Ditemukan 6290 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SIMA SIMSON, SH.
135 — 63
sebanyak 1 (Satu) bukuBuku Penjualan Lokal Tahun 2015 sebanyak 1 (Satu) bukuBuku Penjualan Tahun 2016 sebanyak 1 (Satu) bukuBuku Giro SDP BCA Tahun 2015 sebanyak 1 (Satu) bukuFotocopy Akte Pendirian PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADINotaris Gina Riswara Koswara SH Nomor 1 Tanggal 1 Juli 1998Keputusan Menteri Hukum dan PerundangUndangan RepublikIndonesia Nomor C11220 HT.01.01 TH.2000 Pengesahan AktaPendirian Perseroan Terbatas PT SAMUDRA DUNIA POLY JAYAABADI tanggal 2 Juni 2000Fotocopy Akte Risalah RUPS
Nomor 5 Tanggal11 April 2016Fotocopy Akte Risalah RUPS Luar Biasa PT SAMUDRA DUNIA POLYJAYA ABADI Notaris Iwan Ahmad Dwikora SH.
180 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
., seluas 285 M2, terletakdi Desa Pemecutan Klod Denpasar tertanggal 21 September 2007:1 (satu) buah lembar Koran Fajar Bali tentang ASDP Padangbai takLoyal:1 (satu) buah Surat Tulisan Tangan di buat Nyoman Latra ditujukankepada Bapak Wayan Candra;1 (satu) buah Surat Perihal Agenda RUPS tanggal 15 Mei 2006tertanggal 10 Mei 2006;1 (satu) buah Amplop yang berisi:1 (satu) bendel Rekap Rangking Hasil Tes Sesuai Formasi CPNS PadaPemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;1 (satu) buah map atas
Gopala Bhakta Sakti, Nomor pendaftaran: 414790,tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan Departemen KehakimanRepublik Indonesia;1 (satu) gabung Bahan RUPS LB PT.
) menjadi Perseroan Terbatas (PT)Bank BPD Bali.1 (satu) buah Surat Persetujuan Istri atas nama Ni Wayan Ringin untukmenjaminkan dan atau mengalihkan hak atas sebidang tanah SertifikatNomor atas nama Wayan Candra, S.H.MH SeLuas 285 M2, terletak diDesa Pemecutan Klod Denpasar tertanggal 21 September 2007.1 (satu) buah lembar Koran Fajar Bali tentang ASDP Padangbai takLoyal.1 (satu) buah Surat Tulisan Tangan di buat Nyoman Latra ditujukankepada Bapak Wayan Candra.1 (satu) buah Surat Perihal Agenda RUPS
Putusan Nomor 1776 K/PID.SUS/2016683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan Departemen KehakimanRepublik Indonesia.1 (satu) gabung Bahan RUPS LB PT.
99 — 13
Papumas sejak tahun 2002,sampai dengan sekarang, berdasarkan RUPS (Rapat Umum PemegangSaham); Bahwa pemilik PT. Papumas adalah saksi Hj. Tien Nazhatin dan saksi H.Ahmad (orang tua saksi); Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawabsebagai Direktur PT. Papumas kepada komisaris dan pemegangsaham/owners; Bahwa pada dasarnya saksi tidak mengerti kenapa Terdakwa diajukankepersidangan.
91 — 13
Papumas sejak tahun 2002,sampai dengan sekarang, berdasarkan RUPS (Rapat Umum PemegangSaham); Bahwa pemilik PT. Papumas adalah saksi Hj. Tien Nazhatin dan saksi H.Ahmad (orang tua saksi); Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawabsebagai Direktur PT. Papumas kepada komisaris dan pemegangsaham/owners; Bahwa pada dasarnya saksi tidak mengerti kKenapa Terdakwa diajukankepersidangan.
160 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1775 K/PID.SUS/2014Bahwa dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Direkturdiberikan amanat oleh RUPS namun ada pihak lain Putu Agung Priantayang melakukan perbuatan yang membuat perusahaan mengalamikerugian yang disebabkan oleh orang tersebut maka kesalahan tersebuttidak dapat disalahkan pada Direktur, hal ini disebut ultra vires, sesuaidengan Pasal 97 (5) menyebutkan siapa yang melakukan ultra viresmaka ia harus bertanggungjawab, jadi bila komisaris yang melakukanmaka komisarislah yang bertanggungjawab
1.RAADI OKTIA NOFI, SH
2.LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
Terdakwa:
AHMAD SAFWI Pgl AHMAD
124 — 39
Falahindo adalah saksi, Fatrul Mansidi danterdakwa;Bahwa Keputusan RUPS sudah dikonfirmasi kepada terdakwa dan terdakwasudah mengijinkannya;Bahwa uang yang dikirim kepada terdakwa merupakan kas perusahaan;Benar uang Rp. 650.000.000, disetor Saksi ROSMAN MUCHTAR untuk kasperusahaan;Bahwa saksi mendengar uang pembayaran tersebut sudah dikembalikanterdakwa sebesar Rp. 150.000.000.;Bahwa saksi diberitahu oleh P.T.
102 — 35
Yahya Harahap, SH. di dalambukunya Hukum Perseroan Terbatas (halaman 73), memberikanpendapat sebagai berikut : Saham yang dimiliki pemegang sahamsebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan, pada umumnya10.2.10, 1.5.hanya memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkansuara dalam RUPS, menerima deviden, menerima persentase asetperseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yangdimiliki, apabila perseroan dilikuidasi.
143 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 111 K/Pdt.SusPHI/201516.17.18.19.Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli tersebut dalam angka 15secara jelas dan tegas disebutkan Perusahaan dapat melakukan efisiensidengan melihat kondisi perusahaan karena membutuhkan penyehatanataupun atas dasar pertimbangan Direksi dengan melihat hasil RUPS,setiap Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dapat melakukantransformasi organisasi dengan memfokuskan kegiatannya kepadapekerjaan pokok sesuai standar kompetensi inti (core competency)sehingga
392 — 250
, misalnyabagaimana cara memperolehnya, bagaimana bentuk penyerahannya.Penyetorannya di Perseroan/Tergugat V seperti apa (melalui mekanismeRUPS atau RUPSLB, dimana diadakan RUPS atau RUPSLB aquo), sehinggadengan mekanisme yang telah memenuhi undangundang PerseroanTerbatas, Penggugat sah secara hukum untuk dapat dikatakan sebagai pendiridan pemilik saham sebanyak 108.000 (Seratus delapan ribu) lembar saham diPT. Bahari Lines Indonesia ;Hal. 34 dari 84 hal. Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.
351 — 402 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai berikut:"Bahwa Tergugat mengurus kerjaannya Penggugat mengenai RUPS;Selanjutnya pada hal. 49 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2015/PN Jkt. Sel., saksiHasta Sawindah menerangkan sebagai berikut:"Bahwa Tergugat 1 sudah menjalankan tugasnya Penggugat dengan baik";"Bahwa selain di BPR Indomitra Artha Pertiwi Cibinong Penggugat juga punyamasalah di BPR Indomitra Mandiri Ciputat":Dari faktafakta tersebut di atas tidak ada bukti Pemohon Kasasi telahmelanggar kesusilaan dan kepatutan.
181 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 UU PT berbunyi:(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan.(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang,yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidakbersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini,anggaran dasar, atau keputusan RUPS
168 — 84
Diktum ini telah melampaui kewenangan dari Tergugat, mengenai hal ini akankami uraikan selanjutnya.37 Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari16Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga untuk likuidasinya harusmengikuti Peraturan PerundangUndangan di bidang Perseroan Terbatas,Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 142mengatur bahwa:(1) Pembubaran Perseroan terjadi:abBerdasarkan keputusan RUPS;Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan
214 — 362
Bahwa saksi mengingatkan secara lisan kepada HILMAN DEWANTO untukdilakukan RUPS guna dibuatkan akte perubahan pengurus pada PT AqeelaBangun Kencana, namun sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahuiapakah telah dibuatkan akte perubahan susunan pengurus pada PT AqeelaBangun Kencana.
92 — 51
DULANG MARTAPA, selaku DirekturUtama, berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 24 Nopember 2014 tentangBerita Acara RUPS, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sisilia Buchari,S.H., memberikan kuasa kepada Haryanto P. Hutauruk,S.H., Advokat,berkantor/ bertempat tinggal di Jalan Cactus Raya/ Blok J No.1 Medan,bertindak untuk dan atas nama: Mail Pelawi, SE, selaku Direktur PT.
1.PURNAMAWATI BINTI H. A MASTURO
2.EDI PURWANTO, S.H BIN H.A. MASTURO
3.SELAMAT RIADI BIN H.A. MASTURO
4.SRI MULIAWATI BINTI H.A. MASTURO
5.Hj. SRI WAHYUN S.Pd BINTI H.A. MASTURO
6.NURHIDAYATI BINTI H.A. MASTURO
7.MARTI SUPRIHATINI AMK BINTI H.A. MASTURO
8.SITI ROHANA BINTI JUFRI
9.MASHANAFI ADHA BIN H.A. MASTURO
10.Edi Purwanto Bin H.A Masturo
11.Marti Suprihatini Binti H.A Masturo
12.Siti Rohana Binti Jufri bertinda untuk diri sendiri dan anak kandung di bawah umur bernama Mashanafi Adha Bin H.A Masturo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
PT PARINDO KARYA PRIMA dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL M
329 — 158
PARINDOKARYA PRIMA adalah tindakan melepaskan/memisahkan kepemilikanharta tersebut untuk sepenuhnya menjadiharta kekayaan PT.PARINDO KARYA PRIMA (Pemisahan harta dengan harta pribadi).Tidakan yang dilakukan A MASTURO ini sah setelah mana pemasukanmodal kedalam perusahaan ini mendapatkan persetujuan RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) atau Dewan komisaris, hal ini sesuaiketentuan pada Pasal 41 Undangundang No. 40/2007 TentangPerseroan Terbatas, yang menyebutkan penambahan modal harusberdasarkan persetujuan
RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atauDewan komisaris.Bahwa selanjutnya, untuk proses penyetoran modal dalam bentukasset seperti yang dilakukan A Masturo ini, jika tidak dilakukan padawaktu pendirian Perseroan terbatas (PT), maka harusdilakukan perubahan anggaran dasar dan menqubah komposisi kepemilikan saham dalam PT dimaksud dan perubahan ini haruslah diberitahukan kepada Kementrian Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan pada pasal 42 Undangundang No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, .Halaman 119
PARINDO KARYA PRIMA sesuai hasil RUPSyang dituangkan dalam akta berita acara RUPS No. 10 tanggal 07 Mei2015, dan hal tersebut telah pula diberitahukan kepada KementrianHukum dan HAM RI dan telah dicatat dalam system administrasi badanhukum pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHUAH.01.030930260 tanggal 7 Mei 2015 sebagaimana telahdijelaskan sebelumnya dibagian atas.Bahwa penegasan status asset milik PT.
Terbanding/Penggugat I : PT. CITRA ASRI NUSANTARA
Terbanding/Penggugat II : PT. PRIMATAMA KARYA SENTOSA
Terbanding/Turut Tergugat XI : TITA FARIDA SEMBIRING
Terbanding/Turut Tergugat IX : Hj. Maryamah Br. Nasution Binti Husin Nasution
Terbanding/Turut Tergugat VII : Muani Nasution
Terbanding/Turut Tergugat V : Nurmizani Nasution
Terbanding/Turut Tergugat III : Istihsanah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat I : H. MUCHRID NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat XVI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI HUKUM DAN HAM RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Terbanding/Turut Tergugat XIV : Syahril Sofyan, SH
Terbanding/Turut Tergugat XII : Ade Yulianty
Terbanding/Turut Tergugat X : RAMLI NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Mualimah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat VI : Shamunasti Nasution
Terbanding/Turut Tergugat IV : Nasrullah Nasution
Terbanding/Turut Tergugat II : SYAHMUDDIN NASUTION
Terbanding/Tu
98 — 100
Notaris di Medan, dalam Pasal 9 yang isinya menyatakan :"Penyerahan sahamsaham hanya diperbolehkan kepada pemegangpemegang saham lainnya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehRapat Umum Para Pemegang Saham dan dengan perantaraan direksi,dengan harga serendahrendahnya sama dengan harga yang ditetapkanoleh direksi, berdasarkan neraca terakhir yang telah disahkan oleh rapatumum para pemegang saham".Faktanya mekanisme pengalihan sahamsaham tersebut tidak melaluimekanisme Rapat Umurn Pemegang Saham (RUPS
Lian, Notaris diMedan, dalam Pasal 9 yang isinya menyatakan : "penyerahansahamsaham hanya. diperbolehkan kepada pemegangpemegang saham lainnya atau kepada orang lain yang ditunjukoleh rapat umum para pemegang saham dan denganperantaraan direksi, dengan harga serendahrendahnya samadengan harga yang ditetapkan oleh direksi, neraca terakhir yangtelah disahkan oleh rapat unum para pemegang saham.Karena faktanya mekanisme pengalihan sahamsaham tersebuttidak melalui mekanisme Rapat umum Pemegang saham(RUPS
161 — 72
Bukti P96 dan P97) ;Menimbang, bahwa menurut UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, Pasal 118 (1) Berdasarkan anggaran dasar ataukeputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusanPerseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, ayat (2) DewanKomisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukantindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semuaketentuan mengenai hak, wewenang, dankewajiban Direksi terhadap Perseroandan
123 — 94
Nusa Tenggara BintangSatwa No. 21, Tanggal 14 Maret 2018 Terkait dengan Peralihan Hakatas saham dan Perubahan susunan Pengurus yang dimana dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disebutkan dalam AktaHal. 62 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT.
Cahyadi Gunawan
Tergugat:
1.PT. MERCEDES BENZ INDONESIA
2.PT. MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
3.PT. DIPO ANGKASA MOTOR
361 — 208
Dalam hal Direksi lebih darisatu orang maka yang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 98 ayat (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakankewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalamUndangundang ini, Anggaran Dasar atau Keputusan Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ) ;Menimbang
49 — 12
Kalau ditentukan misalnya % tetes tebu adalah4,5 % maka tetes milik PG /PTP adalah 2 % (tergambar dalam RKAP : RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan ).Bahwa sistem pertanggungjawaban administrasi dan keuangan di PTPN 10setiap tahun dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tentangpertanggungjawaban Laporan Keuangan dan Kinerja PTPN 10.Bahwa yang dimaksud dengan kesalahan posting adalah kesalahan pencatatandalam tata perkiraan akutansi yang ada.Bahwa sistem pembayaran untuk jual beli tetes tebu tahun