Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-05-2012 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 19-09-2012
Putusan PN DEMAK Nomor 107_Pid_B_2012_PN_Dmk Tanggal 28 Mei 2012 — SUBARDI ALIAS BARDI bin (Alm). ABDUL GHOFAR
52 — 5
52 — 5
pegangan olehsemua pihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh Penuntut Umum ataupunterdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun oleh Hakim yang kesemuanyadilakukan dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukumdan kemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap HakHak Asasi Manusia (HumanRights), yang tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah(Presumption Of Innocense) sebagai landasan hukum universaldalam suatu negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Putus : 21-06-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 21 Juni 2016 — ABDUL MALIK WAKID VS PT MARITIM BATUBARA PERTAMA
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
kesepakatan dan mengeluarkan SuratAnjuran Nomor 59/PHK/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015;Bahwa, Penggugat sangat keberatan dengan anjuran tersebut karenamediator tidak menganjurkan terhadap Tergugat supaya pemutusanhubungan kerja pensiun terhadap Penggugat juga menyertakan tanggunganpiloting fee yang menjadi hak Penggugat yang belum dibayarkan Tergugatdari tahun 2000 sampai 2005 sejumlah Rp2.025.000.000,00 (dua miliar duapuluh lima juta rupiah);Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (rechts staat
Register : 21-03-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tjk Tanggal 4 Juni 2018 — FARIDA
lawan
PT. TEGUH WIBAWA BHAKTI PERSADA
164 — 32
164 — 32
tersebutselambatlambatnya 10 hari kerja setelah menerima surat anjuraninl;13.Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menjawab dan dianggap menolakmaka pada tanggal 26 Pebruari 2018 Dinas Tenaga Kerja LampungTengah mengeluarkan risalah perundingan mediasi, yang pokoknyamenyatakan bahwa antara Tergugat dan para Penggugat tidak tercapaikesepakatan, sehingga perkara ini di lanjutkan ke Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang;14.Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (rechts staat
Putus : 08-06-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR UD WIJAYA SENTOSA BOX VS SIGIT SUGIHARTO
66 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 161 (1) dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjasetelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan suratperingatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat), hakhak privat setiap warga negara (subjektive privat rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan
Register : 24-05-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1127/Pdt.G/2021/PA.Mks Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 10
19 — 10
dalam satu tempat kediaman bersamadan masih bergaul sebagai Ssuami istri pada tanggal 11, 15, 18 dan 25 Juli 2021serta pada tanggal 4 Agustus 2021, maka Majelis Hakim menemukan faktahukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah terjadiperselisinan dan pertengkaran tapi rumah tangganya belum pecah karenabagaimana mungkin sebuah rumah tangga dinyatakan pecah (brokenmarriage) kalau secara rutin masih bergaul sebagai Suami Istri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangafi Rifbaliban ter staat
Register : 10-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Kdi Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURUL YAKIN, SH.,MH
Terdakwa:
EDI PURWANTO Alias EDI Bin SUWISTO
47 — 12
NURUL YAKIN, SH.,MH
Terdakwa:
EDI PURWANTO Alias EDI Bin SUWISTO
47 — 12
Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya sepuluh tahun;Menimbang, bahwa dari konstruksi
Register : 02-02-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PA TANGERANG Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tng Tanggal 14 Juni 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
7 — 2
7 — 2
Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akandapat hidup rukun lagi sementara Penggugat dan Tergugat sendiri sudah tidakmempunyai iktikad baik untuk mempertahankan perkawinannya;Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapatdirumuskan dengan kalimat qllesd) cia Gls aids staat!
Putus : 18-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 691 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015 — RIDWAN BUKHORI, DK
VS
PT. ATANAKA PERSADA PERMAI
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
adakesepakatan mengenai service charge yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Penggugat/Termohon PeninjauanKembali selaku Pengelola;Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali selaku Pengembang danPengelola telah melanggar kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bandungyang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat/ TermohonPeninjauan Kembali selaku Pengembang dan Pengelola dengan PemerintahKota Bandung tentang Asuransi;Bahwa telah terbukti dalam Pemeriksaan setempat (staat
Register : 25-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 72/PID/2019/PT KPG Tanggal 15 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SANTY EFRAIM
Terbanding/Terdakwa : ISANA als BIBI Diwakili Oleh : NIKOLAUS TOISLAKA, SH
34 — 13
Terbanding/Terdakwa : ISANA als BIBI Diwakili Oleh : NIKOLAUS TOISLAKA, SH
34 — 13
Bahwa Undang undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara kita telahmenentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum(Recht staat). Hukum di ciptakan untuk menjaga keseimbangan danketertiban dalam kehidupan bermasyarakat senhigga dapat terwujudmasyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilandan berkeTuhanan.
Register : 02-05-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 28 Juni 2016 — DENI ALFON PASARIBU Bin DANIEL PASARIBU
63 — 8
63 — 8
terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukannya ;Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Jmb.Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 18-06-2015 — Upload : 27-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 18 Juni 2015 — ARMAN JAYADI VS PT. PEC TECH SERVICES INDONESIA
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sementara Penggugatadalah tulang punggung keluarga yang tentunya membutuhkan nafkahuntuk menghidupi keluarga Penggugat dan menyekolahkan anakPenggugat;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melalwan hukum yangdilakukan pihak lain (in casu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),dengan ini
Register : 14-09-2021 — Putus : 19-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 633/PDT/2021/PT SBY Tanggal 19 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Maria Nata Kasenda Diwakili Oleh : DR. Nuryanto Ahmad Daim, SH, MH
Terbanding/Tergugat I : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Terbanding/Tergugat II : Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
Terbanding/Tergugat III : Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut Kodikopsla
106 — 59
Terbanding/Tergugat I : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Terbanding/Tergugat II : Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
Terbanding/Tergugat III : Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut Kodikopsla
106 — 59
Pernyataan tersebut hanyalah ungkapankekecewaan dari Pembanding (dahulu Penggugat) karena tidak menguasaiobyek sengketa a quo yang memang secara hukum tidak mempunyai hakuntuk menguasai obyek sengketa a quo.Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (recht staat)bukan negara yang mendasarkan pada kekuasaan belaka/otoriter (macht staat).Jadi sangatlah naif dan salah besar apabila Pembanding menilai bahwa negarapada saat Orde Baru termasuk penguasa militer kekuasaannya otoriter dan tidakmenghargai
Putus : 15-01-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2979 K/Pdt/2017 Tanggal 15 Januari 2018 — MUHAMAD, dkk vs. PT. KERETA API (PERSERO), dkk.
206 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
KeretaApi Indonesia) yang dahulu bernama Balai Besar Djawatan Kereta Api(staat spoorwagen);Menyatakan Para Tergugat dR/Para Penggugat dk telah melakukanPebuatan Melawan Hukum;Menghukum Para Tergugat dR/Para Penggugat dk dan atau siapa sajayang mendapat hak dari Para Tergugat dR/Para Penggugat dk atau siapasaja yang menguasai objek a quo tersebut supaya mengosongkan danmenyerahkan kepada Penggugat dR/Tergugat dk (PT.
Putus : 31-03-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 31 Maret 2016 — PT MEGA CENTRAL FINANCE VS SIGIT SETIAWAN
132 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat),hakhak privat setiap warga negara (subjektive privat rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya, dengan inimemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan keadilan;6.
Register : 29-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2015/PTUN.ABN Tanggal 5 Nopember 2015 — JACOB BERHITU, DKK, Sebagai Para Penggugat ;
MELAWAN
1. BUPATI MALUKU TENGAH, Sebagai Tergugat ;
2. WEMPY DIRK PARINUSSA, Sebagai Tergugat II intervensi ;
122 — 62
122 — 62
Putusan No. 12/G/2015/PTUN.ABN12.Ameth sebagai Badan Penyelenggara Pencalonan Raja adalah Cacat Hukum.Dikatakan Demikian karena : 20222222 2o2 enn on oneSaniri Negeri Ameth Masa Jabatannya telah berakhir pada tanggal 27 Maret2013, sesuai Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 14177 Tahun 2007,tanggal 27 Maret 2007 Tentang PENGRESMIAN SANIRI NEGERI AMETHKECAMATAN NUSALAUT KABUPATEN MALUKU TENGAH #;Bahwa PARA PENGGUGAT keberatan karena Sesuai dengan asas negarahukum (recht staat), maka semua tindakan hukum
Register : 10-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Kdi Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MULIADI, SH
Terdakwa:
LA ODE AMANAH Als. LA AMANAH Bin LAODE ADE
51 — 13
MULIADI, SH
Terdakwa:
LA ODE AMANAH Als. LA AMANAH Bin LAODE ADE
51 — 13
Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya sepuluh tahun;Menimbang, bahwa dari konstruksi
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 25 Januari 2017 — SAUT JOSUA H. SITORUS, S.E VS PIMPINAN PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA-2
51 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (rechts staat), hakhak privat setiap warga negara (subjektive privat rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihaklain (in casu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telahdirugikan hak serta kepentingannya (justicia balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan;6.
Register : 16-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 24 Mei 2017 — Penggugat
Tergugat
7 — 0
7 — 0
., M.H.Perincian Biaya Perkara :1, PeriGaGtatn ses cous ous ous ous ous ous ons ons ous ous ons ons ons ome Rp. 30.000,00Bi Bete PISS re are ara azar anes ate are ate ate ate staat stars stars ate Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan 2.0... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rp. 260.000,00Putusan Cerai Gugat, nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.TA Halaman 17 dari 184. Mate ral ....... cece cece cece cece cece eect eee e eee ee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 6.000,005.
Register : 24-03-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 14-08-2017
Putusan PA KAB MALANG Nomor 0321/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg Tanggal 7 April 2016 — Pemohon
22 — 7
22 — 7
., yang berbunyi :Opet fe cleat Lig Ligdh pot LS alas gf alos gf alagg olgld staat tehdd V tye Gl jlad alt ait slab we dt cay Sym gl Sp Ff clede oye Ugsraid sylh AS ab glArtinya : Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anakyang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kKedua orangtuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, sepertibinatang yang tidak cacat berprodoksi, apakah kamu temukan anakketurunannyanya cacat?
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PA MAROS Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Mrs Tanggal 8 Juli 2020 — Pemohon melawan Termohon
15 — 7
15 — 7
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ataS Nama ..........ccceeeeeeeeee sees , Nomor :ke staat ats ers ace a , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1.2.