Ditemukan 2075974 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembayaran hak-hak penggugat Hak paten ; hak cipta Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak cipta Hak terkait Hak milik Hak tanah Hak hak bekas istri Pembayaran hak-hak pekerja Penyalahgunaan hak
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 25-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 18-04-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 147/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 10 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : Markoni Bin Sanali Diwakili Oleh : H. KOSWARA PURWASASMITA, SH., MH. ,DKK
Terbanding/Penggugat : Madsuri Bin Sanali
68 — 3
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 01-03-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 07_PDT_G_2013_PNBT_Kabul_07112013_PenyalahgunaanHak
Tanggal 7 Nopember 2013 — Alamsyahfuddin (P) >< Kepolisian Resort Kota Bukittinggi Dkk (T)
311 — 164
  • pokokKepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memeliharakeamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; danc. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Bab II Kewajiban, Larangan, dan Sanksi,pada Pasal 3 Dalam rangka kehidupan bernegara danbermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiawajib: (f) Menjunjung tinggi hak
    Menaati segala peraturan perundangundangan danperaturan kedinasan yang berlaku.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip DanStandar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan TugasKepolisian Negara Republik Indonesia.
    MARI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi inipun harus ditolak;3 Gugatan kurang pihak ( Plurium litis concortium)Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yaitu tidak menarik Menteri KeuanganRepublik Indonesia selaku Subjek Tergugat maupun Turut Tergugat.Menimbang, bahwa terhadap' eksepsi Tergugat I tersebut Majelismempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang akan digugat dalam suatugugatan adalah hak
    pokok Kepolisian NegaraRepublik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikanperlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Bab IT Kewajiban, Larangan, dan Sanksi, padaPasal 3 Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: (f)Menjunjung tinggi hak
    Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan,hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi Pengadilan, Perbuatan melawan hukum diartikansecara luas, yaitu: meliputi : (Rosa Agustina, Perbuatan melawan hukum, hal 117):1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2 Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;3 Bertentangan dengan kesusilaan;4 Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehatihatian;Menimbang, bahwa dari kategori perbuatan melawan hukum di atas, jika seseorangmelakukan salah satu atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Upload : 03-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1455 K/PID.SUS/2011
Para Terdakwa; Antonius Ngelo, dk
690 — 716 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUJI (diajukandalam perkara lain), pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pastipada bulan Desember 2007 atau setidaktidaknya pada waktu lain di bulanDesember 2007, bertempat di Jalan Semarang No. 31 Surabaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Surabaya, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak melanggarhak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan
    sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 yaitu pemegang paten memiliki hak ekslusif untukHal. 1 dari 8 hal.
    DENNYJOHANSYAH bersalah melakukan tindak pidana baik sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengansengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukansalah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitupemegang paten memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan paten yangdimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya dalam halpaten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakanatau menyediakan untuk dijual atau
    ANTONIUS NGELO, dan Terdakwa ll.DENNY JOHANSYAH membayar biaya perkara masingmasing sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3778/PID.B/2008/PN.Sby tanggal 12 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa ANTONIUS NGELO dan Terdakwa DENNYYOHANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak Tanpa hak telah membuat barang produk selang lentur tahan panasdan dingin, yang telah memperoleh paten ;.
    Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya hal 16 bahwa hukum yang dijatuhkan ini adalah hanyamerupakan pelajaran bagi Terdakwa agar lebih berhatihati danmenghargai hak orang lain, sehingga Hakim Tingkat Pertamamenjatunkan hukuman berupa pidana penjara berupa hukumanpercobaan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Bahwakarena dalam putusannya Majelis Hakim PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 13-01-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767K/PDT.SUS/2008
Tanggal 13 Januari 2009 — PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE ; Sdr. BUDI SUBRATA.
152 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal inimengandung Hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 26-02-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — LAYNDRO SANTOSO vs LIMONG LATIEF
411 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jelas terurai dalam Sertifikat Hak Cipta No. 050503 tanggal 15April 2011 yang dimiliki oleh Penggugat adalah hak cipta Seni LukisH bukan terhadap perlindungan terhadap warna hijau yangmenjadi warna dasar kemasan produk Penggugat. Bahwa secarayuridis warna dasar hijau dalam kemasan bukan merupakanperlindungan hak cipta ;4.
    Lagipula, perlindungan hak cipta adalah peniruan yang sama atau perbanyakanhak cipta yang sama. Tidak ada aturan hukum hak cipta yang mengaturpersamaan pada pokoknya antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yanglain ;Dengan demikian, jelas Judex Facti secara nyatanyata salah dalammenerapkan hukum, yaitu menyamakan sengketa hak cipta dengansengketa merek ;Il.
    Judex Facti Telah Membuat KekacauanHukum Dengan MencampurAduk DanMempertentangkan Perlindungan HukumHak Atas Merek Dengan PerlindunganHukum Hak Atas Ciptaan :1. Judex Facti tidak dapat membedakan hak hukum Pemohon Kasasiberupa hak atas Merek yang telah terdaftar dalam Daftar UmumMerek Dirjen HKI sejak tahun 2000.
    Berdasarkan ijin produksinya, telah terbukti TermohonKasasi baru memproduksi Hak Ciptanya pada tahun 2011dan baru terdaftar hak ciptanya pada tahun 2011 ;V. Judex Facti Telah Melindungi TermohonKasasi Selaku Tersangka Yang TelahMenggunakan Mereknya (Hak Ciptanya)Pada Produknya Yang Sama PadaPokoknya Dengan Merek ProdukPemohon Kasasi :1. Bahwa Judex Facti telah menggunakan logika hukum terbalik dalammenerapkan Undangundang Hak Cipta yaitu :a.
    Cipta ;Bahwa persamaan pada pokoknya dikenal dalam penyelesaian perkaraMerek ;Bahwa dalam sengketa Hak Cipta, harus diteliti siapa pencipta terdahuluatau pertama kali sesuai dengan sistem deklaratif yang dianut dalam hak cipta ;Bahwa dalam perkara ini antara hak merek milik Tergugat (dilindungidengan Sertifikat Merek dan hak cipta milik Penggugat dilindungi dengan SertifikatHak Cipta), kKeduanya samasama memiliki perlindungan hukum.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Putus : 05-12-2014 — Upload : 28-12-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 80/Pid.Sus/2014/PT.DPS
Tanggal 5 Desember 2014 — Ir. EDDY HARTANTO
138 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 09-02-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/Pdt.Sus-HKI/2023
Tanggal 9 Februari 2023 — ARIE INDRA MANURUNG VS PT. PEGADAIAN (Persero),
909 — 618 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 25-03-2022
Putusan PN POSO Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pso
Tanggal 4 Juni 2020 — Penggugat:
DR.CHRISTINA MBAYOWOS.,S.Sos.,Msi
Tergugat:
YAYASAN AL KHAIRAT KABUPATEN POSO
43 — 10
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 29-06-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
Tuan BUDI LAWIN
Tergugat:
1.PT. BANK HSBC INDONESIA
2.PT. BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
132 — 58
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 30-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 73/PDT/2016/PT JAP
Tanggal 6 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : MELKIANUS MANDERI
Terbanding/Tergugat IV : HELENA MANDERI/YEBI-YEBI Cq Ahli waris YANCE YEBI-YEBI
Terbanding/Tergugat II : YUDIARTO SUHARTO
Terbanding/Tergugat III : ABUBAKAR ARMAN
Terbanding/Tergugat I : ADHAM ARMAN
284 — 398
  • ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten YapenWaropen waktu itu, (Sekarang Kantor Agraria dan Tata Ruang) maka terbitlahSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.
    yangterletak di Jalan Frans Kasiepo, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan YapenSelatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Serui dengan batasbatas : Sebelah Timur berbatasan dengan tanah waris adat Penggugat (ABDSAMAD); Sebelah Barat berbatasan dengan tanah waris adat Penggugat (IMAM); Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Frans Kaisepo; Sebalan Selatan berbatasan dengan tanah waris adat Penggugatadalah hak milik adat Penggugat yang sah;Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.B.21/SK atas namaTergugat
    Guna Bangunan kepada YUDIARTOSUHARTO pada objek tanah yang dimaksud dan berlaku terhitung sejakdidaftarkannya pada Kantor Direktorat Agraria Subdit Pendaftaran Tanah diJayapura lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tanggal 14081981Nomor : 92/1981, kesemua bukti tersebut diatas adalah bukti tanda hak yangsah menurut hukum jadi tindakan peralihan hak dari Tergugat II ke Tergugat IIIsampai ke Tergugat adalah benar dan sah menurut hukum;Bahwa pada tahun 1982 Penggugat berangkat ke Jayapura untuk
    melanjutkanpendidikan pada Sekolah Teknologi Menengah (STM) Jayapura, disini pertandaHalaman 7adalah benar bahwa Penggugat masih berada di Serui karena proses peralihanHak Tergugat II pada tahun 1981 dibuktikan dengan surat bukti kepemilikantanah adat tanggal : 16071981 Nomor : 019.DSK/SBT/7/1987, kemudiandiperkuat dengan surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat tanggal 16071981 kemudian surat keterangan penyerahan Hak atas Tanah Adat 16071981, kesemua Suratsurat tersebut tercantum dalam surat
    Jadisemua transaksi yang terjadi antara Tergugat II ke Tergugat III sampai Tergugat adalah menurut kami sah dan benar menurut hukum;Dalam surat gugatan Penggugat, menyebutkan Tergugat Il yang dengansengaja secara diamdiam melakukan permohonan hak ke Kantor BadanPertanahan Kabupaten Waropen waktu itu, sekarang menjadi Kantor Agrariadan Tata Ruang adalah tidak benar karena proses perolehan hak dilakukansesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku karena Kantor BadanPertanahan Kabupaten Waropen pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-08-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 16 Agustus 2018 — HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY
298 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tempat tinggal : Desa Lamomea, Kecamatan Konda, KabupatenKonawe Selatan;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriAndolokarena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KonaweSelatan Nomor 66/Rp9/Ep.1/06/016 yang pada pokoknya sebagai berikut :Dakwaan : diatur dan diancam pidana Pasal 113 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat(1) huruf b juncto Pasal 1 ke2UndangUndangRepublik IndonesiaNomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
    Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH~ alias =HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hakekonomi pencipta dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, melakukanpenggandaan dan pendistribusian ciptaan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat (1) huruf a,Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018huruf b, huruf e juncto Pasal 1 ke2UndangUndangRepublik
    Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri AndoloNomor69/Pid.Sus/2016/PN.Adl., tanggal 1Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH~ alias HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hakekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaansecara komersial;Menjatuhkan pidana
    Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018tindak pidana Tanpa hak dan tanpa ijin pencipta melakukan pelanggaranhak ekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untukpenggunaan secara komersial;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun;3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;4.
    Keseluruhan buku yang dicetak/diterbitkan sebanyak 16 (enambelas) ribu buku/eksemplar;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa a quo, pihak pemilik hak penciptaSaudara Arifin Banasuru bersama Saudara Moh.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-04-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
MOHINDAR H.B
Tergugat:
PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
1079 — 426
  • . 008512 tertanggal 17 Juli 1993 berjudul Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN tersebut;
  • Menyatakan Ciptaan dalam Pencatatan Ciptaan berjudul Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN sebagaimana dicatatkan oleh Tergugat di bawah No. 008512 tertanggal 17 Juli 1993 dari Daftar Umum Ciptaan memiliki persamaan dengan Ciptaan dalam Pencatatan Ciptaan berjudul Lukisan / Seni Logo POLOBYRALPHLAUREN yang Hak
    Manggala Putra PerkasaPemegang Hak Cipta PT.
    Hak Cipta menjadi tidakterlindungi;:Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 UndangUndang Hak CiptaPenggugat sebagai Pemegang Hak Cipta yang seharusnya dilindungi hakeksklusifnya sebagaimana diatur di bawah ini:Pasal 4:Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hakeksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.Pasal 8:Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan.Bahwa dengan Pencatatan Ciptaan di bawah Daftar Nomor 0008512 tertanggal17 Juli 1993 tersebut
    Pemegang Hak Cipta yang bukan Penciptahanya dapat memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomiPasal 5 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:1.
    hak eksklusifyang terdiri atas hak moral dan hak ekonomiPenjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptaberbunyi:Yang dimaksud dengan hak ekslusif adalah hak yang hanya diperuntukkanbagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat dimanfaatkan haktersebut tanpa izin Pencipta.
    Pemegang Hak Cipta yang bukan Penciptahanya dapat memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomiPasal 5 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-11-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2556 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 26 Nopember 2012 — PANTAS PARMONANGAN SIREGAR bin SYARIFUDIN SIREGAR
178 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • cipta atau hak terkait.
    No. 2556 K/Pid.Sus/201 1Windows 7 yang telah terinstal ke dalam laptop tersebut tidak dilengkapilisensi, apabila perbanyakan penggunaan software/program komputertersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengajamengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga ParaTerdakwa melakukan pelanggaran terhadap undangundang hak cipta;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 72 Ayat 2 UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang HakCipta jo Pasal 55 Ayat
    laptop tersebut tidak dilengkapilisensi, apabila perbanyakan penggunaan software/program komputertersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengajamengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga ParaTerdakwa melakukan pelanggaran terhadap Undangundang Hak CIPTA;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 72 Ayat (2) UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang HakCipta jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I.
    menerangkan bahwa programWindows 7 yang telah terinstal ke dalam laptop tersebut tidak dilengkapilisensi, apabila perbanyakan penggunaan software/program komputertersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengajamengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga ParaTerdakwa melakukan pelanggaran terhadap Undangundang Hak CIPTA;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 72 Ayat (3) UndangUndang No. 19 tahun 2002 tentang HakCipta jo Pasal 56
    dariKepolisian seharusnya menegakkan hukum dan keadilan dankarenanya perbuatan yang bersifat mendorong terjadinyapelanggaran hukum tidak dapat dibenarkan secara hukum;e Hukum yang mana yang dianut Majelis Hakim karena menurutJudex Facti bahwa UndangUndang Hak Cipta tidak mengaturtentang operasi penindakan pelanggaran hak cipta dengan caraUnder Cover Boy, kejahatan hak cipta adalah kejahatanterselubung sehingga penegak hukum dalam hak ini saksi Saprialdari Kepolisian Daerah Jambi dalam melaksanakan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-02-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 91/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 2 Mei 2016 — Pembanding/Tergugat : SUMARTO Diwakili Oleh : JHONSON DOLOKSARIBU, SH
Pembanding/Tergugat : SUNENTI Diwakili Oleh : JHONSON DOLOKSARIBU, SH
Terbanding/Penggugat : MAESAROH
Terbanding/Penggugat : BUKORI BIN CASLIM
Turut Terbanding/Tergugat : ZAENUDDIN
40 — 24
  • sehingga dengan demikianPenggugat dan Penggugat II tidak mempunyai kapasitas/hak(LEGAL STANDING) untuk mengajukan gugatan a quo. ; 4.
    ;Bahwa oleh karena dasar peralihan hak atas tanah Kavling tersebutdidasarkan atas PELEPASAN HAK/JUAL BELI yang sah, dan telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, karenanya ketikadilakukan proses PELEPASAN HAK atas obyek jual beli dimaksud olehTurut Tergugat Dalam REKONPENSI dihadapan CAMAT LOSARI tidakmendapatkan hambatan apapun. ; Bahwa awal terjadinya over alilh PANJAR/TANDA JADI tanah Kavling aquo adalah Penggugat (MAESAROH) yang berniat untuk mengoperalin tanah Kavling yang dibeli
    PemerintahDesa Tawangsari (yang melepaskan hak) dan SUNENTI SUMARTObertindak selaku yang menerima Pelepasan dihadapan: Drs.
    Menyatakan SURAT PELEPASAN HAK KAVLING SIAP BANGUN Nomor590/Des/2007 tanggal 30 Oktober 2006 dibuat Pihak PertamaZAENUDDIN bertindak selaku Pemerintah Desa Tawangsari (yangmelepaskan hak) dan SUNENTI SUMARTO bertindak selaku yangmenerima Pelepasan dihadapan : Drs.
    Desa Kalisari Kecamatan LosariKabupaten Cirebon sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Kapling SiapBangun Nomor : 590.2/Des/2007, Turut Tergugat menyatakan bahwaPenerbitan Surat Pelepasan Hak tersebut ada kekeliruan. ; Putusan Nomor 91/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 26 dari 3110.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-12-2009 — Upload : 01-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2622 K/PID.SUS/2009
Tanggal 28 Desember 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MEDAN ; HARTONO alias ATI
71 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai dengan tanggal 14Pebruari 2010 ;Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :PERTAMA :Bahwa ia Terdakwa Hartono alias Ati pada hari Jumat tanggal 23 Januari2009 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulanPebruari 2009 bertempat di Jalan Sumatera No. 74 Medan, tepatnya di Toko Paradise,atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan tanpa hak
    menyiarkan,memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasilpelanggaran Hak Cipta atau hak terkait, perbuatan tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2009 sekitar pukul 14.00 Wib,Anggota Polisi dari Polda Sumut mendapat informasi bahwa di Toko Paradise yangberalamat di Jalan Sumatera No. 74 Medan milik Terdakwa Hartono alias Ati adamenjual DVD dan VCD dari hasil penggadaan illegal atau bajakan, setelahdilakukan
    Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.ATAU :KEDUA:Hal. 3 dari 10 hal. Put.
    Menyatakan Terdakwa Hartono alias Ati, telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja dan tanpa hak, mengedarkan atau menjual kepada umumsuatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimanaHal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2622 K/Pid.Sus/2009.diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UndangUndang RI. Nomor. 19 Tahun 2002 TentangHak Cipta.2.
    Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Nomor. 1.170/Pid.B/2009/PNMDNtanggal 29 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Hartono alias Ati telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja mengedarkanatau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaatau hak terkait.
Pengadilan PN PAMEKASAN Perdata
Register : 04-07-2012 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 27-02-2023
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 13/PDT.G/2012/PN.PKS
Tanggal 11 April 2013 — Penggugat:
MUSAHA
Tergugat:
1.Kabupaten Pamekasan Cq Pemerintah Kabupaten Pamekasan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
2.KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PAMEKASAN
77 — 4
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 31-10-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 28-10-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 752/PDT/2016/PT SBY
Tanggal 15 Desember 2016 — Pembanding/Penggugat : HJ. ZAENAB
Terbanding/Tergugat : NORMAJANI GONDO KUSUMO
Terbanding/Tergugat : LINDA
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
20 — 20
Pengadilan PN Sanana Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 22-02-2021
Putusan PN Sanana Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Snn
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 29
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 25-07-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 25 Juli 2014 — THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, Inc
453 — 239 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2001;d Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas Materi Ciptaan bernamaIML DISC Insght Personality System Software dari KantorPendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat tertanggal 18 Juni 2001;e Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas barang ciptaan bernama ThePersonality System dari Kantor Pendaftaran Hak Cipta AmerikaSerikat tertanggal 14 September 2000;f Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas barang ciptaan bernamaUnderstanding Your Personality System Workbook dari KantorPendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat
    Dengandemikian, seharusnya Penggugat mendapat perlindungan hukum terhadap segala bentukpelanggaran hak ciptanya di Wilayah Indonesia;B Penggugat Adalah Pencipta Dan/Atau Pemegang Hak Cipta Yang DilindungiHukum Indonesia Terhadap Semua Bentuk Pelanggaran Hak Cipta;Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta, Penciptamaupun Pemegang HakHak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya.
    dan/atau pemegang Hak Ciptayang berasal dari luar Indonesia harus dilindungi oleh hukum Nasional, yangdalam hal ini termasuk UU Hak Cipta;Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Konvensi Berne tersebut, dan dalamhal terjadi pelanggaran Hak Cipta, ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang Undang Hak Ciptamengatur bahwa:Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niagaatas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkanatau hasil perbanyakan ciptaan itu
    Cipta secara nyata telah memenuhi unsurunsurpelanggaran hak cipta milik Penggugat, yang diancam pidana penjara dan/atau pidanadenda;Bahwa Hak Cipta menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta,merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkanatau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaandilahirkan.
    Selanjutnya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Ciptamenegaskan yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang sematamatadiperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang bolehmemanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Ketentuan ini berarti tidak ada satuHal. 6 dari 35 hal Put. Nomor ....
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 14-03-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 44/PDT.G/2013/PN.MTR
Tanggal 2 Juli 2013 — - EDON - H. MOH KAMIL, DKK
38 — 21