Ditemukan 1752 data
14 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
saksi pelapor secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti dalam putusannya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatantersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsuatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan ketidak wenangan
39 — 30
Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harusdinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertandaP.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan AgamaPelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasukke wenangan
32 — 21
Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksuddalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukanmelalui pengadilan negri11.Bahwa akibat kesewenang wenangan Tergugat mengeluarkannya SuratNo:0523/Umum/DPPPIS/072013 tertanggal 10 Juli 2013 perihalPengesahan Pemberhentian Anggota Partai Indonesia Sejahtera olehTergugat telah terkwalifikasi sebagai tindakan Perbuatan MelawanHukum yang jelas sangat merugikan Penggugat dimana waktu , pikirandan kenyamanan Penggugat sebagai anggota
danKeluarganya.Bahwa terhadap surat No: No:0523/Umum/DPPPIS/072013 tertanggal 10Juli 2013 perihal Pengesahan Pemberhentian Anggota Partai IndonesiaSejahtera yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut sudah berapa kalidipertanyakan PENGGUGAT akan tetapi tidak ada penyelesaian.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Ayat 1 UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Partai Politik maka Penggugat menggunakan haknyaselaku Warga negara yang dirugikan dalam membela kepentinganhukumnya melalui pengadilan negri;Bahwa akibat kesewenang wenangan
217 — 128
Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan TindakanKesewenang Wenangan dan bertentangan dengan Asas KepastianHukum;IV.
Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakanKesewenang Wenangan dan bertentangan dengan Asas KepastianHukum;Kepada Hakim yang MuliaBahwa setelah tim Penyidik / penyidik pembantu Polres Ternatemecermati permintaan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohontentang Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka merupakan tindakanKesewenang wenangan dan bententang dengan Asas KepastianHukum. Apa yang di Tuduhkan kepada Termohon Tidak Benar ataumengadangada.
buktyang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk danKeterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam dalil Posita Pemohon menyatakan PemohonTidak Pernah dipanggil, Pemohon Tidak Pemah Di Periksa Sebagai CalonTersangka, Tidak Pernah Ada Penyelidikan atas diri Pemohon, Termohon TidakCukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka, PerbuatanPemohon Mumi merupakan Bentuk Kriminalisasi Perusahan Terhadap TenagaKerja, Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan TindakanKesewenang Wenangan
Terbanding/Penggugat : SITI AMINAH (Direktur PT. ESA MINA PERKASA)
Turut Terbanding/Tergugat : Ahli Waris LAURENS P. MOWIAGA (Almarhum)
79 — 73
Tentang ketidak wenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksaperkara ini, Karena salah menerapkan pasal 118 ayat (3) HIR dan melanggarpasal 118 ayat (2) HIR;2. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/obscure libel, siapa sebenarnyayang bertindak selaku Penggugat apakah SITI AMINAH, PT. ESA MINAPERKASA, SITI AMINAH dan PT.
12 — 2
persidangan,dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakansatu kesatuan dengan putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh HakimMediator bernama XXXXXXX namun dalam pernyataan Mediator,mediasi telah gagal dilaksanakan karena kedua belah pihak tidak terjadikesepakatan untuk rukun kembali ;Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi mengenaiketidak wenangan
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANTAMsejak tahun 1960 dan pada tahun 1988 diserahkan kepada Pemkab Kolaka, lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui bataswewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, ataulalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan
18 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo Nebis inIdem ;Bahwa selain itu) keberatan tersebut mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalamtingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan ataumelampaui batas wewenang, atau salah menerapkan~ ataumelanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan
52 — 24
Bahwa pertimbangan Tergugat dalam objek sengketaterkait untuk kepentingan dinas adalah wmerupakanpertimbangan yang tidak memiliki dasar hukum hukumserta telah melanggar Asas Bertindak Cermat dari AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga jelasmenunjukkan kesewenang wenangan Tergugat, karenaberdasarkan Pasal 10 PP No/ 100 Tahun 2000 TentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanStruktural yang telah diubah dengan PP No. 13 Tahun2002, tidak ada satu pun ketentuan yang menyebutkanbahwa
dalam AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana Penggugatmemiliki kualifikasi untuk menempati jabatannya sepertiyang ditentukan peraturan perundang undangan, belumwaktunya untuk dipindahtugaskan, dan juga telahmelaksanakan segala tugas dan kewajiban yangdiamanatkan kepadanya, tenaga dan pikiran Penggugatjuga masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayahkecamatan Sekayu dan Kecamatan Lais Kabupaten MusiBanyuasin 3; Penggugat juga berpikir bahwa apabila Tergugat dapatmelakukan kesewenang wenangan
18 — 12
ketentuanpasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)dapatdikabulkan apabila memenuhi kretaria yakni pertama, Tergugattelah dipanggil secara sah dan patut, kedua Tergugat tidakmengajukan eksepsi ketidak wenenangan Pengadilan Agama, danketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;Menimbang, bahwa incasu, bahwa ternyata Tergugattelah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas Nomor148/Pdt.G/2010/PA Clg tersebut di astas, dan tidak ternyataTergugat telah mengajukan eksepsi ketidak wenangan
Siti Hotijah
Tergugat:
1.PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk
2.PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk Cabang Cilacap
3.Sdr. Heri Purwono Bin Sukinto
40 — 18
Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut danadanya ketidak wenangan tergugat Ill bertindak secara hukum untukmembuat aduan, karena Tergugat III dan Tergugat II bukanlah subjekhukum yang berhak membuat aduan menurut undang undang karenaitu pengaduan Polisi pada Polres Cilacap tanggal 20 Januari 2020 yangdilakukan Tergugat Ill harus dinyatakan batal demi hukum, dankarenanya pihak Polres Cilacap qq.
22 — 10
UndangHukum Perdata, hanya ada dua pilihan bagi Terbanding semulaPenggugat yaitu) menuntut Pembanding semula Tergugat untuk memenuhipersetujuan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan Pembanding semulaTergugat j 3+ rr rr rrr rrr rrr rrr errr creeMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim tingkat pertamamenyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa ketentuan pasal162 Rbg menyebutkan bahwa tangkisan tangkisan (eksepsi eksepsi) yangingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidak wenangan
23 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan sendiri olehJudex Facti sepanjang putusan tersebut telah tepat dan benar ;Mengenai keberatankeberatan ada.3, ad.4, ad.5, dan ad.6:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan
11 — 1
ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah memeriksa kompentensi absolutsesuai dengan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, dan kompetensi relatif atas dasarketerangan Pemohon mengenai tempat tinggal Termohon yang tidak adasanggahan dari pihak Termohon, maka perkara ini menjadi ke wenangan
147 — 24
Sehinggapemutusan hubungan kerja (PHK) terhadapPenggugat adalah merupakan kesewenang wenangan Tergugat terhadap diri Penggugatsebagai pihak yang lemah, dan karyawanlainnya. Sebab, pemutusan hubungan kerja(PHK) tersebut' tidak berdasarkan hukum yangberlaku dan sudah semestinya dinyatakan bataldemi.
Menimbang bahwa penggugat mendalilkan bahwa sesuai denganUU NO. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 151 ayat(1) berbunyiPengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja /Buruh,dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan terjadi Pemutusan hubungan kerja sehingga pemutusanhubungan kerja terhadap Penggugat adalah merupakankesewenang wenangan Tergugat terhadap' diri Penggugat sebagaipihak yang lemah, dan karyawan lainnya, sebab pemutusanhubungan kerja tersebut' tidak berdasarkan
hubungan kerja yang dilakukan41penggugat memiliki dasar hukum yang syah oleh karena itu makadalil gugatan penggugat haruslahditolak. ++ eee ee eee eMenimbang bahwa penggugat mendalilkan bahwa sesuai denganUU NO. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 151 ayat(1) berbunyiPengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja /Buruh,dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan terjadi Pemutusan hubungan kerja sehingga pemutusanhubungan kerja terhadap penggugat adalah merupakankesewenang wenangan
9 — 6
Ketiga gugatan tidakmelawan hak dan beralasan;Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggisecara patut sebagaimana relaas Nomor 0212/Pdt.G/2010/PA Clgsebagaimana tersebut di atas, dan tidak ternyata Tergugattelah mengajukan eksepsi ketidak wenangan Pengadilan AgamaCilegon;Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatanPenggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak,Majelis Hakim perlu = mempertimbangkan bukti yang diajukanPenggugat.
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengusulan pemberhentian seharusnya dilakukan oleh BadanPerwakilan Desa (BPD) sesuai dengan pasal 103 ayat 2 Undang Undang No. 22 Tahun1999 dan pasal 40 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000, bukan atas usul dari Tergugat II ;Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa belum pernah dipanggiloleh Tergugat I dan II untuk dimintai keterangan dan alasan alasan tindakan Tergugat Idan II memberhentikan Penggugat namun Penggugat langsung menerima SuratKeputusan pemberhentian, hal ini menunjukkan sewenang wenangan
18 — 11
., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukaneksepsi ketidak wenangan Pengadilan Agama Ternate;Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasanhukum dan tidak melawan hak, atau bukan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan buktiyang diajukan Pemohon.
17 — 11
Penggugatdan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga)tahun dan tidak pernah Tergugat memberikan nafkah lahir batinkepada Penggugat ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telahtidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada pasal 149 Rbg.gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkanapabila memenuhi ~~ kriteria yakni pertama, Tergugat telahdipanggil secara patut, kedua, Tergugat tidak mengajukaneksepsi ketidak wenangan
314 — 225
Kemudian dalam Pasal 162 RBG/Pasal 136 HIR ditegaskan tangkisan atau eksepsi yang ingin diajukan oleh Tergugat,kecuali yang mengenai ketidak wenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkansendirisendiri melainkan diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka apabila Hakim berpendapatbahwa ia berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya denganalasan apa yang diperkarakan termasuk yurisdiksi absolut atau relatif Pengadilan