Ditemukan 19072 data
71 — 40
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 2Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 ;.
Terdakva sebagai panitia (pelaksana teknis) dalam rangkamensukseskan pelaksanaan program pemerintah untuk pembangunanTempat Pemakaman Umum (TPU) bagi kepentingan masyarakat luas.Sehingga dari rangkaian peristiwa ini tidak tercermin adanya niat jahat(kesengajaan) yang sudah terencana secara matang sejak awal,sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak dapatdikualifikasikan sebagai telah memenuhi ketentuan pasal 12 huruf e UUNomor 20 Tahun 2001, sebagaimana telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tipikor
113 — 71
193 — 106
Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan 29Desember 2013;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 17 januari 2014; Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, tahanan kotasejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan 17 Januari 2014; Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri
TIPIKOR/2013/PN.AB PILOT PROJECToleh sdr. M.
TIPIKOR/2013/PN.ABpengembangan agribisnis sapi potong Kab.
TIPIKOR/2013/PN.ABHasanah Tuasikal, S.Ptdan pihak rekanan adalag Teddy Mokhsal (PT.
TIPIKOR/2013/PN.ABHasanah Tuasikal, S.Pt dan pihak rekanan adalag Teddy Mokhsal ( PT.
213 — 65
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam hal ini berlakuadagium Lex Specialis De Rogat Lex Generalis;Menimbang, bahwa mengenai kwalifikasi sebagaimana disebut diatas persoalan hukumnya amat bergantung apakah pada saat Terdakwamelakukan TIPIKOR
111 — 36
kepada pelaku yang lain tersebut,sedangkan untuk kerugian keuangan negara tidak dikenakan lagi.Bahwa terhadap turut serta, harus dibuktikan adanya kerjasama antar pelaku.Bahwa alasan pembenar : diperintahkan undangundang, alasan pemaaf :keadaan terpaksa, pembelaan terpaksa.Halaman 177Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 21/Pid.SusTPK/2015/PN.MdnBahwa untuk menarik pelaku lain dalam turut serta harus didasarkan padaalat bukti.Bahwa Tempus termasuk kapan seseorang itu menjabat atau tidak.Bahwa dalam tipikor
63 — 48
87 — 71
telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 4 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telahmengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor12/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk, tanggal 5 Oktober 2017 dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telahmenyerahkan memori banding tertanggal 17 Oktober 2017 yang diterimaoleh Panitera Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Palangka Rayapada tanggal 19 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telahdiserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkanmemori banding tertanggal 31 Oktober 2017 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 2Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepadaTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Terdakwa Il melalui PenasihatHukumnya
Putusan No. 13/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKMenimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum padapokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis HakimPengadilan Tidak Pidana Korupsi dalam menafsirkan unsur dengan caramelawan hukum; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangka Raya dalam menyusun surat putusan tidak sesuai denganketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwaputusan memuat pertimbangan yang disusun secara
Putusan No. 13/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKPalangka Raya, pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh kami :UMBU JAMA, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding sebagai Ketua Majelis, SURYA YULIE HARTANTI, SH,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding danGATUT SULISTYO, SH, MH., Hakim Ad Hoc pada Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding masingmasing sebagai Anggotaberdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Bandingtanggal
71 — 42
Panitera Muda Tipikor PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal O08 Januari 2013sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Banding/Akta.Pid/2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 74/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg.
,dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita PenggantiPengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2013 ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umummenyatakan banding yang diterima Plt.
Panitera Muda Tipikor PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2013sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Banding/Akta.Pid/2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 74/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg.
Mei 2013 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 JuniMenimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajariberkas perkara banding yang dibuat oleh Plt.
Panitera Muda Tipikor PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masingmasing bertanggal 09 Januari2013. menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untukhal 35 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima
55 — 43
05/TIPIKOR/2013/PTY
Hal 1 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal3 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2013; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan ), sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan Il), sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 Maret 2013; Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan
Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana.Hal 21 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY22e. Supervisi lapangan.f.
Hal 68 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY69 Uang sebesar Rp.41.900.000, (Empat puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah).Dikembalikan kepada kas Negara.
Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta dan DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH. Hakim Ad.
JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MHPanitera Pengganti :HERU PRAYITNO, SH.Hal 69 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTY
153 — 55
229 — 450
99 — 58
Palangka raya tidakmempertimbangkan dengan baik dan benar Nota Pembelaan (Pledoi)Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2017;Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada PN Palangka Rayabersifat subyektif dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan atauperaturan perudangundangan terhadap' Perhitungan KerugianKeuangan Negara yang ditetapkan oleh Jaksa penuntut Umum;.
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada PN Palangka Rayabersifat subyektif karena mengabaikan fakta persidangan pendapat ahliSudirman, SE.,SH.
Bahwa setelah majelis tingkat banding memeriksa dengan seksamaPutusan majelis hakim tipikor tingkat pertama ternyata Putusan yangdimintakan banding tersebut telah mempertimbangkan NotaPembelaan/ Pledoi yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa;2.
Bahwa mengenai besarnya kerugian keuangan Negara yangdiakibatkan oleh perbuatan Terdakwa telah dipertimbangan majelishakim tipikor tingkat pertama yang uraiannya telah mempertimbangkanketerangan para saksi serta laporan temuan Inspektorat PropinsiKalteng Nomor 700/1309/LHPK/INSP/2013 tanggal 8 Juli 2013 dimanaterdapat kemahalan harga antara nilai pembelian barang dalam kontrakdengan harga senyatanya;3.
,MHHakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.
127 — 85
213 — 121
220 — 67
412 — 297
153 — 22
INDAHKARYA sebagai calonpemenang kepada Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :halaman 12putusan tipikor pada pn medannomor. 21/pidsusk/2011/pnmdn a. Pengalaman perusahaan PT. INDAH KARYA dan kwalifikasi sumber dayakonsorsium ( Asosiate ).PT.
BUSTAMI, MARS selakuhalaman 14putusan tipikor pada pn medannomor. 21/pidsusk/2011/pnmdnDirektur PT. INDAH KARYA (Persero) dan diketahui/disetujui oleh saksi Ir.
Assaka Alf Enggineering Medan pada BankBDI Cabang A Yani no.rek 28784122 seria dalam bentuk tunai sebesar Rp.halaman 25putusan tipikor pada pn medannomor. 21/pidsusk/2011/pnmdn200.000.000, (dua ratus juta rupiah) diserahkan langsung kepada SAID ABDIULAH dikantor PT.
Harmes Joni, M.Si di Hotel Emerald GardenMedan sekitar bulan april Mei tahun 2008.halaman 44putusan tipikor pada pn medannomor. 21/pidsusk/2011/pnmdnKemudian pada tanggal 24 Nopember 2006 PT. INDAH KARYA (Persero) selakuKonsultan Perencana atas nama saksi Ir. Fadjrif H.
,MHNIP. 19590414. 199203. 1.004halaman 100putusan tipikor pada pn medannomor. 21/pidsusk/2011/pnmdn
152 — 37
., M.H. danHakim Ad Hoc Tipikor ROSTANSAR, S.H., M.H. masingmasing sebagai HakimPerkara Pidana No. 80/Pid.SusTPK/2008 halaman 130dari 131 halamanAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga olen Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotadibantu oleh FAISAL MUSTAFA, S.H., Panitera Pengganti pada PengadilanTindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh ASRIANA, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Terdakwa.HakimHakim
374 — 192
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jayapura sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal09 Oktober 2015 ;4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls.JA Jayapura sejaktanggal 10 Oktober 2015 s/d tanggal 08 Desember 2015;5. Perpanjangan Penahanan tahap oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding sejak tanggal 09 Desember 2015 s/d, tanggal 07 Januari 2016 ;6.