Ditemukan 690 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : upin uton upah udin upal upen ukon upan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 15-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pdg
Tanggal 6 Maret 2019 — Pemohon:
ANDRINATA Pgl. ERIK
Termohon:
Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lubuk Begalung
208 — 93
  • Due process of lawpada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapimerupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilanyang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which hears beforeit condemns, which proceeds upon inquiry,and renders judgementonly after trial... Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalahperlindungan hakhak asasi individu terhadap arbitrary action ofthegoverment.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 14-12-2009 — Putus : 30-11-2010 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 30 Nopember 2010 —
203 — 126
  • Company Indah whenever called upon to contribute to Joint ventureexpenditure, or to contribute cash to the P.T. Company, may requestNewmont to lend to it sufficient money to enable Indah to maintain isInteres In the Joint Venture, or a shareholding in the P.T.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-08-2019 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat:
TITIS SETYO BUDI
Tergugat:
Pimpinan Perusahaan Pembiayaan PT. DIPO STAR FINANCE
135 — 73
  • Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawahbagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa all differencesHal 17 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.arising out of this Policy shall be reffered to the decision of anarbitrator to be appointed in writing by the parties in diferrence or ifthey cannot agree upon a single arbitrator".
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 22-04-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 22 April 2014 — PT. JAYA LESTARI VS PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
314 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (United States Dollars fifty thousand) orany other amounts as may be agreed by the Lenderby giving a 3 (three) Business Days prior wittennotice to the Lender to that effect, provided alwaysthat such prepayment must be made on InterestPayment Date and must be accompanied by accruedinterest on the amount prepaid and prepayment feeas the Lender may determine at its sole discretion ;6.4 Any prepayment notice given by the Borrowerpursuant to Article 6.3 shall be irrevocable, shallspecify the date upon
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Srh
Tanggal 8 Maret 2021 — Pemohon:
1.Saut Sitanggang
2.Suhendra
Termohon:
Kapol Negara RI Daerah Sumatera Utara Resort Serdang Bedagai
55 — 41
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamata mengenairule of law, akan tetapi merupakan unsure yang essensial dalampenyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, andrenders judgement only after trial... Pada dasarnya yang menjadi titiksentral adalah perlindungan hakhak asasi individu terhadap arbitraryaction of the goverment.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 20-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Pra/2017/PN Smg
Tanggal 13 Nopember 2017 — Pemohon:
H. AHMAD MARZUQI, SE
Termohon:
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
168 — 41
  • Adapun tujuan yang ingin dicapaldari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuaidengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatuproses penegakkan hukum yang didasarkan pada kerangka due process of lawpada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapimerupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yangintinya adalah bahwa ia merupakan ... a law which hears before it condemns,which proceeds upon inquiry, and renders judgement
Pengadilan PN TEBO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 27-11-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN TEBO Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Mrt
Tanggal 27 Nopember 2017 — 1. Nama lengkap : Ir. SARJONO 2. Tempat lahir : Jambi 3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jln. Manunggal No. 67, Rt. 20 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo) yang dalam ini memberi kuasa kepada : A. Ihsan Hasibuan, S.H., Rifki Septino,.S.H. dan Tengku Ardiansyah, S.H. yang masing-masing adalah Advokat yang tergabung dalam “LAW OFFICE” A. Ihsan Hasibuan & Associates beralamat di Jln. Bogor No. 122, Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; M e l a w a n KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAMBI, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) TEBO, beralamat di Jalan Lintas Tebo - Jambi Km 4 Muara Tebo, Kabupaten Tebo; yang dalam ini memberi kuasa kepada : 1. Mohamad Yudha Setyabudi, S.H., S.I.K. Kabidkum Polda Jambi, 2. Desrizal, S.H. Advokad Madya Bidkum Polda Jambi, 3. Martino Roy Ginting, S.H. Advokad Muda Bidkum Polda Jambi, 4. Hendri Sitompul, S.H. Advokad Muda Bidkum Polda Jambi, 5. Maruli Hutagalung, S.Pd., M.H. Kasat Reskrim Polres Tebo dan 6. H. Sirait, S.H., M.H. BA Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11 /Pra/XI/2017/Advokasi tertanggal 17 Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
698 — 394
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamata mengenai ruleof law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalamHalaman 19 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN.Mrt.apenyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...alaw which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, andrenders judgement only after trial... Pada dasarnya yang menjadi titiksentral adalah perlindungan hakhak asasi individu terhadap arbitrary actionof the goverment.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 27-01-2011 — Putus : 08-06-2011 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2011 — PT. MANUNGGAL ENGINEERING >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),Cs
234 — 65
  • /fthe Parties fail to agree upon the third arbitrator wthin such period, the saidarbitrator shall be nominated in accordance wth the BANI rules or such otherrules as agreed between ME and the Contractor."Terjemahan:"Dalam hal Majelis terdiri dari tiga arbiter, masingmasing pihak menunjuksatu orang dan arbiter ketiga dipilin berdasarkan kesepakatan antaraPara Pihak dalam waktiu tiga puluh (30) hari terhitung sejakpenunjukan arbiter terakhir dari dua arbiter yang telah dipilih parapihak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-09-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 PK/Pdt/2013
Tanggal 22 September 2014 — PHOENIX COMMODITIES PVT.LTD, ; KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA, DKK
93 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subrogation:The Assured Shall upon payment of a daim hereundertransfer to Underwiters as they direct all rights relating to theinterest in respect of which a daim has been paid so thatUnderwiters are subrogated to such rights;Terjemahannya:Setelah pembayaran klaim tersebut dilakukan (oleh ParaPenggugat Intervensi) Tertanggung (Standard Chartered)harus menyerahkan kepada Para Penanggung (ParaPenggugat Intervensi) secara langsung seluruh hak dankepentingan Tertanggung yang melekat pada klaimselanjutnya
    Para Tertanggung (Para Penggugat Intervensi)secara subrogasi memperoleh seluruh hak dan kepentinganTertanggung tersebut;Adanya Hak Subrogasi Para Penggugat Intervensi tersebut lebihlanjut ditegaskan lagi oleh Standard Chartered dalam SuratPernyataan Penerimaan tanggal 2 Maret 2006 vide Bukti P.Int8 yangberbunyi sebagai berikut:Accordingly, upon the payment of the daim, the Underwritershave obtained the rights of subrogation envisaged by Artide 13of the Conditions and Warranties of the Policy, wnich
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 377/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 16 Nopember 2016 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, cq DIREKTUR DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN (DITPOLAIR) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, cq KEPALA SUBDIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN PERAIRAN (KASUBDITGAKKUM DITPOLAIR) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH melawan FANNY YUNARA
64 — 46
  • setiap Penegak Hukumtelah secara jelas dan tegas dibatasi, diatur, dan ditentukanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan secarategas pula Dunia Internasional telah memberikan batasan tugasdan fungsi serta wewenang tersebut dalam Article 1 Code ofConduct for Law Enforcement Officials Adopted by GeneralAssembly resolution 34/169 of 17 December 1979, yang berbunyi :Law enforcement officials shall at all times fulfil the dutyimposed upon
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 09-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 377/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat : Tuan JASRI Diwakili Oleh : Yohanes Lombar Tobing,SH
Terbanding/Penggugat : Tuan H.SUKAWI SUTARIP, SH.SE
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
184 — 249
  • setiap Penegak Hukumtelah secara jelas dan tegas dibatasi, diatur, dan ditentukanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan secarategas pula Dunia Internasional telah memberikan batasan tugasdan fungsi serta wewenang tersebut dalam Article 1 Code ofConduct for Law Enforcement Officials Adopted by GeneralAssembly resolution 34/169 of 17 December 1979, yang berbunyi :Law enforcement officials shall at all times fulfil the dutyimposed upon
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 27-07-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 385/PDT.G/2017PN.JKT.PST
Tanggal 20 Maret 2018 — KUI LIM X PT. ASURANSI QBE POOL INDONESIA,Cs
450 — 423
  • Asuransi Royal Indrapura melawan SohadiKawilarang.Terlepas dari alasan kasasi, putusan PengadilanTinggi/Pengadilam Negeri harus dibatalkan dengan alasanMahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salahmenerapkan hukumdalam Policy Nomor 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1987dibawah bagian tentang condition telah diuraikan bahwaall differences arising out of this policy shall be reffered tothe decision of arbitrator to be appointed in writing by theparties in difference or if they cannot agree upon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-06-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 PK/Pdt/2013
Tanggal 12 Juni 2014 —
103 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Place of performance and jurisdiction:(a)(b)The suppliers plant, to be selected at our exclusive option, shall beconsidered as place of performance of our part of the contract Forour buyer, Hamburg is the place of performance, inclusive ofpayments;lf the sales and delivery terms of associations, unions, etc. whichhave been explicitly agreed upon along with or subsequent to ourown terms of sale and delivery, include arbitration clause we shallhave the option to refer either to the court of arbitration
Pengadilan MS KUALA SIMPANG Perdata Agama
Register : 15-09-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 29-11-2019
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 319/Pdt.G/2017/MS.KSG
Tanggal 12 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
113 — 20
  • aiCid Kase lah meamenuh) syarai denn dan coed sea bullabo ia aaiarak Posed 26S Mg po 1B LH er oteyWeramiang, balsa tertadac dei seh Tor rifle dequican TerugAgee: Habis ends) dial bok lereebel frruieacen Wohin enh pangMaiiukicen tactang battics pembebos sinsn ema cctecye Fe 1.220000, eesti potas Gieiin rettoe Higa Pula bo nypish) wang aia pads toga 1 JarenBOVE rh Siniy Lone am Deniciordd cup telah dbecumikan cernMONG, bearpe eeu) Cea embers clon dred beak rbhaneah Oi ParepaicesZcile memust RECT yang Upon
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 3 Oktober 2019 — Pemohon:
dr. HUSNY EDY TAUFIK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
33 — 12
  • Dueprocess of law pada dasarnya bukan sematamata mengenairule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalampenyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa iamerupakan ...a law which hears before it condemns, whichproceeds upon inquiry,and renders judgement only after trial...Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindunganhakhak asasi individu terhadap = arbitrary action' ofthegoverment.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
FAKHRUL ILAHI
Termohon:
KAPOLRI Cq.KAPOLDA JAMBI, Cq. DIRRESKRIMUM POLDA JAMBI,Cq. SUBDIT III DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
133 — 49
  • Due process of lawpada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapimerupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yangintinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which hears before it condemns,which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial...Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhak asasiindividu terhadap arbitrary action of the goverment.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2118 K/Pdt/2012
Tanggal 13 Nopember 2013 — WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED, dan kawan-kawan Melawan UD. GUNUNG SEWU, dan kawan Dan INDUK KOPERASI UNIT DESA (INKUD), dan kawan-kawan
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The Pledgor hereby further agrees that to theextent there will be any additional Goods ("Additional Goods"), upon taking title to theAdditional Goods, it will forthwith pledge such Goods to the Bank with full titleguarantee";Terjemahan resminya:38"Untuk menjamin pelunasan Jumlahjumlah yang dijaminkan, Penjaminan sebagaipemilik barang dengan ini menyerahkan barang sebagai jaminan kepada Bank, dan Bankdengan ini menerima penyerahan barang tersebut sebagai jaminan.
    Akta Gadai 12 Mei 2004 = bunyi Pasal 3.1 Akta Gadai 10November 2004, berbunyi sebagai berikut:"The Goods and the Documents shall be released from pledge (to the extent can not bereleased under Clause 3.2) upon full and unconditional repayment of the SecuredSums";Terjemahan resminya:"Barang dan Dokumen akan dibebaskan dari jaminan (sepanjang tidak dapatdibebaskan berdasarkan Pasal 3.2) setelah pelunasan jumlah yang dijaminkansepenuhnya dan tanpa syarat"; Sebagai satusatunya pihak yang menguasai seluruh
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 25-07-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN AGM
Tanggal 25 Juli 2016 — 1. Nama lengkap : BM. Hafrizal, S.H., M.Si; 2. Tempat lahir : Mukomuko; 3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/1 April 1967; 4. Jenis kelamin : Laki-Laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Koto Jaya Rt.002 Desa Koto Jaya Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu; 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : PNS Pemda Kabupaten Mukomuko (Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2012);
105 — 29
  • Adapun tujuan yang diinginkan dari pengawasan horizontaldari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umumdibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukumyang didasarkan pada kerangka due process of law, pada dasarnya bukansemata mata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yangessensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah merupakan"eeeeeeeeees a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry,and renders judgement
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 Oktober 2016 — PT.Salebba Jaya ; beralamat dan berkedudukan di Wisma di Jalan Manuntung No.11 RT.008 Kelurahan Barebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Indonesia ,yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya, Agus Amri, H.C.L.A, Najamuddin, SH. C.L.A, M.R.Pohan, S.Psi., SH, Anang Yuliardi Chaidir, SH, Jamaluddin, S.Ag., SH. MH, Advokat Pengacara pada kantor Advokat Agus Amri & Affiliates (Triple A) berkedudukan di Jl.P.M. Noor Perum Griya Mukti Sejahtera Nomor 128 RT 39 Kel.Gn. Lingai Kota Samarinda Provinsi Kaltim Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016 selanjutnya disebut sebagai : -------------------------------------------------- Penggugat ;
225 — 424
  • (f) Putusan Mahkamah Agung No. 794 KIS1p/1982 tanggal 27 Januari1983, yang pada pokoknya menyatakan:"Memperhatikan Policy No. 49100137108 tanggal 10 Agustus 1978(surat bukti P. 1) di bawah bagman tentang Conditions telah diuraikanbahwa all differences arising out of this Policy shall be referred to thedecision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties indifference or if they cannot agree upon a single arbitrator.Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 60/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pemohon:
HERI IRWANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
33 — 5
  • merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yangintinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which hears before it condemns,which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial... Padadasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhak asasiindividu terhadap arbitrary action of the goverment.