Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2021 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Maret 2022 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
Ir. ALWINSYAH LUBIS,M.M.
934 — 201
  • 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 nomor 072/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 Mei 2010.
  • 1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan ND : Evaluasi Asuransi Purna Jabatan PT ICR Nomor 333/HR/2612/2010 tanggal 06 Mei 2010.
  • 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pengajuan Asuransi Purna Jabatan Nomor 057/EXT-PD/IV/2010 tanggal 09 April 2010.
  • Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM Nomor 2 Tanggal 02 Juli 2008.
  • Salinan Berita Acara RUPS ICR tanggal 31 Maret 2011.
  • Asli 1 (satu) eksemplar Konfirmasi Pemegang Saham ttg Penegasan Saldo Modal Per 30 Juni 2011 Nomor 001 tanggal 20 Juli 2011.
  • Salinan Surat ICR Kebijakan Renumerasi dan Asuransi Kesehatan Pegawai Anak Perusahaan Nomor 072/Komisaris/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011.
  • Salinan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS ICR tanggal 31 Oktober 2011.
  • Salinan Nota Kesepahaman antara Perkebunan Nusantara XIII dan ICR ttg Rencana Kerjasama Pertambangan di Areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara XIII.
  • Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM No 2 Tanggal 02 Juli 2008.
  • 1 Flasdisk warna Hitam berisi Review hasil Akuisisi PT CPTSP tanggal 14 Mei 2019.
  • Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 866 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 13 Juni 2016 — SUROSO ATMOMARTOYO;
238 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertamina (Persero) yang bertugas danmengendalikan kegiatan usaha pengolahan serta bertanggung jawabsecara keseluruhan atas kinerja operasional dan bersama DirekturKeuangan untuk kinerja finansial Direktorat Pengolahan, termasukefisiensi dan efektifitas bisnis pendukung dan fungsifungsi penunjang,utamanya pencapalan sasaran kinerja operasional Direktorat Pengolahandengan ukuran kinerja terpilin yang ditetapbkan dalam RUPS PersetujuanRKAP, misalnya: Biaya Operasional BBM (PSO), Biaya Operasi ProdukMisi
    Pertamina (Persero) yang bertugasmemimpin dan mengendalikan kegiatan usaha pengolahan sertabertanggung jawab secara keseluruhan atas kinerja operasional danbersama Direktur Keuangan untuk kinerja finansial DirektoratPengolahan, termasuk efisiensi dan efektifitas bisnis pendukung danfungsifungsi penunjang, utamanya pencapaian sasaran kinerjaoperasional Direktorat Pengolahan dengan ukuran kinerja terpilin yangditetapbkan dalam RUPS Persetujuan RKAP, misalnya: BiayaOperasional BBM (PSO), Biaya Produk
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 20-02-2024 — Putus : 11-07-2024 — Upload : 02-10-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg
Tanggal 11 Juli 2024 — Penuntut Umum:
PUTRA RIZA AKHSA GINTING, SH.
Terdakwa:
REY ABETH NEGO Alias ABETH Anak dari MARTONO
54 — 46
  • Bundel Fotocopy Akta Notaris Pendirian PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 07 tanggal 18 Desember 2019;
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032188.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran (Perseroda) tanggal 04 Juni 2021;
  • 1 (satu) Bundel Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB
    ) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG Nomor 01;
  • 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG;
  • 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi Nomor 002/Kep.Dir/BPR BKK UNG/I/2021 tentang Struktur Organisasi, tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran (Perseroda);
  • 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 10-08-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 64/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 10 Agustus 2017 — H. SYAHRUNI, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Pandan Sari nomor : 147 RT 024 Kel. Marga Sari, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;dkk MELAWAN 1. PT.GUNUNG BAYAN RESOURCES Tbk, beralamat di Jl. MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru Blok D- 4/9-10 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Syaifuddin, SH. dan Wahyudin,SH advokat pada kantor ADV. IRWAN SYAIFUDDIN,SH. & Rekan beralamat di Jalan Wonosari RT 23 No.28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Juli 2016 dibawah Nomor 226/II/K/Pdt/2016/PN.Bpp disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; 2. P.T. DERMAGA PERKASA PRATAMA, alamat di Jl. MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru Blok D- 4/9-10 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan dalam hal ini diwakili kuasnya Irwan Syaifuddin, SH dan Wahyudin,SH advokat pada kantor ADV. IRWAN SYAIFUDDIN,SH & Rekan beralamat di Jalan Wonosari RT 23 No.28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan, Kalimantan - Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Juli 2016 dibawah Nomor 225/II/KA/Pdt/2016/PN.Bpp; disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ; 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALIKPAPAN, beralamat Jl. Marsma Iswahyudi No. 40 Gn Bakaran Balikpapan Selatan, dalam peradilan tingkat Pertama diwakili kuasanya AHMAD SYAFRUDDIN, SH. dan SUGIANNOR,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 70/II/KA/Pdt/2016/PN.Bpp akan tetapi dalam tingkat banding tidak menunjuk kuasa untuk mewakilinya dan juga tidak menyatakan banding; disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;
108 — 52
  • Dermaga Prakasa Pratama (incasu Tergugat Il) memberikan kuasa kepada pihak ketiga tanoa melaluiRUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau pasal yang mengatur harusterlebih dulu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS),Halaman144 dari 226halamanputusan Nomor64/PDT/2017/PT.SMRBahwa Majelis Hakim tingkat pertama lalai dan/atau ada unsur kesengajaanyang tidak mempertimbangkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT.Gunung Bayan Resources Tbk (in casu Tergugat Il) dan PT.
    penerbitan sertipikat atas tanah obyek sengketatidak pernah ada, ini yang disebut pertimbangan yang dibuatbuat aliasmengadaada, pertanyaan apakah Mgjelis tidak ingin tau apa saja yangdiperbolehkan untuk bertindak atas nama badan hukum dalam perkaraa quo Tergugat II/Penggugat Intervensi (PT.Dermaga Perkasa Pratama).Yang lebih ironisnya lagi pertanyaan Bagaimana pasalpasal dalam aktependirian bahwa setiap tindakan kepada pihak ketiga harus denganterlebih dahulu mengadakan Rapat Umum Pemengan Saham (RUPS
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 29-04-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 23 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.SOFIAN SALEH, SH
5.ARDY, SH. MH
6.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
7.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
AMINADAB RAHANDRA,SH alias AMI
124 — 52
  • Bank Maluku Cabang Dobo sebesar Rp3.110.548.000 tersebut pertanggal 30 November 2012 adalah sebesarRp.16.291 juta.Bahwa, Pemegang Saham adalah pemerintah Propinsi Maluku danMaluku Utara serta Kota & Kabupaten di kedua Provinsi.Bahwa, RUPS tahun buku 2012 dilaksanakan tanggal 4 April 2013sedangkan RUPS tahun buku 2013, dilaksanakan tanggal 6 Mei 2013.Bahwa presentasi pembagian deviden bagi pemegang saham PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — DEVIYANA SANDY alias SANDY bin H. SUBLI MINAF
65 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ratu SediaNugraha adalah sebuah badan hukum yang harus tunduk pada UndangUndang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang manadalam Pasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor : 40 Tahun 2007disebutkan : Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
    No. 362 K/Pid.Sus/2014Nugraha tanpa melalui RUPS dan pengangkatan tersebut ternyata jugadimasukkan dalam Anggaran Dasar PT. Ratu Sedia Nugraha, Terdakwajuga tidak menjalankan tugas sebagai Direktur Keuangan dan menerimagaji sebagai Direktur Keuangan, maka pengangkatan Terdakwa selakuDirektur Keuangan PT. Ratu Sedia Nugraha adalah tidak sah menuruthukum, sehingga pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwaselaku Direktur PT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 2/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADELINA, SH
Terbanding/Terdakwa : SUPRIATMAN, S.Pd
543 — 861
  • Fotocopy Legalisir Salinan RUPS No. 4 tanggal 04 Januari 2008.
  • SK. MENHUMHAM No. AHU-46639.40.22.2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bogorindo Cemerlang.
  • Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 10 Desember 2014.
    AHU11414.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 10Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan.Fotocopy Legalisir Salinan RUPS No. 4 tanggal 04 Januari 2008.SK. MENHUMHAM No.
    AHU11414.AH.01.02tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan.Fotocopy Legalisir Salinan RUPS No. 4 tanggal 04Januari 2008.SK. MENHUMHAM No. AHU46639.40.22.2014tanggal 12 Desember 2014 tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-09-2023 — Putus : 31-07-2024 — Upload : 02-10-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Juli 2024 — Penuntut Umum:
P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terdakwa:
EMIRSYAH SATAR
202 — 196
  1. Barang bukti nomor 9.1 berupa 1 (satu) bundle fotocopy Pengesahan RUPS PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil RUPS atas pengangkatan Direksi dan Komisaris PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
293 — 169
  • Jaminan perusahaan ini disebutkan telah disetujui olehDewan Komisaris Asean Jaya dan mendapat persetujuan dari RapatUmum Pemegang Saham (RUPS). Namun Surat Kuasa tersebutdibuat dengan memalsukan tandatangan saksi. Selain itu DewanKomisaris tidak pernah memberikan persetujuan kepada siapapununtuk memberikan penjaminan pada siapapun. RUPS untukkeperluan tersebut tidak pernah ada ;Dibuat Akta No. 7, tentang Perjanjian Pemberian Jaminan antara PT.ASEI dan PT.
    ASEI ;Bahwa tidak pernah ada RUPS yang membahas tentangpersetujuan untuk memberikan jaminan perusahaan. Namun dalam AktaNo. 9 Notaris Ruli Iskandar, SH tersebut dinyatakan bahwa pemberianJaminan Perusahaan tersebut telah disetujui dalam RUPS dan JaminanPerusahaan yang cacat hukum tersebut kemudian dipakai untukmengikatkan PT. Asean Jaya dalam kewajiban PT.MPP kepada PT.ASE ;Bahwa PT.
    Asuransi Ekspor Indonesia atas nama HUMAN MINTARAGA;143) Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi EksoprIndonesia Nomor : 19/032/KEP.DIR/SHK tentang Uraian TugasPekerjaan;144) Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Miliknegara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Perusahaan Halaman 368 dari 421 Putusan Nomor 24/Pid.susTPK/2020/PN. Jkt.Pst11.12.Perseroan (Persero) PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
603 — 239
  • Bahwa Saksi tidak tahu kapan RUPS di PT. Pertamina EPC ADK. Bahwa Saksi ikut hadir dalam rapat pembahasan WP&B dan AFE diSurabaya pada tanggal 27 s/d 28 Maret 2014 mewakili PT.
    Untukpelaksanaan pengelolaan dana anak perusahaan hulu migas secara terpusat(treasury cycle) tersebut, perlu dilaksanakan pengesahan melalui RUPS darimasingmasing anak perusahaan hulu migas.Bahwa pada saat anak perusahaan hulu migas membutuhkan dana untukkepentinganya diutamakan menggunakan dana dari rekening Bank companycode masingmasing anak perusahaan hulu migas tersebut;Bahwa pinjaman dana (dropping) dari PT.
    Mengatur ketentuanketentuan tentang kepegawaian perseroan termasukpembinaan pegawai, penetapan upah dan penghasilan lain, pesangondan/atau penghargaan atau pengabdian serta manfaat pension bagi parapegawai perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku dan atau keputusan RUPS;C. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkanperaturan kepegawaian;d.
    Mengatur ketentuanketentuan tentang kepegawaian perseroan termasukpembinaan pegawai, penetapan upah dan penghasilan lain, pesangon dan/ataupenghargaan atau pengabdian serta manfaat pension bagi para pegawaiperseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ataukeputusan RUPS;c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturankepegawaian;d.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 13-04-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 27-04-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
1.HM. CHOLIS HASAN, SH.,MH
2.SAURIP KADI
3.SURIPTO, SH
4.Ny. JUSTIANI
Tergugat:
1.H. MOERWANTO SOEPRAPTO
2.KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA D.h DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
255 — 114
  • pengadilan seperti di Pengadilan Negeri Tangerang,Pengadilan Negeri Surabaya;bahwa yayasan tidak memiliki anggota, dan tujuan pendirian yayasanadalah kedermawanan (filantropi), bukan keuntungan seperti padaperseroan terbatas;bahwa dalam mengambil keputusan, di yayaysan yang berwenangadalah pengurus, tetapi bisa hanya dilakukan oleh pembina, misalnyadalam pengalihan aset bisa dilakukan oleh pembina;bahwa dalam yayasan yang menjalankan aktivitas seharihari adalahsemuanya;bahwa dalam yayasan tidak dikenal RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SARANA CIPTA LESTARI (SCL) VS WALIKOTA DEPOK;
231 — 848 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memutuspermohonana quo berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar diberikanputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa untuk mendukung dailildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:1Fotokopi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 20122032 (Bukti P1);Fotokopi Akta Pendirian PT Sarana Cipta Lestari Nomor 39 tanggal 28 Juli2011 (Bukti P2);Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2021 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 11-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Maret 2022 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
Ir. ADY TAUFIK YUDISIA,MBA.
181 — 169
  • 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 nomor 072/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 Mei 2010.
  • 1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan ND : Evaluasi Asuransi Purna Jabatan PT ICR Nomor 333/HR/2612/2010 tanggal 06 Mei 2010.
  • 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pengajuan Asuransi Purna Jabatan Nomor 057/EXT-PD/IV/2010 tanggal 09 April 2010.
  • Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM Nomor 2 Tanggal 02 Juli 2008.
  • Salinan Berita Acara RUPS ICR tanggal 31 Maret 2011.
  • Asli 1 (satu) eksemplar Konfirmasi Pemegang Saham ttg Penegasan Saldo Modal Per 30 Juni 2011 Nomor 001 tanggal 20 Juli 2011.
  • Salinan Surat ICR Kebijakan Renumerasi dan Asuransi Kesehatan Pegawai Anak Perusahaan Nomor 072/Komisaris/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011.
  • Salinan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS ICR tanggal 31 Oktober 2011.
  • Salinan Nota Kesepahaman antara Perkebunan Nusantara XIII dan ICR ttg Rencana Kerjasama Pertambangan di Areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara XIII.
  • Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM No 2 Tanggal 02 Juli 2008.
  • 1 Flasdisk warna Hitam berisi Review hasil Akuisisi PT CPTSP tanggal 14 Mei 2019.
  • Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN .Jkt.Pst
Tanggal 14 September 2017 — D. SIDHI WIDYAWAN
324 — 75
  • Pertamina Tongkangsesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) secara Sirkuler yang dibuatkan secara notariil oleh Notaris Drs.ANDY A. AGUS, SH Notaris di Jakarta dengan akta Nomor : 04 tanggal12 Oktober 2009:Bahwa selaku Direktur Utama PT.
    PertaminaPatra Niaga saksi bertanggungjawab kepada para pemegang sahamdalam RUPS dan secara rutin setiap bulan membuat laporkanpelaksanaan tugas Direktur Utama kepada Subsidiary and Joint Venture(SJV) PT. Pertamina (Persero). Yang dilaporkan adalah laporanHal. 64 dari 167 hal.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
194 — 94
  • Lagoa Nusantara tidak pernah memberikan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) kepada saksi BUJANG HENDRI; Bahwa Dipersidangan diperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa :Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pelaksanaan KegiatanPembangunan Gedung Akademik Centre Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018, Nomor : SR1119/PW06/5/2020, tanggal 01 Juli 2020.Terhadap barang bukti tersebut ahli menyatakan mengenalnya dan membenarkansemuanya;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa
    LagoaNusantara tidak pernah memberikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada saksiBUJANG HENDRI;8.
    Bahwa PT.LagoaNusantara tidak pernah memberikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada saksiBUJANG HENDRI, dan menurut Direktur PT.Lagoa Nusantara bahwa dia tidak tahukalau ada PT.Lagoa Nusantara Cabang Curup:Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranPetikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA 025.04.2. 308145/ TANGGAL 05Desember 2017 yang bersumber dari Anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)yang bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada
    Lagoa Nusantara tidak pernah memberikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)kepada saksi BUJANG HENDRI;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranPetikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA 025.04.2. 308145/ Tanggal 05Desember 2017 yang bersumber dari Anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)yang bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada AIN Curup padatahun 2018 ada Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Curup dengan pagusebesar Rp 29. 953.940.000,00
    Lagoa Nusantara tidak pernah memberikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)kepada saksi BUJANG HENDRI;Menimbang, bahwa terdakwa Bujang Hendri Als Landut Bin Djamallani (Alm) sebagaiPenyedia/Pelaksana kegiatan Pembangnunan Kegiatan Pembangunan Gedung AkademikCenter Curup, terdakwa Bujang Hendri Als Landut Bin Djamalani (Alm) telahmenandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 141/2/PPKIAIN CRP/08/2018Tanggal 10 Agustus 2018 antara terdakwa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Benny Gustiawan, S.ag.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 30-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
190 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapatTerbanding, Pemohon Banding menyadari sepenuhnya atastransaksi hubungan istimewa tersebut, maka demimendapatkan nilai pasar wajar atas transaksi tersebut, makaPemohon Banding meminta penilai independen yangmemiliki sertifikasi penilai untuk memastikan harga wajar daritanah yang dialihkan tersebut;Bahwa atas transaksi penjualan tanah tersebut telah melaluiproses rapat umum pemegang saham (RUPS) serta telahdilaporkan kepada Bapepam
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 11-08-2016 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
PT. BAHANA WIRYA RAYA
Tergugat:
PT. TJITAJAM
186 — 168
  • Akta Risalah RUPS PT. Tjitajam No : 18 tanggal 07 Mei2014 , diberi tanda bukti T.NA/I14 ;15. Keputusan Kementerian Hukum dan Ham No AHU03509.40.20.2014 tanggal 04 Juni 2014., tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tjitajam, diberitanda bukti T.NA/I15 ;16. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No : 27tanggal 20 Desember 2013 , diberi tanda bukti T.IA/I16 ;17.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
126 — 14
  • KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH.1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menkumham RlNomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 Nopember 2009tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei 2011tentang RUPS perubahan susunan Direksi & Komisaris notariesTommy Oroh, SH.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei2011, tentang turunan Surat Kuasa dari KAHARUDIN
    Saksikenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dalam penyidikan dugaantindak pidana korupsi Pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD GorontaloUtara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan JaringanAir Bersih) TA 2011 di Polda Gorontalo, dan Saksi menyatakan keteranganyang ada dalam Berkas Perkara Terdakwa JUNANGSIH adalah benar; Bahwa Sesuai akta perubahan No. 6 tanggal 6 Januari 2011, yang dibuatNoris Hasna Mokoginta, SH, perihal RUPS
    KuasaDirektur Utama kepada Terdakwa agar saat penawaran harga sudah ada SuratKuasa Direktur;Hal. 320 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.GtoBahwa Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling,Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih TA 2011 yaitu berdasarkanAkta Notaris TOMY OROH, SH di Gorontalo:Bahwa Pada tanggal 5 Mei 2011, Terdakwa diminta oleh ibu ELISABETH MOPILIuntuk datang ke Notaris TOMMY OROH guna menandatangani : Akte No. 5 tanggal 5 Mei 2011 tentang RUPS
    KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH.1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menkumham RINomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 Nopember 2009tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei2011 tentang RUPS perubahan susunan Direksi & Komisarisnotaries Tommy Oroh, SH.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei2011, tentang turunan Surat Kuasa dari KAHARUDIN
    Kharisma IndorayaSukses yakni Akte Nomor 6 tanggal 05 Mei 2011 dan Berita Acara RUPS PT.Kharisma Indoraya Sukses mengenai Perubahan Susunan Direksi & KomisarisAkta No. 5 tanggal 05 Mei 2011, mengikuti proses lelang pekerjaanPembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Gorontalo Utara (PembangunanPagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih) TA 2011,dalam Surat Kuasa tersebut tidak ada kewenangan Terdakwa untukmenandatangani Kontrak, tetapi kenyataannya Terdakwa menandatanganKontrak Nomor
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2009 — Putus : 24-02-2010 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 176/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Februari 2010 — E. L. SIAHAAN. alias, EDITH LAMRIA SIAHAAN >< dr. H . TAMPUBOLON, Cs
95 — 50
  • WilayahANTARA LAIN: Pasal 1171 KUHPerdata menentukan Kuasa memberikanHipotk harusidibuat dengan suatu akta otentik, Kuasa Untukmenghadir RUPS harus secara tertulis dengan surat kuasa(UUPT), Kuasa menerima hibah mesti denganakta otentik (KUHPerdata 1683).Ciri kuasa adalah penerima menyebut suatu nama pemberi kuasa padawaktu melakukan tindakan hukum. Inilan yang dinamakan perwakilanlangsung.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Tn. KAHAR WINARDI VS PT. DUTA PERTIWI Tbk, DKK
115 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentangPerseroan Terbatas : "Direksi menjalankan pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan":Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas: "Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan",Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas:Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatasditentukan laind alam Undang undang ini, anggaran dasaratau keputusan RUPS