perundangundangantersebut dengan memperhatikan buktibukti surat maupun saksisaksi yangdiajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilaipermohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan denganhukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di JakartaSelatan, maka memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk membuat catatan pinggirtentang penggantian nama tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatanpinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilyang bersangkutan;5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.221.000, (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapbkan pada hari Jumat, tanggal 3 Nopember 2017, olehR. IIM NUROHIM, S.H.

adalah ibu kandungPemohon;Bahwa Pemohon adalah istri sdr Agus Murgiantoro yang menikah padatanggal 16 April 1998 di Celep kabupaten Sidoarijo ;Bahwa dalam perkawinannya tersebut pemohon telah dikaruniai 3 oranganak yang salah sam anaknya lakilaki yang bernama RAFLY NUR QOLBIlahir di Sidoatjo pada tanggal 02 September 2006;Bahwa anak pemohon tersebut sekarang sudah berumur 5 tahun ;Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut hingga sekarang belumdicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang

Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung di Bitunguntuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan akte kematian atas nama OEI EMBI;3. Biaya permohonan menurut hukum;4. Mohon keadilan;Hal. 2 dari 7 Hal.

., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 17 Juli 2018,yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang dalam perkara a guo adalah mengajukan permohonan cerai talak, makaharuslah tunduk pada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan

dengan tegas bahwa PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebihdahulu dari pejabat secara tertulis;Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang dalam perkara a quo adalah di gugat cerai oleh Pemohon telah ternyatamemperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yangbersangkutan, maka oleh karenanya telah cukup beralasan bahwa prosespemeriksaan perkara a quo harus dilanjutkan;Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon

Pada wakiu pendaftaranulang Pegawai Negeri Sipil tersebut saya sedang tugas belajar diUniversitas Indonesia di Jakarta sampai tamat;Pada nomor 3 Peringatan Bagi Pegawai : setiap Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi kartu pendaftaran ulang, akan dihentikan gajinya dandianggap tidak lagi mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil;Jadi kelalaian atasan langsung saya tersebut di atas menyebabkansaya tidak memperoleh gaji dan tidak mempunyai status sebagaiPegawai Negeri Sipil lagi.

Kementerian PendidikanNasional tidak mau melihat bahwa saya mantan Pegawai Negeri Sipilyang diangkat kembali menjadi Calon Pegawai Nengeri Sipil, sehinggaPasal 15 Peraturan Pemerintah Tahun 1976 tentang pengadaan PegawaiNegeri Sipil yang dipergunakan untuk menghitung masa kerja saya untukpenetapan gaji pokok pada pengangkatan saya kembali menjadi CalonPegawai Negeri Sipil.

Atasan langsung saya di FakultasUniversitas Hasanuddin tidak pernah menyampaikan kepada saya KartuPendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil;Pada Nomor 3 Peringatan Bagi Setiap Pegawai Negeri Sipil padaangka VI Petunjuk Umum, dikemukakan bahwa : Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi kartu pendaftaran Pegawai, akan dihentikangajinya dan ia dianggap tidak lagi mempunyai status sebagai PegawaiNegeri Sipil.

Gugatan Kurang Pihak;Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat itu adalah FormulirModel D3 (Formulir Peninjauan Masa Kerja) yang diterbitkan pada tanggal31 Maret 1981 atau Pengisian Kartu Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipilyang diadakan pada tanggal 16 Maret 1974 atau Surat Keputusan PensiunNomor C0023/KEP/13/96 tanggal 19 Januari 1996 yang diterbitkan olehTergugat (dahulu Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara), yangmana apabila mencermati proses terbitnya Surat Keputusan objek

Pada waktuPendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil tersebut Penggugat sedangtugas belajar di Universitas Indonesia di Jakarta sampai tamat;Pada nomor 3 Peringatan Bagi Pegawai : setiap Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi Kartu Pendaftaran Ulang, akan dihentikan gajinya dandianggap tidak lagi mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil;Jadi kelalaian atasan langsung Penggugat tersebut di atasmenyebabkan Penggugat tidak memperoleh gaji dan tidakmempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi.

yangseadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halanganyang sah menurut hukum;Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Halaman 8 dari 17 halaman Putusan.Nomor

yangseadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat atasannya.Menimbang bahwa, oleh karena

No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.sesuai dengan pekerjaan yang dijalani Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang notabene sudah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya makadipandang patut dan layak apabila Pemohon dibebabani untuk memberikannafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus riburupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin 2 yangmenjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anakmasingmasing bernama ANAK 1 , umur 10 tahun dan ANAK

2, umur 9 tahun,kedua anak tersebut kini diasuh oleh Termohon.Menimbang, bahwa terhadap nafkah pemeliharaan kedua anakpemohon dan Termohon tersebut majelis hakim berpendapat bahwa ayahberkewajiban untuk memberikan nafkah dan segala kebutuhan anaknya sampaianak tersebut dewasa meskipun telah terjadi perceraian, hal mana sejalandengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai kewajiban selaku seorang

;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga agarmengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas PendidikanKota Sibolga dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Humbang Hasundutan di Dolok Sanggul terhitung sejakputusan ini telah berkekuatan hukum tetap agar dicoret dari RegisterCatatan Sipilyang ada sesuai ketentuan hukum yang berlaku.;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga agarmengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas PendidikanKota Sibolga dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Humbang Hasundutan di Dolok Sanggul terhitung sejakputusan ini telah berkekuatan hukum tetap agar dicoret dari RegisterCatatan Sipilyang ada sesuai ketentuan hukum yang berlaku.;5.

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Pengadilan Negeri Ketapanguntuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut, aktakelahiran No 6104LT 11112016 0041, serta pada Register Catatan Sipilyang bersangkutan ;4.

KetuaPengadilan Negeri Kota Kediri berkenan memeriksa permohonan Pemohon danselanjutnya menetapkan sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PN.Kadr;Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon darinama semula AHMAD PURYONO menjadi nama HADI PURWANTO;Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kediri di Kediri untukmencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut Akta KelahiranNomor 3571LT130220180003 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang

telah memperoleh faktafakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah tercatat sebagai penduduk dan bertempat tinggal dibertempat tinggal di Tambakrejo No.29, RT.001, RW.008, Desa Tambakrejo,Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ;e Bahwa Pemohon adalah anak ke3 (tiga) dari pasangan suami istri AFWANALI dan UMI HANIK , lahir di Sidoarjo pada tanggal 07 September 1989 ;e Bahwa ternyata kelahiran Pemohon tersebut hingga sekarang belum pernahdiiaporkan dan dicatatkan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang

PeraturanPresiden ;Menimbang bahwa, pada dasarnya identitas setiap anak harus diberikansejak kelahirannya dan identitas tersebut secara hukum harus dituangkan dalamSuatu aka Kelahitaln sees eenescener eee eemcereee eee eeeeereee ene neeMenimbang, bahwa sebagaimana bukti P2 berupa Surat Kelahiran yangmenerangkan bahwa seorang anak perempuan bernama ERA FARIZA lahir diLumajang pada tanggal 17 Pebruari 1998, bukti mana diperkuat dengan BuktiP1, berupa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang

pengadilan negeri tempat pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal pemohon berada di wilayahhukum Pengadilan Negeri Surabaya beralasan hukum Pengadilan Negeri Surabayaberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 52 ayat (2)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka pencatatan perubahannama Pemohon wajib dilaporkan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan catatan sipilyang

dengan normanorma kesopanan maupun normanormakesusilaan, sehingga apa yang dimohonkan pemohon untuk merubahnya dariArya Adiputra menjadi Arya Adiputra Arifin sebagaimana pada bukti P1 NPWP,P5 dan P6 tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perubahanperubahan nama pemohontersebut berdasar dan dikabulkan maka sesuai ketetapan Pasal 52 UndangUndang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudahseharusnya diberi perintah atau kuasa seperlunya kepada kantor catatan sipilyang

Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidakhadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaiwakil/kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan carayang sah dan patut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidakHal 3 dari 6 halaman Perkara Nomor 192/Pdt.G/2008/PA.Plgberhasil, lalu) pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakansurat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negari Sipilyang

pengadilan negeri tempat pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal pemohon berada di wilayahhukum Pengadilan Negeri Surabaya beralasan hukum Pengadilan Negeri Surabayaberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 52 ayat (2)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka pencatatan perubahannama Pemohon wajib dilaporkan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan catatan sipilyang

Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah RI No.37Tahun 2007 tentang pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia No. 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan perubahannama ini yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dikirimkan olehPanitera Pengadilan Negeri Manado kepada Kantor Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam buku daftar Catatan Sipilyang berlaku untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkansedangkan perkara

Mahyuda, M.A. sesuai dengan Penetapan KetuaMajelis Nomor : 43/Pdt.G/2016/PA.Psp; tanggal 17 Februari 2016 danberdasarkan laporan hakim mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan secaramaksimal akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, wajib terlebin dahulu memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan, dipersidangan Penggugatmenyatakan sudah memperoleh surat izin perceraian dimaksud sesuai

Mahyuda, M.A. sesuai dengan Penetapan KetuaMajelis Nomor : 43/Pdt.G/2016/PA.Psp; tanggal 17 Februari 2016 danberdasarkan laporan hakim mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan secaramaksimal akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikianketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, wajib terlebin dahulu memperoleh