPPASELI, v; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, H.M AKSA MAHMUD,
68 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 K/TUN/2008
Putus : 13-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 — NONI alias NONIE YOESOEF vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DK
36 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
341 K/TUN/2015
Putusan Nomor 341 K/TUN/2015Pengadilan, Akta PPAT, akta pelepasan hak dan suratsurat buktiperolehan hak lainya;b.
Putusan Nomor 341 K/TUN/201513.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2015sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2015Negara Palembang diperlihatkan pula surat aslinya yang padaisinya/tulisannya terdapat banyak perubahan/penghapusan dengan TipEx;5.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2015
Putus : 15-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/TUN/2014 Tanggal 15 Januari 2015 — EVI ELVIA ABDULLAH, SH. vs. GUBERNUR BANTEN, DK
101 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
466 K/TUN/2014
Putusan Nomor 466 K/TUN/20143 untuk caleg Provinsi Banten Dapil Banten 6 untuk Kota Tangerang B meliputiwilayah kecamatan Pinang, Cipondoh, Karang Tengah, Ciledug dan Larangan,sedangkan Penggugat II menjadi caleg Partai Demokrat No.
Putusan Nomor 466 K/TUN/201432antara Tergugat dengan para calon Pengganti Penggugat I dan Penggugat IIuntuk menjadi anggota DPRD Kota Tangerang?
Putusan Nomor 466 K/TUN/2014Mohon penundaan (schorsing) pelaksanaan keputusan Gubernur Banten Nomor171.1/Kep. 514Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri.
Putusan Nomor 466 K/TUN/20143 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 171.1/Kep.514Huk/2013, tertanggal 8 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri.
alasan bagiHakim PTUN sehingga terjadi multitafsir tentang keputusan peresmian PAWanggota DPRD bukan sebagai pangkal sengketa TUN.
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2022 Tanggal 19 Juli 2022 — SRI WAHYUNI MASLOMAN, S.H. vs. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
33 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
347 K/TUN/2022
Putus : 12-03-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2015 Tanggal 12 Maret 2015 — BIASMARA vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 K/TUN/2015
Putusan Nomor 28 K/TUN/201513.14.15.16.resebagai calon anggota KPU Kulon Progo;Bahwa H.M.
Putusan Nomor 28 K/TUN/201552.53.54.undangan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang selalubekerja secara bersungguhsungguh, jujur, adil dan cermat;5.
Putusan Nomor 28 K/TUN/2015.2.
Putusan Nomor 28 K/TUN/2015D.I.Yogyakarta.
Putusan Nomor 28 K/TUN/2015PaniteraPengganti :tid.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.RedaksSi........... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2015
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/TUN/2013 Tanggal 3 April 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO vs RICO ALVIANO
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 K/TUN/2013
PUTUSANNomor 67 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO,berkedudukan di Jalan Simpang Kolok Kota Sawahlunto, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1 Nama : ARMAINI, S.H.;Jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada KantorPertanahan Kota Sawahlunto;2 Nama : M.
No. 67 K/TUN/2013M. NASIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggaldi Desa Salak Kenegarian Sijantang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto,Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 02Februari 2012;2.
No. 67 K/TUN/2013(3). Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilandengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12;(4).
No. 67 K/TUN/20131 Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Penggugat dan atau Kuasanya terhadap Tergugat dalam gugatannya tanggal 22November 2011;2 Bahwa dalam gugatan Penggugat subjek gugatan Penggugat seharusnya PemerintahRepublik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala KantorPertanahan Kota Sawahlunto.
No. 67 K/TUN/2013
Putus : 19-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — TEMAS vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
159 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 K/TUN/2016
Sentul City Tbk;Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016Selanjutnya memberi kuasa kepada :1.Azis Ganda Sucipta, S.H. ;2.Mitta R. Nashidik, S.H. ;3.Eva Fitriani, S.H.
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung DalamPerkara No. 213K/TUN/2007 Tanggal 6 November 2007 yangHalaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016menyatakan: Tergugat seharusnya berhatihati danmempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkanKeputusan TUN tersebut dengan terlebih dahulu mencarigambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevanmaupun kepentingan pihak ketiga ;d.
Rapat tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagaiKepututan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 UUNO.5 Th 1986, sebab belum merupakan keputusan TUN yang bersifatmenolak atau menerima permohonan Penggugat/Pembanding, yangmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/Pembanding.
PT'UN Medan mempertimbangkan bahwaTergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asaskecermatan dan kurang hatihati;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam PerkaraNo. 213K/TUN/2007 Tanggal 6 November 2007 yang menyatakan:Tergugat seharusnya berhatihati dan mempertimbangkan secaracermat pada waktu mempersiapkan Keputusan TUN tersebut denganHalaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua faktayang relevan maupun
Irfan Fachruddin, S.H., C.NHalaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016Panitera Penggantittd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum Biayabiaya :1. Meteral.............. Rp 6.000,002. Redaksi .................. Rp 5.000,003. Administrasi .............. Rp489.000,00Jumlah ............ Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/2013 Tanggal 13 Februari 2014 — BUPATI TANGERANG vs ACENG KODIR
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
454 K/TUN/2013
Putusan Nomor 454 K/TUN/20132.
Putusan Nomor 454 K/TUN/2013Oleh karenanya gugatan Para Penggugat Persona Standi In Judicio.
Putusan Nomor 454 K/TUN/20133.
Putusan Nomor 454 K/TUN/2013kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611DKHV2012tanggal 4 Juli 2012.
Putusan Nomor 454 K/TUN/2013
Putus : 07-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/TUN/2015 Tanggal 7 September 2015 — Drs. H. SYAMSUL FALAH, SH., MH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
73 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
386 K/TUN/2015
Putusan Nomor 386 K/TUN/2015Penggugat mengambil berkasberkas permohonan sertipikat,sebagaimana ternyata dari Surat Tergugat No.183/4.33.76/600/1/2012 tanggal O9 Pebruari 2012 besertaLampirannya:B.
Putusan Nomor 386 K/TUN/2015keberatannya oleh Ahli Waris Almarhum H. Asyari tersebut, jikahendak dipaksakan harus identik sama dengan bidang tanahyang merupakan Warisan peninggalan Alm. KH.
Putusan Nomor 386 K/TUN/2015DALAM EKSEPSL : Menolak eksepsieksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA :1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
Putusan Nomor 386 K/TUN/2015hanya dapat dikategorikan sebagai Keputusan Penolakan secara fiktifnegatif apabila Pejabat TUN tersebut bersikap diam saja atau tidak berbuatapaapa terhadap suatu permohonan yang diajukan kepadanya.
Putusan Nomor 386 K/TUN/2015