langsung kewenangan PTUN.Untuk mendapatkan pengertian keadaan bahaya, Pengadilan akan merujukpada uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:8/PUUXII/2014, tanggal 30 November 2015 yang mana pada bagian paragraph3.10 uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi telah memberikanHalaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.SRGbatasan pengertian keadaan bahaya sebagaimana yang pada pokoknya teruraisebagai berikut:di dalam naskah komprehensif perubahan UUD 1945 disebutkanbahwa Staat

Padazaman Belanda berlaku ordonansi Regeling op de Staat van oorlogen van beleg (Staatblad No. 582) yang mencakup konsep Staat vanOorlog/negara dalam keadaan perang....

Ast, konsep Staat van beleg ini kemudian diteriemahkan menjadinegara dalam keadaan bahaya.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan pengertiankeadaan luar biasa yang membahayakan dalam Pasal 49 UndangUndangPeratun, Pengadilan akan membandingkan dengan konsep padanannya yangterdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 TentangPenanggulangan Wabah Penyakit Menular dan UndangUndang Nomor 6 Tahun2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Maka Resident Lampung menerbitkan Peta MargaIndeelingResidentie Lampoeng Schaal 1:750.000 Marga Staat. Sumber : Catatanmengenai margamarga Lampung Dr. J.W Van Royen (Controleur pada B.BPutusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 16 dari 65Staat Drukkerij 1930).

Untuk mempermudah menarik Pajak atau Upeti darimasingmasing Pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Pesirah Marga.44) Bahwa berdasarkan Peta MargaIndeeling Residentie Lampoeng Schaal1:750.000 Marga Staat tahun 1930, batas tanah adat Marga Tegamoanketurunan Runjung Tabu Gayou, baik di wilayah tanah kebumian Pagar Dewamaupun di wilayah tanah kebumian Panaragan seluas + 53.300 Ha hak milikPENGGUGAT, batasbatasnya sebagai berikut :Utara : berbatas dengan tanah adat marga Suway Umpu Mesuji LampungTimur

Bahwa berdasarkan Peta Marga Indeeling Residentie Lampoeng Schaal1:750.000 Marga Staat. Sumber : Catatan Mengenai MargaMargaLampung Dr. J.W Van Royen ( Controleur Pada BB. Staat Drukkerij 1930.Tanah adat marga Suway Umpu dan marga Buway Bulan llir, terletakdisebelah kanan jalan raya dari Terbanggi Besar ke arah SumateraSelatan3.

Hak Konstitusional daripara Pemohon khususnya dan umumnya seluruh kandidat advokatsebagai warga negara dalam kategori rule by law (recht staat) sesuaiazas normologi philosophie grondslag , sociologies gronslag, juridischegrondslag, dan politieche grondslag, sehingga perilaku pemasungandan pembodohan intelektual (intellectual idiocy) yang terkait denganSurat Ketua MARI tersebut, merupakan rule by man (mach staat) atautipologi tiranisme yang mengeksploitasi hakhak solidaritas sosial yangmembutuhkan

Pasal 161 (1) dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjasetelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan suratperingatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat), hakhak privat setiap warga negara (subjektive privat rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan

pegangan oleh semua pihak dalam proses pembuktian nanti baikoleh Penuntut Umum ataupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnyamaupun oleh Hakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatanhukum serta perlindungan terhadap HakHak Asasi Manusia (HumanRights), yang tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga takbersalah (Presumption Of Innocense) sebagai landasan hukum universaldalam suatu negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat

BANWA nn. se eeececeeeeetttees adalah anak Kandung dari almarhumst oe staat ats es yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2016 diJalan Bangdes Lr III, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, KotaLhokseumawe, di kebumikan di TPU, Desa Tumpok Teungoh, KecamatanBanda Sakti, Kota Lhokseumawe ;5. Bahwa dari pernikahan Almarhum ............

Bahwa oleh karena Hakim Tingkat Banding tidak melakukan pertimbanganhukum dalam pokok perkara maka secara yuridis formil staat rechtteerikbukti Surat memori banding dengan sendirinya/dibawakan agar mendapatpertimbangan hukum Hakim Agung Tingkat Kasasi tersebut maka dalammemori kasasi ini seyogyanya dapat dipertimbangakan secara. teliti/seksama sehingga putusan nantinya menurut hukum sesuai rasa keadilanyang hakiki;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai

Susan Haryati.masyarakat telah dianggap sebagai suami isteri (mits er eenwiterlijk bezit vanden huwelijken staat aanwezigzij) ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang telah terungkap dipersidangantelah ternyata bahwa ORANGTUA PEMOHON keduanya adalah warga NegaraIndonesia keturunan Tionghoa, dimana menurut kebiasaan bagi golonganTionghoa bahwa perkawinan (secara resmi) dihadapan Pegawi Pencatatan Sipildilangsungkan agak lama sebelum perkawinan dilangsungkan menurut adatmaupun gereja dan sering juga

tetapdiberlakukan;Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 2 Ayat (1)Undangundang Darurat No. 12 LN.R.J Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat

Biaya proses : Rp75.000,00;8 acss aos vn xe mois eauetuss asses exwere ane nee taste staat amePanggilan ; Rp160.000,00;SIDING... .cccccecececcceeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessHalaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Sbg PNBP Rp10.000,00;panggilanSIDAING.......ccccceccccecceeeceeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeessGoss cum sms sen eevee stosuiete sme ssn deen weome eee sone; Rp10.000,00;Mater l.......ccccccecccecceeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees P aGoo .eceecceeeceeeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeseeeeeeaaesRp10.000,00

Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya sepuluh tahun;Menimbang, bahwa dari konstruksi

Wongsodikromo alias Waliyem tanggal 11 Februari 1953yang di catat dalam buku Desa Teloyo dan tidak melibatkan dua anaknya33.34.35.36.yang lain yang juga sebagai ahli waris yaitu Sukimin dan Waginah makaperbuatan perubahan staat/ nama tersebut merupakan perbuatan melanggarBahwa karena peralihan hak yang melaggar UndangUndang atau melanggarhukum waris, maka perjanjian yang dibuat oleh Pawiroredjo alias Wagijem,Darnoredjo alias Sisri dan Ny.

Wonosari, Kab.Klaten dipecah menjadi 2 ( dua ) letter C yaitu : Letter C Desa Teloyo No. 581persil 57/P.l atas nama Pawiroredjo dan Letter C Desa Teloyo No. 582 persil57/P. atas Darnoredjo alias Sisri, perouatan perubahan staat/ nama tersebutmerupakan perbuatan melanggar hukum. Maka perubahan letter C DesaTeloyo No. 147 Kec. Wonosari, Kab.

Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnyaMenimbang, bahwa unsur kelima ini merujuk kepada tempat atau lokasidilakukannya tindak pidana (/ocus delicti) oleh pelaku, yakni di dalam sebuahrumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (in eene woning of op eenbesloten erf waarop eene woning staat);Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN SagMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah (woning/huis) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah bangunan

Sugandhi dalam bukunya yangberjudul KUHP Kitab UndangUndang Hukum Pidana Berikut Penjelasannyapada halaman 379 mendefinisikan pekarangan tertutup (een bes/oten erfwaarop eene woning staat) sebagai Suatu pekarangan atau dataran tanah yangdi sekelilingnya ada tandatanda batas yang kelihatan nyata sepertiselokan/parit, pagar bambu, pagar tumbuhtumbuhan hidup, pagar kawat,tembok, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapatrapat, sehingga orang tidakdapat masuk sama sekali ke dalam areal pekarangan atau

salahsatu persyaratan pihak Bank yang bersangkutan;Bahwa kemudian di karenakan tergugat I membutuhkan biaya tambahan modaluntuk usahanya, maka tanah sawah yang dahulu nya di beli dari Alm.MARJOTINOYO atau lebih rincinya tanah sawah yang bersertifikat Hak MilikNo 93 atau lebih lebih dengan rincinya tanah sawah blok A dijual kepada pihaktergugat IT;Bahwa kembali karena masih terhalang suatu peraturan seperti yang telah disebutkan di awal awal jawaban ini, bahwa tidak di perbolehkan dimana dalamsatu staat

dan B (SHM No.93 danSHM No.94), ternyata Tergugat I telah mengalihkan tanah sawah yang adadi blok B (SHM No.94) kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan ParaPenggugat ;Menurut dalil jawaban Tergugat I :Bahwa karena terhalang peraturan yang tidak memperbolehkan tanahmenjadi atas nama yang berbeda sehingga blok A dan Blok B menjadi atasnama tergugat I ;Bahwa oleh karena Tergugat I membutuhkan biaya tambahan modal usaha,maka sawah blok A dijual kepada Tergugat II, oleh karena terhalang aturandalam 1 staat

beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat

Bahwa Penggugat adalah Perusahaan BUMN dahulu bernama:Tahun 1921 > Jawatan Regie Garam berdasarkan Staad Blaad Nomor146Tahun 1937 > Jawatan Regie Garam dan Tjandu berdasarkan Staat BlaadNomor 357;Tahun 1945 > 31 Oktober 1945 dikuasai RI;Tahun 1949 > 27 Desember 1949 Tjandu dihapus diubah menjadi JawatanRegie Garam;Tahun 1952 > 26 September 1952 diubah menjadi Perusahaan Garam danSoda Negara (PGSN);Tahun 1961 > 17 April 1961 menurut PP Nomor 138/1961 berubahmenjadi Perusahaan Negara Garam (PN Garam

oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitHalaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA MtpHalaman 10 dari14 Halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA MtpHalaman 10 dari 14 Halaman,Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA MtpHalaman 10 dari 14 Halaman, PenetapanNomor 0193/Pdt.P/2017/PA MtpHalaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor0193/Pdt.P/2017/PA MtpHalaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor0193/Pdt.P/2017/PA Mtpvan den huwelijken staat

panggilanpanggilan kepada Tergugat/Pembanding oleh karena kekurangan cermatandan kekurangan telitian dalam memperlajari, menyimak sertamemperhitungkan panggilanpanggilan kepada Tergugat/Pembandingsebagaimana ketentuan Rbg, sehingga mengakibatkan pertimbanganmenjadi keliru tidak benar yang akhirnya berujung pada suatu putusan yangkeliru pula yang tentunya belum mencerminkan rasa kebenaran sertakeadilan yang sesungguhnya, sebagaimana yang dipedomani sebagaiberikut: Bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum (Recht Staat

Untukmenghilangkan keraguraguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansitanggal 21 Desember 1917 dalam Staatsblad 1917738, makaOrdonansi ini dicabut Kembali, dan kemudian diatur dalam Staat blaadtahun 1931 no. 54, dan ditentukan sebagai berikut:(1) Bila peraturanperaturan menggunakan istilah belum dewasa,maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah inidimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yangsebelumnya tidak pernah kawin.(2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur

a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwakesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap12menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat