Ditemukan 5521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 20/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 15 Nopember 2018 — TAMIN SUKARDI
315 — 220
  • Tamin Sukardi dengan totalrekap sebesar Rp. 132.468.197.742,1 (satu) bundle Surat Laporan serta mohon perlindungan hokum no :201/FRAdvPH/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 kepada JaksaAgung RI, Kapolri dan Kapolda Sumut.1 (satu) bundle Surat Mohon perlindungan hukum no : 055/FRAdvPH/IV/2011 tanggal 20 Apri 2011 kepada Kapolda Sumut.1 (satu) bundle permohonan hak milik PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 27-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 27 Juli 2016 — ABU BAKAR bin ABUD BAASYIR alias ABU BAKAR BAASYIR
1334 — 1171 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bapak Ketua Kejaksaan Agung, 3.Bapak Kapolri, 4. Bapak Kadensus 88, pada halaman terakhir yaituhalaman 6 (enam) bertuliskan dari hamba Allah yg selalu mengharapridhoNya, Abubakar Baasyir, Tembusan kepada Hamba2 Allah : 1.Bapak Menteri Agama 2. Bapak Ketua Majlis Ulama 3. Bapak KetuaMahkamah Konstitusi 4. Bapak Ketua MPR 5. Bapak Ketua DPR 6.Bapak Ketua T.P.M.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 29-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 183/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 29 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Yanih
Terbanding/Tergugat I : Jaury Jacob
Terbanding/Tergugat II : Bapak Ir. Joko Widodo
Terbanding/Turut Tergugat I : Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Sri Sutiyah, S.H, MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
136 — 91
  • KAPOLRI,MENOPOLHUKAM RI., dan tidak terkecuali PejabatPejabat dariInstansiInstansi Pemerintah RI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH. Bin DAENG MANGALE
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala BPKP dengan Kapolri tentang kerjasama penanganan kasusyang berindikasi tindak pidana Nomor Pol. : Kep/12/TV/2002 tanggal 29 April 2002 & Nomor:Kep04.02.0021 9/K/2002 tanggal 29 April 2002;5. Pasal 6 dan penjelasan pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa KPK berkoordinasi,di antaranya dengan BPKP, dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;6.
Pengadilan PN PEKANBARU
Putus : 10-10-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 10 Oktober 2013 —
53 — 79
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - Drs. H.A SAIFUDDIN, MA
106 — 39
  • Presiden ini adalah untuk :a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atauseluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai daripinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangandengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberipinjaman/hibah bersangkutan;(2) Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari danaAPBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/ PemimpinLembaga/ Panglima TNI Kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
106 — 15
  • Kewenangan BPKP juga diaturdalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antaraJaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol :B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan PengelolaanKeuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana NonBudgeter jo Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor :PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — M. Zaini Yahya (Terdakwa)
119 — 25
  • Penjelasan Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor :54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyatakan contoh keuntungan danbiaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15 %Menimbanng bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUXV2012 terkait Pengujian Undangundang No.30 Tahun 2002 tentangKPK terhadap UUD 1945 dalam penjelasan Pasal 6 UU KPK dinyatakan bahwainstansi yang berwenang menghitung kerugian Negara termasuk BPKP, BPK danMemory of Understanding (MoU) Kepala BPK, Kapolri
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 3 April 2014 — MAHIRAMSYAH, SE Bin M. SALEH JS
83 — 22
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
112 — 18
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
97 — 25
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung Rl, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, NopolB/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan PengelolaanKeuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana NonBudgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Januari 2015 — Pidana Korupsi - RIJAL ROIHAN, S.Ag
112 — 31
  • ini adalah untuk :a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atauseluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai daripinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangandengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberipinjaman/hibah bersangkutan ;(2) Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari danaAPBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/ PemimpinLembaga/ Panglima TNI/ Kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 27-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Yanyan Kusmawan Bin Alan Dahlan
83 — 31
  • Nota Kesepahaman antaraJaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007,Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28September 2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan KasusPenyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. Peraturan MenteriPemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR
Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
105 — 50
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 7 Maret 2016 — Dra. IGNATIA DA IRING, Apt
73 — 39
  • pejabatpengadaan maka pengguna barang atau jasa membahas haltersebut dengan panitia/pejabat pengadaan untuk mengambilkeputusan sebagai berikut :(1) menyetujui usulan panitia / pejabat pengadaan, atau(2) menetapkan keputusan yang disepakati bersama untukmelakukan evaluasi ulang atau lelang= ataumenetapkan pemenang lelang dan dituangkan dalamberita acara yang memuat keberatan dan kesepakatanmasingmasing pihak, atau(3) bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan maka akandiputuskan oleh menteri /Panglima TNI/KAPOLRI
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 06-09-2016 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
155 — 65
  • Pst.Bahwa pada pertemuan dengan PUTU SUDIARTANA tanggal 17 Desember2015, Terdakwa tidak menanyakan usulan Proposal Anggaran APBNP Tahun2016, karena saat itu PUTU SUDIARTANA lagi subuk karena akan adapemilihan Ketua KPK dan Kapolri dan Terdakwa hadir karena dihubungi olehINDRA JAYA.Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi dengan SUHEMI terkaitdengan pembahasan anggaran.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 25 Januari 2016 — Pidana Korupsi - ENDAD RACHMAT
111 — 44
  • memiliki tanggung jawabdan kualifikasi teknisserta manajerial untukmelaksanakan tugas yangdibebankan kepadanya;d. memiliki sertifikat keahlianpengadaan barang/jasapemerintah;e. memiliki kemampuanuntuk mengambilkeputusan, bertindaktegas dan keteladanandalam sikap dan perilakuserta tidak pernah terlibatKKN.2) Berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang bersangkutandengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),156pengguna barang/jasa diangkat dengan surat keputusan Menteri/ Panglima TNI / Kapolri
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
136 — 61
  • Palangka Raya dan tidakada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi selaku Inspektur Kota Palangka Raya sejak tanggal 9 Maret2015 sampai dengan sekarang, dengan tugas antara lain; memberikanpendampingan, pengawasan dalam sebuah pelanggaran, melaksanakanaudit diperintahkan pimpinan;Bahwa Inspektorat sekarang lebih dikenal dengan APIP didasarkan padaUU Nomor 13 tahun 2014, UU Nomor 30 tahun 2014, Perda Nomor 12tahun 2012, PP Nomor 18 tahun 2016 dan MoU antara Jaksa Agung,Kapolri
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — PAZWIR, S.Sos
73 — 13
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
206 — 134
  • Sesual amanat Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;c. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: B852/R.2.12/Fd.1/08/2021tanggal 16 Agustrus 2021 perihal Bantuan Keterangan Ahll;d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat NomorS2091/PW27/5/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal PemberianKeterangan Ahli;e.