masuk keranahPerbankan atau keranah Perseroan Terbatas, indikatornya kalau sudah duatersebut sangat mungkin kalau Perbankan masuk dalam ke Tipibank ( TindakPidana Perbankan) kalau Direksi dan sebagainya maka masuk ke mekanismeprosedur internalnya Perseroan Terbatas bertanggung jawab kepada PerseroanTerbatas ( PT ) melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga nanti ketikamisalnya Bank A B C berbentuknya PT, contohnya tahun ini biasanya profitnyaRp 40 trilyun tetapi tahun ini tinggal Rp 4 trilyun maka RUPS

kalau dikaitkan dengan UU No. 30 tahun2014 maupun dalam konsep hukum administrasi ;Bahwa kewenangan tidak bisa diciptakan oleh pejabat tetapi pejabat yanghalaman 217 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SURABAYAmendudukui jabatan memperoleh kewenangan sebagaimana tugas dantangungjawabnya pada jabatannya tersebut ;Bahwa dalam sebuah Perseroan Terbatas ( PT ) kewenangan awalnya adapada pemegang saham, yang kemudian mendelegasikan kewenangan itukepada Direksi untuk melaksanakan ketentuan dalam RUPS

hanya dapatmelimpahkankan dengan mandat yaitu pemberian kuasa sehingga dalamhubungan herarki kepegawaian hanya bisa diberikan mandat atasan kebawahan karena mandat tersebut bisa saja melimpahkan kepada pihak lainkepada bawahannya, mandat ini bila ditarik dalam teori hukum perdata yaitupemberian kuasa jadi hubungannya adalah hubungan pemberian kuasaseorang yang menerima mandat bertindak dan untuk atas nama pemberimandat sehingga teorinya seperti itu, maka kalau Direksi memperolehkewenangan dari RUPS

( Rapat Umum Pemegang Saham ) sehingga Direksimempunyai kewajiban melaksanakan ketentuan RUPS karena Direksimempunyai jajaran sampai ketingkat bawah maka Direksi dapat melimpahkan,maka pelimpahan ini berupa mandat dan bukan berupa delegasi ;Bahwa dalam teori pemberian kuasa, seorang penerima kuasa melaksanakansesuai ketentuan yang diberikan kuasanya apabila dia tidak melaksanakanseperti apa yang dikuasakan dan bila terjadi resiko, maka akan menjaditanggung jawab si pribadi yang menerima kuasa ;Bahwa

Pasal 7.2 Ketentuanketentuan dibawah inihuruf a butir (i) akan dilaksanakan pada dan/ataudan (ii) sebelum TANGGAL PENUTUPAN:a) Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang dihadiriseluruh pemegang sahamPERUSAHAAN, dimanadalamresolusi keputusanRUPS tersebut:(i) menyetujui penjualansaham PERUSAHAANmilik PEMEGANGSAHAM kepada ABR;(ii) menyetujuiPenjaminan sahamdan memberikankuasa pemegangsaham atas 10,500lembar saham yangmerupakan 70% (tujuhpuluh persen) lembarsaham PERUSAHAANmilik PEMEGANGSAHAM kepada ABRdengan

CSI untuk melakukan RUPS dan Laporan Keuangan namunSsampai dengan sekarang tidak ada jawaban dan saksi pernahmengirimkan surat kepada Bank Mandiri yang intinya agar BankMandiri mengambil tindakan atas tindakan P.T. CSI;Bahwa sampai bulan September 2015 bisnis P.T. CSI sudah berhentitotal;Bahwa MULYADI di PT. CSI adalah sebagai kuasa dari pemegangsaham atas nama Yulia anak yang bersangkutan.Bahwa saksi pernah menerima uang dari PT.

(lima puluh milyar rupiah);Bahwa pada tanggal 21 September 2016 pada saat RUPS sempat adawacana yang disampaikan oleh ERIKA WIDIYANTI LIONG untukmenjual aset tersebut dan pada saat itu saksi tanyakan apakah rencanatersebut sudah mendapat persetujuan dari Bank Mandiri atau belumdan dijawab pada saat itu sudah, namun setelah kita cek ke BankMandiri ternyata belum ada persetujuan dari Bank Mandiri atas rencanatersebut;Bahwa setahu saksi Rek BCA No 04872056789 adalah milik MULYADISUPARDI alias HUA PING

CSI dan Bank Mandiri tahun sebelumnya telahseluruhnya terpenuhi, kecuali meningkatkan modal disetor menjadi minimal Rp. 47 Milyar yang tercermin di laporan keuangan audited tahun2012 dengan mengkonversi hutang pemegang saham, laba ditahanatau sumber dana lainnya dari pemegang saham, dan covenant tersebut telah terpenuhi sesuai notulen RUPS tanggal 23 Mei 2013 dan kemudian dipersyaratkan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan audited tahun 2013;Bahwa dalam laporan keuangan audited tahun 2013 modal

Foto Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS), PT. PapuaIndo Mustika, tertanggal 28 Februari 2018, Nomor : 23 selanjutnya diberitanda bukti (P10.2)14. Foto Copy Surat Pernyataan dari ERWIN R.

sebagai suatu ultra vires.Adapun akibat dari adanya ultra vires tersebut adalah terjadinya PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa pada prinsipnya tindakan Komisaris yang notabene bertugas untukmelakukan pengawasan tetapi malah melakukan pengurusan perseroansecara langsung adalah tidak dapat dibenarkan. hal tersebut diatur dalamAnggaran Dasar Perseroan maupun UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

disiniadalah untuk Direktur Utama Dari Tergugat I, Dan BukanlahUntuk Tergugat li Yang Adalah Pemegang Saham DariTergugat I.Bahwa terkait dengan ini, sesuai dengan UUPT, pemegang sahamsuatu. perusahaan tidak mendapatkan remunerasi, melainkanpembagian dividen atas saham yang dimiliknya, sesuai denganPasal 52 (1) UUPT (Bukti T Il14) yang berbunyi sebagai berikut:(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:Hal. 81 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS

Putusan Nomor 1238/B/PK/PJK/2015Pasal 1 angka 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamUndangUndang iniPasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur Direksi adalah OrganPerseroan

Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin PropinsiKalimantan Selatan ;1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 416 Desa Anjar SarapatTengah, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas PropinsiKalimantan Tengah ;1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167Semarang dan Bukti Tanda Terima SHM No. 416, 836,835 ;1 (satu) bendel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS

Tekonindo sejak Oktober2019 dan adapun yang mendasari Saksi adanya hasil RUPS yang menunjukSaksi selaku Direktur Utama dan Tugas dan fungsi Saksi selaku kuasaHalaman 99 dari 171 halaman, Putusan No. 41/Pid.SusTPK/2021/PN kdiDirektur Utama Tekonindo yakni memastikan seluruh kegiatan operasionalperusahaan Tekonindo berjalan sebagaimana mestinya;Bahwa Yang Saksi ketahui setelah take over PT. Tekonindo dari manajemenlama menyampaikan bahwa ada kewajiban PT.

Dana comdev tetapmerupakan dana perusahaan tambang yang dipertanggung jawabkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS); Jika uang telah diserahkan maka harus digunakan sebagaimana perjanjianterkait dengan kegiatan community development; Dana comdev bukan merupakan sumbangan atau hibah tetapi berupa danacommunity development yang merupakan program dari dari perusahaantambang dan bukan merupakan program desa.

Maka dengan demikian tanggung jawab danpelaporan keuangan kegiatan tersebut menjadi ranah internal dari perusahaan yangharus dipertanggungjawabkan dihadapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),sehinggan dana Community Development (Comdev) tidak ada kewajiban dariperusahaan untuk menyerahkannya kepada Pemerintah sebab dana CommunityDevelopment (Comdev) bukan merupakan bagian dari Pendapatan Negara;Bahwa disisi lain Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutannyamempermasalahkan Terdakwa karena tidak memasukkan

RAM) yang bergerak dibidang usaha efek dengankegiatan menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi (MI);Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 oleh Notaris Marina Soewana yangdiperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

RAM) yangbergerak dibidang usaha efek dengan kegiatan menjalankan usaha sebagai ManajerInvestasi (MI);Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 oleh Notaris Marina Soewana yangdiperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

RAM (Reliance Asset Management) yang berdiri sejak tanggal 21 Agustus2002 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 oleh Notaris Marina Soewana dan bergerakdibidang usaha efek dengan kegiatan menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi(MI) dan kemudian diperbaharui didalam Akta Pernyataan Keputusan Para PemegangSaham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

pihak PertaminaHulu Energy (PHE) ONWJ/TURUT TERGUGAT I;TERGUGAT II mengakui bahwa perusahan PT INSPINDO MULIAmemiliki dana sekitar Rp. 1.000.000.000,(satu milliar rupiah) di BankBNI 46 dengan nomor rekening 012.774826 tetapi tidak bisa diambilkarena ada pemblokiran yang disebabkan nonaktif Direktur PTINSPINDO MULIA yaitu Erwin Muchsin Lewi;TERGUGAT II berkomitmen akan berusaha membuka pemblokirantersebut agar dapat membayar hutang kepada Cut Perianti(PENGGUGAT) setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

TERGUGAT II berkomitmen akan berusaha membuka pemblokirantersebut agar dapat membayar hutang kepada Cut Perianti(PENGGUGAT) setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan yang akan dilakukan pada 20 April 2012;. TERGUGAT menjamin bahwa dana yang ada pada BNI 46 Nomor:012.77482.26 (USD) Cabang Fatmawati Cilandak Jakarta untukpembayaran hanya kepada Cut Perianti (ic. PENGGUGAT) danFanny Handayani sampai hutang Pt. Inspindo Mulia selesai/lunas;.

terdakwa; Bahwa sebelum Perjanjian kerjasama Hasil Pemanfaatan Hutan Kayuditandatangani, Herry Laksmono pernah turun ke lapangan bersamadengan Terdakwa, Pak Bagus Hariyanto, Pak Yulianto, satu orang tuadan calon menantunya, akan tetapi belum sampai di lapangan sudahkembali lagi, dan yang kedua Pak Herry Laksmono mengirimkan SubKontraktor ke lapangan; Bahwa Herry Laksmono juga pernah meminta suratsurat yangterdakwa miliki antara lain Surat Penunjukan dari MenteriSK.297/MENHUTII/2009, Peta Lokasi, RUPS

RUPS Luar Biasa PT. Woyla Raya Abadi. (belum ada tetapi ituinternal PT);d. AD/ART dan akta perubahan PT. Woyla Raya Abadi. (Sudah ada);e. Bagan Kerja Tahunan (BKT) yang dikeluarkan oleh Dias KehutananPropinsi Kalimantan Tengah. (sedang dalam proses);f. Rencana Kerja Usaha (RKU) yang dikeluarkan oleh KementerianKehutanan. (masih dalam proses);g. Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dikeluarkan oleh DinasKehutanan Propinsi Kalimantan Tengah (belum ada karena harusada AMDAL);h.

Kundur Mas.1 (satu) bundel legalisir sesuai asli akta Notaris SUDI,SH Nomor 50tanggal 13 September 2018 tentang Pemberian Kuasa Khusus dariTuan SAMIDI direksi PT.Kundur Mas kepada RUPIYANTO1 (satu) Bundel legalisir sesuai asli DataData Konsumen BBM exAPMS TG.BATU Kundur Kabupaten Karimun APMS 16.291.703PT.KUNDUR MAS (Kuota / Jumlah Liter Penyaluran Ke Setiap kios diKundur) Tahun 2016 dan Tahun 2017.1 (Satu) Bundel Asli Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PDAMTirta Karimun Tahun 2017.1 (Satu) Bundel

Kundur Mas.1 (Satu) bundel legalisir sesuai asli akta Notaris SUDI,SH Nomor 50tanggal 13 September 2018 tentang Pemberian Kuasa Khusus dariTuan SAMIDI direksi PT.Kundur Mas kepada RUPIYANTO1 (satu) Bundel legalisir sesuai asli DataData Konsumen BBM exAPMS TG.BATU Kundur Kabupaten Karimun APMS 16.291.703PT.KUNDUR MAS (Kuota / Jumlah Liter Penyaluran Ke Setiap kios diKundur) Tahun 2016 dan Tahun 20171 (Satu) Bundel Asli Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PDAMTirta Karimun Tahun 2017;1 (Satu) Bundel Asli

Bahana Wirya Raya (PELAWAN)memberikan keterangan di dalam Persidangan Perkara Perdata No.79/Pdt.G/2017/PN.Cbi, khususnya Bukti T I,II,III dan IV/TergugatIntervensi I,II,IIl dan IV 55 berupa Salinan Akta Risalah RUPS PTBahana Wirya Raya (PELAWAN) No. 435 yang diabuat oleh NotarisH. BAMBANG SUWONDO,SH, PELAWAN tidak dapat menerangkan/membuktikan bahwa 3 (tiga) bidang tanah tersebutdi atas merupakanaset dari PT. Bahana Wirya Raya;.

Nasution, B.Atertanggal 15 Desember 1999, selanjutnya pada foto copy bukti surattersebut diberi tanda T.Il 11) ;Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TJITAJAMtertanggal 7 Januari 2019, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebutdiberi tanda T.ll 12) ;Hal 80 dari 123 Hal.Putusan Nomor : 210/Pdt.Plw/2018/PN Cbi13.14.15.16.17.Foto copy dan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1798/Ragajayaatas nama PT.

besertalampirannya. 114,111 (satu) lembar form 38 Tariff Proposal Letter besertalampirannya. 114,121 (satu) lembar Annex 6 Illustrative Sample of NominatedLenders Letter of Support beserta lampirannya. 114,131 (satu) lembar Annex 7 Illustrative Sample of ProjectSponsors Letter of support beserta lampirannya. 1151 (satu) binder merk Bantex warna ungu yang berisi dokumen: 115,11 (satu) bundel dokumen Kronologis Pengembangan IPPPLTU MT Riau1. 115,21 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 danPerseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh NegaraRepublik Indonesia;b. Wakil Pemerintah pada Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimanadiatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentangPerusahaan Umum (PERUM); danc.

Sang Hyang Seriberdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PerusahaanPerseroran (Persero) PT Sang Hyang Seri Nomor : KEP286/MBU/2010tanggal 31 Desember 2010, tentang anggota Dewan Komisaris yaitu : Drs.Rahmat Slamet, Juni Hastoto, Knoerur Rosiqin.Bahwa tugas pokok dan kewenangan Dewan Komisaris PT Sang HyangSeri sesuai dengan Undangundang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMNadalah : Pasal 31 : Bertugas mengawasi direksi dalam menjalankankepengurusan persero serta memberikan nasehat kepada direks!

Bahwa Dewan Komisaris berkewajiban untuk :1) Memberikan nasehat kepada direksi dalam melaksanakanpengurusan perseroan ;2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJP Perusahaan danRKAP yang disiapkan direksi Sesuai ketentuan AD;3) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RPJP danRKAP mengenai alasan dewan komisaris menandarangani RPJP danRKAP Perusahaan.4) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukanselama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Saksi MOHAMMAD IRZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa saksi saat ini sebagai Dosen/Pengajar, sebelumnya sebagai DirutBYB dan diberhentikan berdasarkan RUPS pada bulan November 2018 danlulus Fit Proper test sekitar Mei 2015;Bahwa Bank Yudha Bhakti tidak pernah memberikan kredit dengan jaminanhanya BG dan stock/persediaan tekstil.

Alasan penutupan rekeningtersebut atas permintaan pihak BCA karena yang bersangkutan sudahmasuk dalam daftar DHN (Daftar Hutang Nasional) yang diterbitkan olehpihak Bank BCA;18.Saksi ARIFIN INDRA SULITYANTO dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 84 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2018/PN Jkt.PstBahwa saksi sehat Jasmani dan rohani;Bahwa saksi saat ini sebagai dosen, sebelumnya sebagai dirut BYB dandiberhenti berdasarkan RUPS pada bulan November 2018;Bahwa setahu saksi Bank Yudha

Perkawinan yang sah antara Terlawan dengan Ny Luswati (TheSiang alias Liong Hoeng Jan) dan Ny Luswati(The Siang alias Liong HoengJan) sekarang sudah meninggal sedangkan seluruh obyek eksekusi haktanggungan adalah merupakan harta waris yang belum dibagi, sehinggaPelawan berhak atas bagian dari seluruh obyek hak tanggungan, sedangkanmengenai obyek eksekusi jaminan Fedusia atas nama PT Sariyunika Jayakarana Pelawan sebagai salah satu pemegang saham namun tidak pernahmemberikan persetujuan baik diluar RUPS

maupun didalam RUPS (RapatUmum Pemegang Saham) dalam pemberian jaminan kepada Terlawan ,oleh karananya Pelawan adalah Pelawan yang benar;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan perkarasesuai bukti T22 telah dipertimbangkan tentang obyek hak tanggunganHal 118 dari 130 hal Putusan Nomor 431/Pdt.G/2017/PN Bdgyang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut, dimana menurutpendapat Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah disimpulkan bahwa daribukti surat yang diajukan oleh pihak

Seluas 15.378.M2 atas nama PT KartikaBuana Kelola yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.Bahwa dalam ketentuan Undangundang NO 40tahun 2017 tentangPerseroan Terbatas PT:Pasal 102 Yang Berbunyi : DIREKSI MEMINTA Persetujuan RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) untuk: a. mengalihnkan KekayaanPerseroan , b Menjadikan Jaminan Utang Kekayaan Perseroan :Bahwa Berdasarkan Fakta telah terbukti almarhum NAJDIBBAHARMUZ pada tahun2014 pada saat menandatangani penyerahandan pelepasan hak hak atas tanah yang telah