Ditemukan 1347 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-02-2000 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 K/N/2000 Tanggal 28 Februari 2000 — Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Putus : 13-11-2002 — Upload : 10-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/N/2002 Tanggal 13 Nopember 2002 — Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Putus : 17-04-2001 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17K/N/2001 Tanggal 17 April 2001 — Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Putus : 04-01-2002 — Upload : 12-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51K/N/2001 Tanggal 4 Januari 2002 — Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Putus : 11-06-2002 — Upload : 09-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/N/2002 Tanggal 11 Juni 2002 — Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Putus : 10-05-2000 — Upload : 13-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 PK/N/2000 Tanggal 10 Mei 2000 — Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
65 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Putus : 09-06-2000 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 K/N/2000 Tanggal 9 Juni 2000 — Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
22 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Putus : 12-09-2000 — Upload : 12-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28/K/N/2000 Tanggal 12 September 2000 — Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
60 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Putus : 03-07-2002 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/N/2002 Tanggal 3 Juli 2002 — Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
88 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543 PK/PDT/2009 TIM BPPN/TIM PEMBERESAN BPPN (BIRO HK. DEP. KEUANGAN); HENNY SUMIATY
15 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
TIM BPPN/TIM PEMBERESAN BPPN (BIRO HK. DEP. KEUANGAN); HENNY SUMIATY
Putus : 01-12-2000 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/N/2000 Tanggal 1 Desember 2000 — Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Putus : 22-12-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553 K/PDT/2011 Tanggal 22 Desember 2011 — TIM PEMBERESAN BPPN, DKK
VS
CV. DELIMA JAYA
60 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
TIM PEMBERESAN BPPN, DKKVSCV. DELIMA JAYA
TIM PEMBERESAN BPPN, dahulu Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) berkedudukan di Jalan LapanganBanteng No. 24, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada S.N. IRFANSYAH, SH dan kawan, selaku Pejabat danPegawai Biro Bantuan Hukum, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 2 Juni 2010 ;Pemohon KasasiI dahulu Tergugat / Pembanding ;2.
Bank RakyatIndonesia (BRI) kepada BPPN (Tergugat I) melalui perjanjian jual beli danpenyerahan piutang dan hibah yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2001 ;Bahwa pada tanggal 26 September 2002 telah dilakukan perjanjianjual beli piutang dan hibah antara Badan Penyerahan Perbankan Nasional(BPPN) dengan Multi Guna Trade Development Lid ;Bahwa Tergugat menilai gugatan Penggugat dalam perkara ini telahsalah dalam menentukan pihak yang patut digugat.
Dengan demikianadalah tidak tepat atau tidak benar Penggugat mengajukan gugatan kepadaTim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dahuluBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Tergugat mengingat segala akibat hukum terkait hutang Penggugat telah beralihkepada Multi Trade Development Lid ;B.
No. 1553 K/Pdt/201 1tidak tepat atau tidak benar Penggugat mengajukan gugatan kepada TimPemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dahulu BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Tergugat mengingatsegala akibat hukum terkait hutang Penggugat telah beralin kepada MultiGuna Trade Development Ltd..
Legalisir 3924/September/2002/Leg "PJBP" dan Akta PerjanjianPengalihan Piutang (Cessie) tanggal 11 Oktober 2002 No.1, dibuat jugadibadapan Notaris Moendjiati Soegito, SH antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) sebagai Penjual dengan Multi TradeDevelopment Ltd sebagai Pembeli', telah dilakukan Transaksi JualBeli dan Pengalihan selurun Hak dan Piutang BPPN Atas Nama CV. DelimaJaya ex Debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI); Jumlah Piutang Atas NamaCV. Delima Jaya (ex debitur PT.
Putus : 31-08-2010 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pdt/2009 Tanggal 31 Agustus 2010 — BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) vs WARSONO, dk
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) vs WARSONO, dk
Putus : 22-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 PK/Pdt/2010 Tanggal 22 Februari 2011 — BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) ; ANITA SUGITA
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) ; ANITA SUGITA
Putus : 13-08-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759 PK/Pdt/2011 Tanggal 13 Agustus 2012 — BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) , dkk vs JANTI HUSODO
78 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) , dkk vs JANTI HUSODO
Intercon Enterprises (turut Tergugat I) dialinkan kepada BPPN (Tergugat III)dan PT. Intercon Enterprises (turut Tergugat I) ;Bahwa Direksi PT. Intercon Enterprises telah mengalihkan aset materialkepada Bank Tamara untuk melunasi hutang Tergugat dan PT.
(Tergugat Ill) sebagaipihak yang menerima pengalihan hak dari Bank Tamara dan selanjutnya kepadapihakpihak lain menerima pengalinan hak dari BPPN, yakni PT.
Interkon KebonJeruk) untuk mengacau Program Penjualan Aset Properti (PPAP) BPPN denganharapan tanahtanah terperkara menjadi tanah tersengketa dan berada dalamkeadaan tersita (conservatoir beslag), dan oleh karenanya tidak dapatdilepaskan dan dijual oleh BPPN, sementara BPPN sendiri akan segeradibubarkan ;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang mengaku sebagaiKomisaris PT.
InterconEnterprises dan Eddy Yuwono (Turut Termohon PK )kepada BPPN sebagai pihak yang mentake over, memangHal. 43 dari 47 hal. Put. No. 759 PK/Pdt/2011menjadi terkendala sampai saat BPPN dibubarkan, akibatadanya gugatan dari Janti Husodo (Termohon PK) selakuKomisaris PT. Intercon Enterprises bukan oleh PT. InterkonKebon Jeruk (ic. PT.
Bank Tamara kepada BPPN. Bahwa penyerahan asetasetex. PT. Intercon Enterprises oleh PT. Bank Tamara kepada BPPN(Turut Termohon PK II) adalah sama dengan yang telah diserahkanoleh bankbank take over lainnya (pada waktu itu) yang ditanganioleh BPPN dan tidak pernah dipermasalahkan kemudian ;Dengan demikian, penyerahan asetaset tersebut kepada PT.
Putus : 16-08-2007 — Upload : 28-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371K/PDT/2007 Tanggal 16 Agustus 2007 — BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) vs. ANITA SUGITA
9 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) vs. ANITA SUGITA
Putus : 06-01-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 742 PK/Pdt/2008 Tanggal 6 Januari 2012 — MAKINDO Tbk >< BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)
79 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAKINDO Tbk >< BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)
) akan dibubarkan dalam waktu dekat dan hak dan kewajibanTergugat I (BPPN) dalam waktu dekat akan dialihkan kepada lembaga lain yang akandibentuk kemudian oleh pemerintah, sehingga dengan ini Penggugat memohon agarsetiap putusan dalam perkara ini juga mengikat bagi Tergugat I (BPPN) atau pihakmanapun yang menggantikan atau melanjutkan atau mengambil alih tugas, hak,kewajiban, kewenangan dan harta benda dari Tergugat I dan siapa saja yangmendapatkan hak dari padanya atau pihak manapun yang ditunjuk
SEBAB TAHUN 1999 BANK UMUMSERVITIA (TERMOHON PK II) BELUM DI BAWAH BPPN, KARENA PT BANKUMUM SERVITIA BARU DIBEKUKAN DAN MASUK DIBAWAH BPPN PADATANGGAL 9 OKTOBER 2001.
BCAsebagai bukti cicilan hutang ke BPPN/ BAPINDO sejak tahun 1999, padahal buktiT.I1la s/d T.Ilf BUKAN REKENING KORAN BPPN/ BAPINDO DAN BANKBCA.
Karena ternyata Pemohon PK tidak pernah mencicil utang karena tidakmempunyai utang ke Termohon PK II dan TIDAK MUNGKIN CICILANPEMBAYARAN PIUTANG DARI BANK UMUM SERVITIA (TERMOHONPK II) DIBAYARKAN KE BPPN TELAH DILAKUKAN SEJAK TAHUN 1999,sebab tahun 1999 PT Bank Umum Servitia (Termohon PK II) BELUM MASUKDIBAWAH BPPN, sehingga tidak mungkin pembayaran dilakukan ke BPPN direkening Bapindo dan BCA sejak tahun 1999 sebab PT Bank Umum Servitia(Termohon PK II) BARU MULAI DIBAWAH BPPN SEJAK BULANOKTOBER
UTANG KE REKENING BPPN/ BAPINDO.
Putus : 15-05-2002 — Upload : 27-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 011PK/N/2002 Tanggal 15 Mei 2002 — Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) ; PT Artha Swadaya Mulia Multi Finance
114 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) ; PT Artha Swadaya Mulia Multi Finance
Pe ain aed oe j c moe i Ki fh itPUTUSAN ee eneNo. 011 PK/N/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmMemeriksa perkara niaga dalam tingkat peninjauankembalitelah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkarakepailitan dariBADAN PENYEHATAN PERBANKAN WASIONAT,(selanjutnya disebut BPPN), berkedudukandi Gedung Wisma Danamon Jalan JenderalSudirman Kaveling 4546 Jakarta Selatan,dalam hal ini memberi kuasa kepadaDENNY AZANT B.
putusan yaitu putusannya tanggal 22 Agustus 2001Nomor 30/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. yang atiarnya sebagai berikut Menolak permohonan Pemohon; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 19 September 2001 Nomor 031K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut" Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiBADAN PENYEHATAN PERBANKAN WNASIONAL (BPPN
disesuaikan dengan aslinya, dibuat pada Eanggal 11 Oktober 2001dan tanggal 10 Oktober 2001 mengenai periode September2001 yaitu setelah putusan Pengadilan Niaga pada tanggal22 Agustus 2001; Sedangkan yang dimaksud dengan bukti baruadalah bukti yang sebetulnya sudah ada sebelum putusanCersebut dijatuhkan namun belum diketemukan atau belumdiketahui sehingga tidak diajukan sebagai bukti dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Peninjauankembali yang diajukan oleh BPPN
Peninjauankembalidahulu Pemohon kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harusdihukum membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauankembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndangNomor 14 Tahun 1970 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 danPerpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadiUndangUndang dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998serta UndangUndang lain yang bersangkutan;MENGADItLTIMenolak Permohonan Peninjauankembali dari PemohonPeninjauankembali: BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL(BPPN
Putus : 11-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 817 PK/Pdt/2009 Tanggal 11 Januari 2011 — BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) vs PT. KARUNIA SARANA BINANGUN
53 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) vs PT. KARUNIA SARANA BINANGUN
P UT US A NNo. 817PK/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkaraBADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),berkedudukan di Gedung Bank Danamon Aetna, JalanJenderal Sudirman Kav. 4546, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada YadhyCahyadi, SH., dan kawankawan, para Pejabat padaBiro Bantuan Hukum Departemen Keuangan,berkantor di Gedung E Departemen Keuangan, Tower, Lantai
untuk membayarbiaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yangdalam Tingkat Banding sebanyak Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.1856 K/Pdt/2006 tanggal 16 Agustus 2007 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikutMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000, (lima ratus riburupiah
kedua :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena alasanalasan tersebut tidak termasuk dalamsalah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f UndangUndang No. 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN
permohonan peninjauan kembaliditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini harus dibebankan kepada Pemohon PeninjauanKembali ;Memperhatikan pasal pasal dari UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundang undangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari : BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN
Putus : 24-05-2006 — Upload : 01-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179PK/PDT/2004 Tanggal 24 Mei 2006 —
41 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BANK BUMIRAYA UTAMA (BPPN) ; PT MULIA CEMERLANG DIAN PERSADA
PUTUSANNo. 179 PK/Pdt/2004DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauankembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PT BANK BUMIRAYA UTAMA (BPPN), dahuluberkedudukan di Wisma GKBI Suite UG 02, Jalan Jend. SudirmanNo. 28 Jakarta, sekarang berkedudukan di Wisma BankDanamon Lt. 24 & 30 Jalan Jend. Sudirman Kav. 4546Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra Yusuf,SH., LLM., MBA., MMgt., dan Zulfikar Judge, SH., CN.
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatKasasi sebesar Rp 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2505 K/PDT/2001tertanggal 17 Maret 2003 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahuluTergugat/Pembanding pada tanggal 9 September 2003 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan
dibenarkan, oleh karenaalasanalasan tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat antara judexfacti dan judex juris dengan Pemohon Peninjauan Kembali, hal mana tidaktermasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembalisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf a s/d f UndangUndangNo. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 5 tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: PT BANK BUMIRAYAUTAMA (BPPN
No. 179 PK/Pdt/2004MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT BANK BUMIRAYA UTAMA (BPPN) tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2006 oleh H. Abdul Kadir Mappong,SH.