Ditemukan 3095 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bppk bp3k bpk bps bsk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 26-09-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1038 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 26 September 2017 — MARA BAKTI SIREGAR VS PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
81 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1038 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasiatau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yangbersangkutan;Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2)UUPK dan Pasal 4ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenangHalaman 6 dari 30 hal Putusan Nomor 1038 K/Padt.SusBPSK/201710.mengadili, apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagaiforum penyelesaian
    dengan demikian putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1399/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 6 Desember 2016 adalahtidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Keberatan Keempat:Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkanhukum dalam pembatalan perjanjian kredit:Alasan Hukum:1.Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar putusan angka5 menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatanganiserta yang disepakati bersama
    Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 padaPasal (2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada pelaku usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Batu Bara;e.
    Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK KabupatenBatubara Nomor 1399/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016, tanggal 6 Desember2016;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) KabupatenBatubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yangdiajukan oleh Termohon Keberatan atas nama Mara Bakti Siregar;4.
    peradilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 07-09-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 37/PDT.SUS_BPSK/2015/PN Rap
Tanggal 10 September 2015 — Perdata - PT. SUMMIT OTO FINANCE - DARMANSYAH PANE
60 — 46
  • Batubara kembali mengirimkan Surat PanggilanSidang Arbitrase Nomor: 194/PGARB/BPSK/BB/IV/2015 tanggal 24 April2015, dengan agenda Menghadiri Sidang Arbitrasse pada tanggal 29 April 2015,dan pada panggilan tersebut BPSK Batubara tidak juga melampirkan CopyFormulir Gugatan Konsumen serta BPSK Batubara telah sewenang wenangdan tanpa dasar hukum yang jelas dengan sepihak menentukan agendaSidang Arbitrasse, hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat(1) Keputusan Menteri Perindustrian
    denganketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga cukup alasanbagi Hakim Pengadilan Negeri Rantoprapat yang menangani perkara a quountuk membatalkan demi hukum Putusan BPSK Batubara Nomor: 081/Arbitrase/BPSKBB/IV/2015, tanggal 29 Juni 2015;14 Bahwa atas tindakan Termohon Keberatan yang telah mengajukan gugatanmelalui BPSK Batubara, sehingga Pemohon Keberatan telah mengeluarkanbiaya untuk menghadap di BPSK Batubara dan Pengadilan Negeri Rantoprapat,maka atas biaya biaya yang telah
    BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara iniMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyebutkanbahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini.
    BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah sewenangwenangmenentukan sidang arbitrase karena kepada pemohon dipanggil untuksidang arbitrase 1 (satu) hari sebelum sidang sehingga panggilan tersebutcacat hukumMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyebutkanbahwa PEMOHON telah dipanggil oleh BPSK Kabupaten Batubara untuk sidangarbitrase sehari sebelum dilakukan sidang tersebut sehingga panggilan tersebut cacathukum (Surat Panggilan Nomor 167/PG/ARB/BPSK/BB/IV tanggal 7 April 2015 danSurat
    Panggilan Nomor 194/PGARB/BPSK/BB/IV/2015 tanggal 24 April 2015) sertadalam masingmasing surat panggilan tidak melampirkan copy formulir gugatankonsumen ;Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di persidangan Majelis Hakim tidakmelihat akan isi dan pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara;Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap alasan keberatan ini tidaklahdapat diterimaAd. 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 08-09-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 8 September 2016 — EKO SUPRIYANTO VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, CABANG SAMPIT
92 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 397 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
    Alasan Keberatan PemohonBahwa keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kota Palangkaraya Nomor25/BPSKPKY/PTS/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 didasarkan padaalasanalasan sebagai berikut:A.
    Bahwa dalam perkara a quo, ternyata Putusan BPSK KotaPalangkaraya (yang notabene bukan lembaga peradilan maupunbadan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irahirah"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dariitu Putusan BPSK Kota Palangkaraya tersebut telah terbuktimengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UUKekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya menurut Putusan BPSKKota Palangkaraya harus dibatalkan;C.
    BPSK Kota Palangkaraya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili,dan memutus sengketa;Bahwa Pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kota PalangkarayaNomor 25/BPSKPKY/PTS/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 karenadidasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangandengan kaidah hukum yang berlaku dan praktik perbankan yangberkaitan dengan perjanjian kredit dengan alasan sebagai berikut:1.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 21-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 71/Pdt.Sus/2016/PN Psp
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pemohon Keberatan : PT. BANK RAKYAT INDONESA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PADANG SIDIMPUAN; Termohon Keberatan : Arifin Ahmad Siregar
221 — 57
  • Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara No. 396/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 20 September 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan dahulu Konsumen sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
    ) tempat berdomisili konsumen atau pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalahmemenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelakuusaha dan dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian sengketakonsumen (BPSk).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, makaMajelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen
    Haltersebut dapat dilinat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3KepMenPerindag No.350 Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaantugas dan wewenang BPSK.
    MENGAJUKAN GUGATANNYAMELALUI BPSK BATUBARA DAN BUKAN MELALUIBPSK KOTATERDEKAT?
    BPSK Batu Bara.
    Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor : 396/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal20 September 2016;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-10-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — SUGENG VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
83 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atautidaknya kerugian dipihak konsumen;Di samping itu, Dr.
    Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalahuntuk mencari landasan legitimasi semata dalam penangananperkara a quo;b.
    BPSK Kabupaten Batubaramelalui kantor pos setempat;2.
    Nomor 1235 K/Pdt.SusBPSK/2017Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara.
    Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 391/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 2September 2016;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 18-07-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — SAYUTI SIHOMBING VS PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG TANJUNG BALAI ASAHAN (“BANK BNI”),
75 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 685 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    )Kabupaten Batu Bara Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5Januari 2017 tersebut telah dibacakan pada tanggal 5 Januari 2017 olehKetua Majelis yang dihadiri oleh Termohon Keberatan (dahulu Pengadu)dan tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan (dahulu Teradu);Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5Januari 2017 telah diterima olen Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) padatanggal 9 Januari 2017;Bahwa selanjutnya terhadap
    Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam amar Putusannya Nomor1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5 Januari 2017 (Bukti P3)pada angka 8 telah keliru dalam memutus untuk membatalkan demihukum proses lelang Objek Hak Tanggungan, yang mana BPSKKabupaten Batu Bara tidak berwenang membatalkan demi hukumproses lelang Objek Hak Tanggungan, selain itu perjanjianperjanjiankredit a quo adalah perjanjian yang telah memenuhi syaratsyaratsahnya perjanjian menurut Pasal 1820 dan Pasal 1338 KUH Perdatasehingga BPSK
    Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnyaPemohon Keberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa menurut Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen(BPSK) adalah:1.
    Membatalkan Putusan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, tanggal 5 Januari 2017;Mengadili Sendiri1. Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili perkara sengketa konsumen Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016;2.
    Tentang KeberatanTentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (8)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/PDT.SUS/2009
PT. BANK NAGARA INDONESIA (BNI) CABANG KUALA TANJUNG; IR. BAHARI
110 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • P UT US A NNO 122 PK/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata BPSK dalam peninjauan kembalitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraPT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, yangdalam hal ini diwakili oleh SYAIFUL BACHRISIMATUPANG, SH., MM., Pemimpin Kantor CabangKuala Tanjung PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tok, dalam hal ini bertindak dalam jabatannyatersebut, berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT.
    Bahwa pertimbangan Majelis Arbiter BPSK KotaMedan tersebut sangat nyata merupakan kesalahanatau. kekeliruan dalam memahami dan menerapkanketentuan hukum yang termuat/diatur dalam SuratEdaran Bank Indonesia, Nomor: 7/60/DASP, tanggal30 Desember 2005 ;.
    Bahwa dengan demikian sangat nyata dan terangMajelis Arbiter BPSK Kota Medan telah melakukankekeliruan/kesalahan dalam memahami danmenerapkan ketentuan atau aturan yang termaktubdalam Surat Edaran Bank Indonesia, Nomor:7/60/DASP, tanggal 30 Desember 2005, dalammenangani dan menyelesaikan sengketa konsumena quo ;.
    Membatalkan putusan Badan Sengketa PenyelesaianKonsumen Kota Medan, Nomor: 5/PEN/BPSK MDN/2008,tanggal 12 Maret 2008, yang dimohonkan keberatan aquo ;4. Menyatakan kerugian yang diderita Termohon dalamsengketa konsumena quo tidak dapat dibebankan kepada Pemohon karenakerugian tersebut timbul akibat kesalahan Termohon ;5.
    BAHARI tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.06/Pdt.G/2008/PN.Kis tanggal 15 Mei 2008 yangmembatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenKota Medan No. 5/PEN/BPSK Mdn/2008, tanggal12 Maret 2008 ;MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan gugatan konsumen untuk sebagian ;2. Menyatakan adanya kerugian konsumen sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;3.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 16-11-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 165/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 14 Desember 2016 — Perdata - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Pinang Lawan - Khoiruddin Hasibuan
86 — 58
  • Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara No. 159/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 03 Nopember 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.941.000,- (Sembilan ratus emat puluh satu ribu rupiah);
    ) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku Usahaadalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen danPelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui BadanPenyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa aquo, maka Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen
    BPSK Batubara telah melampaui kewenangannyasebagaimana dalam amarnya yang membatalkanpelelangan, menyatakan batal demi hukum atau tidak sahpembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahalsecara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangantersebut.5. Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara Putusan perkara perdata No. 165/Pdt.SusBPSK/2016/Pn.Rap.
    Page 31terkait gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batubara,yang pada intinya Pemohon Keberatan menolakmenyelesaikan sengketa di BPSK Batubara oleh karenadalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriRantauprapat merupakan pengadilan yang berwenangmenyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatandengan Pemohon Keberatan.Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag No.350Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan WewenangBPSK baik dalam huruf m dan huruf k BPSK dapat memutus danmenetapkan
    Bahwa Pertimbangan majelis BPSK yang mempertentangkan beberapaperaturan perundangundangan tersebut sudah melampaui batastugas dan kewenangan yang diberikan oleh undangundang. Haltersebut dapat dilinat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal3 KepMenPerindag No.350 Kep/MPP/12/2011 tentangpelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.
    kepada BPSK BatuBara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 29-05-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang VS ALEX TICOGIROTH
113 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017
    Pemohon diminta petugasTermohon pada saat itu untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan(BAP), namun menolaknya disebabkan segel rusak pakai tang oleh petugasTermohon yang dikutip oleh Putusan Majelis BPSK a quo adalah dalil yangmengadaada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dengan bantahansebagai berikut:a.
    Bahwa kebohongan dan ketidakkonsistenannyaTermohon/Tergugat/Konsumen terlihat jelas pada angka 16 fakta PutusanMajelis BPSK yang diterima mentahmentah oleh Majelis BPSK denganmengutip langsung pernyataan Termohon/Tergugat/Konsumen yang padaintinya mengatakan Pemohon (Alex Ticogiroth) tidak sanggup lagi untukmembayar dan hanya bisa membayar sampai dengan Desember 2012".Oleh karena itu jelas dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 15Putusan Majelis BPSK adalah dalil mengadaada, penuh tipu muslihat
    Bahwa Termohon/Tergugat/Konsumen telah memutarbalikan fakta yangsebenarnya dan ditelan mentahmentah oleh Majelis BPSK, karena faktayang sebenarnya adalah Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dalammelaksanakan pemeriksaan P2TL telah sesuai dengan peraturan yangberlaku.
    Bahwa kebohongan Termohon/Tergugat/Konsumen yang juga ditelanmentahmentah oleh Majelis BPSK Kota Tangsel nyatanyata terlinat dalamSurat Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Termohon/Tergugat/Konsumen tanggal 16 Juni 2015 pada angka 3 yang pada intinyamengatakan Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha menghubungiPemohon (Pelanggan) melalui HP karena Pemohon (Pelanggan) tidak ada ditempat, sehingga bagaimana mungkin Termohon/Tergugat/Konsumenmengatakan bahwa Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku
    Bahwa kebohongan dan ketidakkonsistenannya Termohon/Tergugat/Konsumen terlihat jelas pada angka 16fakta Putusan Majelis BPSK yang diterima mentahmentah oleh MajelisHal. 14 dari 19 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/Pdt.Sus-BPSK/2020
Tanggal 12 Februari 2020 — PT U FINANCE INDONESIA VS HIDAYATULLAH PASARIBU, S.H
547 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 95 K/Pdt.Sus-BPSK/2020
    ., bertempat tinggal di JalanBenteng Hulu Nomor 36, Tembung, Medan Tembung, KotaMedan;Termohon Kasasi:;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medantelah memberikan Putusan Nomor 127/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal15 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:1.
    Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan denganTergugat/Termohon Keberatan;3. Menyatakan sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan denganTergugat/Termohon Keberatan bukanlah merupakan sengketa konsumen;4. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 127/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal 15 November 2018, batal demi hukum;5.
    Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Medan Nomor 127/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal 15 November2018 batal demi hukum;2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;Atau jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Halaman 3 dari 6 hal. Put.
    denganjaminan Fidusia, Pemohon Keberatan sebagai Kreditor dan TermohonKeberatan sebagai Debitor, dimana ternyata pihak Termohon Keberatanselaku Debitor telah cidera janji (wanprestasi) dalam hal ini tidakmemenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan kredit,sehingga kredit Termohon Keberatan tersebut merupakan kredit macetdan untuk itu sengketa antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum(Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK
    Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 880/Pdt.SusBPSK/2018/PN.Mdn tanggal 7 Februari 2019:MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;3.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN KARAWANG Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Kwg
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
PT BCA FINANCE CABANG KARAWANG
Tergugat:
MUHAMMAD ARIEF HERMAN
269 — 93

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan keberatan sebagian;
    2. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 03/BPSK-KRW/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
    3. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;
    4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp781.000,(terbilang tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah
    29/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Kwg
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 23-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/Pdt.Sus-BPSK/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — PT ASURANSI ASTRA BUANA VS DOMINIKUS SIAHAAN
143 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 599 K/Pdt.Sus-BPSK/2015
    Majelis BPSK kemudian menyatakan secara sepihak ataspermasalahan ini akan diselesaikan secara Arbitare. Tanggal 17 Oktober2014, Pemohon Banding dan Termohon Banding diminta untuk hadir diBPSK, akan tetapi selain Pemohon Banding tidak ada satupun pihak baikMajelis BPSK dan Termohon Banding yang hadir.
    Tibatiba, pada tanggal 31 Desember 2014, kami menerima adanyaPutusan BPSK menyangkut perkara ini yang dinyatakan telah adanyaPutusan BPSK tertanggal 5 November 2014;.
    Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc.
    dengan permohonan keberatan ini (banding), hal manadalam persidangan ini Majelis Hakim Pemeriksa perkara seharusnyabertindak sebagai Majelis Hakim Banding dan selayaknya mempertimbangkan halhal yang sudah terjadi dalam putusan BPSK yang dimintakanbanding keberatan tersebut;Bahwa kami sampaikan kehadiran saksi Lindung Karuniawan dalampersidangan BPSK adalah untuk menolak penyelesaian pengaduan yangdiajukan Pengadu/Termohon Banding/Termohon Kasasi melalui prosesArbitrase di BPSK Kabupaten Serdang
    ; Bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara ingkar janji(wanprestasi) maka penyelesaiannya harus dilakukan di Pengadilan Negeridengan acara perdata biasa, sehingga BPSK in casu BPSK KabupatenSerdang Bedagai tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo; Bahwa dengan demikian putusan BPSK harus dibatalkan, dan dinyatakanBPSK tidak berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-10-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK vs AHMAD MUSTOFA SUDARSONO/AHMAD MUSTOFA BIN EYAN
76 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1151 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    baik secara tertulismaupun lisan melalui BPSK;Menimbang: Bahwa dalam hal terkabulnya permohonan Pemohon dalamkesepakatan para pihak, maka Majelis BPSK dengan memperhatikanUndang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 52tentang Tugas dan Wewenang BPSK pada huruf (j) mendapatkan, menelitidan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lian guna penyidikandan/atau pemeriksaan;Halaman 9 dari 33 hal.
    Sehingga putusan BPSK Nomor007/Ver/BPSKKRW/IV/2016 tanggal 21 April 2016 telah cacat hukum dantidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun faktafakta hukumyang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkarapenyelesaian sengketa Konsumen atas nama Ahmad Mustofa Bin Eyantersebut di BPSK hingga menghasilkan putusan dilakukan tanpapersetujuan dari Penggugat;Sesuai Undang Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untukmenyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
    Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai undangundangbukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampauikewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukanpemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk kedalam ranah keperdataan;Namun, apabila perkara a quo diperiksa dan ditelaah dari sisi hukumdengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukanpelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo,yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Karawang
    BPSK Kabupaten Karawang telah melampaui kewenangannyasebagaimana dalam amarnya yang menyatakan batal demi hukumKutipan Risalah Lelang Nomor 066/2016 tanggal 23 Februari 2016.Padahal secara hukum BPSK Kabupaten Karawang tidak memilikikewenangan tersebut.Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baikdalam huruf m dan huruf k, BPSK dapat memutus dan menetapkan adatidak adanya kerugian di pihak konsumen, dan menjatuhkan sanksiHalaman
    Dengandemikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensiabsolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 16-05-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — ZAINAL LEO VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, TBK (d/h BANK PUNDI INDONESIA, TBK) (BANK BANTEN)
99 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 465 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Pengadilan PN SUKABUMI Perdata Khusus
Register : 17-12-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN SUKABUMI Nomor 24/Pdt.K-BPSK/2014/PN.Skb
Tanggal 10 Maret 2015 — KETUA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) -NYONYA MUMUN MAEMUNAH sebagai Para Termohon
214 — 96
  • Menyatakan Permohonan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemohon tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard);2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 754.000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
    KETUA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)-NYONYA MUMUN MAEMUNAHsebagai Para Termohon
    24/Pdt.K-BPSK/2014/PN.Skb
    Namun dengandiberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, maka Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadapupaya keberatan terhadap putusan BPSK mempedomani Peraturan MahkamahAgung tersebut sebelum dilakukan revisi terhadap Undangundang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa objek Permohonan Keberatan adalah Putusan BPSK KabupatenSukabumi, Nomor: 040/Prk/BPSK.Kabsi/VII
    Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut.2 Lampau Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan (Exceptio temporis /eksepsi daluwarsa):Halaman 7 dari halaman 19 Putusan Nomor 24/PdtKBPSK/2014/PN.SkbBahwa Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, Nomor: 040/Prk/BPSK.Kabsi/VIU/2014 telah dijatuhkan pada tanggal 23 September 2014, kemudian PemohonKeberatan telah menerima pemberitahuan Putusan BPSK aquo pada tanggal 02Oktober 2014, sedangkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PemohonKeberatan
    memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepadaalamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambatlambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan;2 Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSKdiberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajibmenyatakan menerima atau menolak putusan BPSK;3 Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapatmengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambatlambatnyadalam waktu 14 (empat belas
    Raya cipanasno.201 Blok 23, cipanas, kab Cianjur.Dengan perbedaan demikian itu, antara nama Pemberi Kuasa dalam SuratKuasa Khusus dengan nama dalam Permohonan Keberatan maka perkaraPermohonan Keberatan ini, telah kabur subyek hukumnya.b BPSK Kabupaten Sukabumi kedudukannya bukanlah di bawah wewenangPemerintah Kabupaten Sukabumi:Bahwa Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan telahmenyebutkan Termohon 3 adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, CqKetua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK
    ).Padahal senyatanya, BPSK Kabupaten Sukabumi meskipun berada diwilayahPemerintah Kabupaten Sukabumi tetapi keberadaan BPSK bukan ataskebijakan Ekonomi maupun kebijakan Politik Pemerintah KabupatenSukabumi melainkan berdasarkan:1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2004 tentangPembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada PemerintahKota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, KotaKediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya dan Pada Kabupaten Kupang,Kabupaten Belitung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 September 2017 — PARDAMEAN, VS PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk., DSP UNIT PASAR BARU RANTAUPRAPAT
76 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    yang terdaftar dengan register perkara Nomor407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015;Bahwa kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara pada tanggal 16 September 2016 membacakanPutusan Nomor 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, yang amarnya berbunyisebagai berikut:1.
    Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenangmengadili apabila para pihak secara sukarela memilin BPSK sebagaiforum penyelesaian sengketa di luar Pengadilan;Halaman 12 dari 35 hal. Put.
    Pelaksanaan Lelang, sehingga sangat beralasan danberlandaskan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, tanggal 16 September 2016 mohondibatalkan;F.
Pengadilan PN LAHAT Perdata
Register : 30-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN LAHAT Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Lht
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Perusahaan Listrik Negara PLN Persero Unit Pelayanan Pelanggan UP Tiga Lahat
Tergugat:
1.Alpiansyah
2.Novri Ahmad Yani
3.Jahron
4.Sulisman
5.Wija Musliha
6.Bambang Hermanto
7.Suraji
8.Fikriadi
9.Surtini
10.Herli Davitson
11.Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Lahat Raya
415 — 171
  • Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
  • Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 004/P.Arbitrase/BPSK-Llg/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021.
  • Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp4.095.000,00(empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
    10/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Lht
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-12-2017 — Upload : 25-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1451 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — KAMARUDDIN SINAGA VS PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANG PEMATANGSIANTAR cq. UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM) INDRAPURA
113 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1451 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    Pasal 12 ayat(2) tentang Putusan BPSK, dimana amar putusan BPSK terbatas pada:Pasal 40:(1) Putusan BPSK dapat berupa:a. Perdamaian;b. Gugatan ditolak; atauc. Gugatan dikabulkan.(2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkankewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan:a. Ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2); dan atauHalaman 6 dari 27 hal Put. Nomor 1451 K/Pdt.SusBPSK/2017b.
    Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (Kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut;b.
    Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah tidak cermat dalammembaca Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 06-03-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pdt.Sus-BPSK/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — RUDI HARTONO VS PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, Tbk
176 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 PK/Pdt.Sus-BPSK/2018
    KumpulanPane Nomor 29, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis,Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal30 Desember 2015;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikanPutusan Nomor 503/229/BPSK/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015 yangamarnya sebagai berikut:1.
    Mewajibkan pihak Konsumen untuk melanjutkan sisa angsuran kepadaPelaku Usaha, sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 0034000282/001tertanggal 20 Februari 2014;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKeberatan tersebut, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan NegeriPematang Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut: Menerima gugatan Pemohon Keberatan tersebut; Membatalkan Putusan BPSK Pematangsiantar Nomor 503/229/BPSK/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015;Mengadili Sendiri: Menyatakan
    Menyatakan Permohonan Keberatan akan Putusan BPSK Nomor 503/229/BPSK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tidak dapat diterima;3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari inidihitung berjumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/Pdt.SusBPSK/2016 tanggal 5 Oktober 2016 sebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BataviaProsperindo Finance, Tbk.
    Cabang Pematangsiantar tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 67/Pdt.G.BPSK/2015/PN PMS. tanggal 8 Desember 2015 yang membatalkanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 503/229/BPSK/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015;Mengadili Sendiri: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
    Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 67/Pdt.G.BPSK/2015/PN PMS. tertanggal 07 Desember 2015 juncto PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pematangsiantar Nomor503/229/BPSK/X/2015, tertanggal 13 Oktober 2015;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 21-04-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2018
Tanggal 21 April 2018 — PT BANK PANIN INDONESIA,Tbk., (PT BANK PANIN, Tbk.), VS HENDRYSON K.H
180 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2018
    merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara telahmemberikan Putusan Nomor 974/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016, tanggal 6September 2016 yang amarnya sebagai berikut:1.2.3.KonsumenMengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;Menyatakan adanya kerugian dipihak Konsumen;Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa(BPSK
    Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua perkara yangtimbul atas perkara ini;Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhafap alasan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknyha sebagai berikut: Tentang permohonan keberatan telah lewat waktu (daluarsa); Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk);Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telahmemberikan putusan Nomor 18/Pdt.SusBPSK
    Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/PdtSus/BPSK/2017/PN Dum., tanggal 10 Agustus 2017;3.
    Membatalkan Putusan Arbiterase BPSK Batu) Bara Nomor974/Arbiter/BPS.BB/IV/2016., tanggal 16 September 2016;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Teraduseluruhnya; Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pengadutidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau menolakgugatan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pengadu untukseluruhnya;Dalam Konvensi:Halaman 7 dari 11 hal. Put.
    Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.SusBPSK/2017/PN Dum., tanggal 10 Agustus 2017 yang menguatkanputusan Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen Kabupaten BatuBara Nomor 974/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016, tanggal 6 September2016;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Nomor 974/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016, tanggal 6 September2016