Dwimajaya Utama dan juga RUPSLB tersebut tidak dihadiri olehPT. Buana Utama Line sebagai salah satu pemegang saham PT. DwimaMandiri Jayatama, terdakwa Budi Santoso Saroyo melalui RUPSLB tersebuttetap mengambil keputusan yaitu saham PT. Dwimajaya Utama yang adapada PT.

No. 54 PK/PID/2011N. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT.DMJ tanggal 4 Juni 2003 Notaris H. Yunardi, SH.;3. 1 (Satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 9 tanggal1372005 Notaris H.

DMJ;5. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) notulen RUPSLB PT. DMJtanggal 21 April 2003;6. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 8 tanggal16122002 Notaris H. Yunardi, SH. tentangpengakuan hutang PT.

Yunardi, SH., tentang pernyataan keputusan rapat PT.DMJ;b. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan denganaslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT. DMJ tanggal4 Juni Notaris H. Yunardi, SH.

DMJ tersebutTerdakwa lakukan dengan cara melakukan RUPSLB pada tanggal 14 JuniHal. 19 dari 34 hal. Put.

Emrindo untukmelakukan panggilan atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang akan dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari terhitung sejak Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam cqMajelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan a quo dengan agendapersetujuan pengalihan/ penjualan aset Perseroan;4.

Terdapat Kekhilafan Judex Facti Dalam Pertimbangan TerkaitPermintaan Dilaksanakannya RUPSLB;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti pada alinea ke3 Putusanhalaman 15 yang menyebut bahwa:Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan buktibukti dipersidangan bahwa Pemohon sebagai Direktur PT.

Permohonan RUPS a quo adalah untuk pelaksanaan RUPSLB ke3pada PT. Emrindo selaku pemilik asset jaminan yang hendak dijual,sehingga dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Direktur,komisaris, maupun pemegang saham dari PT. EMR Indonesia yangHalaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2917 K/Pdt/2016adalah subjek badan hukum perseroan yang berbeda dari materipermohonan;2. Jika pun yang dimaksud oleh Judex Facti sebagai PT. EMR Indonesiaadalah PT.

Emrindo, maka syarat adanya permintaanpenyelenggaraan RUPSLB oleh Termohon selaku Komisarisdisampaikan kepada Termohon Il yang saat itu berada di penjaraakibat perbuatannya yang tidak dapat mempertanggungjawabkankeuangan perusahaan menjadi tidak mengikat, sebab dengankeadaan Termohon Il yang saat itu masih menjabat sebagai Direkturberhalangan tetap (karena di penjara) maka pihak yang berwenangmenjalankan pengurusan perseroan termasuk penyelenggaraanRUPS sesuai Anggaran Dasar adalah Termohon yang

Tanggal 30 April2015 Oleh Pemohon Kasasi Dan Turut Termohon Kasasi Dan KeliruDalam Penerapan Hukum.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat banding telah mengabaikan faktaperistiwa yang menjadi penyebab diadakannya RUPSLB tanggal 30 April2015 adalah sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat hal yang melatar belakangi diadakannya RUPSLB olehDewan Komisaris PT. Fortune Forest pada tanggal 30 April 2015 yangpada waktu itu di duduki oleh Tn. Shen Wei sebagai Komisaris Utama(Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi) dan Tn.

Fortune Forest Pasal 9 ayat (4) maka pelaksanaan RUPS/RUPSLB telah sesuai dengan mekanisme yang ada Atas hal tersebutPemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat IIl dan Turut TermohonKasasi/Turut Terbanding/Tergugat II telah melakukan penerapan aturanperseroan berdasarkan pada ketentuanketentuan Pasal tersebut di atas.Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat Pertamadan diambil alih oleh Judex Facti pada tingkat banding yaitu mengenaiperubahan jajaran direktur maupun komisaris adalah merubah

Fortune Forest adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat serta sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, sebab pelaksanaan RUPSLB aquotelah memenuhi quorum 50+1 karena ini merupakan perubahansusunan Komisaris dan Direksi bukan perubahan atas Anggaran DasarPT. Fortune Forest yang mensyaratkan pemenuhan quorum 2/3.Pemenuhan atas quorum %0+1 berasal dari kKepemilikan saham dalamPT.

Fortune Forest adalah 46 % milik Para Penggugat (Para TermohonKasasi) dan 54 % milik Tergugat II (Turut Termohon Kasasi/TurutTerbanding) dan Tergugat III (Pemohon Kasasi I/Pembanding ) dengandemikian RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam perkara a quomempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat.Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas peletakan sita ternadap aset PT.Fortune Forest sebagaimana tercantum dalam putusan aquo, yangdilakukan oleh Judex Facti pada tingkat pertama adalah tindakan yangkeliru dalam

No. 1105K/Pdt/2009mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di hotel LeDian, jalan Jenderal Sudirman No. 88, Serang, Banten;Bahwa salah satu agenda yang dibahas dalam rapat umum pemegangsaham luar biasa (RUPSLB) tersebut adalah mengenai laporan keuangan(neraca laba rugi) PT Kranindo Perjaya sejak tahun pembukuan 2000 sampaitahun pembukuan 2007;Permintaan Pemohon agar dilakukan pertanggungjawaban untuk laporankeuangan PT Kranindo Perjaya, tidak pernah dilaksanakan sehingga haltersebut

Bahwa Permintaan audit sejak tahun pembukuan 2000~ telah diajukan olehPemohon dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB)yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2008 tersebut sebagai tindak lanjut dari penetapan Pengadilan Negeri Serang No. 40/Pdt.P/2008/PNSrg, tanggal 28 Juli 2008 ;d. Bahwa Pemohon juga telah beberapa kali meminta kembali kepada Direkturdan Komisaris Utama untuk segera melakukan audit terhadap PT.

KranindoPerjaya sejak diminta oleh pemohon dalam rapat umum pemegang saham luarbiasa (RUPSLB) hingga teakhir 03 Desember 2008 dan Direktur serta KomisarisUtama tidak juga menanggapi atau tidak melaksanakan audit terhadap PT.Kranindo Perjaya atas permintaan Pemohon sehingga karenannya ketuaPengadilan Negeri Serang berwenang untuk menetapkan mengenaipelaksanaan audit terhadap PT Kranindo Perjaya serta menunjuk kantorakuntan publik terdaftar tanpa terikat pada ketentuanketentuan Undangundang ini, atau

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 November 2008 dilakukan RUPSLB di PT Kranindo Perjaya jalan Raya SerangJakarta, KM.01, No.03,desa Kalodran, kecamatan Walantakan, kota Serang, berdasarkananggaran dasar perusahaan No.29 Pasal 22 ayat 1 e, dimanaTermohon Kasasi telah diberi kesempatan 2 (dua) kali untukmenghadiri RUPS LB tidak hadir maka diputuskan RUPS LBsah dan mengikat, Vide Bukti T12;5.8.

Bahwa hasil dari RUPS LB sebagaimana anggaran dasar perusahaanNo. 29 pasal 22 ayat 1 e memutuskan; bahwa keputusan rapat RUPSLB memutuskan agar Tn. Djoni Widjaya mengembalikan kompensasi (6unit Crane dan uang tunai 2 milyar rupiah) sesegera mungkin(maksimal 15 hari) dan audit tidak dapat dilakukan sebelumHal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 1105K/Pdt/20095.0.kompensasi dikembalikan;Bahwa dengan demikian penetapan Pengadilan Negeri SerangNo: 76/PDT.P/2009/PN.

Adapun ketentuanketentuan UUPT yang telah dipenuhidalam RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut :e tata Cara penyelenggaraan : Bahwa RPUSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalamPasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh Pemegang Saham Perseroantelah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat I selaku kuasa dari PenggugatIl) ; Kuorum Kehadiran : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut

seluruh PemegangSaham Perseroan telah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat H, Penggugat I selaku kuasadari Penggugat III) ; Kuorum Keputusan : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal87 ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh PemegangSaham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan dengan suara bulat seluruh agenda rapatdalam RUPSLB tersebut ;24e Pembuatan Risalah Rapat nya : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhhi ketentuandalam Pasal 77

ayat 4 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut telah dibuatkan atau Notulenpada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh) dan ditandatagani olehseluruh peserta RUPSLB tersebut ;7.

Bahwa dikarenakan RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUPT maka sejakNotulen RUPSLB tersebut dibuat dan ditandatangani oleh peserta RUPSLB tersebut makahalhal yang diputuskan dalam RUPSLB tersebut adalah sah dan memilikikekuatan mengikat terhitung sejak tanggal ditandatanganinya NotulenRUPSLB tersebut walaupun tanpa ditindaklanjuti dengan penuangan kedalamsuatu akta Notaris.1.

Sehingga pemindahan/pengalihan sahamsaham tersebuttelah sah dan berlaku mengikat terhitung sejak telah disetujui oleh RUPSLB yang ternyata dalamRisalah atau Notulen pada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh)tersebut dan penyerahan atau Levering yang telah dilakukan secara nyata sejakditandatanganinya 3 (tiga) buah surat Jualm Beli Saham tersebut oleh ParaPenggugat dan Tergugat ;a Bahwa agenda rapat dalam RUPSLB yang ternyata dalam Risalah atau Notulen padatanggal 26112010 (dua

Bhakti Wira Satria Perkasa,termasuk juga Ahli Waris dan Pelaksana Wasiat dari Ibu Lily Husni untukdapat terselenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(selanjutnya disebut RUPSLB).

Undangan RUPSLB tertanggal 30 Mei2014 untuk dilakukan RUPSLB pada tanggal 20 Juni 2014 dengan agendapembahasan permasalahan Perseroan yang sudah tidak ada kegiatan lagi,persetujuan atas likuidasi Perseroan, persetujuan atas pembagian asetHalaman 4 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN BtmPerseroan, dan halhal lain. Undangan tersebut disampaikan melalui surattercatat yang telah dicantumkan secara lengkap tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat.

Dengan demikian pemanggilan RUPSLB ini memenuhiketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 mengenai tata carapemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;11. Bahwa pada saat tanggal 20 Juni 2014 dimana terselenggaranyaRUPSLB PT.

kehadiran dari RUPSLB Kedua tersebut adalah50% (lima puluh persen) dari jumlah saham perseroan, maka juga tidakmemenuhi ketentuan minimum jumlah kuorum kehadiran RUPS yangditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) maupun Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007.

dariIbu Lily Husni untuk hadir di dalam RUPSLB Kedua yang diselenggarakan padatanggal 16 Juli 2014, yang disampaikan dengan Surat Undangan Tercatattertanggal 1 Juli 2014.

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) menjelaskan bahwa Penggugat adalah PMDN dan tertulisnama Tuan CHENG YONG CHIEN, warga negara Singapore, yang dibuatdalam Akta No. 56 tanggal 15 Desember 1999 dihadapan NotarisSeohendro Gautama, S.H. di Batam;g. Berita Acara RUPSLB yang menjelaskan masuknya Tuan CHENGYONG CHIEN, warga negara Singapore sebagai Pemegang Saham 80 %(delapan puluh persen) dan sebagai Direktur Utama PT.

Hasil RUPSLB Penggugat tanggal 20 April 2013 denganSusunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:Direktur Utama : Tuan CHENG YONG CHIENDirektur : Tuan BALI DALO, S.H.Komisaris Utama : Nyonya WULAN ARIYATIKomisaris : Tuan RADEN TUSRIN;b. Hasil RUPSLB Penggugat tanggal 20 April 2013 sudahdibuatkan dalam Akta No. : 22 tanggal 22 April 2013 dihadapan NotarisYOLA YOSTIWANTI, S.H., M.Kn di Batam. Tidak tertulis nama ETHNAJUNA SIBY (i.c.

Hasil RUPSLB Penggugat tanggal 20 April 2013 diperkuatdengan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 530/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 04 Juli 2013 yang diputuskan oleh Hakim TunggalMERRYWATI TB, S.H., M.Hum, di dalamnya juga tidak tertulis namaETHNA JUNA SIBY (i.c. Tergugat ) sebagai Komisaris atau sebagaiPemegang Saham pada Penggugat;8.

Bahwa Pemohon (ETHNA JUNA SIBY) mengajukan PermohonanPembubaran dengan status sebagai Komisaris dan PemegangSaham, sedangkan faktanya Pemohon pernah menjadi KomisarisPT, SINTAl INDUSTRI SHIPYARD, namun hasil RUPSLB tanggal 20April 2013 Pemohon tidak terpilin lagi menjadi Komisaris. Artinyajabatan Komisarisnya telah berakhir pada tanggal 20 April 2013,dan Pemohon tidak pernah menjadi Pemegang Saham di PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD sampai saat ini.3.

SINTA INDUSTRI SHIPYARD, kami mengajukan Notulen RUPSLB PT.SINTA INDUSTRI SHIPYARD tanggal 20 April 2013 sebagai bukti P18dan tertulis dalam petitum poin 6 serta pertimbangan Hakim TunggalMERRYWATI TB, S.H., M.Hum, menyatakan harus dikabulkan dan dalampetitum poin 6 tersebut tertulis : yang hadir dalam RUPSLB tanggal 20April 2013 antara lain Tuan Hendarto Achmad (Pemegang Saham danDirektur Utama ) = 35 % dan Ny. ETHNA JUNA SIBY (Komisaris, baca :mantan komisaris).

BIG BIRD (RUPSLB III) adalah paling sedikit (satu per dua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit (satu perdua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, dan menyatakan bahwa dengan memenuhi kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB III telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat secara

Big Bird (RUPSLB III) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Penetapan Pengadilan diucapkan;

Surya LestariAbadi) untuk menetapkan pemberian ijin kepada Pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Bahwa sesuai ketentuan UU PT Pasal 80 ayat (3) huruf a, oleh karenanyaPemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar Pemohondiijinkan untuk menyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan acara untuk mengukuhkan dan mengangkat kembalianggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukan ketua rapat,Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2016/PN Tngsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT. Surya LestariAbadi.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini Pemohonmohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kiranyaberkenan menetapkan sebagai berikut:1.

Bahwa benar sesuai ketentuan UU PT Pasal 80 ayat (3) huruf a, olehkarenanya Termohon tidak keberatan dan setuju agar Pemohon mengajukanpermohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar dlijinkanuntuk menyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan acara untuk mengukuhkan dan mengangkat kembalianggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Surya Lestari Abadi, denganjangka waktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasarPT.

Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serla penunjukan ketua rapat,sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT.

) dengan agenda pemberhentianDirektur Utama (Penggugat) yang dihadiri oleh Tergugat Il, Tergugat Ill,dan Tergugat IV ;Bahwa berdasarkan Akta No. 01 Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRCentral International tertanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat oleh NotarisHerry Hartanto Seputro, S.H., Notaris di Sukoharjo, nyatanyata telahmemberikan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang bertempat di kantor PT BPR Central International di JI.Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta, yang pada rapat

tersebut telahmemutuskan tentang pemberhentian anggota Direksi yang menyetujui danmengesahkan pemberhentian Nyonya Sri Harjani (Penggugat) sebagaiDirektur Utama Perseroan pertanggal 01 Oktober 2015 ;Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan ketentuanPasal 105 ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa "Keputusan untukmemberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan

untukmembela diri dalam RUPS" ;Bahwa keputusan RUPSLB tersebut di atas diambil tanpa adanyaundangan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan peraturanperundangundangan tentang Perseroan Terbatas, dan Penggugat tidakdiberi kesempatan untuk membela diri di dalam RUPSLB tersebut ;Bahwa berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Tergugat danTergugat Il sebagai pemegang saham dengan surat No. 001/PSBCI/X/2015 tanpa dibubuhi tanggal surat, perihal Pemberhentian DirekturUtama PT BPR Central International

, sedangkan Tergugat dan Tergugat Il dalam RUPSLB tersebut yang diselenggarakan padatanggal 01 Oktober 2015 langsung melakukan pemberhentian terhadapPenggugat sebagai Direktur Utama PT BPR Central International.Sehingga jelas, pengambilan keputusan tersebut merupakan tindakankesewenangwenangan dari Tergugat dan Tergugat Il, dengan demikianRUPSLB tanggal 01 Oktober 2015 yang dihadiri oleh Para Tergugatadalah cacat hukum.

AHU73118.AH.01.02.Tahun 2008.Bahwa, dengan demikian RUPSLB PT.BPR Central Internasional yangdiadakan dengan agenda pemberhentian Penggugat sebagai DirekturUtama PT.BPR Central Internasional adalah sah dan mengikat karenamemang sudah menjadi hak pemegang saham dalam suatuperseroan.Bahwa, demikian pula adalah tidak benar Penggugat tidak diberikankesempatan untuk membela diri, justru kenyataan yang terjadi adalahPenggugat mangkir, bolos, tidak masuk kerja selama bulan Oktober2015 ketika kesempatan itu

Tidak dipenuhinya permintaan Pemohon untuk penutupan aktivitasPerseroan oleh Termohon 1 ;Halhal tersebut tergambar dari surat menyurat yang nanti akandibuktikan dimuka persidangan ;Disebabkan adanya perselisihan Para Pihak yang tidak menemukankesepakatan atau kejelasan apapun, dengan maksud agar pembubaranTermohon 1 menjadi lebih terukur pelaksanaannya Pemohon akhirnyamelakukan permintaan RUPSLB resmi (Sesuai undang undang) kepadaTermohon 1 untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dengan agendasalah satunya

Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 8 November 2018yang ditujukan kepada Direktur Termohon 1 yaitu Tuan David JohnEade ;b.

Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 28 November 2018yang ditujukan kepada Komisaris Termohon 1 yaitu Tuan BernardHenri Rene Michalot ;Permintaan pemanggilan RUPSLB resmi ini juga tidak mendapatkanrespon dari Termohon 1 sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh Pasal79 UU Perseroan Terbatas ;Perimbangan Kepemilikan Saham ;Sebagaimana dijelaskan pada Poin8 sampai poin15 diatas yangmenjelaskan adanya perselisihan Para Pihak, dan merujuk pada faktajumlah saham Pemohon dan Termohon 2 adalah samasama

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atau ;b.

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayata (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; ---------------------------------------------------------------------------------------3.

Menetapkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut adalah sah dan mengikat bagi seluruh pemegang saham PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; ------------7. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah ) ; ---

Makapemegang saham yakni PT Bumi Karya Utama Sejahtera yang diwakili olehDuddy Riswan telah mengajukan permohonan tertulis kepada PT GlobalBridge Invesment Property agar segera melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) ( Bukti P4 ); Bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat 4 Akta Pendirian PT. Global BridgeInvesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyipemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggaldengan surat kepada Direksi Perusahaan.

Dasar yang tertuang di Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa pertama pada tanggal 16 September 2015 danRUPSLB yang kedua pada tanggal 25 September 2015 namun tidak dihadirioleh saah satu pemegang saham yaitu Kim Jungsun; Bahwa mengingat kebutuhan dan kepentingan perseroan PT Global BridgeInvesment Property saat ini, pemohon telah melakukan pemanggilan RUPSLBterhadap Termohon, Kim Jungsun untuk hadir dalam RUPSLB

Global Bridge Invesment Property untuk menentuanlangkahlangkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan dana tambahandalam menutup kerugian dan dana tambahan dalam melanjutkan operasionalPEPUSANAGN; ~ nnn nnn enn nnn nen enn nnn tenn ennnnannneenenancnnananennnnsBahwa dengan mengingat kerugian kerugian dan kebutuhan pertambahanmodal dan guna menyelamatkan PT Global Bridge Invesment Property makaPT Global Bridge Invesment Property perlu kiranya untuk melakukan RapanUmum Pemegang Saham Luar Blasa ( RUPSLB

Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ), Pemohon mengajukanpermohonan Penetepan kuorum untuk mengadakan RUPS ketiga melaluiKetua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin penyimpangan dariAnggaran dasar PT Global Bridge Invesment Property; Bahwa mengingat pentingnya RUPS Ketiga dimaksud diadakan makaberdasarkan pasal 19 ayat (4) Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty perlu ditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB

) dan oleh karenanya maka Pemohonmeminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan jijin kKuorumkehadiran 2 dari keseluruhan jumlah yaitu sebesar 20.408,5 lembar sahamdan Pengambilan Keputusan Rapat yang didasarkan pada Pasal 86 ayat (5)dan ayat (6) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas untuk mengadakan RUPSLB guna melakukan PengubahanAnggaran Dasar Perseroaing ==s

Sp.i.Bahwa, sebelum mengajukan perkara a quo, PARA PENGGUGATpernah mengajukan Permohonan Penetapan Ijin RUPSLB (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Riung Bandung PermaiHal 15 dari 37 halaman putusan PT. Bandung No. 290/PDT/2019/PT.BDGdi Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Bandung, sebagaimanaPENETAPAN Nomor : 324/PDT/P/2017/PN.BDG, tertanggal 1Agustus 2017 Jo.

Riung Bandung Permai kepemilikan saham ParaPemohon RUPSLB tidak tercantum sama sekali.Bahwa dengan demikian Para Pemohon yang mengajukanpermohonan penetapan izin RUPSLB pada perseroan tersebutsecara hukum bukan pemegang saham oleh karena itupermohonan yang diajukan tidak berdasarkan hukum, olehkarenanya harus ditolak.Oleh karena itu, PENGGUGAT Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII danPENGGUGAT XIII tidak memiliki kewenangan hukum/kedudukanhukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan dalam

Riung Bandung Permai kepemilikan saham ParaPemohon RUPSLB tidak tercantum sama sekali.Bahwa dengan demikian Para Pemohon yang mengajukanpermohonan penetapan izin RUPSLB pada perseroan tersebutsecara hukum bukan pemegang saham oleh karenaitupermohonan yang diajukan tidak berdasarkan hukum, olehkarenanya harus ditolak.Untuk itu, PARA PENGGUGAT tidak berhak mengetahui dan tidak perluada pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan dari Perseroankepada PARA PENGGUGAT.Bahwa, Jawaban atas dalil Gugatan

Riung Bandung Permai kepemilikan saham ParaPemohon RUPSLB tidak tercantum sama sekali.Bahwa dengan demikian Para Pemohon yang mengajukanpermohonan penetapan izin RUPSLB pada perseroan tersebutsecara hukum bukan pemegang saham oleh karenaituHal 28 dari 37 halaman putusan PT.

Riung Bandung Permai kepemilikan saham ParaPemohon RUPSLB tidak tercantum sama sekali.Bahwa dengan demikian Para Pemohon yang mengajukanpermohonan penetapan izin RUPSLB pada perseroan tersebutsecara hukum bukan pemegang saham oleh karenaitupermohonan yang diajukan tidak berdasarkan hukum, olehkarenanya harus ditolak.16.

Notaris di Kabupaten Bekasi untuk rencana diadakannya RUPSLB pada tanggal 23 Agustus 2011 ; Bahwa rencana RUPSLB segera dilaksanakan, sehingga pada tanggaltersebut telah dipersiapbkan absendi, berita acara RUPSLB, pernyataanpembagian dividen, dan sebagainya dan sesuai dengan ketentuan telahdiundang ; a. Para pemegang saham ;HaJf6 dari 103 hal. Putusan No.; 9 VIMt.G/2012/PN.JKT.PST.Bb. Komisaris, in casu Tergugat ; c. Para Direksi, in casu Penggugat bersama isteri;Hal 11 dari 103 hal.

Yahya Setiadi (sebagai undangan);Dengan agenda RUPSLB ;a. Persetujuan jual beli saham dari Tergugat kepada Tergugat Il (600 lembar saham); b. Persetujuan jual beli saham Djuliana Suganda sebanyak 300 lembarkepada sdr. Yahya Setiadi; c. Persetujuan jual beli saham dari Penggugat sebanyak 100 lembarkepada Sdr. Yahya Setiadi; d. Perubahan susunan direksi dan komisaris ; a25. Bahwa ternyata yang hadir dalam RUPSLB adalah : a.

RUPSLB dan mengatakan untuk komisaris, saya yang bertanggung jawab ...";27. Bahwa selain itu, Tergugat Ill dengan nada yang keras dan memaksa jugameminta hak dividen Tergugat dengan mengatakan bahwa saham Tergugat sebenarnya adalah milik Tergugat Ill dan isterinya Efi Supriyati, in casu Tergugat Il ;28.

Bahwa dalam kesempatan tersebut, Tergugat Ill juga telah memaksa Sar.Miko (salah satu staf Perseroan) yang hadir dalam RUPSLB) untukmenandatangani surat atas nama Tergugat , selain itu Tergugat Ill jugamenandatangani dokumen RUPSLB, daftar hadir dan serah teri.na deviden atas nama Tergugat ;29. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka RUPSLB dikatakan olehHal 12 dari 103 hal. Putusan No.: 91/?

49.Bahwa ketika Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang sahamdan Direktur Utama Perseroan hendak memenuhi undangan RUPSLB,ternyata Penggugat tidak diijinkan masuk dan kantor berada dalam posisiterkunci. Sehingga Penggugat dan isteri Penggugat baik dalam kedudukansebagai pemegang saham dan dewan direksi tidak diberikan kesempatanmenjelaskan duduk masalah dalam RUPSLB ; Hal 20 dari 103 hal.

Rumah Sakit Haji Jakartauntuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa;Putusan tersebut menguatkan Penetapan yang telah diambil oleh PengadilanNegeri Jakarta Timur setelah mempertimbangkan fakta bahwa permohonanpengajuan ijin RUPSLB telah sesuai dengan Pasal 19 Anggaran Dasa PT RumahSakit Haji Jakarta Jo.

Hal initelah sangat terbukti ketika Pemohon meminta Direksi untukmenyelenggarakan RUPSLB melalui surat tertanggal 1 Agustus 2011,Termohon melalui surat tertanggal 3 Agustus 2011 memberikan tanggapanyang sangat tidak wajar, yakni : "...sahamsaham PT Ridlatama TambangMineral (Termohon) masih 100% menjadi milik kami..."

No.1698 K/Pdt/2012202 Penunjukan Bapak Rachmat Gobel sebagai KomisarisPerseroan;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham perseroan (Termohon) melalui surattercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidaktermasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;Memberikan ijin

pernah memberikan tanggapan apapun;C Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham (mayoritas) memiliki kepentinganyang wajar untuk meminta diadakannya RUPSLB dengan agenda pergantianDireksi Termohon Kasasi;Hal. 27 dari 49 hal.

No.1698 K/Pdt/2012309ab1011121314Penetapan RUPSLB.

Pantoru Mas dan menetapkan syaratsyarat laindalam RUPSLB tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 80ayat (1) UUPT.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanadimaksud Pasal 78 ayat (1) UUPT terdiri dari RUPS tahunan danRUPS lainnya.

Pantoru Mas,merupakan masuk ke dalam kategori RUPS lainnya sebagaimanadiatur Pasal 78 ayat (4) UUPT, sehingga tatacara untukpenyenggaraan RUPSLB atas dasar permintaan pemegang sahamharus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2), (3), (4),(5), (6) dan (7) UUPT.Bahwa senyatanya dalam Permohonan a quo, Pemohon secaralangsung meminta diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untukmelakukan pemanggilan sendiri dan menyelenggarakan RUPSLB PT.Pantoru Mas dengan mendasarkan kepada Pasal 80 ayat (1)

Permohonan Pemohon Mengandung Exceptio Litis Pendetis1.Bahwa Permohonan Pemohon a quo kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang memohon diberikan izin melakukanpemanggilan untuk menyelenggarakan RUPSLB PT.

Pantoru Mas meminta ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk memberikan jijin kepada Pemohon untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Pantoru Mas dst ;Bahwa Permohonan Pemohon untuk diberikan jjin =melakukanpemanggilan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Pantoru Mas maka Pemohonsebagai pemegang saham mewakili 1/10 atau lebih pemegang saham denganhak suara, meminta ijin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

., Para Advokat danPengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan RayaMargorejo 12D Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Yang mengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) terhadap :WU JIAN HUA, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.

Khusus tanggal 23Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,Telah membaca SuratSurat dalam berkas perkara;Telah mendengar Pemohon;Telah mendengar Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9Januari 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas APenetapan Pencabutan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.SDA.Khusus dengan register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Sda telah mengajukanPermohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

TSUM, dan dihadiri oleh:e Termohon I, pemilik 2.180 saham;e Termohon Il, pemilik 2.180 saham;e Pemohon, pemilik 1.460 saham;tanpa dihadiri oleh Termohon , pemilik 2.180 saham, sehingga jumlah yanghadir dalam RUPSLB tersebut, adalah sebanyak 5.820 saham, yaitu72.75% dari seluruh saham PT. TSUM, padahal berdasarkan Pasal 22 ayat(1) huruf (a) Anggaran Dasar terakhir PT.

TSUM disebutkan bahwa:Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehpemegang saham yang mewakili lebih dari % (tiga per empat) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkanPerseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini";Dengan demikian kehadiran pemegang saham pada RUPSLB PertamaPT. TSUM tanggal 17 Oktober 2013, tidak mencapai kuorum;Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat PT.

TSUM yang kedua dilaksanakan dengan agenda yangsama dan dihadiri oleh:e Termohon I, pemilik 2.180 saham;e Termohon Il, pemilik 2.180 saham;e Pemohon, pemilik 1.460 saham;Tanpa dihadiri oleh Termohon Ill, pemilik 2.180 saham, sehingga jumlahyang hadir dalam RUPSLB tersebut, adalah sebanyak 5.820 saham, yaitu72.75% dari seluruh saham PT. TSUM, padahal berdasarkan Pasal 22 ayat(1) huruf (e) Anggaran Dasar terakhir PT.

TSUM disebutkan:Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikatapabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya % (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroandengan hak suara yang sah;Dengan demikian kehadiran pemegang saham RUPSLB Kedua PT.

TSUM;Selain itu, kami mohon agar keputusan RUPSLB yang sah, cukup disetujuidari jumlah suara yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 22 ayat (8) dalamAnggaran Dasar terakhir PT. TSUM, semula %4 bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan, menjadi 2 bagian + 1, atau 50% + 1 dari jumlah suarayang dikeluarkan;16.

,M.Kn ;Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dalam RUPSLB 28 Februari 2014, telahmelakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad)terhadap Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari Aim.Atang Latief dan sekaligus merupakan pemegang saham PT.Pentabinangun Sejahtera yang sah, halmana ternyata dari perbuatanhukum Tergugat sebagai berikut:10.1. Dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2014, Tergugat hadir danmengaku sebagai kuasa yang sah dari Aim.

Karenanya, keputusanyang diambil dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 adalahjelas tidak sah dan cacat hukum, sehingga tidak mengikatPenggugat selaku Pemegang Saham ;10.2.

Atang Latief karena pemberian kuasa a quoadalah diberikan dengan melawan hukum dimana videUndangUndang Perseroan yang berhak untuk melakukantelah tindakan didalam maupun di luar pengadilan adalahDirektur;10.3.Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, kehadiran Tergugat Halaman 6 Putusan Nomor : 396/PDT/2019/PT.DKI11.12.13.14.dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 dan pengambilankeputusan oleh Tergugat dalam RUPSLB tanggal 28 Februari2014 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan

melawan hukum terhadap Penggugat;Bahwa Tergugat Il yang hadir dalam RUPSLB tanggal 28 Februari2014 a quo, berdasarkan undangan rapat tidak membubuhi Paraf dantanda tangannya pada Notulen RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 aquo meski disebutkan menerima kuasa dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang berbunyi menghadap kepadaNotaris, untuk menyatakan sebagian atau semua hasil Rapat tersebut,untuk melaporkannya kepada Menkumham RI dan mendaftarkannyadalam Daftar Perusahaan pada Departemen Perindustrian

Keputusan RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor. 31 tanggal 28 Februari 2014 ;Untuk Tergugat III.17. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik atas bidang (bidang) tanahseluas + 83 ha (lebih kurang delapan puluh tiga hektar are) yang terletakdi Desa Bojong dan Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa, KabupatenTangerang, Propinsi Banten, tercatat atas nama PT.

SARI FADJAR, berkehendakuntuk melakukan RUPSLB, sebagaimana hak yang diberikan kepadapemegang saham dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) UU PT. Oleh karena itu,Penggugat dan Tergugat telah diundang oleh ahli waris Nyonya EVELINESOENARSIH untuk melaksanakan RUPSLB.

Sari Fadjar sesuai UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,ke Pengadilan Negeri Surabaya serta kuasa kepada Penggugat Rekonpensi untukmewakili dan membuat keputusan dalam RUPSLB PT.

Sari Fajar diurus administrasiperijinannya dengan benar dan baik, tetapi Penggugat dalam kapasitas selakuahli waris pemegang saham milik almarhum Soenarko Kentjono,justru menolaksaat diundang untuk RUPSLB dan menolak saat pemegang saham yang lainmengajukan Permohonan jin RUPSLB ke Pengadilan Negeri Surabaya.Pada hal, untuk pengurusan administrasi perijinan PT.

Apakah penolakan RUPSLB PT. Sari Fajar bukan berarti penolakanpembagian harta waris berupa saham ? Dalil tentang pembagian deviden adalahmengadaada, karena faktanya Penggugat telah menerima deviden meskipunduduk diam berpangku tangan. Jika benar ada bukti penggelapan deviden, makasiapapun orangnya harus bertanggungjawab secara hukum. Dan dalam hal ini tidak15.16.35pernah ada terjadi. Maka penolakan RUPSLB PT.

Makasikap ngotot Penggugat tidak mau RUPSLB dengan seribu alasan tanpa dasaradalah sama dengan mempermasalahkan dahulu mana antara telur dengan ayam.Pada hal jelas permasalahannya, dengan RUPSLB maka persoalanpersoalan:1). Penyesuaian AD/ART PT. Sari Fajar sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUNo.40 Tahun 2007;2). Pengesahan peralihan saham dari almarhum Soenarko Kentjono kepadaPenggugat dan Para Tergugat;3).