SUPARMIN yang akan melakukan peremajaan ; Bahwa saudara H. SUPARMIN sebagai Anggota KWK wilayah Jakarta Baratingin melakukan peremajaan mobil Angkot dan nantinya akan dibiayai olehHalaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 1028/Pid.B/2014/PN.Jkt.

Tim.Koperasi Wahana Kalpika dan mendapat persetujuan peremajaan mobil baru,melalui showroom atas nama BIMA CITRA MOTOR atas nama NELSON(Terdakwa) sebagai pihak pengadaan mobil peremajaan yang sebelumnyasudah ada kerjasama dengan pihak KWK wilayah Jakarta Barat, yang nantinyapembayaran mobil tersebut dengan jaminan pembiayaan / kredit KWK Pusatyang berada wilayah Jakarta Timur atas nama H.

SUPARMIN yang akan melakukan peremajaan ;Bahwa benar saudara H. SUPARMIN sebagai Anggota KWK wilayah JakartaBarat ingin melakukan peremajaan mobil Angkot dan nantinya akan dibiayaiHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 1028/Pid.B/2014/PN.Jkt.

Tim.oleh Koperasi Wahana Kalpika dan mendapat persetujuan peremajaan mobilbaru, melalui showroom atas nama BIMA CITRA MOTOR atas nama NELSON(Terdakwa) sebagai pihak pengadaan mobil peremajaan yang sebelumnyasudah ada kerjasama dengan pihak KWK wilayah Jakarta Barat, yang nantinyapembayaran mobil tersebut dengan jaminan pembiayaan / kredit KWK Pusatyang berada wilayah Jakarta Timur atas nama H.

1500 Ibr 1.350 2.025.000mm(Angk)19 Kartu Disposisi axe 150 buku 11.000 1.650.00020 Kartu surat masuk Buku 100 buku 11.000 1.100.000a4 Permohonan plat) 216X330 7 3 buku 71.000 2.130.000kuning (Angk) mmPermohonan ijin 216 X 330 ,22 trayek/biru (Angk) ei 8 rim 71.000 568.000aq Penh after ulang 216 XSe0 15 rim 71.000 1.065.000ijin trayek (Angk) mmo4 Map Cheklist: in) 215X383 psoo ibe 2.200 9.900.000trayek (Angk) mma5 Mappermohonan 21,5X33 ) 1500 Ibr 2.200 3.300.000ijin trayek (Angk) mmMap permohonan26 peremajaan

No. 2010 K/PID.SUS/2013 8 kop surat dinas 25 rim1 23 Nopember 2007 SPP 60 buku1 26 Nopember 2007 Kop surat dinas 80 gram folio 200 rimKop surat dinas 80 gram kwarto 250 rim3 Amplop gaji (keuangan) 1500 rim4 Kartu. induk mobil barang/kartu 5000 Ibrkuning PKB7 Kartu induk mobil bus/kartu merah 3150 lbrPKB6 Kartu. induk monil penumpang/ 2741 lbrkartu biru PKB7 Map permohonan peremajaan/ 500 lbralokasi angkutang Map permohonan daftar ulang 1093 lbrSK/KP trayek angkutan9 Map realisasi ijin SK/KP trayek

500 lbrangkutan10 Map dinas perhubungan 1293 lbr, 27 Nopember 2007 Kartu) induk mobil penumpang/ 2750 lbrkartu biru PKB2 Kartu. induk mobil barang/kartu 2450 lbrkuning PKB2 Kartu induk mobil bus/kartu merah 3500 lbrPKB4 Map dinas perhubungan 2300 Ibr5 Amplop gaji keuangan 1500 rim6 Kop surat dinas 80 gram folio 415 rim7 Kop surat dinas 80 gram kwarto 200 rimg Map permohonan daftar ulang 2500 lbrSK/KP trayek angkutang Map permohonan peremajaan/ 500 Ibralokasi angkutan4G Map realisasi ijin SK/KP trayek

PENYERAHAN/PENERIMAAN JENIS/MACAM BARANG JUMLAHBARANGkartu induk warna kuning1 7 Januari 2008 2250 lbr(PKB)Kartu induk warna merah2 3650 Ibr(PKB)3 Kartu induk warna biru (PKB) 3500 lbrKartu induk pengusaha4 250 lbrangkutan5 Kartu induk pengawasa 500 lbr6 BA Pengujian berkala (tester) 275 bukuPermohonan ijin trayek7 6 buku(angk)Ijin trayek angkutan8 Y 9 6 rimpedesaan9 Tanda terima berkas 10 buku10 Numpang uji (teksar) 10 buku11 Tanda bukti bend (bend 26) 175 buku12 Map permhonan peremajaan 500 lbr

(bend 26) 50 buku7 Kartu induk pengusaha angkutan 500 lbr8 Map chek list warna biru 1500 Ibr9 Map permohonan peremajaan 500 lbr16 Map permhonan' daftar ulang 950 Ibr(kuning)1 28 Januari 2008 (Tanda terima berkas 8 buku2 teaker 1000 Ibr3 Kartu induk warna biru (PKB) 2000 lbr4 Kartu induk warna merah (PKB) 200 lbr5 Tanda bukti (bend 26) 50 buku6 Kartu induk warna kuning (PKB) 300 lbr7 Map permohonan' daftar ulang 950 Ibr(kuning)8 SK Bupati 3 buku Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007 Terdakwa Tatang

ketentuan Pasal 4ayat (3) UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi Publik telah mengatur bahwa setiapPemohon Informasi berhak mengajukan permintaan InformasiPublik disertai alasan, Faktanya Tergugat baru menyampaikanalasan permohonan informasi ketika mengajukan surat kepadaKomisi Informasi Pusat (Vide angka 7 Permohonan Penyelesaiansegketa informasi tertanggal 19 maret 2012 yang ditandatanganioleh Tergugat) dengan mengatakan bahwa harga tempat usahadi pasar mayestik hasil peremajaan

Jakarta yaitu terhadap buktibuktiyang telah disampaikan bahwa yang dijadikan alasan Tergugatdalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa diKomisi Informasi adalah karena Tergugat merupakan pedagangyang akan menempati usaha di bangunan baru Pasar Mayestikyang telah selesai dilakukan peremajaan, padahal dalampersidangan ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi DKI.

Dengan demikian pertimbangan hukum yang diberikan olehKomisi Informasi tersebut diatas seharusnya tidak hanya memberikanpertimbangan hukum berdasarkan pada suatu Undang Undang saja,namun juga tetap harus memperhatikan azaz kepatutan dan kepentinganumum yang lebih besar dalam perkara aquo karena faktanya sampai saatini telah banyak pedagang yang membeli dan menempati tempat usaha dibangunan baru Pasar Mayestik hasil peremajaan.

Oleh karenanya apabilainformasi tersebut diberikan kepada Tergugat yang bukan merupakanpedagang di bangunan baru Pasar Mayestik hasil peremajaan, sangatdikhawatirkan untuk disalahgunakan oleh pihakpihak yang dapatmembuat terganggunya kegiatan perekonomian di Pasar Mayestik yangsekarang telah tercipta dengan baik.10.

Foto copy Keptusan Manager Area Selatan1 Nomor 52 Tahun 2012Tentang Pembatalan Surat Penunjukan Tempat (SPT) di bangunanbaru hasil peremajaan/pembangunan atas nama Rinaldi, denganNomor A.LMZ.AKS 018, tertanggal 8 November 2012 diberi tanda buktiP4 ;5.

MBI berdasarkan Hak Guna Usaha No. 01Gambar situasi Nomor 1335B/1997 berasal dari pembebasan lahan masyarakat;Bahwa lahan tersebut sedang proses peremajaan kelapa sawit oleh PT. MBI;Bahwa terdakwa menguasai lahan tersebut dengan cara menggarap lahan tersebutdengan menanam karet + 10 Ha dan mendirikan pondok;Bahwa terdakwa menanam karet tersebut dengan alasan HGU PT. MBI sudahhabis masa berlakunya padahal HGU PT. MBI habis tahun 2032 ;Bahwa PT.

MBI berdasarkan Hak Guna Usaha No. 01Gambar situasi Nomor 1335B/1997 berasal dari pembebasan lahan masyarakat;Bahwa lahan tersebut sedang proses peremajaan kelapa sawit oleh PT.

(dua ribu seratus lima puluh meter persegi) sesuai NOP:36.19.160.015.006 0192.0 yang letaknya di Kampung MelayuTimur Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga,Kabupaten Tangerang Banten serta Penggugat belum pernahmelepaskan haknya kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang danbelum pernah diperjual belikan pada pihak manapun;Bahwa antara Penggugat dengan Pemerintah kabupaten Tangerangpada tanggal 7 November 1991 telah terjadi Perjanjian BersamaBersyarat Dalam Rangka Kerja Sama Peremajaan Pasar danTerminal

untuk di pergunakan Peremajaan Pasar danTerminal Terluk Naga;Bahwa pada tanggal 17 April 1996 Pemerintah kabupatenTangerang telah membatalkan sepihak surat perjanjian bersyaratKerjasama Peremajaan Pasar dan Terminal Teluk Nagasebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 511.2/1401Plk/1996dengan Penggugat yaitu:Untuk membatalkan surat perjanjian Nomor: 551.22/3867UM/1991Nomor: 037/SPKTI/IX/1991 pada tanggal 07 November 1991antara Penggugat dengan Pemerintah kabupaten Tangerang;Bahwa Penggugat mengetahui

Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 3 point3.3sampai dengan 3.5 dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat berdasarkan Perjanjian Bersama Bersyarat Dalam RangkaKerja Sama Peremajaan Pasar dan Terminal Teluknaga Nomor

Kios Teknik Indonesia dalam hal ini diwakili olehDirekturnya (Mohammad Guntur Suaib/Penggugat) selaku Pihak Kedua,dimana dalam Perjanjian tersebut Penggugat telah memasukkan tanahtersebut sebagai Penyertaan Modal Daerah;Bahwa Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Bersama Bersyarat Dalam RangkaKerjasama Peremajaan Pasar Dan Terminal Teluknaga Nomor:551.22/3867UM/1991 dan Nomor: 037/SPKTI/IX/1991 tanggal 7 Nopember1991, menentukan sebagai berikut:Apabila ada perselisihnan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua

Hal ini karena tanahtersebut telah dimasukkan sebagai Penyertaan Modal Daerah olehPenggugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b PerjanjianBersama Bersyarat Dalam Rangka Kerjasama Peremajaan Pasar DanTerminal Teluknaga Nomor: 551.22/3867UM/1991 dan Nomor: 037/SPKTI/IX/1991 tanggal 7 Nopember 1991 antara Pemerintah KabupatenTangerang diwakili oleh Bupati Tangerang (H. Tadjus Sobirin) selaku PihakKesatu dengan CV.

Pasal Blok M sesuai denganSurat Ijin Pemakai Tempat Usaha dan pembayarak kewajibankewajiban seperti10.iuran Pembangunan Pasar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Iuran PemeliharaanPasar dan Iuran Listrik;Tergugat I adalah badan Pengelola Pasar Daerah DKI Jakarta sesuai denganPeraturan daerah Khusus Ibukota Jakarta No.12 Tahun 1999 tentang PerusahaanDaerah Pasar Jaya Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ;Tergugat II adalah pihak yang secara tidak sah dan melawan Hukum ditunjukoleh Tergugat I untuk peremajaan

dan penataan pasar melawai Blok M ;Tergugat III adalah Perusahaan dari Tergugat II yang ditunjuk oleh Tergugat Iuntuk melaksanakan proyek peremajaan dan penataan Pasar Melawai Blok M;DUDUK PERKARAAlas an Pokok Gugatan:Tergugat I samapai dengan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu melanggar kewajiban hukum Para Tergugat sendiri dan melanggarhak subyektif Para Penggugat yaitu membuat atau menandatangani PerjanjianKerjasama terkait dengan pembangunan kembali pasar Melawai Blok

Pedagang di empatbangunan yang diratakan tersebut kemudian ditempatkan dalam penampungansementara yang berada di sekeliling areal proyek yang telah diratakan ;Untuk membangun kembali pasar Blok M yang terbakar, Tergugat I telahmembuat kesepakatan bersyarat dengan Tergugat II yang dituangkan dalam notakesepahaman (MoU) Nomor,242/1.824.541 tentang Proyek Peremajaan danpenataan kawasan Pasar Melawai tentang Proyek Peremajaan dan PenataanKawasan pasar Melawai Wilayah Jakarta Selatan tertanggal 31 Oktober

proyek Peremajaan dan penataan kawasan pasar Melawai Blok M,termasuk telah tercapai kesepakatan dengan Para pedagang Pasar Melawai BlomM, dan tidak melewati tanggal 31 Juli 2006, dengan sanksi MOU secara Otomatistidak berlaku lagi ;Pada tanggal 12 Mei 2006 Tergugat I mengirim surat kepada Tergugat Imengenai penunjukan Tergugat III selaku anak perusahaan Tergugat II untukmelaksanakan proyek Peremajaan dan penataan kawasan pasar Melawai Blok MWilayah Jakarta SelatanPada tanggal 17 Mei 2006 Tergugat

danpenata kawasan Pasar Melawai Wilayah Jakarta Selatan tanggal 31102005 yangdiperpanjang MoU No.115/1.824.541 tanggal 27 42006 tentang perpanjangan waktumasa berlakunya kesepakatan bersama tentang proyek peremajaan dan penataankawasan Pasar Melawai wilayah Jakarta Selatan No.242/1.824.541 tanggal 31102005secara otomatis batal sejak tanggal 3172006 dikeluarkan Tergugat II tidak memenuhipersyaratan rencana proyek peremajaan dan penataan kawasan Pasar Melawai Blok MWilayah Jakarta Selatan khususnya

FAKTA HUKUM1.Bahwa pada tanggal 30 November 1996 Tergugat telah mengadakanperjanjian kerjasama yang dibuat secara dibawah tangan dengan TergugatIl sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor: 270WK/1996 dan18/MPP/XI/1996 Tentang Pembangunan Peremajaan Plaza Sukaramai;.

Bahwa pembangunan peremajaan Plaza Sukaramai tersebut mendapatpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat IlPekanbaru pada tanggal 05 Oktober 1996 dengan Surat Keputusan Nomor:04/KPTS/DPRD/1996, dan keputusan tersebut mendapat pengesahan dariMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 1998,dengan surat pengesahan Nomor: 644.124146;.

Bahwa Tergugat mengadakan perjanjian peremajaan Pasar Sukaramaidengan Tergugat II adalah dengan mengguganakan sistem BOT (BuildOperete and Transfer) atau dikenal juga dengan istilan Bangun GunaSerah selama 30 tahun, yang berakhir pada tahun 2026:.

Bahwa pada tahun 2001 Tergugat mulai menjual kioskios dalam gedungPlaza Sukaramai yang telah dilakukan peremajaan tersebut kepada parapedagang, yang sebahagiannya saat ini tergabung kedalam SerikatPedagang Pasar Plaza Sukaramai (SP3S) sebagai Penggugat:.

malah menandatanganiaddendum penanjian Tentang Pembangunan Peremajaan Pasar PusatSukaramai, sebagaimana Peranjian Nomor: 100/PKS/X/2016/15 danNomor: O6/MPP/X/2016 00.0.0 ..cc cc cece ce ete ee een eee en ewes dst....

Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;Bahwa antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak pernah terjadihubungan hukum apapun juga, sebab Tergugat adalah merupakanpihak yang ditunjuk oleh Walikota Pontianak (Tergugat Il) untukmengerjakan / Peremajaan Pasar Mawar Pontianak sebagaimana SuratIzin Prinsip Peremajaan Pasar Mawar Pontianak yang dikeluarkan olehWalikota Pontianak Nomor : 640 / 258 / BP3MK.4 tertanggal29 September 2004 dan dalam pengerjaan Peremajaan Pasar MawarPontianak tersebut, Tergugat

No. 2539 K/PDT/2010Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi,dengan alasan sebagai berikut:Bahwa apa yang termuat dalam jawaban pokok perkara konvensi mohondianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalildalildalam Rekonvensi ;Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang ditunjuk oleh WalikotaPontianak untuk mengerjakan Penataan / Peremajaan Pasar Mawar Pontianaksebagaimana Surat Izin Prinsip Peremajaan Pasar Mawar Pontianak yangdikeluarkan oleh

Walikota Pontianak Nomor : 640 / 258 / BP3MK.4 tertanggal29 September ;Bahwa dalam pengerjaan Peremajaan Pasar Mawar Pontianak tersebut,Penggugat Rekonvensi berpedoman pada datadata berupa Sertifikat yangditerima dari pihak Walikota Pontianak ;Bahwa dengan itikad tidak baik Para Tergugat Rekonvensi telahmengganggu Penggugat Rekonvensi dalam melakukan pekerjaannya untukmelakukan Peremajaan Pasar Mawar dan melakukan perbuatan melawanhukum dengan merongrong kegiatan Penggugat Rekonvensi dengan dalilbahwa

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut karyawan buruh ketahutan danmenghentikan kegiatan tersebut sehingga PTPN VII mengalami kerugian;e Bahwa perbuatan itu baru pertama kali terdakwa lakukan.e Bahwa areal yang akan ditanami pohon sawit tersebut adalah lahan yang lamayaitu peremajaan tanaman.e Bahwa sebab terdakwa menghentikan kegiatan tersebut menurut terdakwa lahantersebut adalah tanah nenek moyangnya.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada membawa parang saat itumenghentikan

saat karyawan tenaga buruhakan menanam bibit kelapa sawit tibatiba terdakwa datang membawa sebilahparang yang diayunayunkan dengan mengatakan hentikan segala kegiatantanaman di blok ini karena tanah nenek moyang kami.e Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut karyawan buruh ketahutan danmenghentikan kegiatan tersebut sehingga PTPN VII mengalami kerugian;e Bahwa perbuatan itu baru pertama kali terdakwa lakukan.e Bahwa areal yang akan ditanami pohon sawit tersebut adalah lahan yang lamayaitu peremajaan

tersebut saat karyawan tenaga buruhakan menanam bibit kelapa sawit tibatiba terdakwa datang membawa sebilahparang yang diayunayunkan dengan mengatakan hentikan segala kegiatantanaman di blok ini karena tanah nenek moyang kami.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut karyawan buruh ketahutan danmenghentikan kegiatan tersebut sehingga PTPN VII mengalami kerugian;Bahwa perbuatan itu baru pertama kali terdakwa lakukan.Bahwa areal yang akan ditanami pohon sawit tersebut adalah lahan yang lamayaitu peremajaan

Menyatakan Perjanjiian antara Pemerintah Kota Bogor (Penggugatdalam Rekonvesi/Tergugat dalam Konvensi) dengan PT Guna KaryaNusantara (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi)Nomor 001 186ISPK O2KGKN 2012 tentang Pengakhiran Perjanjian Pokok Kerja Samaantara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT GunaKarya Nusantara Nomor 644.2/2289DINPU.1988 tentang PembangunanKembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat I Bogortanggal 5 Juli 1988 beserta Addendumaddendumnya

Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1300/Babakan Pasardan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1301/Babakan Pasar atas namaPT Guna Karya Nusantara karena tidak sesuai dengan Perjanjian PokokKerja Sama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogordengan PT Guna Karya Nusantara Nomor 644.2/2289DINPU.1988tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor KotamadyaDaerah Tingkat II Bogor tanggal 5 Juli 1988 beserta Addendumaddendumnya hapus demi hukum;Halaman 6 dari 12 hal. Put.

berwenang memungut hak sewa bangunankios di Pasar Basah dan Plaza Bogor dari para pedagang sejak di tandatanganinya Perjanjiian antara Pemerintah Kota Bogor (Penggugatdalam Rekonvesi/Tergugat dalam Konvensi) dengan PT Guna KaryaNusantara (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi)Nomor Or sowebh oplernviogts tentang Pengakhiran Perjanjian Pokok Kerja Samaantara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT GunaKarya Nusantara Nomor 644.2/2289DINPU.1988 tentang PembangunanKembali/Peremajaan

suami dari terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA menjual 3(tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8 hektar termasuk ditanahtersebut terdapat pohon karet yang telah berumur dan sudah dapat dipanen(pantang) hasil getah karetnya sekitar 4000 pohon yang terletak di kebunkaret Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang kepadasaksi MUSTIKA BIN MUKTI dengan harga Rp.4.000.000, (empat jutaRupiah);e Bahwa pada tahun 2003, saksi MUSTIKA BIN MUKTI menyuruh saksiLUKMAN HADI BIN ZAKARIA untuk melakukan peremajaan

(penanaman baru) sebagian tanaman pohon karet pada tanah kebun yangtelah dibeli dari RUSDI (Alm), sehingga saksi LUKMAN HADI BINZAKARIA melakukan peremajaan (penanaman baru) sebagian tanamanpohon karet ditanah kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui;Bahwa sekira bulan Juni 2012 datang saksi LUKMAN HADI BINZAKARIA kerumah saksi MUSTIKA BIN MUKTI dengan membawa 2(dua) orang yang merupakan anak dari terdakwa I HODIJA BINTIZAKARIA untuk memotong (menyadap) getah karet sehingga saksiMUSTIKA BIN MUKTI

terdakwa tidak lagi mengambil atauHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.B/2014/PN Skytidak menyadap getah pohon karet di kebun karet Pematang Bulu KukuiLaman Tampui, Desa Tanah Abang milik saksi MUSTIKA BIN MUKTInamun para terdakwa tidak mau menghiraukan larangan tersebut dan tetapmengambil atau menyadap getah pohon karet milik saksi MUSTIKA BINMUKTI, bahkan para terdakwa ingin menguasai kembali tanah kebun karetdan pohon karet yang telah dijual oleh RUSDI (Alm) termasuk pohon karetmuda hasil peremajaan

(penanaman baru) sebagiantanaman pohon karet pada tanah kebun yang telah dibeli dari RUSDI (Alm), sehinggasaksi LUKMAN HADI BIN ZAKARIA melakukan peremajaan (penanaman baru)sebagian tanaman pohon karet ditanah kebun karet Pematang Bulu Kukui LamanTampui dan sekira bulan Juni 2012 datang saksi LUKMAN HADI BIN ZAKARIAkerumah saksi MUSTIKA BI MUKTI dengan membawa 2 (dua) orang yang merupakananak dari terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA untuk memotong (menyadap) getahkaret sehingga saksi MUSTIKA BIN MUKTI

(penanaman baru) sebagiantanaman pohon karet pada tanah kebun yang telah dibeli dari RUSDI (Alm), sehinggasaksi LUKMAN HADI BIN ZAKARIA melakukan peremajaan (penanaman baru)sebagian tanaman pohon karet ditanah kebun karet Pematang Bulu Kukui LamanTampui, dan sekira bulan Juni 2012 datang saksi LUKMAN HADI BIN ZAKARIAkerumah saksi MUSTIKA BI MUKTI dengan membawa 2 (dua) orang yang merupakananak dari terdakwa I HODIJA BINTI ZAKARIA untuk memotong (menyadap) getahkaret sehingga saksi MUSTIKA BIN MUKTI

Dan padasaat hilang memang pintu kandang sapi tidak digembok ;Bahwa manfaat bantuan Pemerintah Pusat dalam rangka program UPPO(Unit Pengolahan Pupuk Organik) dari total bantuan sebanyak 35 (tigapuluh lima) adalah memanfaatkan kotoran sapi (tlepong/tletong) untukdijadikan pupuk organik ;Bahwa Kelompok Tani Makmur memperoleh bantuan tahun 2010 dan umursapi sekitar 3 4 (tiga sampai empat) tahunan dan sapi yang hilangtersebut merupakan sapi peremajaan yang keempat kalinya, maksudnyapada akhir tahun 2010

saat menerima bantuan sapi umur sapi masih 2(dua) tahunan setelah beberapa waktu dirawat dan umur sapi telah dewasamaka sapi tersebut dapat dijual kemudian uangnya dibelikan sapi yangHalaman 5 dari halaman 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2019/PN Pklberumur muda hal ini dilakukan secara berulang kali hingga keempatkalinya dan ternyata peremajaan sapi keempat kali ini yang dirawat olehsaksi Warmo Alias Jani Bin Wastan hilang diambil orang lain ;Bahwa saksi maupun saksi Warmo alias Jani Bin Wastan tidak

saat menerima bantuan sapi umur sapi masih2 (dua) tahunan setelah beberapa waktu dirawat dan umur sapi telahdewasa maka sapi tersebut dapat dijual Kemudian uangnya dibelikan sapiyang berumur muda hal ini dilakukan secara berulang kali hingga keempatkalinya dan ternyata peremajaan sapi keempat kali ini yang dirawat olehsaksi Warmo Alias Jani Bin Wastan hilang diambil orang lain ;Halaman 7 dari halaman 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2019/PN PklBahwa saksi maupun saksi Warmo alias Jani Bin Wastan tidak

Dan padasaat hilang memang pintu kandang sapi tidak digembok ;Bahwa manfaat bantuan Pemerintah Pusat dalam rangka program UPPO(Unit Pengolahan Pupuk Organik) dari total bantuan sebanyak 35 (tigapuluh lima) adalan memanfaatkan kotoran sapi (tlepong/tletong) untukdijadikan pupuk organik ;Bahwa Kelompok Tani Makmur memperoleh bantuan tahun 2010 dan umursapi sekitar 3 4 (tiga sampai empat) tahunan dan sapi yang hilangtersebut merupakan sapi peremajaan yang keempat kalinya, maksudnyapada akhir tahun 2010

diversifikasi usahausaha ekonomi bersama anggota;Penelitian untuk menjawab kebutuhan petani kelapa sawit;Promosi untuk menguatkan posisi petani sawit:oa K WNAdvokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit.Seberapa perlu Pemohon menegaskan pula di sini bahwakeberadaan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan merugikan Pemohondan menghambat insentif pembiayaan usaha pengembangan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan,peremajaan

Peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/ataue. Sarana dan prasarana Perkebunan.Dari ketentuan Pasal 93 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014Tentang Perkebunan di atas, maka lahir Peraturan Pemerintah RIHalaman 11 dari 52 halaman.

Peremajaan Perkebunan; dan/ataue.

Putusan Nomor 10 P/HUM/2018pengembangan, promosi Perkebunan,peremajaan Tanaman Perkebunan,dan/atau sarana dan prasaranaAyat (2)Penggunaan Dana untuk kepentingansebagaimana dimaksud pada ayat (1),Perkebunan. termasuk dalam rangka: a.pengembangan Perkebunan; dan(biofuel), dan hilirisasi industriPerkebunan.Ayat (3)Penggunaan Dana sebagaimanamemperhatikan program Pemerintah.

UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan secara jelas telah merinci bahwa penghimpunan danadigunakan untuk kepentingan:a.02090 ocpengembangan sumber daya manusia Perkebunan;penelitian dan pengembangan Perkebunan;promosi Perkebunan;peremajaan Perkebunan; dan/atausarana dan prasarana Perkebunan.Namun hadirnya Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan menambahmaksud dari kegunaan penghimpunan dana, dimana ditegaskanHalaman 15 dari 52

Langkat sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 525.26 / 142 / C, tanggal 11 Februari 2021 tentang Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani SUMBER JAYA

dilakukan dengan terlebin dahulu melakukan pendataan CalonLahan Calon Petani (CPCL) sebagai sasaran Kegiatan ProgramGerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional, danuntuk itu telah dibentuk Tim Teknis untuk menilai kelompok taniyang layak dimasukkan sebagai peserta program gerakannasional kakao yang kemudian ditetapkan dalam surat keputusanbupati,Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor :174 Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang PenetapanKelompok Tani dan Lokasi Kegiatan Peremajaan

Pinrang Tahun Anggaran 2009 tugas tim Teknis adalah : Membantu Tim Teknis Dinas Perkebunan Sulawesiselatan dalam menetapkan bibit siap salur asal perbanyakanSE, Menilai dan menetapkan pohon kakao yang akandisambung dalam kegiatan rehabilitasi tanaman kakaoberdasarkan pedoman pengadaan barang dan jasa gerakanpeningkatan produksi dan mutu kakao nasional TA. 2009,e Menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh petanipeserta peremajaan(pengrajin, pembuatan lubang tanam,penanamanpohon pelindung dan penanaman

Pinrang, Memberikan masukan / petimbangan teknis kepadapendamping (TKP) dan pembantu pendamping(PLPTKP)khususnya yang berkaitan dengan teknis budidaya kakao danpemberdayaan petani,e Meneliti Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani(RDKK) yang diusulkan oleh kelompok tani peserta GernasKakao,e Membuat rekapitulasi rencanan usaha kelompok(kegiatan peremajaan dan intensifikasi) yang selanjutnyadiusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untukdisetujui, Membuat laporan berkala atau laporan insidentil

Tanah kebun seluas + 37.500 M2 (Lebih Kurang Tiga Puluh Tujuh Ribu LimaRatus Meter Persegi) dan tanaman yang ada di atasnya yaitu, 90 (SembilanPuluh) pohon kelapa produktif dan 500 (Lima Ratus) pohon kelapa peremajaan,yang terletak di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo UnaUna, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batasbatasnya sebagai berikut :Sebelah Utara dengan pohon kelapanya Belang ;Sebelah Timur dengan pohon kelapanya Angjo Juru ;Sebelah Selatan dengan pohon kelapanya Nis Ropa

Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2013 Penggugat menanam 500 (Lima Ratus)pohon kelapa peremajaan di atas tanah Obyek Sengketa Kedua untukmenggantikan tanaman kelapa produktif yang telah ditebang oleh Turut Tergugatpada bulan Mei tahun 2013. Selanjutnya pada akhir bulan Juli tahun 2013, tanpapersetujuan Penggugat lebih dahulu, Turut Tergugat melakukan penggusuranObyek Sengketa Kedua sehingga semua tanaman pohon kelapa peremajaanhabis tergusur.

Penggugat mengalami ketambahankerugian dengan perhitungan Rp. 25.000, (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiappohon kelapa peremajaan sesuai dengan patokan nilai ganti rugi yang berlaku diKabupaten Tojo UnaUna.8.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menetapkan Obyek Sengketa Pertama danObyek Sengketa Kedua sebagai lokasi perluasan pembangunan bandar udaraAmpana tanpa persetujuan Penggugat, perobuatan Tergugat memerintahkanTurut Tergugat menebang tanaman kelapa produktif dan menggusur tanamankelapa peremajaan pada Obyek Sengketa Kedua tanpa persetujuan Penggugat,perbuatan Tergugat menetapkan rincian luas dan jenis serta jumlah tanamanpada Obyek sengketa Pertama dan Obyek Sengketa Kedua yang tidak sesuaidengan fakta

Pada Obyek Sengketa Kedua, yaitu :Luas Tanah + 37.500 M2 x Rp. 60.000 = Rp.2.250.000.000,Kelapa Produktif 90 pohon x Rp.350.000 =Rp. 31.500.000,Kelapa Peremajaan 500 pohon x Rp.25.000 =Rp. 12.500.000,Jumlah = Rp.2.294.000.000,Jumlah Total =a+b=Rp. 309.100.0000 + Rp. 2.294.000.000= Rp. 2. 603.100.000,Bahwa sehubungan dengan kekeliruan subyek hukum yang menjadi tujuanpermohonan dan penetapan konsinyasi, dan alasanalasan Tergugat dalampermohonan konsinyasi merupakan alasanalasan yang tidak benar dan

suami dari Terdakwa HODIJA BINTI ZAKARIA menjual 3(tiga) bidang tanah kebun dengan luas sekira 8 hektar termasuk ditanahtersebut terdapat pohon karet yang telah berumur dan sudah dapatdipanen (pantang) hasil getah karetnya sekitar 4000 pohon yang terletak dikebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abangkepada saksi MUSTIKA BIN MUKTI dengan harga Rp.4.000.000, (empatjuta Rupiah); Bahwa pada tahun 2003, saksi MUSTIKA BIN MUKTI menyuruh saksiLUKMAN HADI BIN ZAKARIA untuk melakukan peremajaan

(penanamanbaru) sebagian tanaman pohon karet pada tanah kebun yang telah dibelidari RUSDI (Alm), sehingga saksi LUKMAN HADI BIN ZAKARIAmelakukan peremajaan (penanaman baru) sebagian tanaman pohon karetditanah kebun karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui; Bahwa sekira bulan Juni 2012 datang saksi LUKMAN HADI BIN ZAKARIAkerumah saksi MUSTIKA BIN MUKTI dengan membawa 2 (dua) orangyang merupakan anak dari Terdakwa HODIJA BINTI ZAKARIA untukmemotong (menyadap) getah karet sehingga saksi MUSTIKA BIN MUKTImenyetujui

dariTerdakwa HODIJA BINTI ZAKARIA telah melarang agar para Terdakwatidak lagi mengambil atau tidak menyadap getah pohon karet di kebunkaret Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa Tanah Abang milik saksiMUSTIKA BIN MUKTI namun para Terdakwa tidak mau menghiraukanlarangan tersebut dan tetap mengambil atau menyadap getah pohon karetmilik saksi MUSTIKA BIN MUKTI, bahkan para Terdakwa ingin menguasaikembali tanah kebun karet dan pohon karet yang telah dijual oleh RUSDI(Alm) termasuk pohon karet muda hasil peremajaan

Muslin bin Rusdi (alm) serta Saparudin binRusdi (alm) (DPO) telah terbukti mengambil sesuatu barangberupa getah pohon karet sejak tanggal 12 Oktober 2012 diKebun Karet Pematang Bulu Kukui Laman Tampui, DesaTanah Abang, Kecamatan Batanghari Leko, KabupatenMusi Banyuasin yang seluruhnya atau sebagian adalahmilik orang lain bukan milik Para Terdakwa yaitu milik saksiMustika bin Mukti termasuk pohon karet peremajaan(penanaman baru) yang ditanam oleh saksi Lukman Hadibin Zakaria atas suruhan saksi Mustika

karena itu Majelis berpendapat bahwaunsur ketiga telah terpenuhi ;Bahwa berdasarkan uraian unsur mengambil sesuatubarang dan unsur seluruh atau sebagian kepunyaanorang lain sebagaimana pertimbangan Majelis Hakimyang telah Penuntut Umum kutib tersebut di atas,maka telah jelas bahwa 3 (tiga) bidang tanah kebundengan luas sekira 8 hektar di kebun KaretPematang Bulu Kukui Laman Tampui, Desa TanahAbang termasuk di tanah tersebut terdapat tanamanpohon karet baik yang telah tua maupun yang masihmuda (peremajaan

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 3 Tahun2009 tentang Pengelolaan Area Pasar;2 Bahwa dalam rangka peremajaan Pasar Cibubur yang terletak di JI.

Addendum dan Amandemen Pertama No. 220/077.78 tanggal 3 Oktober 2005, bukti P4;5 Addendum dan Amandemen Kedua No. 184/1.824.541 tanggal 24 Juli 2006, bukti P5 ;6 Berita Acara No. 17/1.712.6 tentang Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PasarCibubur Area 16 Kramat Jati wilayah Jakarta Timur, bukti P6 ;7 Kwitansi No. 0044/PDPSI/X2004 tertanggal 8 Oktober 2004, sebesar Rp 200.000.000, (duaratus juta rupiah), untuk pembayaran setoran Biaya Pengawasan dan Pengendalian TekhnisPekerjaan Peremajaan

Kwitansi No. 0129/PDPSI/X2005 tertanggal 25 Oktober 2005, sebesar Rp 220.000.000, (duaratus dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran setoran Angsuran KeIll biaya Pengawasan danPengendalian Teknik Peremajaan Pasar Cibubur, Jakarta Timur, bukti P7.6 ;13.

Kwitansi No. 0141/PDPSI/X2005 tertanggal 28 Oktober 2005, sebesar Rp. 1.409.540.000,(satu milyar empat ratus sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), untuk pembayaransetoran Kompensasi Lahan dan PPN Peremajaan Pasar Cibubur, Jakarta Timur, bukti P7.7 ;14 Kwitansi No. 0141/PDPSI/X2005 tertanggal 20 Desember 2005, sebesar Rp.1.409.540.000, (satu. milyar empat ratus sembilan juta lima ratus empat puluhribu. rupiah), untuk pembayaran setoran Kompensasi Lahan Kelll PeremajaanPasar Cibubur, Jakarta

P17 ;Hal. 13 Putusan No. 250/Pd1.G/2009/PN.Jkt.Tim.buktibukti surat tersebut berupa foto copy bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinyadan cocok, kecuali bukti P1, P2 dan P17, yang berupa surat asli dan P15 yang berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan ;Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam rangka mendukung dalil dalil sangkalannya,telah mengajukan alatalat bukti tulisan/ suratsurat yang terdiri dari:1 Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/ MOU) tentang Peremajaan

ketentuan Pasal 4 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur bahwa setiap PemohonInformasi berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;Faktanya Tergugat baru menyampaikan alasan permohonan informasi ketikamengajukan surat kepada Komisi Informasi Pusat (Vide angka 7 PermohonanPenyelesaian sengketa informasi tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatanganioleh Tergugat) dengan mengatakan bahwa harga tempat usaha di pasar mayestikhasil peremajaan

berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timurmenolak pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;Bahwa fakta lain yang tidak menjadi pertimbangan hukum oleh KomisiInformasi Provinsi DKI Jakarta yaitu terhadap buktibukti yang telahdisampaikan bahwa yang dyadikan alasan Tergugat dalam mengajukanpermohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi adalah karena Tergugatmerupakan pedagang yang akan menempati tempat usaha di bangunan baruPasar Mayestik yang telah selesai dilakukan peremajaan

Oleh karenanya apabila informasi tersebut diberikan kepadaTergugat yang bukan merupakan pedagang di bangunan baru pasar mayestikhasil peremajaan, sangat dikhawatirkan untuk disalahgunakan oleh pihakpihakyang dapat membuat terganggunya kegiatan perekonomian di Pasar Mayestikyang sekarang telah tercipta dengan baik.10.

Putusan Nomor 381 K/TUN/201510.11.rumah Jalan Gang Warung Nomor 2527 Semarang tersebut, makaPenggugat beserta saudarasaudaranya dan orang tuanya tinggal di JalanGang Pasar Baru Nomor 1 Semarang, sedangkan rumah di Jalan GangWarung Nomor 2527 Semarang dijadikan tempat usaha hingga sekarang;Bahwa pada tahun 1972 ada Keputusan Walokota Kepala DaerahKotamadya Semarang Nomor:Sek.11/72 tanggal 4 Maret 1972 isinyatentang Projek Peremajaan Jalan Dan Bangunan JI. Soegijo Pranoto, Sj, JI.Siliwangi, JI.

Pedamaran, Gang Warung, Gang Pinggir;Bahwa dengan adanya projek peremajaan bangunan di Jalan GangWarung, maka kemudian NV. Handel En Bouw Mij Thio Tjoe Pian selakupemilik bangunan rumah Nomor 2527 Gang Warung, mengadakan hitunghitungan dengan ayah Penggugat BOK THIN IEN dan NV.

Handel EnBouw Mij Thio Tjoe Pian menyerahkan bangunan rumah Nomor 2527tersebut kepada ayah Penggugat BOK THIN IEN dan kenyataannya sejaktahun 1973 hingga sekarang pemilik asal tidak pernah datang lagi untukmeminta uang sewa sebagaimana biasanya;Bahwa kemudian dengan adanya Keputusan Walikota Kepala DaerahKotamadya Semarang Nomor:Sek.11/72 tanggal 4 Maret 1972 isinyatentang Proyek Peremajaan Jalan Dan Bangunan Jalan Gang Warung,maka kemudian Penggugat disuruh oleh ayah Penggugat BOK THIN IENuntuk

mengajukan Izin Peremajaan Bangunan atas nama Penggugat;Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut di atas, maka kemudianterbitlan Surat Izin Peremajaan tanggal 31 Januari 1974 atas namaPenggugat;Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor2087/Kranggan, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2011 Nomor:00153/KRANGGAN/2011 seluas 121 m?