., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Sekretariat DaerahKabupaten Bengkulu Selatan ;4. DODDY ARIES, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan PerundangUndangan, SekretariatDaerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;5. RESMAN HADI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;Hal. 2 dari 80 Hal. Putusan No. 95/G/2019/PTUN.BKL6. RAYSAN BUDI WIBOWO, S.H., Staf Bagian Hukum,Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;7.

Setiap pemohon yang mengajukan permohonanizin dan non izin harus diberikan Tanda Terima olehpetugas pada Bidang PTSP sebagaimana alurmekanisme/ alur prosedur perizinan (terlampir: CopyBukti, T4), sehingga apabila pemohon mengajukanpermohonan izin dan non izin melalui Sekretariat (di SubBagian Umum dan Kepegawaian), maka pemohon tidakakan mungkin memiliki Tanda Terima (Contoh TandaTerima, terlampir: Copy Bukti T5) ;b.

Pacific Mining Jaya diDaerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (dua puluhsatu ribu lima ratus tiga puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon(vide bukti P7);yang ketiganya telah diterima Termohon pada tanggal 7 September 2020berdasarkan bukti tanda terima yang distempel dan ditandatangani oleh stafpada kantor Termohon atas nama Jamal (vide bukti P9);Menimbang, bahwa dalam halaman 2 dalil Tanggapannya, Termohonmenyatakan bahwa suratsurat tersebut belum pernah diterima oleh SubBagian

:TTPMJ/TT OO041/IX/2020 (vide Bukti P9) yang mana ketigabukti tanda terima tersebut menunjukan tempat di Jakarta; Bahwa berdasarkan Bukti P9 berupa tanda terima atas Surat Nomor004/BP/IX/2020, tanggal O7 September 2020, Surat Nomor005/BP/IX/2020, tanggal O07 September 2020, dan Surat Nomor006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020; yang diajukan olehPemohon dibantah oleh Termohon secara tegas dan Termohonmengajukan Bukti T1 berupa Buku agenda surat masuk pada subbagian umum dan kepegawaiaan kantor

Termohon, dalam Bukti T1diketahui bahwa dimulai dari tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengantanggal 8 Oktober 2020 tidak terdapat catatan surat Pemohon denganNomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, Surat Nomor005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, maupun Surat NomorHalaman 56 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020; yang masuk melalui subbagian umum dan kepegawaiaan kantor Termohon, selanjutnyaberdasarkan Bukti T3 berupa Buku agenda surat masuk

., Jabatan Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan PerjanjianKerjasama pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua; 7. ELSIUS F.

JUADI AR., SH., M.Hum., Jabatan Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan PerjanjianKerjasama pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua; 6. ELSIUS F.

., selaku Kepala Subbagian BantuanHukum llc;5. HAKIM SB MULYONO, S.E., selaku Kepala Seksi Hukum danInformasi pada KPKNL Bukittinggi;6. MACHMUD YUNUS, S.H., M.H., selaku Penangan Perkara Tk. PadaSubbagian Bantuan Hukum llc7. DHIAN FAJAR SURYAWAN, S.H., selaku Penangan Perkara Tk. IlPada Subbagian Bantuan Hukum Ilc;8. DWIGHT USMAN MOTOTA PAKAYA, S.H., selaku Penangan PerkaraTk. Ill Pada Subbagian Bantuan Hukum llc;9. ANTONO ADHI SUSANTO, S.H., selaku Penangan Perkara Tk.

VPada Subbagian Bantuan Hukum Ilc;10. MARGARETA WINDY SINATRA, S.H., selaku Pelaksana PadaSubbagian Bantuan Hukum llc;11. AHMAD IBNU HAMBAL, selaku Pelaksana Pada KPKNL Bukittinggi;Halaman2 dari 41Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Psb12.

., Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum pada BiroHukum dan Organisasi SetjenKementerian Kesehatan RepublikIndonesia;BONAR SIANTURI, SH, MH., Staf Biro Hukumdan Organisasi Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;HENDRA NORMANSYAH, SH., Staf Biro Hukumdan Organisasi Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Nomor :95/G/20 10/PTUN JKT.NOVICA MUTIARA, SH., Staf Biro Hukum danOrganisasi Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;AMIEN GEMAYEL, SH., Staf

IRYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3. MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Hukum , Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4.

.3.000.000, ( tiga juta rupiah) ;Bahwa uang sewa mobil oleh terdakwa sampai sekarang belum dibayar ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi 3 hari dari terdakwa menguasai mobil milikAnang Cahyono ( korban ) yaitu pada bulan pertengahan Nopember 2013 ;Bahwa mobil isuzu phanter warna hitam metalic tahun 1993 milik korbankeberadaannya sampai sekarang terdakwa ditahu karena yang menerimagadai mobil tersebut alamatnya di Ponorogo terdakwa tidak jelas ;Bahwa proyek bangunan yang dikerjakan di Ponorogo oleh terdakwa subbagian

SubBagian Keuangan Drs. H.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telahmemperoleh izin cerai dari atasan Tergugat berdasarkan Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor XXXXXX, tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkanoleh Kepala Subbagian Tata Usaha, dengan demikian Tergugat telah memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangHalaman

Oleh karena itu, maka jangkawaktu akan diterima atau ditolaknya permohonan PENGGUGATadalah 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan pada tanggal27 Maret 2014 oleh staf Dinas Pertambangan Kabupaten KurtaiKartanegara subbagian Umum sehingga telah berakhir pada tanggal26 Juli 2014.

(Kepala SubBagian Bantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan HukumKEMONKEU); ne nn nnn nnn nnn nnn nnn nn cermin cnn ee nne nn4. RIZAL ALPIANI, SH. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 1 Cpada Biro Bantuan Hukum Kemenkeu); 5. UTAMA TEGUHWIBAWA, SH. (Kepala Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJKN Jawa Timur); 6. FRANSISKUS MANGAMBE, SH., LLM. (Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan HukumK@EMONKEU); ne nn nnn nnn nnn nnn nomen nn ner nnncnn nen nnene7. SAHAT B.H.J. PARDEDE, SH.

(Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum 1 C pada Biro Bantuan hukumK@EMONKEU); =n ann nnn nnn nn nnn nnn nme nn nen nnn cnn nen cnn9. ARLIANTI VITA, SH., MH. (Pelaksana Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJKN Jawa Timur); 10.YANTI ROBIYANA, SE. (Pelaksana Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJUKN Jawa Timur); 11.

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Subbagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, AlamatJalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh ;5. Nurbayti, SH., MH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian WHukumSekretariat Daerah Kota, Alamat Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh ;6. Zahrul, SH.

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, JabatanKepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota, Alamat Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh7. Afriandy Karim, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota,Alamat Jalan Tgk.

BuktiT1 : Pakta Integritas Kepala Subbagian Tata Usaha BPS KotaSungai Penuh tanggal 20 November 2013. (FotokopiSesuai Dengan Asli) ;2. Bukti T2 : Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor056.A/15000/01/2016 tanggal 11 Januari 2016.(Fotokopi Sesuai Dengan Asili) ;3. Bukti T3 : Surat Panggilan Nomor : R056.C/BPS/92000/01/2016,tanggal 11 Januari 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asili) ;4. BuktiT4 : Surat Panggilan Il Nomor : R079/BPS/92000/01/2016tanggal 25 Januari 2016.

ARIS BUDIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :Tegal, 7 Maret 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Subbagian TataUsaha Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, Tempat Tinggal : Jalan LRCadas, RT. 026, RW. 053, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan DanauSipin, Kota Jambi, Kota Jambi ;2. IMAN KARIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :Jakarta, 8 Oktober 1969, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Bidang IPDS,BPS Propinsi Jambi, Tempat Tinggal : Jalan Fatahilah Gg.

Sikap tidak kooperatif Saudara Joni berdampak pada penundaanpekerjaan yang berhubungan dengan administrasi sebagaimanadiketahui bahwa penggugat merupakan Kepala Subbagian Tata UsahaBPS Kota Sungai Penuh ;Halaman 28 dari 47 halaman.

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );15. RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);16.

VITRIA FARISH MAYASARI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah KotaSurabaya); Putusan Perkara Nomor : 115./G/2018/PTUN.SBY.Halaman 3 dari 81 HalamanKesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman SuryaNo. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :800/7429/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ; Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada : 1. SETIJO BOESONO, SH,MH ;2.M.

Gatot Subroto Kav.3638 Jakarta Selatan, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2019 dan Tergugat II tidak hadir, untukTergugat III hadir Kuasanya Rina Maryana (Subbagian Advokasi) berkedudukanHalaman7 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 266/Padt.G/2019/PN.JKT.UTR.di Jalan Parajurit KKO Usman dan Harun No.10, Senen Jakrta Pusat, danTergugat IV hadir Kuasnya Sugino, SH dan Juinson Sitanggang,SH, beralamatkantor di pada Law Office Sugino & Partners, di Jalan Krsesk Raya No.88 C,Rt.009

., M.Kn; Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian HukumSetda. Kab. Sleman; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan Pegawai NegeriSipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, beralamat diKantor Sekretaris daerah jalan Parasamya Beran TridadiSleman, angka 3 Pegawai Negeri Sipil pada Badan LingkunganHidup Kabupaten Sleman JI. KRT.

Kepala Subbagian Bantuan HukumHalaman dari 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN TglIMB Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 5.Pangihutan Siagian, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 6. Kingsospol Siregar, S.H.,M.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IID Biro Bantuan Hukum SekretariatJenderal Kementerian Keuangan, 7.

Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;9. Affan Mohammad, SH.

Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum , Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Affan Mohammad, SH. Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Didit Junaedi, SH.

Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan; 7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan; 8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Affan Mohammad, SH.

., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1400/HK Tanggal 16 September2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:I WAYAN PUTRA TENAYA, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Karangasem, bertempat tinggal di Lingkungan JasriKaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten KarangasemBali ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat

.; Kapala Subbagian Advokasi, Pelaporan danJabatan Kepatuhan Internal pada Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara;3. Nama SUHENDRA, S.E.;. Pemeriksa Pajak Pratama pada Kantor PelayananJabatan Pajak Pratama Praya;4. Nama : HELMI ARFAN, A.Md.;Pemeriksa Pajak Pratama pada Kantor Pelayanan Pajak* Pratama Praya;Pekerjaan5. Nama : PUTU ARYA ADTYA PRAMANA, S.H.

;Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajakHalaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN MtrPekerjaan Nusa Tenggara;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus : Sku02/WPJ.31/KP.07/2019, tanggal9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada :1. Nama : SIGIT DANANG JOYO, S.H.,DESS.AF.;: Kepala Subdirektorat Advokasi, DirektoratJabatan Peraturan Perpajakan II;2. Nama : Drs. KETUT SUKARDATA, M.M.

Nama : TRANG BINTARO, S.H.;: Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan danJabatan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Nusa Tenggara;8. Nama : MART TRI POLA SITANGGANG, S.E., M.E.;: Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IllJabatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya;9. Nama : KADEK AGUS YUDHI SURYAWAAN, S.E., M.M.;Jabatan :Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor PelayananPajak Pratama Praya;10.

Nama : PUTU ARYA ADITYA PRAMANA, S.H.;: Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan danJabatan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Nusa Tenggara;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,beralamat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya di JalanDiponegoro, No. 38 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, KabupatenLombok Tengah;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;Membaca:1.