Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-04-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — JONSON SINAGA, SPD vs. BUPATI TOBA SAMOSIR
232 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 128 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 128 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:JONSON SINAGA, SPD., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Sutomo, Kelurahan/Desa SangkarNihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Gindo Nadapdap, S.H.
    Putusan Nomor 128 K/TUN/20201. Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkanPenggugat;2.
    Putusan Nomor 128 K/TUN/2020Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 27 November 2019 permohonan tersebut diikuti denganMemori Kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 9 Desember2019;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan
    Putusan Nomor 128 K/TUN/2020Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundangundangan lainyang terkait;MENGADILI:1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JONSONSINAGA, SPD. tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.
    Putusan Nomor 128 K/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — PEMERINTAH PROVINSI BALI vs. I MADE SURASMA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
138 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2008
Tanggal 31 Agustus 2009 — TAN EDDY TANU WIJAYA, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA,
52 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 389 K/TUN/2008
    PUTUSANNomor : 389 K / TUN / 2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :TAN EDDY TANU WIJAYA, Warga Negara Indonesia, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Jalan Bunguran No.9B Surabaya,dalam hal ini memberi kuasa kepada Emil Maruf, SH., WargaNegara Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal diAsrama Brimob Medaeng Blok A Gg.
    No. 389 K /TUN/ 2008diatur dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang No: 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara. Karena Surat Keputusan Tergugat dimaksudtelah mengandung Pengertian Final yang penjelasannya sebagai berikut :a. Apakah Surat Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat?b. Apakah ada upaya lain lagi yang harus dilakukan secara administratif?c. Apakah Surat tersebut masih memerlukan persetujuan atasan atauinstansi lain?
    No. 389 K /TUN/ 2008HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc Marina Sidabutar, SH.,MHttd./Prof. DR. H. Anmad Sukardja, SH.Biayabiaya : PaniteraPengganti :1. Meteral.......... Rp. 6.000, ttd./2. Redaksi.......... Rp. 5.000, Sumartanto, SH3. Administrasi kasasi Rp.489.000,Jumlah : Rp.500.000,Untuk salinanMahkamah Agung RI.a.n.
    No. 389 K /TUN/ 2008PHP.
    No. 389 K /TUN/ 2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,dkk vs IWAN TIJONO,
53 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 222 K/TUN/2010
    PUTUSANNo. 222 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNGPEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Komplek DinasDinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru No. 1,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada1. M. Yaya Mulyarso, SH. Msi.Zainal A.
    No. 222 K/TUN/2010Khusus No. 42/SKTARS/IX/09 tanggal 14 September2009 ;Pemohon Kasasi Ill dahulu' Tergugat Il Intervensi/Terbanding Il ;melawan:IWAN TWONO, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Kelapa Cengkir Barat VIll BlokFO 1 No. 1, Kelurahan Kelapa Gading Timur, KecamatanKelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada1. Nuratih, SH.2. Agus Gunawan, SH.3.
    No. 222 K/TUN/201010.Bahwa pada waktu membeli rumah tersebut, Penggugat tidak hadirkarena sedang menuntut ilmu di luar negeri, tetapi saudarasaudaraPenggugat ditemani oleh Pemohon yang mencari dan membeli rumahtersebut dari PT.
    No. 222 K/TUN/2010e Tergugat pada waktu) mengeluarkan keputusan, setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputusan itu) seharusnya tidak sampai padapengambilan keputusan menerbitkan Surat PerintahPengosongan tersebut ;c. Azas Akuntabilitase Hasil pertemuan antara Penggugat dan Pemohon sebanyak 2kali yang dimediasi oleh Tergugat, sama sekali tidak menjadipertimbangan oleh Tergugat.
    No. 222 K/TUN/2010Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 222 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 — ARIFIN PURWANTO, S.H VS melawan: KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN PARIWISATA KOTA MADIUN
132 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 104 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 104 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:ARIFIN PURWANTO, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Polri,bertempat tinggal di Jalan Paus Nomor 3 Kota Madiun,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,DAN PARIWISATA KOTA MADIUN, berkedudukan di Jalan Salak Nomor67 Kota Madiun, dalam hal
    Putusan Nomor 104 K/TUN/20121 Bahwa Penggugat adalah anggota Koperasi Primkoppolwil Madiun, menggugatTata Usaha Negara kepada penyelenggara urusan pemerintah baik di pusatmaupun di daerah khususnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan Pariwisata (DISPERINDAGKOPPAR) Kota Madiun, karenaanggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi, hal itusesuai Pasal 17 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992;2 Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 saya ARIFIN PURWANTO, SH selakupemilik Koperasi
    Putusan Nomor 104 K/TUN/2012BBB TTK DUA TTK CC TTK JABATAN DLM KEPENGURUSANKOPERASI BERSIFAT SUKARELA BERDASARKAN HASIL RAPATANGGOTA DAN TDK TERKAIT DGN JABATAN STRUKTURAL DLMOTK POLRI TTK.Apabila pejabat struktural Polwil Madiun memimpin rapat Koperasi makahal itu bertentangan dengan TAP MPR RI No.
    Putusan Nomor 104 K/TUN/2012hal itu tidak sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2)huruf f, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992;11 Yang berwenang menandatangani SK pembubaran Koperasi adalah KepalaKanwil Depkop dan PPK Prop/DI atau Menkop dan PPK, tetapi yangmenandatangani adalah Kepala DISPERINDAGKOPPAR Kota Madiun, halitu tidak sesuai dengan pada VI huruf b (SE) Menkop dan PPK No. 269/M/IX/1994, juga bertentangan dengan TAP MPR RI No.
    Putusan Nomor 104 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — AMRI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
143 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 343 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK vs. BUPATI KONAWE UTARA, dkk
270 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05 K/TUN/2013
    Bahwa di tingkat Banding, Gugatan Penggugat ternyataditolak, putusan mana selanjutnya juga dikuatkan di tingkatKasasi Putusan Mahkamah Agung No. 284K/TUN/2009tanggal 16 Desember 2009 (Bukti P9), dan belakanganMahkamah Agung R.I di tingkat Peninjauan Kembali jugamengeluarkan Putusan No. 134PK/TUN/2010 (Bukti P10)yang menolak Permohonan Peninjauan kembali yangsebelumnya diajukan Penggugat terhadap PutusanMahkamah Agung No. 284K/TUN/2009.3.7.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013Tergugat yang dijadikan dasar bagi PTI. DIPM untukberoperasi di wilayah pertambangan Penggugat.f.
    Duta Inti PerkasaMineral, maka Ketua Pengadilan TUN Kendari selaku pengawas putusanHalaman 37 dari 42 halaman. Putusan Nomor. 05 K/TUN/20135.pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan menegurdengan keras, memerintahkan kepada:1. Pj. Bupati KonaweUtara dan PT.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/20138.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/TUN/2014
Tanggal 8 Maret 2014 — BUPATI BOGOR va. PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
79 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 150 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 150 K/TUN/20142.2."
    Putusan Nomor 150 K/TUN/20144. informasi lain yang diatur dalam peraturanperundangundangan.c.2. Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta (vide Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Publik), danc.3.
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2014Publik, dokumen SPJ yang dimohon oleh TermohonKasasitermasuk informasi yang dikecualikan yakniinformasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkanUndangUndang, dengan mempertimbangkan faktafakta sebagai berikut :1.
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2014c. Pasal 9 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang BadanPemeriksa Keuangan;3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1)dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 1ayat (1) , Pasal 2 dan Pasal 9 UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 jo.
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 27-10-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 K/TUN/2010
Tanggal 27 Oktober 2010 — HARUN AMINAH, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
85 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 230 K/TUN/2010
    No. 230 K/TUN/20101). Jumono, SH.2). llhamsyah, SH.3).
    No. 230 K/TUN/2010puluh empat meter persegi) terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor 3157 atas nama Pemegang Hak PT.
    No. 230 K/TUN/2010Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya menempatkan Tergugatsendiri sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.
    No. 230 K/TUN/2010yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilandibebankan kepada Termohon Kasasi !
    No. 230 K/TUN/2010Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 230 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — 1. WAHAB NURDIN, 2. HASANAH, 3.AMRIN, 4.ARIFIN, 5. MUSLIM HASAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA,
75 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 495 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015b. Penetapan batas bidangbidang tanah ;c. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran ;d. Pembuatan daftar tanah ;e. Pembuatan surat ukur ;12. Bahwa tindakan Tergugat melanggar PP No. 10 Tahun 1961 :1).
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015. Eksepsi Tergugat :a.
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015berbatasan telah setuju terhadap pemasangan tandatanda batastersebut ; Dari uraian diatas tampak jelas kekaburan Gugatan para Penggugat,oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau menyatakanGugatan tidak dapat diterima ;c.
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 495 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — PT. CIPTA MELAYU MAKMUR vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN
73 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 306 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 306 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 306 K/TUN/2014. H. BAMBANG SUPRIADI, S.E., M.H., KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah,Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;2. JANUAR, Kepala Seksi Survei, Pengukuran danPemetaan, Kantor Pertanahan KabupatenBintan;3. WASRIAL, Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan, Kantor PertanahanKabupaten Bintan;4.
    Putusan Nomor 306 K/TUN/201412.Bahwa seharusnya permohonan sertipikat tersebut ditolak, karenaKepala Desa Kampung Kijang sebenarnya mengetahui tanahtanahyang terletak di Kampung Kijang sudah milik Penggugat sejak tahun1992.
    Putusan Nomor 306 K/TUN/2014berlangsung sampai putusan memperoleh kekuatan hukum yangtetap;ll. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor853/Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, atas nama MidaulyDamanik, luas 19,997 m?, Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008, tanggal 22 Desember 2008;3.
    Putusan Nomor 306 K/TUN/2014permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2014 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/G/2013/PTUN.TPI yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — HENDRIK Dg. TULA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
111 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 360 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 360 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HENDRIK Dg.
    Putusan Nomor 360 K/TUN/2019undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 24 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Membatalkan Putusan Hakim Banding Nomor 2/B/2019/PT.TUN.Mks.,yang dimohonkan kasasi tersebut;2.
    Putusan Nomor 360 K/TUN/2019ditetapkan pula para ahli waris almarhum H. Lahido Dg. Pata besertapembagiannya masingmasing sebagai berikut:a. Hj. Basse Dg. Kanang (isteri);b. Maryam Dg. Tarring (isteri);c. Abd. Hafid bin Lahido (anak) memperoleh 2/3 dari sisa hartapeninggalan;d. Marhila Dg.
    Putusan Nomor 360 K/TUN/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H.
    Putusan Nomor 360 K/TUN/2019(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-10-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — Wowoh, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT, DKK
141 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 354 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.110 Maman Effendy, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,beralamat di Gandawijaya, Gang H. Sobari, No.23, RT. 01, RW.02, KelurahanKarang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;11 Drs. Engkos Kosasi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, beralamat di Jalan Gandawijaya, Gang H.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.Bahwa dengan demikian maka telah jelas dan nyata kepemilikan hak atas tanahobyek tanah tersebut diatas adalah Almarhumah Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye/ahliwaris Almarhumah Ny. Ipol alias Ny.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.1616Banding tersebut adalah telah bertolak belakang dan bertentangan antaraPertimbangan Hukum dengan Amar Putusan, sehingga Dengan demikian PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah tidak benar, salah,keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta sebagai patut untukdibatalkan oleh Yth.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2010 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/TUN/2009
Tanggal 2 Februari 2010 — MEYLIANI YUWONO, ONG TING LIEP, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, WALIKOTA SEMARANG,
98 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 40 PK/TUN/2009
    No. 40 PK/TUN/2009.16.17.18.19.20.als1998.Dra.
    No. 40 PK/TUN/2009.2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.3. Karena ditelantarkan.4.
    No. 40 PK/TUN/2009.RI.
    No. 40 PK/TUN/2009.Memori Kasasi tersebut) dari pihak Termohn Kasasi.29.
    No. 40 PK/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2009
Tanggal 17 Nopember 2009 — PT. PAPUA RIMBA LESTARI, vs. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 34 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2014
Tanggal 14 September 2014 — NY. AMINAH BINTI MOCHAMMAD THALIB, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 313 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014No. 98, RT 007, RW 01, Kelurahan Melawai, KecamatanKebayoran Baru Jakarta Selatan ;V.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014ll. Dalam Pokok Sengketa :1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;2.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014Banding, mengapa demikian?
    Putusan Nomor 313 K/TUN/20141986, karena ketentuan tersebut mengharuskan hakim aktif dalammenentukan beban pembuktian kepada para pihak;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-05-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2008
Tanggal 27 Mei 2010 — H. TAUFIK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, dkk
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 330 K/TUN/2008
    P U T US ANNo. 330 K/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraH. TAUFIK, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Belitung Darat RT.09No.0O1.
    No. 330K/TUN/2008sedangkan rumah Penggugat yang dipercayakan~ kepadaahli waris H.
    No. 330K/TUN/2008Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan YurisprudensiMahkamah Agung No. 47 K/TUN/1997 Tanggal 26 Januari1998 serta adanya FATWA MARI. No.027/Td.TUN/ II/1994Tanggal 2 Pebruari 1994..
    No. 330K/TUN/2008satu. dasarnya Perubahan Risalah Lelang No.141/1996 1997 tanggal 26 Januari 1996 sehinggapatut kalau keputusan itu menjadi kewenangandan dapat diadili pada Peradilan Tata UsahaNegara..
    No. 330K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-06-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2009
Tanggal 5 Juni 2009 — PT. MITRA SADEWA PERKASA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,, ALFRED TANDRA dan THE SIU ENG,
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15 PK/TUN/2009
    Bahwa permohonan kasasi yang diajukan ialah menyangkut KeputusanPejabat TUN yang jangkauannya hanya terletak di atas tanah yangdimaksud tersebut yaitu kota Makassar dan tidak dapat digunakan sebagaibukti hak lain di luar kota Makassar.
    Dengan kata lain, Keputusan TUNtersebut merupakan Keputusan Pejabat TUN di daerah (in casu KepalaKantor Pertanahan kota Makassar) yang hanya berlaku di dalam wilayahdaerah pejabat TUN tersebut (in casu kota Makassar) ;Berdasarkan fakta hukum diatas, maka tentunya permohonan kasasitersebut mendapatkan pengecualian untuk dapat diperiksa oleh MahkamahAgung RI berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) huruf c UUNo. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1985 ;2.
    No.15 PK/TUN/2009subyektifnya sendiri serta mengenai penghargaan terhadap alat bukti.
    No.15 PK/TUN/2009menunggu sampai adanya gugatan tersebut, jelas merupakan pertimbanganyang keliru dan harus dibatalkan dalam peradilan PK ini ;2. Bahwa gugatan TUN yang diajukan pada perkara asal,amat jelas mengenai penerbitan Keptun obyek perkarayang cacat hukum dipandang dari aspek kewenangan,prosedur dan/atau substansinya.
    No.15 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE-PARE vs. HJ. SITI AISYAH
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 13 K/TUN/201423.24.sertipikat atas nama Hj.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2014M?
    Jawabnya1.Bahwa sama sekali tidak dibenarkan dalam hukum acara Peratun jikaHakim TUN menilai suatu produk Tata Usaha negara yang dianggap salahlokasi, karena Hakim Pengadilan TUN tidak berwenang menilai secaramateril menyangkut objek perkara dalam hal ini tanah objek sengketakarena yang dinilai adalah Surat Keputusan TUN dalam hal ini Sertifikatobjektum itis, dan bagaimana mungkin Hakim TUN dengan sangatcerobohnya menyatakan bahwa sertifikat in litis telah salah lokasi, indikatorsalah lokasinya apa
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2014anding yakni 1) YAYU dan 2) MUH.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/20143. Administrasi Rp489.000,00Jumlah = Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 22 dari 21 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — GUBERNUR SULAWESI TENGGARA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI,
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 525 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 525 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, berkedudukan diKantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi PrajaAndonohu, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, KotaKendari. Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. M. Kamal. S,S.H. dan Abdul Rahman, S.H., pekerjaan Advokat/KonsultanHukum beralamat di JIn.
    Putusan Nomor 525/K/TUN/2014 Sertipikat Hak Milik Nomor : 02016 Kel. Baruga, tanggal 1412010,Surat Ukur Nomor : 126/Baruga/2008, tanggal 28112008, luas11.067 M2?
    Putusan Nomor 525/K/TUN/201410.11.Bahwa perbuatan Tergugat telan melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 2UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang berbuny!
    Putusan Nomor 525/K/TUN/201412. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02243 Kel. Baruga, tanggal 2482011,Surat Ukur Nomor : 324 /Baruga/ 2011, tanggal 2282011, luas6.710 M2 atas nama Ali Nurudin ; Sertipikat Hak Milik Nomor : 02016 Kel. Baruga, tanggal 1412010,Surat Ukur Nomor : 126/Baruga/2008, tanggal 28112008, luas11.067 M?
    Putusan Nomor 525/K/TUN/2014