Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 536/Pid.B/2015/PN.Jmb Tanggal 30 Nopember 2015 — ROLIP PRASETYO Als ROLIP Bin JOYO KARNO
74 — 7
74 — 7
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 28-12-2012 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BANTUL Nomor 74 /Pdt.G /2013 /PN.Bantul Tanggal 27 Nopember 2014 — SUDIYONO Bin PUJOHARTONO Alias NGADIMAN (Alm), dkk
melawan
Ny. DEWI GAYATRI BUJONOWATI Binti GATOT SUPARLAN. dkk
127 — 40
127 — 40
Ngadirah dan Almarhum Supardjan yang berupa Tanah sawah yangasalnya dari Liyeran Ahmad Danuri adalah di beli oleh Almarhumah Mbok Pujohartono dankarena dirinya tidak / belum mempunyai Staat C Desa Timbulharjo maka Tanah Tanahtersebut di titipkan Staat C atas nama Almarhumah Ny.
Register : 15-11-2017 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2209/Pdt.G/2017/PA.Mks Tanggal 8 Mei 2018 — Pemohon:
Hendra Baskara Cipta bin Syaiful R. Lambang
Termohon:
A. Paramita Yasir binti Ir. A. Muh. Yasir Yusuf
14 — 10
Hendra Baskara Cipta bin Syaiful R. Lambang
Termohon:
A. Paramita Yasir binti Ir. A. Muh. Yasir Yusuf
14 — 10
Tidak Benar, dalil gugatan rekonvensi angka 6, angka 7, angka 8 yangpada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukanKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan fisik dankekerasan psikis kepada Penggugat Rekonvensi:;Tuduhan yang dialamatkan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidakbenar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.Sebab Indonesia adalah negara hukum (recht Staat) dan untukmembuktikan ada atau tidaknya tindak pidana Kekerasan Dalam
Putus : 08-04-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 14 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 8 April 2014 — ISMAIL Alias IS Bin YUSUF
63 — 26
63 — 26
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diHAL 27 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNKNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Register : 15-06-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN POLEWALI Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Pol Tanggal 18 Juli 2017 — -IRWANSYAH DZAKI Bin SYUKUR
160 — 40
160 — 40
Poltanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resepdokter;e Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal22 Desember 1949), obat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksikan, danlainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaries Van Staat Hoofd Van Het DepartementVan Gesondheid;Bahwa prosedur peredaran obat yang masuk ke dalam
Putus : 16-09-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2956 K/PDT/2010 Tanggal 16 September 2011 — PT. BANK PANIN Tbk CABANG GARUT, DK VS Ny. YATI MULYATI
87 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
cukup ; bahkan tanpa pertimbanganhukum yang relevant.Bahwa motivering dalam suatu keputusan mutlak pada vide UndangUndang Pokok Kehakiman Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 4Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni hakim mengadilimenurut hukum ; adalah mutlak perlu untuk memastikan ada keadilan,perlakuan orang sama dihadapan hukum ; transparansi terhadap publikdan terutama kepada para pihak Penggugat dan Tergugat ; sehinggamemastikan bahwa keputusan bukan berdasarkan kewenangan semata(macht staat
Register : 16-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Jmb Tanggal 4 Mei 2017 — DWI CAHYONO Als DWI Bin PARJUAN
63 — 19
63 — 19
No. 196/Pid.Sus/2017/PN Jmbbahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalahmelakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 06-03-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PDT.BTH/2012/PN.JKT.PST Tanggal 7 Nopember 2012 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. >< NICOLAS S. LAMARDAN, Dkk.
102 — 51
102 — 51
No. 232/PDT.G/1998/PN.Jkt.Tim, yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penetapan sitaeksekusi tersebut didasarkan kepada Putusan No. 232/PDT.G/1998/PN.Jkt.Tim, yangmerupakan putusan yang dapat dieksekusi (executable, sehingga tidak ada alasan bagiPelawan untuk tidak melaksanakan sita eksekusi tersebut;Bahwa sebagai masyarakat yang hidup dinegara hukum (Recht staat) sudah seharusnyasemua pihak menghormati putusan Pengadilan, apalagi
Register : 03-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smg Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
Rony Yuhan Saputra
Tergugat:
PT. Palliser Indonesia
73 — 33
Rony Yuhan Saputra
Tergugat:
PT. Palliser Indonesia
73 — 33
Dalam hal ini berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tindakan PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugatbatal demi hukumPasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksudPasal 151 ayat (3) batal demi hukum.12.Bahwa, Indonesia sebagai Negara hukum (Recht Staat) harus melindungihakhak privat setiap Warga Negara dari semua perbuatan melanggarhukum yang dilakukan oleh
Register : 05-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb Tanggal 19 April 2021 — Penggugat:
LUTER BALI
Tergugat:
GENERAL MANAGER PT.HAYATI INDOKAISA TRIASA
114 — 36
LUTER BALI
Tergugat:
GENERAL MANAGER PT.HAYATI INDOKAISA TRIASA
114 — 36
Pasal 161:(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yangdiatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikanSurat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2021/PN.Amb19.20.21.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap Warga Negara (Subjektive
Register : 11-02-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 12 April 2016 — IDRUS WIDYA PUTRA Bin SAID JAâÃÂÃÂFAR
29 — 12
29 — 12
beyond a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 29-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/Pdt/2016 Tanggal 29 Maret 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH vs TEUKU NURIMANSYAH
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas pergantian kerugian terhadap gangguanperbuatan yang telah terjadi saja;Seharusnya dalam sengketa a quo Pengadilan Judex Facti tidak hanyamelindungi atau mengabulkan atas tuntuan sisa pembayaran yang belumdibayar saja, melainkan termasuk melindungi dan mengabulkan kerugianmateriil lainnya yang seharusnya dapat dicegah dengan pembayaran sisatersebut yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukanpemerintah strekt zich ook uit tot preventive voor het geval ernsling dreigtdat onrech staat
Putus : 09-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 129 /Pid.B/2015/PN.NNK Tanggal 9 September 2015 — AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN
52 — 25
52 — 25
benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL20 PUTUSAN NO 129/PID.B/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 28-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 446/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 29 September 2015 — FERY SETIAWAN ALS. FERY Bin SUKAMTO;
36 — 14
36 — 14
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 21-01-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2308 K/Pdt/2015 Tanggal 21 Januari 2016 — PT. BEUKEN UTAMA vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH, Dkk
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas pergantian kerugian terhadap gangguanperbuatan yang telah terjadi saja;Seharusnya dalam sengketa a quo Pengadilan Judex Facti tidak hanya melindungiatau mengabulkan atas tuntutan sisa pembayaran yang belum dibayar saja,melainkan termasuk melindungi dan mengabulkan kerugian materil lainnya yangseharusnya dapat dicegah dengan pembayaran sisa tersebut yang diakibatkan olehperbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah strekt zich ook uit totpreventive voor het geval ernsling dreigt dat onrech staat
Putus : 26-08-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 103 /Pid.B/2014/PN.NNK Tanggal 26 Agustus 2014 — HERMAN Als EMANG Bin HAKIM
82 — 19
82 — 19
ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa paraterdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Putus : 30-05-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 30 Mei 2013 — SAUT JOSUA H. SITORUS, SE. vs PIMPINAN PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA -2
32 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
setelah kepada pekerja/buruhyang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secaraberturutturut.Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 (tiga) dalam pokok perkara ini,Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan untuk memberikan putusan agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugatpada posisi yang sama di PKMI2 Medan dengan membatalkan surat PHK Penggugatmelalui surat pembatalan PHK;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
Putus : 10-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3109 K/Pdt/2016 Tanggal 10 Januari 2017 — WILDER SIMBOLON, DK
lawan
SAHAT NAIBAHO, DK
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amar Tanggul/Petrus Naibaho adalah sebagai Tunggani/Pemilik Huta Pallimutan, Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan,Kabupaten Samosir berdasarkan surat Kutiban dari Boekoe Radja BioesLandshap Pintoe Sona Nomor 132 dengan Nama Kampung Pallimoetandan Nama Radja Amar Tanggul Marga Naibaho Wiens Besluit Rest Contr,Datun En Nummer 1708 Nomor 781, Staat Onder :123 Register lig :VII320 oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 08/ 2013 tanggal 07Juni 2013;Halaman 2 dari 30 hal. Put.
Register : 22-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 535/Pid.B/2015/PN.Jmb Tanggal 30 Nopember 2015 — KUSWARA Bin YAYA SUKMAWIJAYA
66 — 12
66 — 12
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 10-04-2014 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN MALANG Nomor 79/Pdt.G/2014/PN.Mlg Tanggal 20 Januari 2015 — PERSEROAN TERBATAS (PT) ATAMIMI GROUP OF COMPANIES vs GLOBAL MARINE LOGISTICS PTE LTD
851 — 482
851 — 482
Didalamnya terdapat tiga pasal yang mengatur, yaitu:1) Pasal 16 A.B. berbunyi:De wettelijke bepalingen betreffende den staat en devoegdheid der personen blijven verbindend voor ingezetenenvan NederlandschIndie, wanneer zj zich buitens landsbevinden.14Terjemahannya: Bagi penduduk HindiaBelanda peraturanperaturan perundangundangan mengenaistatus dan wewenang seseorang tetap berlakuterhadap mereka, apabila mereka ada di luarnegen.Pasal ini sesuai dengan statuta personalia, yang mencakup:1.