Ditemukan 1773 data
86 — 35
RSHdJ),beralamat di Jalan Raya Pondok Gede, JakartaTimur, suatu) badan hukum Indonesia,didirikan berdasarkan Anggaran Dasar AktaNomor : 71, tanggal 17 September 2004,terakhir dirubah berdasarkan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. RSHJ Akta Nomor : 09 tanggal 29 Maret2008, dalam hal ini diwakili oleh dr.SUPRIJANTO RIJADI, MPA, PhD, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Direktur Utama PerseroanTerbatas PT.
Dengan Keputusan Tergugat maka Tergugat telah secarasepihak mengesampingkan Berita Acara RUPSLB PenggugatNo. 09 tanggal 22 Maret 2008 yang dilaksanakan sesuaiketentuan UU yaitu Anggaran Dasar Akta PendirianPenggugat ;.
Berdasarkan Risalah/Notulen RUPSLB Penggugat yangdiadakan oleh Pemda DKI Jakarta pada hari yang sama,sabtu, tanggal 22 Maret 2008 di Hotel Gran Melia, Jl.HR. Rasuna Said Jakarta Selatan, RUPSLB ini didasarkanpada Penetapan PN. Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/ PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret 2008atas permohonan dari Pemda DKkKI Jakarta ;Bahwa Penetapan PN.
Reg93/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst ; Hasil RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta yaitu) mengangkat20 Direktur Utama : dr. Salimar Salim, MaRS; Komisaris : R.S.
Moeseno :Bahwa RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta adalah merupakanNotulen sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2008tidak mungkin didaftarkan pada Tergugat karena harusdibuatkan terlebih dahulu) Akta Pernyataan KeputusanRapat oleh Notaris dalam hal ini Rumonda Kesuma Lubis,SH; Bahwa Pemda DKI Jakarta tidak sepenuhnya melaksanakanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo.03/Pdt.P/RUPS/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Maret 2008khususnya diktum angka 2 huruf f yang berbunyi : Ketua Rapat adalah Komisaris
173 — 99
Rencana Penutupan Perseroan;Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 diadakan RUPSLB dengan agendayang diinginkan oleh TERGUGAT Il, namun dalam RUPS LB tersebutTERGUGAT Il selaku pemegang saham mayoritas walk out karenapermintaannya untuk mengagendakan pembahasan penutupan Perseroantidak diterima dalam RUPSLB sehingga RUPSLB tersebut tidakmenghasilkan apaapa, sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat No.16, Tanggal 28 Januari yang dibuat oleh Notaris ANDALIA FARIDA, S.H.,M.H.;Bahwa saham Ny.
PST.29 Bukti P 2930 Bukti P 3031 Bukti P 3132 Bukti P 3233 Bukti P 3334 Bukti P 3435 Bukti P 35Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) ketiga PT. Dharmakarya Dhikaalambhanadengan Nomor: DKDA.001 /RUPSAI/2014 tertanggal 05Februari 2014 kepada Para Pemegang Saham PT.Dharmakarya Dhikaalambhana untuk RUPSLB yangdiadakan pada hari selasa tanggal 18 Februari 2014;Surat Nomor : 059/ESL/1/2014 tertanggal 14 Februari2014 berisi penolakan dari Ir.
DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Kepada Direktur Utama Bapak Ir. HeryP. Muchrodji;Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 22 Februari 2013 Kepada Ir. Hery PriantoMuchrodji MSc, selaku Direktur Utama dengan agendaPemberhentian Sementara Ir.
Dharmakarya Dhikaalambhanatertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB);Undangan Rapat RUPSLB PT. DharmakaryaDhikaalambhana tertanggal 21 Januari 2013, dimanaRUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 28 Januari2013 dengan Agenda Rapat:1. Penyelesaian rencana penarikan saham sebagianpemegang saham;2. Rencana penarikan jaminan aset atas nama salahsatu pemegang saham;3. Dan lainlain;Surat dari Komisaris PT.
DharmakaryaDhikaalambhana untuk RUPSLB yang diadakan pada hari Selasa tanggal 18Februari 2014, bukti P30 berupa surat Nomor: 059/ESL/1/2014 tertanggal 14Februari 2014 berisi penolakan dari Ir. Hery Prianto MSc, melalui Kuasahukumnya tentang pelaksaan RUPSLB Ketiga PT. DharmakaryaDhikaalambhana, yang dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2014, surattersebut dibacakan sebelum RUPSLB dimulai, bukti P33 berupa Surat Ny.Ridha Endarani Radinal selaku Komisaris PT.
Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.
Tergugat:
PT.Putra Pandawa Asli dahulu PT.PPA Consultans
322 — 101
Putera Pandawa Asli, yakni terdapat : (i) RUPSLB bulan Januari2018 yang menghasilkan Akta Perubahan Susunan PemegangSaham No. 02 tanggai 8 Januari 2018, (ii) RUPSLB bulan Maret 2018Halaman 9 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor.150/Pdt.G/2019/PN Bgryang menghasilkan Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018, dan (iil)RUPSLB bulan Desember 2018 yang menghasilkan Akta No.01tanggal 3 Desember 2018 :Ternyata ketiga RUPSLB dimaksud tidak membahas mengenaipemberhentian sementara PENGGUGAT selaku Direktur PT.
Bahwa belakangan diketahui ternyata TERGUGAT sekitar bulanjanuari 2018 telah menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan Akta PerubahanSusunan Pemegang Saham No. 02 tanggal 8 Januari 2018 yangdibuat oleh atau dihadapan Notaris ANDREAS, S.H.,LL.M., namundalam RUPSLB tersebut tidak ada pembahasan mengenaipengesahan mengenai' status pemberhentian sementaraPENGGUGAT selaku Direktur PT. PPA Consultants/saat inibernama PT.
baik RUPSLB yangmenghasilkan akta No. 02 tanggal 8 Januari 2018 maupunRUPSLB yang menghasilkan Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018yang keduanya dibuat oleh atau dihadapan Notaris ANDREAS,S.H.
Putera Pandawa Asli, yakni terdapat ; (I) RUPSLBbulanJanuari 2018 yang menghasilkan Akta Perubahan SusunanPemegang Saham No.02 tanggal 8 Januari 2018, (II) RUPSLBbulan Maret 2018 yang menghasilkan Akta No. 07 tanggal 21Maret 2018, dan (III) RUPSLB bulan Desember 2018 yangmenghasilkan Akta No. 01 tanggal 3 Desember 2018;Ternyata ketiga RUPSLB dimaksud tidak membahas mengenaipemberhentian sementara PENGGUGAT selaku Direktur PT. PPAConsultants/saat ini bernama PT.
PuteraPandawa Asli, yakni terdapat dalam (1) RUPSLB bulan Januari 2018 yangmenghasilkan Akta Perubahan Susunan Pemegang Saham No. 02 tanggai 8Januari 2018, (Il) RUPSLB bulan Maret 2018 yang menghasilkan Akta No. 07tanggal 21 Maret 2018, dan (III) RUPSLB bulan Desember 2018 yangmenghasilkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.PPA Consultants No.0O1tanggal 3 Desember 2018; (bukti P12A, bukti P12B, dan terdapat dalam(bukti P13) dan Domisili hukum yang semula beralamat di Jalan Tebet TimurRaya No. 57
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PURYANTI, S.E., M.M. Alias YANTI Binti KARSO DIWERYO
445 — 293
Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni 2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober 2012(fotocopy legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (fotocopy legalisir).101.
Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 25 Juni2014 (fotocopy legalisir).102. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 10September 2015 (fotocopy legalisir).103. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 28September 2016 (fotocopy legalisir).104.
Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober2012 (Fotocopy Legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (Fotocopy Legalisir).101.
Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni 2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober2012 (Fotocopy Legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5 Desember2013 (Fotocopy Legalisir).101.
Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30Oktober 2012 (fotocopy legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (fotocopy legalisir).101.
DENNY GUNADI
Termohon:
ASTRI YULIA
155 — 60
.- (750 lembar saham) adalah 75 % dimiliki Deddy Gunadi (yang wafat pada tanggal 28 Oktober 2019 karena sakit) untuk melakukan RUPS LB dengan agenda RUPSLB yaitu :
a. Pemaparan laporan pekerjaan dan laporan keuangan PT.Gunadi Putra Nusantara sejak didirikan, yaitu sejak tanggal 20 Mei 2016 (tanggal akta pendirian) sampai dengan saat diajukannya permohonan penetapan ini mengingat selama ini Direksi (yang dipimpin oleh Bapak Deddy Gunadi semasa hidupnya) tidak pernah melakukan
Adapun agenda RUPSLB yang pertama ini wajib dilakukan mengingat PT.Gunadi Putra Nusantara saat ini mempunyai kewajiban berupa hutang yang sudah mendesak untuk dilunasi ke pihak 3 (Bank BCA Pondok Indah, Perpajakan dan perorangan);b. Mendata semua asset (bergerak maupun tidak bergerak berupa antara lain tanah dan berikut bangunan,mesin, kendaraan, tabungan dan lain sebagainya) yang tercatat atas nama perusahaan atau atas nama pribadi namun yang dibeli atas nama dan dari dananya
dapat dipakai untuk melunasi kewajiban perusahaan ke berbagai pihak tersebut agar perusahaan dapat bertahan hidup (tidak dipailitkan);c. Menaikan modal dasar, modal di tempatkan dan modal disetor yang berasal dari Pemohon, Debby Dalillah, dan orang tua saya dan almarhum Deddy Gunadi yaitu bapak Gunadi dan ibu Ibu The Giok Nio Maria Ulfah serta ahli waris Deddy Gunadi seandainya mereka bersedia melakukan penambahan modal dengan besaran yang akan diputuskan dalam RUPSLB
Adapun latar belakang dilakukan penambahan modal karena perusahaan mengalami kekurangan modal usaha;d. Merubah komposisi pemegang saham yaitu: Pemohon, Debby Dalillah, dan orang tua dan almarhum Deddy Gunadi yaitu bapak Gunadi dan ibu Ibu The Giok Nio Maria Ulfah serta ahli waris Deddy Gunadi (seandainya mereka bersedia hadir dalam RUPSLB dan bersedia menjadi pemegang saham sekaligus menyetujui pula agenda RUPSLB lainnya yang tersebut dalam surat permohonan ini) dengan jumlah
saham dari masing-masing pemegang saham yang akan diputuskan dalam RUPSLB yang dimaksud dengan memperhatikan sepenuhnya penambahan jiumlah modal PT.Gunadi Putra Nusantara yang telah disetujui dalam RUPSLB yang dimaskud;e. Merubah komposisi Direksi dan Dewan Komisaris PT.Gunadi Putra Nusantara sesuai dengan hasil pembicaraan dalam RUPSLB dengan mengingat bahwa pada dasarnya PT.Gunadi Putra Nusantara ini adalah merupakan perusahaan milik ayah dan ibu Pemohon (Bapak
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
470 — 355
Bahwa RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPSLB tersebut tidakdidahului dengan undangan yang baik oleh David Siemens Kurniawanyang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut, yaitu pemanggilankepada salah satu pemegang saham PT Persatuan Perkasa, Bpk.Soegiharto, yang seyogianya harus digantikan oleh perwakilan yangditunjuk oleh para ahli warisnya, termasuk Penggugat, sebagaimanayang diamanatkan dalam Pasal 79 Jo. Pasal 81 Jo.
Bahwa RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPSLB tersebut tidakdiadakan di tempat kedudukan PT Persatuan Perkasa, yaitu di KotaJakarta, oleh David Siemens Kurniawan yang mengadakan danmemimpin RUPSLB tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalamPasal 76 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.;i. Dalam RUPSLB tanggal 14 Juli 2020, disahkan keputusan yang tidaksesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, di mana Bpk.
Bahwa sehubungan dengan fakta fakta dalam angka 6 point e halaman 6 s.d 8surat gugatan Penggugat perihal surat undangan RUPSLB PT.
dan memimpin RUPSLB tersebut, yaitu pemanggilan kepadasalah satu pemegang saham PT Unilink Prima, Bok.
;Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point A angka 6 huruf g halaman7 yang menyatakan: RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidaksesuai dengan kaidah hukum yang berlaku karena RUPSLB tersebut tidakdidahului dengan undangan yang baik oleh David Siemens Kurniawan yangmengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut yaitu pemanggilan kepadasalah satu pemegang saham PT. Persatuan Perkasa, Bok.
SARMAH
Tergugat:
1.PT. RAHMAH MANDIRI MULIA
2.HARRY NATA, S.T
3.HENRY NATA
4.ADI SARTONO, KU., S.H.,M.H.,MKn
443 — 2648
RAHMAH MANDIRI MULIA, sesuai dengan Akta Berita Acara RUPSLB NO.274 Tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat oleh NOTARIS ADI SARTONO, SH, M.H.,M.Kn, sebagai berikut :
Hasil RUPSLB merupakan hasil kKesepakatan bersama yangberlaku sebagai undangundang bagi Para Penggugat dan Tergugatsebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPerdata;Halaman 12 dari 44 hal. Put.
harus dilakukan juga melalui RUPS,Karena inti dari RUPSLB adalah pengalihnan saham yang diikuti denganperubahan pengendali perseroan, dalam hal ini Para Penggugat yangsemula sebagai pengurus karena mengundurkan/diberhentikan denganhormat tidak menjadi pengurus dan Tergugat dan Chardin Trinandadiangkat sebagai pengurus (direktur dan komisaris):Halaman 35 dari 44 hal.
Tergugat harus tetap dilaksanakan, sedangkan syarat pembayaranyang dituangkan dalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/acesoir sajayang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu jual beli saham;Halaman 36 dari 44 hal.
Bahwa lebih lanjut pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat bandingyang menyatakan ...... sedangkan syarat pembayaran yang dituangkandalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/accesoir saja yang mengikutiperjanjian pokoknya yaitu jual belli saham" merupakan pertimbanganhukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum.
Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan TingkatBanding tidak satupun memberikan pertimbangan sehubungan denganklausul batalnya jual beli saham apabila Pemohon Kasasi tidak mampuatau tidak dapat melakukan pembayaran jual beli saham pada tanggalyang telah disepakati dan ditentukan oleh para pihak (Pemohon Kasasidan Para Termohon Kasasi) sebagaimana Berita Acara RUPSLB tanggal7 September 2012.
Mawar TaxiKalimantan.Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat/memberhentikanPenggugat dari Jabatan dan kedudukan selaku Direktur tersebut melaluiRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7September 2002 adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya.Menyatakan batal dan tidak memiliki ketentuan hukum Notulen Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 7 September 2002No. 081/RUPSLB/MTK/IX/2002 maupun Akta pernyataan
Mawar TaxiKalimantan.Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat/memberhentikanPenggugat dari jabatan dan kedudukan selaku Direktur tersebut melalui RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September 2002adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengansegala akibat hukumnya .Menyatakan batal dan tidak memiliki ketentuan hukum Notulen Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 7 September 2002 No.081/RUPSLB/MTK/IX/2002 maupun Akta pernyataan
Mawar Taxi Kalimantantentang pemberitahuan Abdul Rahim Muhammad yang dilegalisir PaniteraPengadilan Negeri Balikpapan ;1(satu) bundel foto kopi salinan putusan MARI yang dilegalisir Nomor : 975K/Pdt/2007 tertanggal 11 September 2008 ;Surat Keputusan Pemberhentian (SMT) No. 72 tanggal 14 September2002 ;1(satu) buah Akte Pernyataan Keputusan RUPSLB No: 081/RUPSLB/MTK/IX/2002 tanggal 7 September 2002 ;Surat Penunjukan Gesta Padang, SH dan Henny A.
Rasyid Umar, SH Notaris PPAT di Balikpapan adalahsah dan berharga ;e Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 500 lembar sahambemilai nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada PT.Mawar Taxi Kalimantan ;e Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat /memberhentikan Penggugat dari Jabatan dan kedudukannya selakuDirektur tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tanggal 7 September 2002 adalah sebagai perbuatanmelawan hukum ( onrechtmatige daad ) dengan
Amin Kadir yang telah memecat memperhentikan korban dari Jabatandan kedudukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya.Bahwa temyata dalam putusan Kasasi saksi korban (Abdul RahimMuhammad), jelas perbuatan para Tergugat, termasuk Terdakwa Hj.Rosita AK Binti Amin Kadir yang telah memecat / memberhentikan korbandari Jabatan dan kedudukannya selaku Direktur tersebut melalui RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September2002 adalah
Saya (Penggugat)diberikan dokumen antara lain : Fotokopi Risalah Hasil RUPSLB PT. BPRPesisir Akbar Kabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 bersamalampirannya, Undangan Rapat RUPS Tahun Buku 2017, Surat Otoritas JasaKeuangan (OJK) Perwakilan NTB : Pemberitahuan Pemberhentian Sdr. MFahri Aminy, SE Sebagai Komisaris.
No. 124/PDT/2019/PT:MTRRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanpa kehadiransaya (Penggugat), sebagai bukti adanya perubahan agenda rapat tersebutdapat disimak melalui Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.Hasil RUPSLB tersebut memutuskan dan menetapkan :a. Memperpanjang masa kerja H. Zasari H. Zainuddin, SE, CRBD (DirekturUtama) selama 6 (enam) bulan, (11 Oktober 2017 s.d 11 Maret 2018);b. Tidak Memperpanjang Masa Kerja Komisaris Bapak M. Fahri Aminy, SE,dan;c.
BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima,perihal kapan akan diadakan RUPSLB, saya (Penggugat) mendapatkanjawaban dari yang bersangkutan, Sudah saya sampaikan kepada H. Zasarimasalah sertifikasi dan RUPSLB dan saya Whatsap juga ke Umi Nurmatapi disuruh sama H. Zasari pak Fahri telepon lagi di Umi Nurma ;. Bahwa pada tanggal 4 Oktober Jam : 08.51 Wita saya (Penggugat)menanyakan kepada Ir. Hj. Nurma, M.Si selaku Komisaris Utama PT.
Uraian Hasil Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan mencantumkan alasanalasan logis dan legalterkait kKeputusan Tidak Diperpanjang Masa Kerja Komisaris Sdr. M .Fahri Aminy, SE (Penggugat) oleh baik Komisaris Utama dan DirekturUtama / Pemegang Mandat RUPSLB PT. BPR Pesisir AkbarKabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 ;4.
Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris pada PT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang telah diubah agendarapatnya menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat di Kantor PT. BPR PesisirAkbar Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagaimanaUraian Risalah Hasil RUPSLB tanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadirioleh Penggugat ;b.
Fakta bahwa RUPSLB tertanggal29 Juni 2004 tersebut telah memenuhi persyaratan kuorum yangditentukan oleh Anggaran Dasar menunjukkan bahwa keputusankeputusan yang dihasilkan RUPSLB tertanggal 29 Juni 2004 tersebuttelah benar secara hukum dan oleh karena itu dapat menghasilkankeputusan yang bersifat mengikat.Fakta 4: RUPSLB tertanggal 29 Juni 2004 tersebut kemudiandilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Rl("Kemenhukham").
Bahwa mekanisme hukum yang seharusnya dan sepatutnya dilakukanPENGGUGAT terkait dengan perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT atasperubahan sementara klasifikasi saham milik PENGGUGAT adalahPENGGUGAT atau kuasanya hadir pada RUPSLB tanggal 29 Juni 2004 untuk52menyatakan ketidak setujuannya atas rencana perubahan klasifikasi sahamtersebut.Bahwa pada RUPSLB tanggal 29 Juni 2004, PENGGUGAT telah dipanggil secarapatut, namun sampai dengan pelaksanaan RUPSLB tersebut, PENGGUGAT ataukuasanya tidak hadir dalam
Olehkarenanya, TERGUGAT IV sebagai Pemegang Saham di TERGUGAT berhakmengambil keputusan dalam RUPSLB tersebut.Bahwa RUPSLB yang membahas mengenai perubahan Anggaran DasarTERGUGAT telah dituangkan dalam Akta No.157/2004 (Bukti T.IV 4).Kemudian hasil keputusan dalam RUPSLB tersebut dinyatakan dan dituangkandalam Akta No.158/2004 (Bukti T.IV 5).
Oleh karena itu, pemberitahuanRUPSLB telah sesuai dengan prosedural yang ditentukan oleh UUPTNo.1/1995.RUPSLB TIDAK MENYALAHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKUMAUPUN ANGGARAN DASAR PERSEROANBahwa benar pada tanggal 29 Juni 2004 telah diadakan RUPSLB padaTERGUGAT dan dihadiri oleh TERGUGAT WV beserta TERGUGAT Ill,TERGUGAT Ill dan TERGUGAT V.Bahwa salah satu agenda RUPSLB adalah menyetujui perubahan sementaraterhadap klasifikasi saham baru milik PENGGUGAT di TERGUGAT menjadi35.36.37.38.aac67saham tanpa
RUPSLB tersebut adalah sah,karena telah memenuhi kuorum.
Asfiyak Graha Medika;
- Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum Kehadiran dan Persyaratam Pengambilan Keputusan serta Ketua Rapat RUPS dan RUPSLB PT.
Asfiyak Graha Medika dengan rincian sebagai berikut:
- Memperpanjang masa kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris Masa Jabatan 2014-2019 hingga saat diselenggarakannya RUPS dan RUPSLB;
- MenghukumPara Termohonuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini secara tanggung renteng ditaksir sejumlah Rp.744.000.00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
Ratatexpada tanggal 25 September 2004 di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai"RUPSLB"), hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.
samping itu Tergugat telah melampaui kekuasaan yangdiberikan oleh Tergugat Il dengan menggugat Penggugat di Pengadilan (videPasal 1801 KUH Perdata), pada hal berdasarkan Pasal 1802 KUH Perdata telahdinyatakan secara tegas bahwa si kuasa diwajibkan memberikan laporantentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada sipemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya dan dalam hal iniseharusnya Tergugat memberikan laporan tentang apa yang telahdiperbuatnya sehubungan dengan RUPSLB
tersebut kepada Tergugat Il, agarTergugat Il mengetahui tentang pelaksanaan dan hasil dari RUPSLB tersebut,sehingga Tergugat Il dapat mengambil tindakan secepatnya ataupun memintakonfirmasi dari Direksi PT.
telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedang di lainpihak Penggugat mengatakan bahwa Tergugat merupakan kuasa yang sahdan berwenang untuk mengikuti RUPSLB atas nama Tergugat II;Bahwa juga gugatan Penggugat kabur karena mencampur adukkanantara gugatan ganti rugi ex pasal 1365 BW dan ex pasal 1372 BW, dimanaganti rugi ex pasal 1372 BW (penghinaan) tidak dapat dicampur adukkandengan gugatan ganti rugi ex pasal 13865 BW (perbuatan melawan hukum)karena pasal 1372 BW merupakan lex specialis terhadap
Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah melanggar Pasal 1282 (1)BW, karena Pemohon Kasasi di dalam RUPSLB PT. Ratatex untuk danatas nama Pemohon Kasasi Il hanyalah sebagai kuasa dan sama sekalitidak pernah dalam RUPSLB tersebutsecara pribadi mengikatkan diri untukperbuatanperbuatan Termohon Kasasi Il;. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar Pasal 1806 BW.
ketiga RUPSLB, telah dilaksanakanHal.4 dari 30 hal.
modal;v) Perubahan susunan pengurus;vi) Lainlain;Bahwa tindakan Para Tergugat masih berlanjut dengan mengirimkan surattertanggal 26 September 2011, kepada Penggugat, perihal: PermintaanRUPS Luar Biasa PT.Batutama Manikam Nusa kell, yang meminta agarsegera dilakukan RUPSLB;Bahwa pada akhirnya Para Tergugat atas nama sebagian para pemegangsaham telah mengeluarkan surat tertanggal 13 Februari 2012, kepadaPenggugat dan memanggil Komisaris dan Pemegang Saham PT.BatutamaManikam Nusa untuk menghadiri RUPSLB
Padahal Tergugat Rekonvensi tidakmemiliki kapasitas untuk mengumumkan undangan RUPSLB tersebut.
Putusan Nomor 2677 K/Padt/201419.20.21.22.pengumuman undangan RUPSLB tersebut diterbitkan pada 9 Maret 2007.Sementara, Berita acara RUPSLB dijadikan bukti dalam pengajuanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 088/PDT.P/2007/PN.Jkt.Bar.,tanggal 6 Juni 2007.
Dimana pada saat Penggugat sekarang Termohon Kasasimengadakan RUPSLB, Tn. Andi Susanto (almarhum) maupun Ibu YunitaKoeswoyo tidak mengetahui dan keduaduanya tidak pernah menerima suratundangan apapun terlebih lagi menghadiri RUPSLB penambahan modaltersebut;8.
Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144 tanggal 22 Februari 2007 dan telahHalaman 12 dari 32 hal. Put. Nomor 3261 K/Pdt/2018diumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;e.
Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144 tanggal 22 Februari 2007 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;e. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H.
Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144, tanggal 22 Februari 2007 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008, yangHalaman 24 dari 32 hal. Put.
Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 50 tanggal 20 Desember 2013, yangdibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H. Notaris di Jakarta;6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secaratanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;7.
Nomor 3261 K/Pdt/2018segala akibat hukumnya;Menyatakan tidak sah RUPSLB PT lIdola Tunggal/Termohon Kasasi tanggal 10 Juli 2008 dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan batal dan tidak mengikat Akta Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008yang dibuat dihadapan Notaris Augustin Beatrice Suyanto, S.H.
Bahwa dengan adanya surat undangan RUPSLB Tgl 9 Oktober 2009tersebut yang mana agenda RUPSLB tidak ada menyinggung kegiatanoperasional perusahaan maupun mengenai keuangan perusahaan. Untuk ituPenggugat tetap menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat I. Walaupundemikian tanpa surat undangan lagi Tergugat menjadwalkan membuat rapatRUPSLB kedua Tgl 21 Oktober 2009;7.
Bahwa RUPSLB PT RAS Tgl 21 Oktober 2009 telah menyimpang dari suratsurat undangan RUPS LB Tgl 9 Oktober 2009 yang mana agenda RUPSLB Tgl9 Oktober 2009 hanya empat agenda yaitu:a. Penggunaan kantor di Jakarta;b. Plafon untuk TIM Management Profesional;c. Pemakaian aset/inventaris Perusahaan kepada pihak luar;d. Halhal lain yang perlu dibicarakan;Kemudian RUPSLB Tgl. 21 Oktober 2009 diubah mata acaranya menjadi:a. Meminta pertanggungjawaban keuangan "Perseroan untuk tahun buku2007 dan 2008;b.
Bahwa dengan melihat mata acara RUPSLB tersebut tidak sesuai denganpermintaan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat , maka Penggugatmenyampaikan surat kembali kepada Tergugat Surat Nomor 0238/RCSHO/Dir/XI/09 Tgl 12 November 2009 perihal Permintaan LaporanKeuangan PT.Riau Anugerah Sentosa Tgl 30 September 2009 yang asili (resmi)yang ditandatangani oleh Direksi PT RAS;9.
Bahwa setelah Penggugat ketahui ada pelaksanaan RUPSLB Tgl 21Oktober 2009, maka Penggugat keberatan mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri Jakarta Utara Tgl. 2 November 2009 dengan Register perkara Nomor353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT karena alamat para Tergugat lebin banyak beradadiwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mana amar putusandalam gugatan tersebut adalah sebagai berikut:DALAM PROVISIONALMenghukum Tergugat V dan para Tergugat lainnya untuk tidak melakukanpendaftaran hasil RUPSLB
Menghukum untuk sementara para Tergugat untuk tidak melakukan atasnama Perseroan baik untuk membuat kebijakan operasional Perseroantermasuk pengeluaran keuangan maupun melaksanakan hasil RUPSLB;5. Menyatakan secara hukum batal/tidak sah Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Riau Anugerah Sentosa yang dibuat olehTergugat V pada Tgl 21 Oktober 2009 No. 20;6.
Menetapkan kuorum kehadiran untuk diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Sari Makmuradalah lebih dari % dari seluruh jumlah saham;Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1042/Padt.P/2018/PN JKT.SEL4. Menetapkan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
Citra Sari Makmur dapatdiambil dan sah mengikat berdasarkan suara setuju lebih dari % darijumlah selurunh saham yang hadir dengan hak suara yang sah untukseluruh agenda Rapat;5, Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan korum pengambilankeputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangkawaktu paling lambar 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini, denganjangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat UmumPemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB), tidak termasuk haripemanggilan;6.
Menunjuk Pemohon sebagai ketua rapat dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPSLB) tersebut;t Menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Citra Sari Makmur yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkanpenetapan ini adalah sah dan mengikat;8. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT.
Citra SariMakmur untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan membawa serta memberikan dokumendokumen PT.Citra Sari Makmur yang terkait kepada Pemegang Saham;9. Memerintahkan biaya yang timbul dalam Permohonan inidibebankan kepada Termohon;10.
(asli);
16. Management Letter untuk Tahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2007 PT Anindya Mitra Internasional (asli);
17. 1 (satu) bendel kertas kerja ;
18. Evaluasi Kinerja Tahun 2007, Strategi & Kebijakan Perusahaan Tahun 2008 ;
19. Asli Surat Nomor : 011/A/2008 tanggal 24 Maret 2008 Perihal Keputusan RUPSLB ;
20. Asli Surat Nomor : 043/A/08 tanggal 9 Juli 2008 Perihal : Pemberitahuan Keputusan RUPSAnindya Mitra Internasional No : 4 Tanggal 9 Mei 2007;
44. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional No. : 9 Tanggal 29 Desember 2005;
45. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;
46. Foto copy Akta Berita Acara PT.Anindya Mitra Internasional No : 3 Tanggal 9 Mei 2007;
47. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra International No. 9 Tanggal 18 Maret 2008;
48. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 021/B/06. Tanggal 3 April 2006. Perihal : Permohonan Perubahan Anggaran dan Alokasi Dana Tambahan Modal untuk Pembangunan Sagan Resto.Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;
89. Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 Perihal Permohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT AMI;
90. Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008 Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;
91. Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal : Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT Anindya Mitra Internasional.
92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal : Undangan RUPSLB. ;
93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal : Materi RUPSLB;
94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT Anindya Mitra Internasional sampai dengan tahun 2007.Berdasarkan RUPSLB tersebut, disepakati bahwaprogramprogram rincian = penggunaan dana penyertaan modalsebagaimana ditetapbkan dalam Keputusan Gubernur DIY No Kep197/KEP/2005 tanggal 20 Desember 2005 harus dilaksanakan danselanjutnya dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan(RKAP) PT AMIsehingga programprogram tersebut menjadi program yangwajib dan harus dilaksanakan Perusahaan pada Tahun Anggaran 2006.Halini Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT
Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional No. : 9 Tanggal 29 Desember 2005;45. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;46. Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional No : 3Tanggal 9 Mei 2007;47. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational No. 9 Tanggal 18 Maret 2008;48. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasionalkepada Komisaris Utama PT.
Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008perihal : Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT Anindya MitraInternasional.92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perihal : Undangan RUPSLB. ;93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal :Materi RUPSLB;Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PT YYK.94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT AnindyaMitra Internasional Sampai dengan tahun 2007.;95.
Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional No. : 9 Tanggal 29 Desember 2005;45. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AnindyaMitra Internasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;46. Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya MitraInternasional No : 3 Tanggal 9 Mei 2007;47. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational No. 9 Tanggal 18 Maret 2008;48. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya MitraInternasional kepada Komisaris Utama PT.
Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008perihal : Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT AnindyaMitra Internasional.92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari2008 perihal : Undangan RUPSLB. ;93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008Perihal : Materi RUPSLB;94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PTAnindya Mitra Internasional sampai dengan tahun 2007.;95.
Metro Mini untuk melaksanakan RUPSLB masingmaingtertanggal 12 November 2010. (Copy terampir);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Pemohon = mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan penetapan sebagaiberikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Memberikan IZINPENETAPAN Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa(RUPSLB) untuk dapat terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham PT.Metro Mini yang sesuai dengan aturan perundangundang yang berlaku;3.
Menyatakan RUPSLB PT. Metro Mini yang diselenggarakan oleh paraanggota pemegang sham dengan berdasarkan kuorum kehadiran dankuorum keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah dang mengikat;4. Menetapkan Agenda RUPSLB PT.Metro Mini sebagai berikut: Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Metro Mini berdasarkan UU PerseroanTerbatas No. 40 tahun 2007;5. Perubahan atau pemilinan susunan pengurus perseroan;6.
Biayabiaya yang timbul atas terselenggaranya RUPSLB PT. Metro Minimenjadi tanggungan perusahaan PT. Metro Mini;Apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendpat lain , mohonpenetapan yang seadiladilnya;Hal. 7 dari 18 hal. Put.
Bahwa para Pemohon juga tidak memiliki kapasitas untuk memohonpenetapan Izin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
Bahwa judex factie tidak pernah mempertimbangkan sangkalan danpenolakan Pemohon Kasasi mengenai bukti surat P.6 dan P.7, padahalsudah sangat jelas Pemohon Kasasi menguraikan bahwa PemohonKasasi belum pernah menerima surat permintaan RUPSLB dariTermohon Kasasi.1.3.
,MLHL, DPI : AHU2 AH.01.01.2014 dan Nomor : AHU3AH.01.01.2014 tertanggal 6 Maret 2014, yang intinyamembatalkan Keputusan Tergugat Nomor : W1300167 HT.01.04TH.2006 tertanggal 22 Nopember 2006 dan KeputusanNomor: W138HT.01.10.53 tertanggal 15 Desember 2006 tentangkeputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 OktoberDalam Objek Sengketa, Tergugat memberikan penjelasan bahwadasar penerbitan Keputusan Nomor : AHU2 AH.01.01. 2014 danNomor : AHU3 AH.01.01.2014 tertanggal 6 Maret 2014 adalahPutusan Mahkamah
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untukmembatalkan keputusan tersebut ;Tidak terdapat adanya cacat substansi materi atas KeputusanNomor : W1300167 HT.01.04TH.2006 tanggal 22 Nopember2006 dan Nomor : W13HT.01.10.53 tanggal 15 Desember 2006,yang dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menerbitkanKeputusan Nomor : AHU2 AH.01.01.2014 dan Nomor : AHU3AH.01.01.2014, tertanggal 6 Maret 2014 hanya atas dasarPutusan Nomor : 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013 yangmenyatakan tidak sah keputusan RUPSLB
sesuai Akta Nomor :17 tanggal 6 Oktober 2006, karena terdapat putusan lain yaituPutusan Nomor : 741 PK/Pdt/2009 dan Nomor : 742 PK/Pdt/2009, tanggal 25 Januari 2011 yang juga tercantum dalamPutusan Nomor : 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013 yangmenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ataskeputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 OktoberBerdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur secara substansimateri atas suatu keputusan atau produk hukum perseroan telahdinyatakan tidak sah
Tidak terdapat adanya cacat substansi materi yang dapat dijadikandasar dan alasan bagi Tergugat untuk membatalkan KeputusanNomor : W1300167 HT.01.04TH.2006 tanggal 22 Nopember 2006dan Nomor : W13HT.01.10.53 tanggal 15 Desember 2006 tentangpersetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkankeputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 Oktober2006 dengan menerbitkan Keputusan Nomor : AHU2 AH.01.01.2014 dan Nomor : AHU3 AH.01.01.2014, tertanggal 6 Maret2014, karena keputusan RUPSLB sesuai
Tahun 2013 Tanggal 17Mei 2013; Demikian juga Putusan Nomor : 340 K/Pdt/2013 tanggal2 Juli 2013 hanya menyatakan tidak sah keputusan RUPSLBsesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 Oktober 2006 dan tidak otomatismembatalkan keputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 45 tanggal15 Maret 2012, sehingga keputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor :45 tanggal 15 Maret 2012 adalah tetap sah dan mengikat denganSteven Hakim sebagai Direktur Utama mewakili Direksi bertindakuntuk dan atas nama Perseroan ; =" 20.
No | Nama | Jabatan | ||||||
1. Berita Acara RUPSLB NO.274 Tanggal 7 Mei 2018NOTARIS ADI SARTONO, SH, M.H. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB NO.274 Tanggal 7 Mei 2018NOTARIS ADI SARTONO, SH, M.H. 40 Tahun 2007;Bahwa TERGUGAT II yang berkedudukan selaku Pemilik dari 88lembar saham Perseroan dan penerima Kuasa dari TERGUGAT IIIPemegang saham, dapat berkedudukan selaku Pimpinan RUPS;Bahwa Dalam hal pada saat pelaksanaan RUPSLB PENGGUGATmeninggalkan Rapat apakah RUPS LB maka RUPSLB tetap bisadilanjutkan dengan alasan bahwa pada awalnya PENGGUGATselaku pemegang saham telah menghadiri RUPSLB tersebut,sehingga tindakan walkout tersebut masuk dalam kategori tidakmenyetujui hasil kKeputusan RUPSLB RUPSLB tersebut, penyelenggaraannya adalah sah,keputusan yang diambilnya juga sah. ;Bahwa Dalam hal pada saat pelaksanaan RUPSLB PENGGUGATmeninggalkan Rapat maka RUPSLB tetap bisa dilanjutkan denganHalaman 43 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2019/PN Prn76.TT.alasan bahwa pada awalnya PENGGUGAT selaku pemegang sahamtelah menghadiri RUPSLB tersebut, sehingga tindakan walkout tersebutmasuk dalam kategori tidak menyetujui hasil keputusan RUPSLB,namun apabila keputusan tersebut disetujui secara bulat oleh mayoritaspemegang saham yang hadir maka keputusan RUPS tersebut Putus : 19-10-2017 — Upload : 17-07-2018 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2152 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — JANTO TANUMIHARDJA VS SUHADI, DKK 120 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap Putus : 13-07-2012 — Upload : 21-09-2012 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865 K/Pid/2012 Tanggal 13 Juli 2012 — Hj. ROSITA AK Binti H. AMIN KADIR 34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap Register : 18-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 05-09-2019 Putusan PT MATARAM Nomor 124/PDT/2019/PT MTR Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : BUPATI BIMA HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI Pembanding/Tergugat II : KOMISARIS UTAMA PT BPR PESISIR AKBAR KABUPATEN BIMA, Ir HJ. NURMA, Msi Pembanding/Tergugat III : DIREKTUR UTAMA PT. BPR PESISIR AKBAR KABUPATEN BIMA, H. ZAS'ARI H. ZAINUDIN, SE Terbanding/Penggugat : MUHAMMAD FAHRI Turut Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN OJK NTB PERWAKILAN NTB 47 — 33 Register : 15-08-2012 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 13-11-2015 Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 434/Pdt.G/2012/PN.JKT BAR Tanggal 19 Nopember 2014 — LILI SOEMANTRI; 1.PT. CABOT INDONESIA
2.CABOT CORPORATION
3.CABOT SPAIN S.A
4.PERMODALAN NASIONAL
5.PT. DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI ( PERSERO )
6.CABOT MALAYSIA SDN.BHD
7.AULIA TAUFANI, SH
8.ARYANTI ARTISARI 212 — 365 Register : 24-09-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 02-12-2021 Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 299/Pdt.P/2021/PN Gpr Tanggal 15 Nopember 2021 — Pemohon: Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4) Undaan Surabaya Termohon: 1.Abdul Mubarok 2.Anwar, S.H. 73 — 15
Putus : 08-12-2011 — Upload : 19-04-2012 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3157 K/Pdt/2010 Tanggal 8 Desember 2011 — AZWAR TAMIN, dk VS. Drs. BASTIAN L. TAMIN
75 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap Putus : 13-08-2015 — Upload : 15-09-2016 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2677 K/Pdt/2014 Tanggal 13 Agustus 2015 — 1. NYONYA WIWIEK TJOKROSAPUTRO, dkk
lawan
HUNAWAN WIDJAJANTO 132 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap Putus : 12-12-2018 — Upload : 13-12-2019 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3261 K/Pdt/2018 Tanggal 12 Desember 2018 — NY. WIWIEK TJOKROSAPUTRO, dkk vs PT. IDOLA TUNGGAL 317 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap Putus : 12-11-2014 — Upload : 30-09-2015 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/Pdt/2014 Tanggal 12 Nopember 2014 — PT RINA CIPTA SAUDARA, ; PT. RIAU ANUGERAH SENTOSA (PT.RAS), DKK 92 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap Register : 31-10-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 08-09-2019 Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1042/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL Tanggal 6 Februari 2019 — Pemohon: PT TIGATRA MEDIA Termohon: PT CITRA SARI MAKMUR 84 — 59 Register : 19-12-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 27-04-2021 Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 14/PID.TPK/2016/PT YYK Tanggal 31 Januari 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TOPAN SATIR, SE.MM Diwakili Oleh : H DEDDY SUWADI SR SH Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ERNAWATI, SH 248 — 43 Putus : 06-03-2012 — Upload : 22-06-2012 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2779 K/Pdt/2011 Tanggal 6 Maret 2012 — 69 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap Register : 10-04-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 01-10-2015 Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 10 September 2015 — STEVEN HAKIM;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.PT. GUSHER TARAKAN 85 — 48 |