Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-11-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 265/Pid.Sus/2016/PN Bna Tanggal 22 Februari 2017 — MUHAMMAD JUNAIDI Bin CUCU HIDAYAT
20 — 3
20 — 3
a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Putus : 26-09-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pdt/2016 Tanggal 26 September 2016 — SYUKRI WARDI VS HERYANTO SURATMAN, dkk
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak baik (niet kwarder trow);Bahwa berdasarkan atas kesimpulan faktafakta ( van feitelijken aard )tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwasanya perbuatan Tergugat danTergugatll yang tidak mau mengosongkan dan menyerahkan penguasaanobjek sengketa tersebut kepada Penggugat, serta telah pula menguasai/menempati tanah dan rumah objek sengketa tanpa seizin Penggugat adalahdapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum(onrechtmatigedaad),Bahwa dalam suatu negara hukum RI ( rechts staat
Register : 22-08-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr Tanggal 1 Nopember 2016 — Benri Sirait, dkk Vs Benri Sirait, dkk
93 — 13
93 — 13
/PN Pbr19.20.Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakanputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upayaperlawanan atau kasasi;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rect Staat), hakhak privat setiap warga Negara (Subyektive Privat Rects) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karena Para Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),
Register : 07-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 763/Pid.Sus/2018/PN Smg Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
LILIS ERNIYATI,SH.MH
Terdakwa:
IRFAN HIDAYAT Alias SARPEN Bin MOCH. SUBCHAN
33 — 9
LILIS ERNIYATI,SH.MH
Terdakwa:
IRFAN HIDAYAT Alias SARPEN Bin MOCH. SUBCHAN
33 — 9
izin edaradalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayahIndonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan ordonantie obat keras dalam StaatbladNomor 419 tahun 1949 disebutkan bahwa obatobat keras yaitu obatobatanHalaman 17 dari 22 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2018/PN Smg.yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh SecretarisVan Staat
Register : 07-10-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 330 /Pid.B/ 2013 /PN .JBI Tanggal 29 Januari 2014 — JAMUDI Bin JAKARIA
73 — 21
73 — 21
dengan tindak pidana itu sendirismenandakanbahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaPerlindungan terhadap HakHak Asasi Manusia ( Human Rights ), tentu saja dengan19tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah ( Presumption of innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum ( Rechts staat
Register : 19-01-2016 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 3 Maret 2016 — ERICK SUSANTO Bin HASAN SUDIN
77 — 9
77 — 9
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 29-03-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 331/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 17 Mei 2016 — KURNIATY Als RIBY Binti FAHRI
18 — 9
18 — 9
terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajaHalaman 16 dari 22 hal Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN Jmbdengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 15-06-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Jmb Tanggal 15 Juni 2017 — PRAJA ADITYA RAMADHANI Bin RUSMAN DJALIL
25 — 15
25 — 15
terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja denganHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN Jmb.tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2015 Tanggal 30 Maret 2015 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA, DK
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
masyarakat sekitar paling rendah seluas 20%(dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan olehperusahaan juncto Surat Edaran dari Tergugat Surat Edaran Nomor2/SE/X11/20012 Pasal 5 poin a, b, dan c Tentang Persyaratan MembangunKebun Untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) Dan MelaksanakanTanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Serta LegalisirDokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan;Bahwa dengan perlakuan diskriminatif tersebut maka fungsi negara sebagaiNegara hukum (rech staat
) menjadi berjalan tidak baik sehingga berlakuNegara (maach staat) atau negara berdasarkan kekuasaan belaka sehinggatidak ada kepastian hukum (Lex Certa).
Register : 04-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Pol Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SUGIANTI, SH
Terdakwa:
ANDIKA Bin SULAIMAN
57 — 34
SUGIANTI, SH
Terdakwa:
ANDIKA Bin SULAIMAN
57 — 34
Kesehatan Republik IndonesiaNomor 02396/ A/ SK/ IIl/ 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengantanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resepdokter; Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal22 Desember 1949), obat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksikan, danlainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaries Van Staat
keras (Daftar G) adalah obat denganHalaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Poltanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resepdokter; Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal22 Desember 1949), obat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksikan, danlainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaries Van Staat
Register : 02-03-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 124/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 17 Maret 2015 — AHMAD LAZUARDI Als BUJANG Bin HASYIM
23 — 8
23 — 8
beyond a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 26-08-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 106 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 26 Agustus 2014 — DJAWALUDDIN Bin USMAN
58 — 20
58 — 20
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diHAL19 PUTUSAN NO 106/PID.SUS/2014/PN.NNKNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Register : 06-02-2013 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 33/Pid.Sus/2013/PN Njk Tanggal 8 April 2013 — Nama lengkap : SONNY YULIANTO, SE bin SIDHARTA SENTOSA;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A1amat : Jalan Diponegoro No. 3 Rt. 03/Rw.04 Desa Mangundikaran,
Kec.Nganjuk, Kab. Nganjuk;
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Swasta.
87 — 6
87 — 6
Bahwa obatobat keras yaitu obatobatan yang tidak digunakan untukkeperluan teknis yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan tunuh manusia baik dalam bungkusanmaupun tidak sedang obatobatan daftar G yaitu obatobat keras yang olehSccretaris Van Staat didaftar pada obatobatan berbahaya (Daftar G);6.
Register : 15-09-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN SALATIGA Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Slt Tanggal 21 Oktober 2014 — ARDIAN CHANTRI YUSUF Bin YUSUF AGIN (Alm)
74 — 8
74 — 8
a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Putus : 08-07-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 K/Pdt/2015 Tanggal 8 Juli 2015 — THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LIMITED (HSBC) JAKARTA, DK
VS
ANUAR SHAH
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, dan agar masyarakat tetap berpandanganbaik terhadap Penggugat dalam masalah ini, maka sudah sepatutnya jikapara Tergugat dihukum untuk menyampaikan permohonan maaf kepadaPenggugat melalui media cetak (5 surat kabar harian) dan elektronik (5stasiun televise) selama 7 (tujuh) hari berturutturut, yang masalah tehnispelaksanaannya ditentukan oleh Penggugat, terhitung sejak putusan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;16.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
Putus : 15-05-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 K/Pdt/2017 Tanggal 15 Mei 2017 — RISMA SIANTURI,
VS
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, DKK
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 647 K/Pdt/201710.11,Pengadilan, yang dapat berdampak keenggangan para pencari keadilanuntuk membawa persoalannya ke lembaga Pengadilan;Apabila para pencari keadilan tidak lagi percaya kepada lembagapengadilan untuk memutus sengketanya karena tidak mendapatkankepastian hukum, justru malanh membuat para pencari keadilanterombangambing dalam ketidak pastian yang disebabkan BadanBadan Pengadilan mempimpong dan saling tunjuk satu sama lainnya,tentunya citacita negara hukum (recht staat) untuk memberikankeadilan
Register : 11-01-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 28 April 2016 — PEBRI SETIAWAN Bin ABDUL GAMAL NASIR
69 — 11
69 — 11
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 06-02-2012 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 37 /Pid.B/2012/PN.DMK Tanggal 1 Mei 2012 — ALI MAâÂÂSUM BIN SAMTO
65 — 17
65 — 17
dijadikanpegangan oleh semua pihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuntutUmum ataupun terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun oleh Hakim yangkesemuanya dilakukan dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastianhukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), yang tentu saja dengan tetap menjunjungtinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) sebagai landasanhukum universal dalam suatu negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Putus : 25-01-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 25 Januari 2017 — PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY VS IBRAHIM NUR, S.H
120 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1111 K/Pdt.SusPHI/2016Dragon Nickel Industry dengan membatalkan surat PHK Penggugat melaluisurat pembatalan PHK;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (in casu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke
Putus : 11-09-2012 — Upload : 14-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/Pdt/2012 Tanggal 11 September 2012 — LILIS, dk vs. SALIM BIN MOHAMMAD BANAIM
14 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan atas kesimpulan faktafakta (van feitelijken aard)tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwasannya perbuatan Tergugatlldan Tergugat IIl yang tidak mau mengosongkan, membongkar danmenyerahkan penguasaan tanah objek sengketa tersebut kepadaPenggugat serta telah pula menjadikannya sebagai tempat tinggal danusaha yang dilakukan tanpa seizin Penggugat adalah dapat dikwalifikasisebagai Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum (onrecht mati gedaad);Bahwa dalam suatu Negara hukum RI (rechts staat