Ditemukan 836 data
32 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rakyat Papua dengan membatalkan surat PHK bagi ParaPenggugat;Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinyaoleh Tergugat, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan PerselisihanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untukmenghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hail keterlambatanpelaksanaan putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum tetap;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat
LA ODE AMILI, SH. MH.
Terdakwa:
LA ODE HARI Bin LA ODE ABU
56 — 24
Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya sepuluh tahun;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor
84 — 18
terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Halaman 13 dari 18 hal Putusan No.574/Pid.Sus/2016/PN.JmbMenimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
57 — 21
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
NURCAYA HAMDIANI, SH
Terdakwa:
LA EMBO Bin LA KINTA alm.
53 — 16
Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya sepuluh tahun;Menimbang, bahwa dari konstruksi
48 — 12
beyond a Reasonable Doubt) bahwatindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalahmelakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadapHakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption of Innocense) di negara kita, yang notabene telahmenobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 682 PK/Pdt/201423.Bahwa telah terbukti dalam pemeriksaan setempat (staat openneming)banyak kioskios tutup, jadi kerugian tersebut dialami bukan hanya olehTergugat/Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi Pedagang basement lainnya yang mengalami kerugian, sirkulasi udara pengap dan bau serta kotor,hal ini jelas dilihat dan dirasakan pada pemeriksaan setempat oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Bandung, /iff yang digunakan untuk mengangkutbarangbarang dan di lantai basement tidak menggunakan AC
14 — 2
disebutkan dalam ketentuan Bab I Pasal I huruf angka Idisebutkan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untukdapat diedarkan di wilayah Indonesia;e Bahwa berdasarkan ordonatie obat keras dalam Staatblad Nomor 419 Tahun1949 disebutkan bahwa obatobat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati,menguatkan, membanguskan, mendessinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia, baik dalam bungkusan maupun tidak yang ditetapkan olehsecretaris van staat
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
LA ODE MUKLIS Bin LA ODE ALI Alias SAHRUL
51 — 13
Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya sepuluh tahun;Menimbang, bahwa dari konstruksi
109 — 19
Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnyaMenimbang, bahwa unsur kelima ini merujuk kepada tempat atau lokasidilakukannya tindak pidana (/ocus delicti) oleh pelaku, yakni di dalam sebuahrumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (in eene woning of op eenbesloten erf waarop eene woning staat);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah (woning/huis) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialan bangunan untuktempat tinggal. R.
Sugandhi dalam bukunya yangberjudul KUHP Kitab UndangUndang Hukum Pidana Berikut PenjelasannyaHalaman 21 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2020/PN Sagpada halaman 379 mendefinisikan pekarangan tertutup (een bes/oten erfwaarop eene woning staat) sebagai suatu pekarangan atau dataran tanah yangdi sekelilingnya ada tandatanda batas yang kelihatan nyata sepertiselokan/parit, pagar bambu, pagar tumbuhtumbuhan hidup, pagar kawat,tembok, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapatrapat, sehingga orang
6 — 8
Biaya Pendaftaran ..........eeeeee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 30.000,Bi ESS PUSS cre acre ance are anaes ate ate staat stars ates stars sts Rp. 50.000,Sy Bietya Pag ilathess exis esas asus asus anes owes owes owes owes owas owes ones ones Rp. 200.000,4. Bietye FCS cass cs cass cone cane cons ans ans cans ans ans aos as a Rp. 5.000,5.
71 — 15
List awed any ditPAlHon SPABGE AUT. oe woke PSNCH SUAS Sei HIB UAH SERShe Henge Pgoee eeetoe ft tes ye ye .P LUA geil ib bseude 19abe TA ee staat 0 ton! Aner, Tey mam)Bios Buncorehd caslsmecay fpeM neces G00 (VAST Sed Boe nea fiom JH svnes . Ish Mss jens!Bet ViVe Ovo) fucospiseanesmnpiiesin Ho osischuld be inewlMAW sins spodimalicesysyY fs joteahed isneleisa null!We fojaeclh TMs(CYS eeeuid Beou.!
24 — 12
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
15 — 1
Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islambahwa Bapak adalah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaandan pendidikan yang diperlukan anaknya, sejalan dengan pendapat Sayid AbuBakar Muhammad Syatha, ulama ahli hukum Islam dalam kitab lanatutThalibin Juz VV halaman 99 yang berpendapat bahwa :YI (le staat alg Gil al cysartinya : Seorang anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, maka bapaklahyang berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, yang selanjutnyapendapat tersebut dalam perkara
Pembanding/Penggugat II : Nelson Hutasoit Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat III : NY. RUNGGU SITANGGANG BR NAIBAHO Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Terbanding/Tergugat I : EDISON LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat II : REINHARD LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat III : REMUS LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat IV : OKTO LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat V : TINUR LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VI : NURTIAH LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VII : DIANA LUMBAN TOBING
143 — 55
Dengan No.49, Nama Kampung :Lumban Siagian, Nama Radja : Pandehoda Naibaho, Wiens Besluit: Rest Contr, Datun en Nummer : 1 Juli 1908 No.14, Staat omder :50, Pangkat : K, Register : Il11 , dibuat pada tanggal 11 Maret 2008oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung.
Contr, Datun enNummer : 1708 No.14, Staat Omder : 50, Pangkat : K , Register : Il11Nomor : 01/2008 tanggal 11 Maret 2008 , dikutib dari Boekoe RadjaBioes Samosir atas permintaan Timbul Naibaho (Penggugat !) sebagaiketurunan dari alm. Pande Hoda Naibaho ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Tarutung.
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tunjangan Hari Natal/Tahun Baru =Rp1.650.000, ;17.Bahwa dengan demikian, jumlah keseluruhan yang harus dibayar olehKoperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) diurai sebagai berikut :a.Uang pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja, Uang Penggantian Hak (Surat AnjuranDisnakerMota MGClei) a cummmanmencnumncuanes sare san aust anmenmceesncasecansees staat =Rp49.335.000,Selisih kKekurangan UMK dengan Upah/Gaji(Rp1.650.000,Rp1.366.000,) x 12 bulan...............
53 — 3
, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntutTerdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama (satu) tahun dikurangi seluruhnya darimasa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakimmemiliki pertimbangan yuridis sendiri menyangkut dengan lamanya pemidanaan penjaratersebut yang mana uraiannya sebagaimana tersebut dibawah ini:Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum(recht staat
) bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan (macht staat).
26 — 9
mengeluarkanAnjuran dengan Nomor : 565/195/421.105/2012 Malang, Tanggal 19 Januari 2012 yang intinyaadalah agar Tergugat memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan dan Penggugat menolakanjuran tersebut dengan alasan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malanghanya membuat anjuran dengan memandang keterangan dari Tergugat saja dan tidakmenerapkan seutuhnya pasalpasal yang ada pada UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan ; 16 Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
67 — 22
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan HAL 10 PUTUSAN NO 130/PID.8/2015/PN.NNKterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Hj. RATNA AMBON SUSILAWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
157 — 85
Kalau pertanyaantersebut yang disalahkan adalah PPK dalam hal ini Bupati, karena sebelummengeluarkan SK PTDH harusnya menyurat kepada Presiden supayaBupati yang mendapat kewenangan dari atas sebagai PPK di daerah tidakdisalahkan karena ada pendelegasian kewenangan, maka PPK harus tundukpada Perpres;Bahwa ahli menyatakan didalam hukum administrasi, intinya legalitas.Legalitas itu harus dalam bentuk tertulis karena dari Negara Hukum memangkita secara khusus dari Negara Hukum (Recht staat), maka ada
PeradilanAdministrasi, yang meskipun dalam perkembangan Indonesia bisa dianggapsudah mix dengan Rule of Law atau Comman Law itu karena Yurisprudensikita pakai sebagai sumber hukum, tapi inti dari Negara Hukum (Recht Staat),yang dimana NegaraNegera Hukum (Recht Staat) itu adalah PeradilanAdministrasi, yang intinya adalah legalitas, sehingga jika di dalam PeraturanPerundangundangan itu mengatakan pengusulan berarti pengusulan bukanHalaman 34 dari 60 Halaman Putusan Nomor 44/G/2019/PTUN.ABNsecara lisan