Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — WALIKOTA BINJAI vs Drs. RUSLIANTO, M.P.d
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 281 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 281 K/TUN/2014V. Tentang Alasan Gugatan;1. Bahwa Para Penggugat masingmasing:Drs.
    Putusan Nomor 281 K/TUN/2014dan telah kehilangan tunjangan profesi dan fungsional yangsetidaknya sangat berpengaruh kepada kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Penggugat II yaitu antara lain:Tunjangan Profesi/Sertifikasi yang diterima Penggugat (jin casuDrs. Ruslianto, M.Pd.) dan Penggugat Il (in casu Supriadi, S.Pd.)dalam jabatan fungsional sebagai guru yang biasanya diperolehsebesar:Drs. Ruslianto, M.Pd.
    Putusan Nomor 281 K/TUN/2014Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;8.
    Putusan Nomor 281 K/TUN/20143.
    Putusan Nomor 281 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 K/TUN/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — PEMERINTAH KOTA BOGOR VS LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN BOGOR RAYA
74 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 245 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 245 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEMERINTAH KOTA BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Ir. H.Juanda Nomor 10 Bogor 16121;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. TOTO M. ULUM, S.H., M.M.;IWAN HERNAWAN, S.H., M.H.;RONI ISMAIL, S.H.;Drs. PRIA GUNANDI;ARA WIRASWARA, S.E.;DICKY K. WARDHANA, S.Sos.
    Putusan Nomor 245 K/TUN/20141.Bahwa Putusan Komisi Informasi diterima Pemohon Keberatan tanggal22 November 2013, dengan amar putusan sebagai berikut:6.16.26.36.46.5Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;Menyatakan bahwa dokumen resmi hasil kerja Panitia Seleksi(Ponsel) Direksi PDAM Tirta Pakuan merupakan informasi publikyang terbuka namun berpotensi mengandung materi yangdikecualikan menyangkut hasilhasil evaluasi sehubungan kapabilitas,intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.Menyatakan
    Putusan Nomor 245 K/TUN/2014akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu danpenyelenggaraan Negara yang melakukan tindakan kolusi berupapemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum dalam prosesseleksi Direksi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, atas nama PelaporSugeng Teguh Santoso;b.
    Putusan Nomor 245 K/TUN/2014Bogor Raya (Termohon Kasasi) bukan sebagai badan hukumperkumpulan karena belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia dan oleh karena itu Termohon Kasasi tidakmempunyai legal standing untuk memohon informasi publik kepadaPemohon Kasasi;8.
    Putusan Nomor 245 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 10-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2009
Tanggal 10 Juni 2010 — BETTY FRIDA SITUMEANG, ; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
105 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2009
    No.99PK/TUN/200912No.483 K/TUN/2007 tanggal 21 Juli 2008 # adalah sebagaiberikut Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiBETTY FRIDA SITUMEANG tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu) putusan MahkamahAgung No.483 K/TUN/2007 tanggal 21 = Juli 2008diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulusebagai
    /2001(Lampiran 3 : foto copy Putusan No.47K/TUN/2001) ; Putusan Mahkamah Agung RI perkara No.20 PK/TUN/2004(Lampiran 4 : foto copy Putusan No.20PK/TUN/2004) ;Sehingga terhadap perkara tersebut telah berkekuatanhukum tetap.Bahwa ironisnya Ketua Majelis Hakim Agung RI yangmemutusperkara No.20 PK/TUN/2004 dan No.483 K/TUN/2007 adalahsama namun telah memutus dengan pertimbangan yangbertolak belakang ;9.
    /2003 (Lampiran 7 : foto copy Putusan Nomor169 K/TUN/ 2003) ;Sehingga terhadap perkara tersebut telah berkekuatanhukum tetap ;10.
    Putusan MahkamahAgung RI perkara No.47 K/TUN/2001 Jo. Putusan MahkamahAgung RI perkara No.20 PK/TUN/2004 ; Putusan perkara No.174/G.TUN/2001/PTUNJKT Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkaraNo.116/B/2002/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung RIperkara No.169 K/TUN/2003 ;11. Bahwa dengan demikian pengajuan Permohonan PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan ini telah memenuhiketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang No.14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung jo.
    No.99PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — PT. PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING vs. PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL, DKK
77 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 363 K/TUN/20151.Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, Tergugat menerbitkan SuratPenetapan Nomor 568/660, Perihal: Penetapan AMT 1 dan AMT 2Karyawan PT. Pertamina Training & Consulting (PT. PTC) TBBMRewulu;Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima surat Penetapan Nomor568/660, Perihal: Penetapan AMT 1 dan AMT 2 Karyawan PT.Pertamina Training & Consulting (PT.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2015di PT. Pertamina Patra Niaga, sebagai sopir Awak Mobil Tangki (AMT)di daerah areal TBBM Rewulu (Jawa Tengah) tersebut;Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah membuat KesepakatanPerjanjian Kontrak Kerja dengan masingmasing Para Awak MobilTangki (AMT).
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2015Azas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan,kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraNegara,Karenanya akibat terbitnya surat dari Tergugat tersebut, sehinggaberakibat kepastian hukum terhadap Kontrak antara PT.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/201511.6.11.7.Berdasarkan Surat dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans RI NomorB.304/PHIJSK/V/2014 perihal Penyelesaian Masalah Pekerja outsourcing,tertanggal 16 Mei 2014 yang pada pokoknya dalam surat tersebutberbunyi:1.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 363 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs.NATIGOR PANGAPUL, SE.
97 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2014Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat telahmengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 446 K/TUN/2013, Tanggal 30 Desember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang TermohonPeninjauan Kembali
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/20145.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2014yang kemudian diubah jenis hukumannya oleh Surat KeputusanTergugat Nomor 029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012, untuk ituPenggugat mohon kepada Yth.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/20144)Dengan demikian apabila dihitung dari sejak BAPEK menerima suratpemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor W.2TUN.2454/HK.06/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yaitu padatanggal 13 Juni 2013 sampai dengan dinyatakan permohonan kasasisecara tertulis tanggal 26 Juni 2013 ternyata pas 14 hari, dengandemikian tidak melampui tenggang wakiu 14 hari sebagaimanapertimbangan hukum Majelis Kasasi Mahkamah Agung RI dalamputusannya Nomor 446 K/TUN/2013 tanggal
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-02-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — NAHDATUL WATHAN VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. 1. DR. TGKH M. ZAINUL MAJDI, MA., 2. TGH. HUDATULLAH MUHIBBUDDIN ABDUL AZIZ;
191 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2016a. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam Kementerian Agama RI No. Dj.ll.3/BA.05/022/ 2010, tanggal 10Januari 2010;b.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/20162) Yang Kedua, Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang barudibuat Tahun 2014.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2016pendirian baru seharusnya MURNI tidak mengambil/ mengutip Aktayang lama;4.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2016menimbulkan akibat hukum/kerugian terhadap Badan Hukum PerkumpulanNW yang dipimpin oleh HJ.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2016Biayabiaya 1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi....... Rp 49.000,00Jumlah ............... Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA vs. FAN SOLIDARMAN DACHI, DKK
103 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 361 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 361/K/TUN/2015Swasta, Bertempat tinggal di Hilizinono, Desa / Kel.Fanayama, Kab.
    Putusan Nomor. 361/K/TUN/2015berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawaakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;.
    Putusan Nomor. 361/K/TUN/201510.4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu. RI untuk mengawasipelaksanaan putusan ini ;.
    TUN Medan bisa berbeda dalam mengambil keputusan dalamperkara yang sama;17.
    Putusan Nomor. 361/K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — KERIAHEN PINEM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
54 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 330 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 330 K/TUN/201414.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2014Penggugat tersebut adalah tidak beralasan.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2014Barus, seluas + 4.435 m?, Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal15 Desember 2008;4.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2014Pasal 1793 KUHPerdata dan jual beli diatur dalam undang undang dalamPasal 1457 KUHPerdata.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 K/TUN/2015
Tanggal 21 April 2015 — PT SRI PERLAK vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 101 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 101 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 101 K/TUN/2015h. Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi terkait, sebagaiAnggota;i. Kepala Dinas/Badan/Kantor Kehutanan Provinsi, sebagai Anggota;j.
    Putusan Nomor 101 K/TUN/20153.3.
    Putusan Nomor 101 K/TUN/2015bersangkutan diajukan selambatlambatnya 2 tahun sebelum berakhirnyajangka waktu;Perpanjangan jangka suatu hak tidak mengakibatkan hak tersebut hapusdan terputus.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2010
Tanggal 26 Oktober 2011 — PT ORACLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 34 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah, sebagaiSekretaris bukan Anggota;5.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015C. Gugatan Penggugat Telan Lewat Waktu (Daluarsa);1.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015Di samping itu.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 — PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA, vs PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL,
129 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 K/TUN/2011
    No. 129 K/TUN/201 1Sulaiman. P. Msi) sebagai Tergugat, dan PT.
    No. 129 K/TUN/2011Kecamatan Molawe seluas 2.000 Ha, berdasarkan PutusanKasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 284 K/TUN/2009tertanggal 16 Desember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar No. 10/B.TUN/2009/PT.TUN.MKStanggal 3 Maret 2009 jo.
    No. 129 K/TUN/2011Selain itu. tuduhan Penggugat bahwa tindakan Tergugatmenerbitkan SK No. 04/2010, SK No. 05/2010 dan SK No.06/2010 tanggal 11 Januari 2010 dianggap tidak patuh padaputusan MA RI No. 284 K/TUN/2009 adalah salah besar.
    No. 129 K/TUN/201116 Desember 2009. Untuk itulah, putusan kasasiMahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2009 tidakdapat dijadikan alasan mendesak, hingga sidang harusdilakukan dengan acara cepat ;3.5.3. Penetapan Eksekusi No. 01/PEN.EKS/IV/2010/PTUN.KDI tanggal 22 Februari 2010 cacat hukum,oleh karena didasarkan pertimbangan suratpermohonan pelaksanaan Eksekusi Putusan KasasiMahkamah Agung RI No. 284 K/TUN/2009 dari KuasaHukum PT.
    No. 129 K/TUN/2011Hal. 56 dari 55 hal. Put. No. 129 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/TUN/2009
Tanggal 6 April 2011 — ASTRID JAYENGSARI, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG, dkk
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 301 K/TUN/2009
    Nomor 301 K/TUN/2009Astya Puri ll Nomor C15, Pisangan, Ciputat, Tangerang15419, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. H. BINTANG UTORO, S.H. ;2. RAWAN SUPRIYADI, S.H. ;3. DARSINI, S.H. ;4. ANUGRAH TRINANTO, SH. ;Keempatnya berkantor di Kantor Hukum Bintang & Partners,Jalan Prof. Joko Sutono, S.H.
    Nomor 301 K/TUN/2009dengan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 079/P.3.HP/96/PAJStanggal 15 Mei 1996 ;Bahwa dari halhal yang telah diuraikan di atas, jelas dan nyata gugatanPenggugat telah lewat waktu (verjaard), sehingga sudah seharusnyaditolak atau tidak diterima ;.
    Nomor 301 K/TUN/2009Utjun Djajanegara kemudian beralih terakhir menjadi atas nama Ika Suryanti,dkk ; Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan nama Sertipikat Hak MilikNomor 83/Desa Teluk, tanggal 18 Mei 1991, Gambar Situasi Nomor287/1991 tanggal 18 Mei 1991, luas 26.125 M? terakhir atas nama lkaSuryanti, dkk. kepada atas nama Ir.
    Nomor 301 K/TUN/2009f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha AngkatanBersenjata RI ;g. Keputusan Panitia Pemilinan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum ;3.
    Nomor 301 K/TUN/2009tid. ttd.Dr. H. Imam Soebechi , S.H., M.H. Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, S.H., M.A.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 22 dari 21 hal. Put. Nomor 301 K/TUN/2009Hal. 23 dari 21 hal. Put. Nomor 301 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2009
Tanggal 13 Nopember 2009 — PT. BATUBARASELARAS SAPTA, ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
84 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 321 K/TUN/2009
    No. 321 K/TUN/2009ff.gg.hh.jj.berkaitan dengan susunan pemegang saham, Direksi dan KomisarisPerseroan ;3.
    No. 321 K/TUN/2009B.
    No. 321 K/TUN/20093.
    No. 321 K/TUN/2009 NY. IYUL SULINAHNY.
    No. 321 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 30-09-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — TAN A HUAT HARTONO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DK
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 437 K/TUN/2015
    Rosela IV Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Abun Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Rudi alias Akiong Sebelah barat berbatasan dengan > tanah Budi.Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015berdasarkan Surat Pemindahan dan Pengoperan Hak tertanggal20 November 2008 antara Amir sebagai Penjual dan Tan AHuat/Hartono sebagai Pembeli;2.
    00000.......ccceeeeeeeeeeeeeeeeees dst.Bahwa untuk menguji kebenaran dalil Penggugat tersebut diatas, sertasiapa pemilik bidang tanah Aquo, karena di atas bidang tanah aquo telahterbit sertipikat Hak Pakai No.618/Jelambar semula atas nama NyonyaLinda Gunawan (Mie Sian), Gambar Situasi No.1/1/1983 tanggalHalaman 6 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/20153 Januuari 1983 seluas 304 M?
    Bukti Identitas Pemohon;Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015e. Pernyataan dari Pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yangdimohon pendaftarannya itu yang bersangkutan akan mempunyaihak milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima)bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (limaribu) m2 dengan menggunakan contoh sebagaimana lampiran Ilkeputusan ini;.
    Effendi sejak tahun19822001 berdasarkan bukti P9 dan kemudian dikuasai oleh Amirsejak tahun 20012008 berdasarkan bukti P8 dan selanjutnyadikuasai oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sejak tahun2008 sampai dengan saat ini)Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015C.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754 Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
125 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 647 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 647 K/TUN/201510.11,12.13.14.15.DR.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/2015e.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/2015Halaman 26 dari 25 halaman. Putusan Nomor 647 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 K/TUN/2009
Tanggal 2 Desember 2009 — IRWAN ZAERA, SE, MM vs MENTERI PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 310 K/TUN/2009
    No. 310 K/TUN/2009.6.7.
    No. 310 K/TUN/2009.sebagai staff di bagian keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar SekolahDepartemen Pendidikan Nasional.14.
    No. 310 K/TUN/2009.2003 dan bebas KKN.
    No. 310 K/TUN/2009.II.
    No. 310 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/TUN/2011
Tanggal 31 Maret 2011 — PT. PUSPITA ALAM KURNIA (PT. PAK), dkk vs BUPATI BARITO TIMUR,
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 K/TUN/2011
    No. 80 K/TUN/201 17. MURJANI, S.H. ;8. ARIE LESTARIO, S.H. ;9. BERNARDINUS DONI, S.H. ;10.BAYU ANGGORO, S.H. ;11.DEDY WAHYUDI, S.H. ;12.SYAPRUDIN, S.Kom, S.H.
    No. 80 K/TUN/201 1dan telekomunikasi dan PT. Sari Borneo Yufanda adalah suatuperusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan antara lain :penyelenggaraan proyek jalan ;Bahwa Penggugat dan PT.
    No. 80 K/TUN/201 1Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 setelah dikurangi biayaoperasional disetorkan 30% Netto ke Rekening Kas Daerah ;c. Dalam BAB Ill, Pasal 3 ayat (1), dinyatakan mengenai perincian tarifangkutan melewati jalan dan landing site eks Pertamina ;d.
    No. 80 K/TUN/201 1Barito Timur dan menghentikan sementara sampai batas waktu yangtidak ditentukan dan tidak melakukan aktivitas di Jalan Eks.
    No. 80 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — ABDUL MUTALIB AHMAD, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DKK
88 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 407 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 407 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. ABDUL MUTALIB AHMAD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sopir,bertempat tinggal di Jalan Purnama Gg.
    Putusan Nomor 407 K/TUN/2014Daerah Kota Pontianak No.11/2006 tanggal 25 November 2006 Hak Milik No.509dirubah menjadi Hak Milik No. 52, Kel Akcaya NIB 00055, Surat Ukur No.55tanggal 8 Agustus 2008, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19, Surat UkurNomor 01021/Akcaya/2011 tanggal 21 Januari 2011 luas 64.030 M2 yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 26 Januari 2011atas nama PT.
    Putusan Nomor 407 K/TUN/2014menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Kelurahan Akcaya dengan SuratUkur Nomor : 55 tanggal 8 Agustus 2008, NIB.00055;2). Sertipikat Hak Pakai Nomor : 941/Parit Tokaya tanggal 06 September 2010dengan Surat Ukur Nomor : 06001/P.Tokaya tanggal 20 Februari 2006 seluas224.270 M? , NIB.14.01.01.04.06789 tercatat atas nama : Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat berkedudukan di Pontianak;3).
    Putusan Nomor 407 K/TUN/20147 TIIntervensiI7 = Foto Copy Sesuai Dengan Asli KeputusanGubernur Kalimantan Barat Nomor : 554/PA/2010, Tanggal 13 Desember2010, Tentang Penunjukan Penggunaan/ Pemanfaatan Tanah Di Atas HakPengelolaan Nomor 5 Tahun 2010/Parit Tokaya Seluas 64.030 M2 MilikPemerintah Propinsi Kalimantan Barat Kepada PT.
    Putusan Nomor 407 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — PT FROGGY EDUTOGRAPHY vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG II, Dk
174 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 PK/TUN/2022