DKIJakarta; Bahwa di persidangan juga telah terungkap fakta hukum bahwa dalampembukaan rekening bank tersebut, Terdakwa telah menggunakan KTPdengan identitas yang tidak sebenarnya dengan menyebutpekerjaannya sebagai swasta, bukan pegawai negeri, sehingga terlihatada maksud Terdakwa untuk menyamarkan sebagaimana didukungoleh keterangan ahli dari PPATK;.

Bahwa dari keterangan ahli dari PPATK atas nama Moh.

DKIJakarta; Bahwa di persidangan juga telah terungkap fakta hukum bahwa dalampembukaan rekening bank tersebut, Terdakwa telah menggunakan KTPdengan identitas yang tidak sebenarnya dengan menyebutpekerjaannya sebagai swasta, bukan pegawai negeri, sehingga terlihatada maksud Terdakwa untuk menyamarkan sebagaimana didukungoleh keterangan ahli dari PPATK;c.

Nomor 655 K/Pid.Sus/2016LIEKE AMALIA yang dalam proses penyidikan ini tengah dilakukanpelacakan oleh PPATK. Demikian laporan terjadinya tindak pidana korupsi ini saya buat dengansebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak berkeluarga sedarahatau semenda dengan Para Terdakwa;e Bahwa ahli bekerja di PPATK sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan diDekretorat Hukum;e Bahwa tugas PPATK untuk memberantas tindak pidana pencucian uang;e Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah setiapperbuatan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul uang sehinggauang tersebut seolah olah merupakan hasil usaha yang

Pidana Pencucian Uang yang dapatdipidana person dan perusahaannya;Bahwa yang disebut dengan pengendali koorforasi adalah semua pihak, pihakyang mempunyai otoritas untuk membuat keputusan tanpa persetujuanatasan;Bahwa suatu badan usaha melakukan kegiatan investasi emas dan uang, laluuangnya dibelikan ruko, suatu badan usaha tersebut dapat dikatakan manylandry jika ada dugaan uang yang dipergunakan tersebut didapat dari tindakpidana, jadi startingnya harus ada tindak pidana terlebih dahulu;Bahwa PPATK

itu belum bisa dikatakan tindak pidana pencucianuang;Hal 99 dari 125 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT100Bahwa konteks tindak pidana pencucian uang harus adanya korban, dalamperkara ini, ahli mendapat info dari penyidik ada masyarakat yang dirugikan;Bahwa dalam undang undang tindak pidana pencuaian uang, tidak ada nilainominalnya baru bisa dikatakan tindak pidana pencucian uang, tapi jika adatransaksi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) keatas, makawajib lapor ke PPATK

F/O6/CA, Form PPATK, dan PerjanjianPengikatan Jual Beli No. 0000004136 tertanggal 18 Agustus 2013("PPJB aquo") (selanjutnya segenap tindakan hukum di atas disebutsebagai "Pemesanan aquo");2. Bahwa sehubungan dengan segenap tindakan hukum Pemesananaquo atas Unit Apartemen oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT,TERGUGAT demi hukum berhak untuk menerima pelunasan setiap danseluruh kewajiban pembayaran dari pihak PENGGUGAT secara tepatjumlah dan tepat waktu (tanpa potongan apapun).

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atausemenda dengan Terdakwa; Bahwa ahli bekerja di PPATK sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan diDekretorat Hukum; Bahwa tugas PPATK untuk memberantas tindak pidana pencucian uang; Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalahsetiap perouatan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul uangsehingga uang tersebut seolah olah merupakan hasil usaha yang sah dandidalam

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dapatdipidana person dan perusahaannya;Bahwa yang disebut dengan pengendali koorforasi adalah semua pihakpihak yang mempunyai otoritas untuk membuat keputusan tanpapersetujuan atasan;Bahwa suatu badan usaha melakukan kegiatan investasi emas dan uang,lalu uangnya dibelikan ruko, suatu badan usaha tersebut dapat dikatakanmany landry jika ada dugaan uang yang dipergunakan tersebut didapatdari tindak pidana, jadi startingnya harus ada tindak pidana terlebih dahulu;Bahwa PPATK

keuntungan disana, dan perusahaantersebut ada legal standingnya, kalau itu belum bisa dikatakan tindakpidana pencucian uang; Bahwa konteks tindak pidana pencucian uang harus adanya korban,dalam perkara ini, ahli mendapat info dari penyidik ada masyarakat yangdirugikan; Bahwa dalam undang undang tindak pidana pencuaian uang, tidak adanilai nominalnya baru bisa dikatakan tindak pidana pencucian uang, tapijika ada transaksi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) keatas,maka wajib lapor ke PPATK

Sumber transaksi mencurigakanini muncul karena adanya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana asaldimana pada terdakwa ditemukan atm oleh Penyidik yang kemudiandimintakan kepada PPATK untuk dilihat apakah ada termasuk dalam transaksiyang mencurigakan yang mengarah ke Money Laundering, dan oleh Ahlidinyatakan benar ada Money Laundering dengan kategori antara lain :1.

maka Majelis Hakim Tingkat.Banding memperoleh petunjukbahwa surat surat perjanjian tersebut sengaja dibuat untuk menyamarkan hasildari tindak pidana yang terdakwa lakukan dan ternyata bahwa surat suratperjanjian yang dibuat terdakwa dengan saksi Biyanto, mempunyai nilai nominallebih dari Rp. 500.000.000 ( limaratus juta ), namun tidak ada satupun bukti bahwatransaksi tersebut telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang sebagaimanadimaksudkan dalam pasal 17 sampai dengan pasal 27 Undang Undang PPATK

dibidangTPPU, antara lain :* Workshop Anti Money Laundering, PPATK & USAID, Lombok, 2006;* Pendidikan dan Pelatihan Basic Banking Operation, World Bank,Jakarta,Tahun 2006;*Workshop Expanding Anti Money Laundering Awarness for TheGovernment and Private Financial Sector, Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, Tahun 2006;*Workshop Typologies and Financial Investigations, Australian TransactionReports and Analysis Centre (AUSTRAC), Jakarta, Tahun 2006;*Criminal Justice Management

Jika tidak adatindak pidana asal maka tidak ada TPPU, maka jika suatu gaji atau pendapatanyang sah lalu layering, maka terhadap hal itu bolehboleh saja, karena berasal darisesuatu yang sah;Bahwa menurut undangundangnya, instansi PPATK tidak diberi kewenanganuntuk melakukan penyitaan;Bahwa laporan hasil analisi (LHA) yang dilakukan PPATK saja yang diberikankepada penyidik, atas permintaan Penyidik itu.

Namun, demikian, PPATK jugaberwenang ketika laporan hasil pemeriksaan dianggap ada sesuatu yang sangatmencurigakan.

Atas ilustrasi itu, kemudian ahli dari PPATK tersebutmenjelaskan dan menyimpulkan sebagaimana tertuang dalam BAP.

Menurutpendapat ahli PPATK tersebut bentuk kesalahan transfer pengiriman uangtersebut adalah tidak lazim;Bahwa keterangan Ahli sebagai Pejabat PPATK sebagaimanatercantum di BAPtersebut diakui dan dibenarkan semuanya;Bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan.Bahwa Ahli membenarkan semua bukti surat dan barang bukti yang terkait286dengan Ahli yang ditunjukkan kepada Ahli di persidangan;Menimbang, bahwa Ahli membenarkan semua keterangan Ahli sebagaimanatercantum di BAP Penyidik;Menimbang, bahwa

Ratu Samagatdengan nomor rekening 1460089888999 tanggal 16 Agustus2010.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013sebesar Rp3.033.000.000, atas nama DARYONO besertalampirannya berupa lIdentitas DARYONO dan DokumenPelaporan ke PPATK.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013sebesar Rp2.575.000.000, atas nama DARYONO besertalampirannya berupa lIdentitas DARYONO

RATUSAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 tanggal16 Agustus 2010.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013sebesar Rp3.033.000.000, atas nama DARYONO besertalampirannya berupa ldentitas DARYONO dan DokumenPelaporan ke PPATK.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013sebesar Rp2.575.000.000, atas nama DARYONO besertalampirannya berupa lIdentitas DARYONO dan

RATU SAMAGATdengan nomor rekening 1460089888999 tanggal 16 Agustus2010.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013sebesar Rp3.033.000.000, atas nama DARYONO besertalampirannya berupa Identitas DARYONO dan DokumenPelaporan ke PPATK.1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013sebesar Rp2.575.000.000, atas nama DARYONO besertalampirannya berupa Identitas DARYONO dan

., LLM, dipersidangan dibawah sumpahmemberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, ahli sekarang sebagai Analis Hukum Senior, Direktorat Hukum,PPATK sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ;Bahwa ahli dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penunjukanahli dalam perkara Yasin Yusuf Pgl Yusuf, Mas Ud Pgl Ot dan Suzila PglZila, dan ahli tidak mengenal Yasin Yusuf, Mas Ud dan Suzila ;Bahwa berdasakan Pasal 39 Undangundang Tindak Pidana PencucianUang No. 8 tahun 2010, PPATK mempunyai tugas

memiliki pengetahuan yang cukupuntuk menduga harta kekayaan yang diterima dari Yasin Yusuf, sehinggadapat dipersangkakan menerima, atau menguasai penempatan,penitipan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya ataupatut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika yang terindikasiadanya tindak pidana pencucian uang ; Bahwa, apabila bank menganalisis transaksi tersebut ada indikator dari sipelaku, tetapi bank masih melihat bahwa transaksi tersebut masih wajar,sehingga tidak ada laporan ke PPATK

disampaikan Penyidik Bareskrim Mabes Polri kepadaTERGUGAT;115Bahwa TERGUGAT selaku pelaksana tugas dan fungsiperbankan dalam proses penempatan dana PARA PENGGUGATpada TURUT TERGUGAT tersebut sejak awal telahmenyampaikan daftar namanama konsumen atau investor diseluruh Indonesia termasuk namanama PARA PENGGUGATselaku korban yang mengalami' kerugian akibat dugaantindak pidana yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT danjuga menyampaikan permintaan terhadap Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

Was SHH ESHER AME RMT DHE RD T 10A;T 10A tersebut telah dicocokan dengan aslinya,ternyata cocok dan sesuai;Fotokopi Internal Memo Nomor : 102/IM/D/V/06tertanggal 18 Mei 2006 perihalPenegasan Kembali Berakhirnya Sub Agen PenjualanReksa Dana, yang selanjutnya disebut dan diberitandaSebagal... eeePutusan Nomor : 58/Pdt.G/2010/PN.Ska.T 10B tersebut telah dicocokan dengan aslinya,ternyata cocok dan sesuai;Fotokopi Surat TERGUGAT Nomor 1483/Century/D/IV/2009tanggal 27 April 2009 yang ditujukankepada PPATK

perihal Permohonan kepada PPATK untukmelanjutkan dan memperluas' penelusuran rekeningrekening PT.

Antaboga Deltasekuritas Indonesia ,yang selanjutnya disebut dan diberi tandaSebagal...... ee eee T 11A;T 111A tersebut tidak dicocokan dengan alat buktiaslinya karena menurut Kuasa TERGUGAT, asli alatbukti T 11A berada di PPATK;Fotokopi Surat TERGUGAT Nomor 1484/Century/D/IV/2009tanggal 27 April 2009 yang ditujukankepada Kabareskrim Mabes Polri perihal Permohonankepada Bareskrim untuk melanjutkan dan memperluaspenyitaan atas aset aset PT.

denganNarkotika atau tidak;Menimbang, bahwa Ahli yang bernama ISNU YUWANA DARMAWAN, SH,LLM, sudah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum , akan tetapi tidak hadirdipersidangan, oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Penuntut Umumketeraangan dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dalam persidanganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;.Bahwa ahli Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK

), 2012 sekarang.Bahwa dapat Ahli jelaskan, berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 PP TPPU adalah sebagaiberikut:1 pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;2 pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;3 pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan4 analisis atau

khususyang mengatur secara khusus mengenai penyitaan, sehingga ketentuantentang penyitaan dikembalikan kepada ketentuan umum (lex generalis)hukum acara pidana, yaitu KUHAP.164e Bahwa mengenai penyitaan sebagaimana yang dipertanyakan oleh penyidik,Ahli berpendapat bahwa di dalam UU TPPU tidak terdapat aturan khususyang mengatur secara khusus mengenai penyitaan, sehingga ketentuantentang penyitaan dikembalikan kepada ketentuan umum (lex generalis)hukum acara pidana, yaitu KUHAP.e Bahwa secara umum tugas PPATK

,/dan atau protokelernya selakupejabat pembuat akta tanah (PPATK) Kota Makassar sebab atas Sertifikatobyek sengketa telah dihibahkan hanya kepada 6 orang dalam hal iniTergugat , Il, Ill, IV, V dan VI;. Bahwa atas kejadian diketahuinya ada hibah atas tanah obyek sengketasaat itu pula baru diketahui bahwa terhadap hartaharta alm (yang saat initelah beralih nama ke atas nama masingmasing anak) seperti yangdijelaskan pada angka 1 di atas rupanya telah dibagi rata oleh almarhumWempy Lengkong;.

., pada pokoknyamenerangkan :Bahwa saksi bertugas di PPATK yang ditunjuk berdasarkan surattugas dalam perkara tindak pidana pencucian uang ;Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam perkara pencucian uangdiatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 UU No.8 tahun 2010,tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang(UU TTPU) ;Bahwa ada 2 kategori pelaku secara aktif dan secara fasifsebagaimana pasal 3 dan pasal 4 UU TTPU dimana pelakumenerima, menggunakan dan menguasai uang yang didugamerupakan

Kecuali pemindahan hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yangdibuat oleh PPATK yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.14.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, tidak ada dasarhukum yang kuat bagi Pelawan untuk meminta kepada Majelis Hakimagar mengalihkan atau merubah Hak atas nama yang terdapat didalam SHM No. 00905 dan SHM No. 00021 dari atas nama Terlawan agar dialihkan atau dirubah menjadi atas nama Pelawan, karenamerupakan

,dan Dewa Gde Sujana sesuai dengan Berita Acara Penyidikan.Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yangpada pokoknya menyatakan:MUHAMMAD NOVIAN, SH.MH.e Ahli adalah sebagai pegawai yang bertugas di PusatPelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaianalis hukum;FI Bahwa tindak pidana Pencucian Uang diatur dalam UU RI.No.8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU).Bahwa untuk tindak pidana Pencucian Uang, pembuktiannyatidak perlu harus menunggu

Agustus 2007 dengan menggunakan anggaranAPBD Perubahan dengan nilai kontrak Rp785.120.000, ( tujuh ratus delapan puluh limajuta seratus dua puluh ribu rupiah);e Bahwa saksi menerangkan yang menjadi panitiapenerima barang dan panitia pemeriksa barangadalah Drs.SUMITRO, SUBAGYO, SARKUN, SUNARDI danDrs.CATUR BUDI PRASETYO; Bahwa rekanan yang memenangkan tender untukproyek lingkar Durenan Trenggalek adalah CVPratama Jaya yang direkturnya adalah terdakwaSUGINO POEDJO SEMITO, SH;e Bahwa saksi sebagai PPATK

UndangUndangNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berwenang memerintahkankepada Pihak Bank atau Lembaga Keuangan lainnya untuk memblokirPutusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2021/PN Mdnhalaman 13 dari 36rekening yang diduga dari hasil penyalahngunaan dan peredaran gelapnarkotika dan prekursor narkotika mili tersangka atau pihak lain yangterkait, mendapatkan keterangan dari Pihak Bank atau LembagaKeuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedangdiperiksa, mendapatkan informasi dari PPATK

bankmemblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yangdiduga hasil dari korupsi.5) Bahwa adapun dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang,kewenangan Penyidik untuk memblokir rekening Penggugat diatur didalam Pasal 71 UU No. 8 tahun 2010, yang menyatakan bahwa:Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkanpihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yangdiketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari :a) Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK

September1968, jenis kelamin lakilaki, kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalPerum Nuansa Permai Blok G/20 RT 12/03 Tugu Cimanggis Depok padapkoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mendapat laporan /pengaduan dari masyarakat bahwa PT.Baliconsultan Life Insurance telah beroperasi tetapi tidak memiliki ijinoperasional dari Men Keu RI ; Bahwa atas pengaduan masyarakat tersebut saksi bersamasama timsatgas Investigasi yang beranggotakan dari Bank Indonesia, KejaksaanAgung, Bareskrim Polri, PPATK

berjangkakomoditi; atau16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.b. penyedia barang dan/atau jasa lain:1. perusahaan properti/agen properti;2. pedagang kendaraan bermotor;3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;4. pedagang barang seni dan antik; atau5. balai lelang.Bahwa sesuai dengan ketentuan Undangundang tindak pidanapencucian uang, bagi penyedia barang dan jasa seperti misalnyapedagang kenderaan bermotor, berkewajiban untuk memberitahukantentang pembelian mobil tersebut kepada PPATK

apabila terjadi pengiriman/transfer uang dalam jumlah besarPPATK belum dapat mengkategorikan transaksi tersebut perbuatantindak pidana pencucian uang, PPTAK dapat mengawasi transaksitersebut, jadi apabila menurut penyidik transaksi tersebut ada indikasipencucian uang maka PPTAK akan memberikan data tersebut kepadaPenyidik, jadi sifatnya PPTAK memberikan data terhadap transaksiyang mencurigakan itu ; Bahwa terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profilnyaBiasanya penyidik akan berkoordinasi dengan PPATK

untukmenyelidiki dan menganalisa apakah transaksi tersebut sesuai denganprofil darimana asalusul uang tersebut, dan penyelidikan yangdilakukan oleh Penyidik dengan PPTAK kemudian dapat ditentukanapakah transaksi tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucianuang ; Bahwa dalam praktek dan mekanisme untuk menentukan apakah satutransaksi merupakan tindak pidana pencucian uang Penyidik memintainformasi ke PPATK kemudian PPATK akan memberikan analisisterkait dengan transaksi itu, dari analisis itu

Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untukmemblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasildari korupsi.e Pasal 71 ayat (1) UUNo. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang. e Bunyi pasal :e Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan PihakPelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana dari :e a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK