Ditemukan 410 data
10 — 0
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
443 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
izin tersebut diterbitkan oleh BP2T, Terdakwa padatanggal 8 Juni 2014 telah memulai pembangunan fisik Rumah SakitHapsah, sedangkan pengesahan Dokumen UPKUPL danpemberian Izin Lingkungan pada oleh Pemda Watampone barudisetujui pada tanggal 22 Desember 2014;e Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik Rumah Sakit Hapsah sejakbulan Juni sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 yang tanpaizin merupakan tindak pidana administratif di bidang lingkunganhidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) juncto Pasal109
8 — 0
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
11 — 0
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 46 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
9 — 1
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
Terbanding/Penuntut Umum : KIAGUS ANWAR, SH
371 — 58
115/ KKF/ 2019Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 136/PID.LH/2020/PT PLGtanggal 20 November 2019, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga)buah jerigen plastik warna hitam masingmasing berlak segel dan berlabel barangbukti berisi cairan hitam dengan volume + 5 (lima) liter mengandung sebagiansenyawa. hidrokarbon penyusun oli dan dapat disimpulkan bahwa barang buktitersebut adalah oli yang sudah digunakan/yang telah terpakai;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal109
31 — 14
hukum, berdasarkan tujuanPemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandangbahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai bapak kandung Gita Junaid bintiJunaid tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk,penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 33 ayat3 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal109
121 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya tidak berdasarkan Pasal101 huruf a, b dan c UndangUndang No.5 Tahun 1986, karena dari 30 (tigapuluh) bukti yang diajukan Tergugat I dan II, hanya 7 (tujuh) bukti yang sesuaidengan pokok perkara, selebihnya adalah rekayasa (4 buah) dan tidak adahubungan dengan pokok perkara (17 buah), sehingga tidak menerapkan Pasal109 ayat 1 c, d dan e UndangUndang No.5 Tahun 1986 secara penuh yangsangat merugikan Pemohon Kasasi ;Menimbang,
10 — 0
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 32 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
15 — 5
Oleh karena itu apabila ayahnya meninggal duniamaka ibunya bertindak sebagai wali sebagaimana ketentuanpasal 47 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974jo. pasal 106 ayat (1) dan (2), dan 107 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan pasal 48dan 49 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal109, 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebagai ayah kandung atau orang tuawajib memelihara dan mendidik anak sebaik baiknya menurutkemampuannya serta
110 — 76
Pengesahan dan pengangkatan kepaladaerah dan wakil kepala daerah telah mengacu pada ketentuan Pasal109 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 99,Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang terakhirdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalamkontra memori banding, Tergugat / Terbanding memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untukmenjatuhkan putusan sebagai berikut : Menolak
10 — 0
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
7 — 0
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
10 — 0
Disamping itu,tidak diperoleh bukti bukti bahwa Pemohon mempunyai sifatsifat yang dapat menjadi penghalang untuk ditunjuk sebagaiwali dari anak tersebut, yaitu) pemabok, penjudi, pemboros,gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dankewenangannya sebagai wali, sebagaimana dimaksud oleh pasal109 Kompilasi hukum Islam.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Kakek anak tersebutsekarang telah berusia 56 tahun, mempunyai pikiran sehatdan berdasarkan keterangan saksi saksi telah terbuktiPemohon berkelakuan
58 — 24
segera sempumanyaproses penyidikan perkara sehingga berkas dinyatakan sempurna oleh JPU,pada gelar perkara yang terakhir dibahas pula tentang terbitnya P19 dariJPU yang memberikan penjelasan terhadap perkara yang sedang ditanganipenyidik adalah KADALUWARSA, dapat dipahami bahwa P 19 merupakanpetunjuk JPU kepada penyidik maka berdasarkan fakta hukum dan pendapatpeserta gelar perkara serta penjelasan JPU dalam P 19 nya maka didapatkesimpulan terhadap perkara a quo dihentikan penyidikannya sesuai pasal109
Penyidikan atau penuntutan itu memang perlu dihentikan demi hukum (Vide Pasal109 ayat (2) KUHAP) ; Menimbang, bahwa adapun Halhal yang masih menjadipermasalahan antara Pemohon dengan Termohon' dalam perkara tersebutadalah :4. Menurut Pemohon; Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 12 April2011 terhadap Hj.
397 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),padahal untuk syaratsyarat dalam usaha melakukan penambangan pasir lautharus ada ijin lingkungan dan ada ijin usaha pertambangan yang dikeluarkanoleh Provinsi Jatim melalui rekomendasi Energi dan Sumber Daya MineralPemkab Sumenep;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pemkab Sumenep mengalamikerugian kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Akhirnya Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal109
13 — 6
11 halaman Penetapan : 284/Pdt.P/2019/PA.Mtr.bersetatus gadis, dan antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungannasab, saudara sesusuan ataupun semenda.Menimbang, bahwa keterangan Saksi1 dan Saksi2 tersebut adalahfakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satudengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan olehPemohon dan Pemohon Il, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 108 dan Pasal109
10 — 0
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
24 — 3
yang belum dewasa dilakukan olehorang tua yang hidup terlama;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut di atas,maka telah terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama ANAK Il, danANAK Ill, yang belum dewasa, dan Pemohon adalah orang yang sehat jasmani danrohani, perhatian, kasin sayang dan tanggungjawab, serta Pemohon tidak terbuktisebagai orang yang melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruksebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal109
24 — 6
untukmenyingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yangtermuat dalam Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, jo pasal109