• No. 68/Pdt/P/2009/PN.PBR tanggal 19 November 2009, namunTermohon Kasasi secara arogansi memaksakan pelaksanaan RUPSLB,maka dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa Termohon Kasasi telahHal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1833 K/Pdt/2010lalai dan tidak mentaati Anggaran Dasar PT.

  CitraLestari Semesta Untuk Menyelenggaran Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB);1. Bahwa secara faktual telah teroukti permohonan yang diajukan olehPemohon Kasasi ini adalah permohonan izin pemanggilan terhadappemegang saham PT. Citra Lestari Semesta untuk menyelenggarakanRUPS Tahunan sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi adalah RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Dalam Anggaran Dasar PT.

  Judex Facti Tidak Mempertimbangkan RUPSLB dan RUPS LB Il yangdiselengarakan adalah tidak sah dan melanggar ketentuan perundangundangan;Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti, keputusan RUPSLBbaik yang pertama maupun kedua adalah tidak sah, sebab pemanggilanyang dilakukan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan hukum yangtelah ditentukan oleh perundangundangan yang berlaku;Berdasarkan ketentuanketentuan yang mengatur tentang hal tersebutdi atas tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang

  RUPSLB Pertama dan RUPS Kedua tersebut dilakukan setelahpermohonan (voluntair) ini diajukan Pemohon Kasasi sesuai Reg.No.68/Pdt/P/2009/PN.PBR tanggal 19 November 2009 dan dalam hal iniDireksi tidak berwenang melakukan pemanggilan RUPS sebelum adavonis hakim karena selama ini Termohon Kasasi telah lalai dan tidakmelaksanakan kewajibannya;b.

  No. 1833 K/Pdt/2010undangan tersebut di atas, maka seputusan RUPSLB baik pertama maupunkedua adalah tidak sah, sebab dalam penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham tersebut dilakukan secara melawan hukum;Berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dari pelanggaranpelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut di atas, makasemestinya Judex Facti dalam penetapannya mempertimbangkan hal tersebut,tetapi Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang tidakmempertimbangkan maksud permohonan

• Dana penyertaan modal dari Pemerintah DIY tersebutselanjutnya dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal 28Desember 2005;Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.

  Nomor : 9 Tanggal 29 Desember2005, yakni pada Berita Acara RUPSLB tentang Perubahan Anggaran Dasar PTAMI, di dalam Pasal 4, menyatakan bahwa : modal dasar yang semula Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000, (lima puluhmiliar rupiah) dan menyetujui setoran penempatan modalsebesar Rp14.474.000.000, (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;Bahwapenyertaan modal sebesar Rp 6.302.000.000, (enam miliar tigaratus dua juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam

  Selanjutnyadana tersebut dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal28 Desember 2005; Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.

  Berdasarkan RUPSLB tersebut, disepakati bahwa programprogram rincian penggunaan dana penyertaan modal sebagaimanaditetapbkan dalam Keputusan Gubernur DIY No Kep197/KEP/2005 tanggal20 Desember 2005 harus dilaksanakan dan selanjutnya dimasukkan dalamRencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT AMlsehingga programprogram tersebut menjadi program yang wajib dan harus dilaksanakanPerusahaan pada Tahun Anggaran 2006.Hal ini sesuai dengan Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT

  Anindya Mitra Internasional No : 4Tanggal 9 Mei 2007;15.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional No.: 9 Tanggal 29 Desember 2005;16.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTI. Anindya Mitra Internasional Nomor :7 Tanggal 26 Desember 2005;17.Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional No : 3Tanggal 9 Mei 2007;18.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra International No.9 Tanggal 18 Maret 2008;19.Foto copy Surat Direktur Utama PT.

• Pertekstilan TumpalDorianus Pardede berdasarkan Akta Notaris No. 57 tanggal 21 Agustus2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

  Hisar Pardede dipindahkankepada Ahli Warisnya adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak adarelevansinya dalam perkara aquo karena Para Penggugat selaku PemegangSaham seharusnya hadir dalam RUPSLB pada tanggal 21 Agustus 2014Halaman 31 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUNJKTdan mengajukan keberatan, akan tetapi Para Penggugat mengindahkan haksuaranya dalam mengikuti RUPSLB tersebut.

  Bukti P1 : Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardedetertanggal 10 November 2014. (fotokopi dari fotokopi);2. Bukti P2 : Surat Undangan RUPSLB dari Emmy Pardede, Nomor::Is/PT.Pertks.TD.Pardede/ Plt.Direksi/VI/2014 tanggal 29 Juli2014.(fotokopi sesuai dengan aslinya);3. Bukti P3 : Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Maret 1982 Nomor 24tentang : Perubahan CV.

  Bukti P4 : Berita Acara RUPSLB PT. Pertekstilan TD Pardede dibuatdihadapan Erickson Napitupulu, SH , Notaris di Medan tanggal11 Agustus 2009 Nomor 16 . (fotokopi dari fotokopi);5. Bukti P5 : Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Pertekstilan TD Pardededibuat dihadapan Arsin Effendy, SH , Notaris di Depok tanggal16 November 2009 Nomor 26. (fotokopi dari fotokopi);6.

  Direksi/VI/2014, tanggal 29 Juli 2014,perihal Permohonan Tempat Penyelenggaraan AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). PT. Pertekstilan TD. Pardede (fotokopi darifotokopi);Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB). PT. Pertekstilan TD. Pardede, tanggal 4Agustus 2014 melalui Koran Harian sinar IndonesiaBaru. (fotokopi sesuai dengan printout);Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB). PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus.Pardede Nomor 57.

• Selanjutnyadana tersebut dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal28 Desember 2005;Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.

  Berdasarkan RUPSLB tersebut, disepakati bahwaprogramprogram = rincian + penggunaan dana penyertaan modalsebagaimana ditetapbkan dalam Keputusan Gubernur DIY No Kep197/KEP/2005 tanggal 20 Desember 2005 harus dilaksanakan danselanjutnya dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan(RKAP) PT AMlsehingga programprogram tersebut menjadi programyang wajib dan harus dilaksanakan Perusahaan pada Tahun Anggaran2006.Hal ini sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT

  Anindya Mitra Internasional No : 4Tanggal 9 Mei 2007;44.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra InternasionalNo. : 9 Tanggal 29 Desember 2005;45.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor :7 Tanggal 26 Desember 2005;46.Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional No : 3Tanggal 9 Mei 2007;47.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra InternationalNo. 9 Tanggal 18 Maret 2008;48.Foto copy Surat Direktur Utama PT.

  Anindya Mitra Internasional No : 4Tanggal 9 Mei 2007;44.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional No. : 9 Tanggal 29 Desember 2005;45.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor :7 Tanggal 26 Desember 2005;46.Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional No : 3Tanggal 9 Mei 2007;47.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational No. 9 Tanggal 18 Maret 2008;48.Foto copy Surat Direktur Utama PT.

  Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;89.Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 PerihalPermohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT AMI;90.Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008 Perihal: Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;91.Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal :Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT Anindya MitraInternasional.92.Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perihal : Undangan RUPSLB

• ., Notaris di Jakarta (Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 Bukti PP8);Sekalipun tidak memiliki kuasa untuk mewakili Para Pemohon danmengeluarkan suara dalam rapat, RUPSLB tanggal 18 Maret 2005(RUPSLB tanggal 18 Maret 2005) tetap diselenggarakan dengan dihadirioleh Termohon Il sendiri yang mengaku sebagai kuasa dari ParaPemohon.

  (Penebalan kata sengaja dilakukan) (RUPSLB inidiselenggarakan oleh Para Pemohon selaku parapemegang saham PT.

  Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II dalam gugatan tersebut)atas kemauan Termohon II sehingga hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005(Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005) tidak dapat didaftarkan padaMenteri Hukum dan HAM; dan (ii) pengadaan RUPSLB sendiri olehTermohon II pada 18 Maret 2005 serta dibukanya akses SISMINBAKUMoleh Tergugat Il sehingga hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 (AktaNomor 16 tanggal 18 Maret 2005) dapat didaftarkan di KementerianHukum dan HAM; merupakan perbuatanperbuatan yang termasuk

  Bahwa dengan demikian seolaholan ada 2 (dua) versibadan hukum yaitu versi hasil RUPSLB TPI tanggal 17Maret 2005 dan versi RUPSLB tanggal 18 Maret 2005.Akan tetapi yang diakui sah dalam Putusan BANI tersebutadalah versi Badan Hukum Dengan RUPSLB TPI Tanggal18 Maret 2005 yaitu Pemohon Intervensi yang diakuisebagai pihak dalam Putusan BANI oleh Majelis Arbiterseperti dikutip di atas;. Bahwa bukti bahwa Pemohon Intervensi adalah PT.

  : Hotman Paris & Partners;Setelah memeriksa buktibukti, mendengarkan saksisaksi fakta danketerangan ahli, maka Majelis berpendapat bahwa RUPSLB 18Maret 2005 beserta turunannya adalah RUPSLB TPI yang sah danoleh karenanya dapat menjadi dasar pembenar yang kuat bagipelaksanaan tindakan hukum selanjutnya;8.

• Stempel Perseroan

  Disita dari NORMAN :

  • 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No. 020/KOMUT/SKB/I/2015, Tanggal 23 Januari 2015.
  • 1( satu ) Bendel Salinan AKTA PERYATAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUNWAY KREASI BESTINDO NOMOR 04 TANGGAL 11 FEBRUARI 2015, DARI KANTOR IRWAN SANTOSA ,S.H., M.Kn yang telah dicocokan dengan aslinya.

  Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

• 1 (satu) Lembar Copy Surat tanggal 23 Februari 2015, Kepada Yth Bapak Kartono Kadir, Bapak Norman Perihal : Tanggapan atas Surat Tanggal 16 Februari 2015, dari The Sung Seng
• 1 (satu) Lembar Surat Asli Surat Nomor 008/ SKB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Kepada Yth The Sung Seng Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019 Kel.

  Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

• 4 (empat) Lembar NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SUNWAY KREASI BESTINDO (Perseroan) tanggal 11 Februari 2015, yang telah dicocokan dengan aslinya.
• 1 (satu) Lembar DAFTAR HADIR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( RUPSLB) PT.

  Keputusan RUPSLB telah disetujui lebin dari 50 + 1suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, makakeputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.wonnen naan Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASIBESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkanseluruh dokumendokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, kuncikantor PT.

  Berdasarkan surat somasi tanggal 16 Februari 2015 tersebuttelah dijawab oleh Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI denganmenyatakan tidak menyetujui halhal yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal11 Februari 2015 dan menyatakan akan bersama dengan Terdakwa II YUSRIselaku pemegang saham menempuh jalur hukum yang diperlukansehubungan dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut.

  Keputusan RUPSLB telah disetujui lebin dari 50 + 1suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, makakeputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.wonnan nena Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASIBESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkanHal9 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKIseluruh dokumendokumen asli PT.

  Stempel PerseroanDisita dari NORMAN : 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT.SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No.020/KOMUT/SKB/I/2015, Tanggal 23 Januari 2015. 1( satu) Bendel Salinan AKTA PERYATANKEPUTUSAN RAPAT PT.

• M E N E T A P K A N:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPSLB-nya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Majelis Hakim mengabulkan PPRUPSLB Pemohon dengan agenda;

  • Mengubah masa jabatan direksi dan komisaris yang semula 5 tahun menjadi 10 tahun pada Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar PT.

  Dwimitra Nuansa Satria;

• Persetujuan segala akibat yang timbul pada saat kekosongan hukum tersebut ditanggung oleh Para Pemegang Saham;
• Memperbaharui maksud dan tujuan dalam Perusahaan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46639 menjadi KLBI: 46633, 46634, 46635, 46636,46637, 46638, dan 46639;

Dimana RUPSLB tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili minimal 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan perseroan tersebut, dimana Keputusan RUPSLB tersebut haruslah diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

• Serta menunjuk Pemohon PPRUPSLB sebagai ketua dalam forum Rapat tersebut;

3.

• Mowilex Indonesia untuk menghadiri RUPSLB yang diselenggarakan oleh Pemohon ;4. Menyatakan apabila Direksi dan Komisaris tidak hadir dalam RUPSLB tersebut maka mereka dianggap tidak berkeberatan terhadap pemberhentian mereka dari jabatannya selaku Direktur dan Komisaris ;-----------------------------------------------------------------5. Menghukum Termohon I dan termohon II untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

  Oleh karena itu, adalah beralasan secara hukum jika PengadilanNegeri Jakarta berkenan memberikan izin kepada Pemohon gunamengundang dan menyelenggarakan RUPSLB Perusahaan denganagenda tunggal: memberhentikan Direktur dan Komisaris Perusahaan; danmengangkat Direktur dan Komisaris baru Perusahaan sesuai keputusan pemegang saham ;Untuk keperluan itu, Pemohon memohon agar Pengadilan jugamemerintahkan Direktur dan Komisaris Perusahaan untuk menghadiriRUPSLB yang akan diselenggarakan oleh Pemohon berdasarkan

  Jika Direktur danKomisaris tidak menghadiri RUPSLB, maka Direktur dan Komisarisdianggap tidak berkeberatan terhadap pemberhentian yang dilakukanterhadap dirinya sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (4) UUPT ;Maka, berdasarkan faktafakta yuridis yang terurai di atas, Pemohondengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Baratberkenan memutuskan . Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;Hal. 4 dari 49 Hal. Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.Il.

  Mowilex Indonesia untuk menghadiri RUPSLB yangdiselenggarakan oleh Pemohon, dan jika Direksi dan Komisaris tidakhadir dalam RUPSLB tersebut maka mereka dianggap tidakberkeberatan terhadap pemberhentian mereka dari jabatannya selakuDirektur dan Komisaris ;= IV.

• IBRAHIM HASAN PglIBRAHIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; 3 Menetapkan barang bukti berupa :e Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ;e Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yangdilegalisir ;e Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

  Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;e Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;e Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT.

• Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) menjelaskan bahwa Penggugat adalah PMDN dan tertulisnama Tuan CHENG YONG CHIEN, warga negara Singapore, yang dibuatdalam Akta No. 56 tanggal 15 Desember 1999 dihadapan NotarisSeohendro Gautama, S.H. di Batam;g. Berita Acara RUPSLB yang menjelaskan masuknya Tuan CHENGYONG CHIEN, warga negara Singapore sebagai Pemegang Saham 80 %(delapan puluh persen) dan sebagai Direktur Utama PT.

  Hasil RUPSLB Penggugat tanggal 20 April 2013 denganSusunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:Direktur Utama : Tuan CHENG YONG CHIENDirektur : Tuan BALI DALO, S.H.Komisaris Utama : Nyonya WULAN ARIYATIKomisaris : Tuan RADEN TUSRIN;b. Hasil RUPSLB Penggugat tanggal 20 April 2013 sudahdibuatkan dalam Akta No. : 22 tanggal 22 April 2013 dihadapan NotarisYOLA YOSTIWANTI, S.H., M.Kn di Batam. Tidak tertulis nama ETHNAJUNA SIBY (i.c.

  Hasil RUPSLB Penggugat tanggal 20 April 2013 diperkuatdengan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 530/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 04 Juli 2013 yang diputuskan oleh Hakim TunggalMERRYWATI TB, S.H., M.Hum, di dalamnya juga tidak tertulis namaETHNA JUNA SIBY (i.c. Tergugat ) sebagai Komisaris atau sebagaiPemegang Saham pada Penggugat;8.

  Bahwa Pemohon (ETHNA JUNA SIBY) mengajukan PermohonanPembubaran dengan status sebagai Komisaris dan PemegangSaham, sedangkan faktanya Pemohon pernah menjadi KomisarisPT, SINTAl INDUSTRI SHIPYARD, namun hasil RUPSLB tanggal 20April 2013 Pemohon tidak terpilin lagi menjadi Komisaris. Artinyajabatan Komisarisnya telah berakhir pada tanggal 20 April 2013,dan Pemohon tidak pernah menjadi Pemegang Saham di PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD sampai saat ini.3.

  SINTA INDUSTRI SHIPYARD, kami mengajukan Notulen RUPSLB PT.SINTA INDUSTRI SHIPYARD tanggal 20 April 2013 sebagai bukti P18dan tertulis dalam petitum poin 6 serta pertimbangan Hakim TunggalMERRYWATI TB, S.H., M.Hum, menyatakan harus dikabulkan dan dalampetitum poin 6 tersebut tertulis : yang hadir dalam RUPSLB tanggal 20April 2013 antara lain Tuan Hendarto Achmad (Pemegang Saham danDirektur Utama ) = 35 % dan Ny. ETHNA JUNA SIBY (Komisaris, baca :mantan komisaris).

• Emrindo untukmelakukan panggilan atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang akan dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari terhitung sejak Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam cqMajelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan a quo dengan agendapersetujuan pengalihan/ penjualan aset Perseroan;4.

  Terdapat Kekhilafan Judex Facti Dalam Pertimbangan TerkaitPermintaan Dilaksanakannya RUPSLB;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti pada alinea ke3 Putusanhalaman 15 yang menyebut bahwa:Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan buktibukti dipersidangan bahwa Pemohon sebagai Direktur PT.

  Permohonan RUPS a quo adalah untuk pelaksanaan RUPSLB ke3pada PT. Emrindo selaku pemilik asset jaminan yang hendak dijual,sehingga dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Direktur,komisaris, maupun pemegang saham dari PT. EMR Indonesia yangHalaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2917 K/Pdt/2016adalah subjek badan hukum perseroan yang berbeda dari materipermohonan;2. Jika pun yang dimaksud oleh Judex Facti sebagai PT. EMR Indonesiaadalah PT.

  Emrindo, maka syarat adanya permintaanpenyelenggaraan RUPSLB oleh Termohon selaku Komisarisdisampaikan kepada Termohon Il yang saat itu berada di penjaraakibat perbuatannya yang tidak dapat mempertanggungjawabkankeuangan perusahaan menjadi tidak mengikat, sebab dengankeadaan Termohon Il yang saat itu masih menjabat sebagai Direkturberhalangan tetap (karena di penjara) maka pihak yang berwenangmenjalankan pengurusan perseroan termasuk penyelenggaraanRUPS sesuai Anggaran Dasar adalah Termohon yang

• Tidak dipenuhinya permintaan Pemohon untuk penutupan aktivitasPerseroan oleh Termohon 1 ;Halhal tersebut tergambar dari surat menyurat yang nanti akandibuktikan dimuka persidangan ;Disebabkan adanya perselisihan Para Pihak yang tidak menemukankesepakatan atau kejelasan apapun, dengan maksud agar pembubaranTermohon 1 menjadi lebih terukur pelaksanaannya Pemohon akhirnyamelakukan permintaan RUPSLB resmi (Sesuai undang undang) kepadaTermohon 1 untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dengan agendasalah satunya

  Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 8 November 2018yang ditujukan kepada Direktur Termohon 1 yaitu Tuan David JohnEade ;b.

  Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 28 November 2018yang ditujukan kepada Komisaris Termohon 1 yaitu Tuan BernardHenri Rene Michalot ;Permintaan pemanggilan RUPSLB resmi ini juga tidak mendapatkanrespon dari Termohon 1 sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh Pasal79 UU Perseroan Terbatas ;Perimbangan Kepemilikan Saham ;Sebagaimana dijelaskan pada Poin8 sampai poin15 diatas yangmenjelaskan adanya perselisihan Para Pihak, dan merujuk pada faktajumlah saham Pemohon dan Termohon 2 adalah samasama

  TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atau ;b.

  TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayata (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

• 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT :
  Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hak Penggugat berupa gaji dan Tunjangan semenjak Juli 2017 hingga Desember 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
  Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghilangkan kepemilikan saham Penggugat sebesar 300 (tiga ratus) lembar saham atau 3% (tiga persen) pada Pt.PPA Consultants/saat ini bernama PT.Putera Pendawa Asli melalui RUPSLB

  PuteraPandawa Asli, yakni terdapat : (i) RUPSLB bulan Januari 2018 yangmenghasilkan Akta Perubahan Susunan Pemegang Saham No. 02tanggai 8 Januari 2018, (ii) RUPSLB bulan Maret 2018 yangmenghasilkan Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018, dan (iil) RUPSLBbulan Desember 2018 yang menghasilkan Akta No.01 tanggal 3Desember 2018 :Ternyata ketiga RUPSLB dimaksud tidak membahas mengenaipemberhentian sementara PENGGUGAT selaku Direktur PT. PPAConsuitants/saat ini bernama PT.

  Bahwa belakangan diketahui ternyata TERGUGAT sekitar bulanjanuari 2018 telah menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan Akta PerubahanSusunan Pemegang Saham No. 02 tanggal 8 Januari 2018 yangdibuat oleh atau dihadapan Notaris ANDREAS, S.H.,LL.M., namundalam RUPSLB tersebut tidak ada pembahasan mengenaipengesahan mengenai' status pemberhentian sementaraPENGGUGAT selaku Direktur PT. PPA Consultants/saat inibernama PT.

  baik RUPSLB yangmenghasilkan akta No. 02 tanggal 8 Januari 2018 maupunRUPSLB yang menghasilkan Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018yang keduanya dibuat oleh atau dihadapan Notaris ANDREAS,S.H.

  Putera Pandawa Asli, yakni terdapat ; (I) RUPSLBbulanJanuari 2018 yang menghasilkan Akta Perubahan SusunanPemegang Saham No.02 tanggal 8 Januari 2018, (II) RUPSLBbulan Maret 2018 yang menghasilkan Akta No. 07 tanggal 21Maret 2018, dan (III) RUPSLB bulan Desember 2018 yangmenghasilkan Akta No. 01 tanggal 3 Desember 2018;Ternyata ketiga RUPSLB dimaksud tidak membahas mengenaipemberhentian sementara PENGGUGAT selaku Direktur PT. PPAConsultants/saat ini bernama PT.

  Yahya Harahap, S.H dalambukunya Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, 2015 pada halaman426, ....RUPS tentang ini harus merupakan RUPSLB yang khususdiadakanuntukmembicarakan mataacarakeputusan pemberhentiansementara Dewan Komisaris dimaksud. Dengan demikian RUPS yangdisebut Pasal 106 ayat (4) adalah RUPSLB yang khusus diadakanuntuk membicarakanmataacara pemberhentian sementara tersebut.... ;Dan, pendapat M.

• ) dengan agenda pemberhentianDirektur Utama (Penggugat) yang dihadiri oleh Tergugat Il, Tergugat Ill,dan Tergugat IV ;Bahwa berdasarkan Akta No. 01 Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRCentral International tertanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat oleh NotarisHerry Hartanto Seputro, S.H., Notaris di Sukoharjo, nyatanyata telahmemberikan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang bertempat di kantor PT BPR Central International di JI.Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta, yang pada rapat

  tersebut telahmemutuskan tentang pemberhentian anggota Direksi yang menyetujui danmengesahkan pemberhentian Nyonya Sri Harjani (Penggugat) sebagaiDirektur Utama Perseroan pertanggal 01 Oktober 2015 ;Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan ketentuanPasal 105 ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa "Keputusan untukmemberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan

  untukmembela diri dalam RUPS" ;Bahwa keputusan RUPSLB tersebut di atas diambil tanpa adanyaundangan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan peraturanperundangundangan tentang Perseroan Terbatas, dan Penggugat tidakdiberi kesempatan untuk membela diri di dalam RUPSLB tersebut ;Bahwa berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Tergugat danTergugat Il sebagai pemegang saham dengan surat No. 001/PSBCI/X/2015 tanpa dibubuhi tanggal surat, perihal Pemberhentian DirekturUtama PT BPR Central International

  , sedangkan Tergugat dan Tergugat Il dalam RUPSLB tersebut yang diselenggarakan padatanggal 01 Oktober 2015 langsung melakukan pemberhentian terhadapPenggugat sebagai Direktur Utama PT BPR Central International.Sehingga jelas, pengambilan keputusan tersebut merupakan tindakankesewenangwenangan dari Tergugat dan Tergugat Il, dengan demikianRUPSLB tanggal 01 Oktober 2015 yang dihadiri oleh Para Tergugatadalah cacat hukum.

  AHU73118.AH.01.02.Tahun 2008.Bahwa, dengan demikian RUPSLB PT.BPR Central Internasional yangdiadakan dengan agenda pemberhentian Penggugat sebagai DirekturUtama PT.BPR Central Internasional adalah sah dan mengikat karenamemang sudah menjadi hak pemegang saham dalam suatuperseroan.Bahwa, demikian pula adalah tidak benar Penggugat tidak diberikankesempatan untuk membela diri, justru kenyataan yang terjadi adalahPenggugat mangkir, bolos, tidak masuk kerja selama bulan Oktober2015 ketika kesempatan itu

• Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Tergugat melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dan dalam salah satu agendarapat tersebut adalah untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak diberitahu terlebin dahulukepada Penggugat.

  Bahwa sebelum adanya RUPSLB, Penggugat pernah / telahmemberitahukan kepada Tergugat (Pimpinan Tertinggi) bahwa Penggugattelah memasuki usia pensiun berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT. Nitori Furniture Indonesia yang tertuang pada BAB X pasal 38 ayat (9)yaitu pekerja yang telah mencapai usia 55 tahun bagi lakilaki dan 45tahun bagi wanita dapat dipensiunkan dengan mempedomani UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.

  Akan tetapiTergugat tidak mengindahkan hal tersebut, dan lebih memilihmemberhentikan Penggugat melalui RUPSLB dengan memberikan uangpenghargaan sebesar 1 (satu) bulan upah. Akan tetapi Penggugatmenolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan UndangUndang No. 13Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan;Halaman 3Putusan Perkara PHI No. 218/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn.

  Dahlianibukan pekerja/ouruh sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (3) UU No./3Tahun 2003 tetapi sebagai pengusaha sebagaimana dimaksud pada pasal1 angka (5) UU No.13 Tahun 2003.Bahwa oleh karena Sdr.Dahliani saat diberhentikan melalui RUPSLB padatanggal 15 Juni 2015 bukan sebagai pekerja/buruh, maka tidak berhak atasuang pesangonBahwa Sadr.

  NitoriFurniture Indonesia selama 20 tahun dan 5 bulan terhitung sejaktanggal 18 Januari 1995 (vide bukti P3) sampai dengan tanggal 15Juni 2015 (vide bukti T5) dengan jabatan terakhir sebagai DirekturAdministrasi dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 31.000.000,setiap bulannya (vide bukti P1 identik T6);Bahwa benar melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

• Notaris di Kabupaten Bekasi untuk rencana diadakannya RUPSLB pada tanggal 23 Agustus 2011 ; Bahwa rencana RUPSLB segera dilaksanakan, sehingga pada tanggaltersebut telah dipersiapbkan absendi, berita acara RUPSLB, pernyataanpembagian dividen, dan sebagainya dan sesuai dengan ketentuan telahdiundang ; a. Para pemegang saham ;HaJf6 dari 103 hal. Putusan No.; 9 VIMt.G/2012/PN.JKT.PST.Bb. Komisaris, in casu Tergugat ; c. Para Direksi, in casu Penggugat bersama isteri;Hal 11 dari 103 hal.

  Yahya Setiadi (sebagai undangan);Dengan agenda RUPSLB ;a. Persetujuan jual beli saham dari Tergugat kepada Tergugat Il (600 lembar saham); b. Persetujuan jual beli saham Djuliana Suganda sebanyak 300 lembarkepada sdr. Yahya Setiadi; c. Persetujuan jual beli saham dari Penggugat sebanyak 100 lembarkepada Sdr. Yahya Setiadi; d. Perubahan susunan direksi dan komisaris ; a25. Bahwa ternyata yang hadir dalam RUPSLB adalah : a.

  RUPSLB dan mengatakan untuk komisaris, saya yang bertanggung jawab ...";27. Bahwa selain itu, Tergugat Ill dengan nada yang keras dan memaksa jugameminta hak dividen Tergugat dengan mengatakan bahwa saham Tergugat sebenarnya adalah milik Tergugat Ill dan isterinya Efi Supriyati, in casu Tergugat Il ;28.

  Bahwa dalam kesempatan tersebut, Tergugat Ill juga telah memaksa Sar.Miko (salah satu staf Perseroan) yang hadir dalam RUPSLB) untukmenandatangani surat atas nama Tergugat , selain itu Tergugat Ill jugamenandatangani dokumen RUPSLB, daftar hadir dan serah teri.na deviden atas nama Tergugat ;29. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka RUPSLB dikatakan olehHal 12 dari 103 hal. Putusan No.: 91/?

  49.Bahwa ketika Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang sahamdan Direktur Utama Perseroan hendak memenuhi undangan RUPSLB,ternyata Penggugat tidak diijinkan masuk dan kantor berada dalam posisiterkunci. Sehingga Penggugat dan isteri Penggugat baik dalam kedudukansebagai pemegang saham dan dewan direksi tidak diberikan kesempatanmenjelaskan duduk masalah dalam RUPSLB ; Hal 20 dari 103 hal.

• ., Para Advokat danPengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan RayaMargorejo 12D Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Yang mengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) terhadap :WU JIAN HUA, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.

  Khusus tanggal 23Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,Telah membaca SuratSurat dalam berkas perkara;Telah mendengar Pemohon;Telah mendengar Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9Januari 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas APenetapan Pencabutan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.SDA.Khusus dengan register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Sda telah mengajukanPermohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

• ,M.Kn ;Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dalam RUPSLB 28 Februari 2014, telahmelakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad)terhadap Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari Aim.Atang Latief dan sekaligus merupakan pemegang saham PT.Pentabinangun Sejahtera yang sah, halmana ternyata dari perbuatanhukum Tergugat sebagai berikut:10.1. Dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2014, Tergugat hadir danmengaku sebagai kuasa yang sah dari Aim.

  Karenanya, keputusanyang diambil dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 adalahjelas tidak sah dan cacat hukum, sehingga tidak mengikatPenggugat selaku Pemegang Saham ;10.2.

  Atang Latief karena pemberian kuasa a quoadalah diberikan dengan melawan hukum dimana videUndangUndang Perseroan yang berhak untuk melakukantelah tindakan didalam maupun di luar pengadilan adalahDirektur;10.3.Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, kehadiran Tergugat Halaman 6 Putusan Nomor : 396/PDT/2019/PT.DKI11.12.13.14.dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 dan pengambilankeputusan oleh Tergugat dalam RUPSLB tanggal 28 Februari2014 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan

  melawan hukum terhadap Penggugat;Bahwa Tergugat Il yang hadir dalam RUPSLB tanggal 28 Februari2014 a quo, berdasarkan undangan rapat tidak membubuhi Paraf dantanda tangannya pada Notulen RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 aquo meski disebutkan menerima kuasa dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang berbunyi menghadap kepadaNotaris, untuk menyatakan sebagian atau semua hasil Rapat tersebut,untuk melaporkannya kepada Menkumham RI dan mendaftarkannyadalam Daftar Perusahaan pada Departemen Perindustrian

  Keputusan RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor. 31 tanggal 28 Februari 2014 ;Untuk Tergugat III.17. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik atas bidang (bidang) tanahseluas + 83 ha (lebih kurang delapan puluh tiga hektar are) yang terletakdi Desa Bojong dan Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa, KabupatenTangerang, Propinsi Banten, tercatat atas nama PT.

• No.093 PK/PDT.SUS/2008mengambil sikap/menanggapi hal tersebut, sehingga dari hasil keputusan RUPStahun 2003 tanggal 15 Januari 2004 serta RUPSLB tanggal 20 Oktober 2004Pekerja diberhentikan dengan suratnya Nomor : MRG/0538 tanggal 20 Oktober2004 ;Bahwa sesuai daftar Fasilitasi Pengurus PT.

  Berdasarkan halhal tersebut maka pihak komisaris BPR Swadharma Mranggenmengadakan Rapat RUPSLB dalam rangka penggantian pengurusBPR Swadharma Mranggen ;Bahwa penyebab dari diberhentikannya Termohon PeninjauanKembali adalah karena peraturan perundangundangan yang berlakudan dalam rangka menyelamatkan BPR Swadharma Mranggen agartidak mengalami kerugian yang lebih besar sebagaimana telahdisebutkan pada point No. 9 dan 10 tersebut di atas.

  Jadi bukansematamata atas keputusan RUPSLB sebagaimana diatur dalam AktaPerubahan pasal 11 angka 8 huruf e Akta Perubahan yang dibuat dihadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, S.H., tertanggal 18031998di bawah No. 46 yang disahkan berdasarkan SK Menteri KehakimanNomor C.27551. HT. 01.04. Th.98, tanggal 25 Juni 1998 ;Bahwa setelah pemberhentian Saudara FX.

  Soemarmo(Termohon Peninjauan Kembali) dalam RUPS (Vide: Bukti P 10 danBukti P 11) yang bersangkutan tidak menggunakan haknyasebagaimana telah diatur dalam pasal 91 ayat 2 UndangUndang No.1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa ditindaklanjuti melalui RUPSLB hanya sebagaiperubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut karena adaperubahan pengurus Perseroan Terbatas ;Bahwa berakhirnya jabatan anggota direksi tersebut bukanmerupakan hasil keputusan RUPSLB~ saja, sehingga ataspemberhentian

  Th.98, tanggal 25 Juni 1998 ;Bahwa ditindaklanjuti melalui RUPSLB hanya sebagai perubahanAnggaran Dasar PT tersebut karena ada perubahan pengurus PT ;Bahwa berakhirnya jabatan anggota direksi tersebut bukanmerupakan hasil keputusan RUPSLB~ saja. sehingga ataspemberhentian tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdisalahkan atas permasalahan tersebut ;Hal 13 dari 17hal. Put. No.093 PK/PDT.SUS/2008Bahwa permasalahan tersebut bukan merupakan pemutusanhubungan kerja dari pihak pengurus PT.

• GLORY GEMILANG JAYAMAKMUR namun karena Dewan Direksi tidak memberikan tanggapanmaka berdasarkan kewenangan Dewan Komisaris untuk dapatmelaksanakan RUPSLB termasuk di dalamnya guna merubah susunanDireksi dan Komisaris.

  Sebagai contoh, apabilaperseroan ingin mengubah susunan direksi maupun dewan komisaris,mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan,dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT, direksi memiliki fungsi danwewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB, dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris.

  Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah ditempuh sebagaimanamestinya, dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan kapan sajaketika kepentingan perseroan membutuhkannya.

  Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) diterima, direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS). Dalam hal direksitidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), maka:a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang diajukan oleh pemegang saham, diajukan kembali kepada dewan komisaris; ataub.

  Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) diajukan oleh pemegang saham kepada dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat UmumPemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diterima.Hal yang demikian telah dilakukan